Refleksi Hari Aksara Internasional : Tantangan Literasi Kewarganegaraan di Indonesia

HARI Aksara Internasional yang diperingati setiap tahun pada tanggal 8 September selalu menjadi momen reflektif untuk meninjau sejauh mana kemajuan literasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di tengah berbagai upaya meningkatkan kemampuan literasi dasar di kalangan masyarakat, literasi kewarganegaraan sering kali terabaikan.

Literasi di sini tidak hanya terbatas pada kemampuan dasar membaca dan menulis. Tetapi juga mencakup literasi kewarganegaraan yang mendorong terwujudnya pemahaman mendalam terhadap hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara serta kemampuan berpartisipasi secara aktif dan cerdas dalam proses politik dan sosial. Literasi ini merupakan kunci bagi warga untuk memahami posisi mereka dalam sistem demokrasi, sekaligus memastikan partisipasi yang bermakna dalam pemilu seperti Pilkada.

Tantangan literasi kewarganegaraan di Indonesia masih cukup besar, terutama di daerah-daerah dengan akses pendidikan yang terbatas. Salah satu tantangan terbesar adalah apatisme politik yang masih banyak ditemui di masyarakat. Banyak warga negara yang merasa tidak memiliki pengaruh dalam proses politik, yang akhirnya membuat mereka tidak tertarik untuk berpartisipasi.

Rendahnya tingkat kepercayaan terhadap institusi politik dan pemimpin publik sering kali menjadi penyebab apatisme ini. Kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap isu-isu politik, hukum, dan sosial membuat banyak warga tidak terlibat aktif dalam pemilihan umum, atau terjebak dalam pengaruh disinformasi dan politik uang.

Literasi kewarganegaraan harus berperan dalam memotivasi warga untuk berpartisipasi aktif dan menyadari kekuatan suara mereka. Pilkada merupakan kesempatan penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang akan memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka di tingkat daerah. Seiring dengan semakin kompleksnya isu-isu politik dan sosial, masyarakat yang literat secara kewarganegaraan akan lebih kritis dalam menilai program-program calon pemimpin. Mereka dapat mengevaluasi rekam jejak kandidat, memahami program kerja yang ditawarkan, serta menyaring informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Pendidikan kewarganegaraan harus mendorong pemahaman kritis terhadap sistem politik dan hukum, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan publik.

Langkah Perkuat Literasi
Menghadapi tantangan ini, berbagai langkah harus diambil untuk memperkuat literasi kewarganegaraan di Indonesia. Salah satu langkah penting adalah integrasi pendidikan literasi kewarganegaraan yang lebih relevan di sekolah-sekolah dan komunitas. Kampanye literasi digital juga harus diperkuat untuk membantu masyarakat menangkal hoaks dan disinformasi yang semakin marak.

Selain itu, partisipasi komunitas literasi dalam menyelenggarakan diskusi publik, simulasi pemilu, dan forum-forum edukasi politik dapat meningkatkan pemahaman warga terhadap proses demokrasi.

Harapan ke depannya adalah terbentuknya masyarakat yang lebih kritis, aktif, dan berdaya dalam proses politik sehingga demokrasi di Indonesia dapat berjalan lebih sehat dan transparan.

Refleksi Hari Aksara Internasional mengingatkan kita bahwa literasi kewarganegaraan adalah elemen penting bagi kemajuan demokrasi dan partisipasi publik yang berkualitas. Tanpa literasi yang baik, terutama di tengah disinformasi dan kesenjangan akses pendidikan, proses politik di Indonesia berisiko kehilangan substansinya. Oleh karena itu, upaya meningkatkan literasi kewarganegaraan harus menjadi prioritas agar masyarakat Indonesia semakin kuat dalam menyongsong Pilkada yang adil, transparan, dan bermartabat. (Maya Veri Oktavia)

) *Maya Veri Oktavia, Pengelola TBM Mekar Insani dan Pengurus Forum TBM Kota Yogyakarta.