LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memandang peran pers sangat strategis dalam membantu upaya perlindungan saksi dan korban. Strategisnya peran pers dikarenakan ada banyak peran yang bisa diambil pers. “Kami melihat banyak peran yang bisa diambil pers …
Selengkapnya »Hukum
Jurnalisme Menghukum (1): Trial by The Press Menjadi Pilihan
KALAU ada yang berpendapat, pers dan politik, dua hal yang selalu berkaitan, memang bukan sesuatu yang berlebihan. Realitanya memang begitu. Bukan semata, karena persoalan-persoalan politik merupakan isu-isu menarik yang bisa ‘dijual’ media pers, tapi politik itu sendiri …
Selengkapnya »DR H Hamdan Daulay MSi, MA: Persoalan Besar Bangsa Ini, Menggilanya Korupsi
BANGSA ini sedang menghadapi persoalan besar. Dan, persoalan besar atau persoalan utama yang dihadapi bangsa ini adalah semakin menggilanya praktik korupsi. Praktik korupsi semakin menjadi-jadi, semakin menggila, serta tidak ada lagi rasa malu bagi para pelakunya dalam …
Selengkapnya »Abdul Haris Semendawai: LPSK dan Penegak Hukum Saling Melengkapi
KERJA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pemberian perlindungan bagi saksi pelapor (whistleblower/WB) dan saksi pelaku (justice collaborator/JC) dalam kasus korupsi, saling melengkapi dengan penegak hukum. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengemukakan hal itu pada acara …
Selengkapnya »Suyanto Siregar SH: Permainkan Hukum, Kualitas Kebangsaannya Rendah
ADANYA aturan hukum atau perundang-undangan di suatu negara itu dimaksudkan untuk menciptakan atau mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang tertib, aman, teratur bagi masyarakat atau bangsa di negara bersangkutan. Dengan kata lain, keberadaan suatu aturan hukum juga dimaksudkan …
Selengkapnya »Ormas Diminta Tunduk dan Patuh pada Pancasila dan UUD 45
Pemerintah meminta kepada seluruh ormas yang terdaftar secara badan hukum untuk tunduk dan patuh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah tidak akan main-main, jika ada ormas yang melakukan penyebaran ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. …
Selengkapnya »Demokrasi Pancasila dan Islam
Oleh: Zuly Qodir Keputusan Pemerintah mengeluarkan Perpu no 2/2017 tentang perubahan UU No 17/2013 tentang Ormas mendapatkan respons pro dan kontra dari masyarakat Indonesia. Yang kontra menyatakan bahwa Perpu tersebut “memberangus kebebasan berpolitik dan berorganisasi” masyarakat Indonesia. …
Selengkapnya »