Beranda » Humaniora » Diskusi Kebangsaan XXIV: Politik Transaksional dalam Pemilu dan Kendala Penindakannya
Mohammad Najib. (ft. Ist)

Diskusi Kebangsaan XXIV: Politik Transaksional dalam Pemilu dan Kendala Penindakannya

Mohammad Najib

PRAKTIK kehidupan berdemokrasi di Indonesia kini ditengarai dengan kecenderungan semakin merebaknya praktik politik transaksional di sepan-jang hulu sampai hilir proses berde-mokrasi. Partai politik adalah pilar demokrasi, namun ketika berlangsung Konggres atau Muktamar sebagai mekanisme pergantian kepengurusan partai politik, maka ada indikasi kuat keterlibatan uang dalam pemenangan pemilihan Ketua Umum. Ketika berlangsung proses kandidasi dalam berbagai jabatan politik, baik Pilpres, Pilihan Kepala Daerah maupun Pemilu DPR dan DPRD sangat kuat indikasi permainan uang untuk bisa diusung sebagai calon. Ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai calon peserta Pemilu, maka untuk meraih suara dan kemenangan dalam Pemilu juga ada indikasi keterlibatan uang. Ketika seseorang terpilih sebagai Anggota DPR/DPRD atau Kepala Daerah maka ada juga keterlibatan uang terkait kebi-jakan yang dikeluarkannya.

Hadirnya faktor uang dalam rangkai-an proses kehidupan berdemokrasi tersebut dikenal dengan politik tran-saksional atau money politics. Politik transaksional dapat diartikan suatu upaya memengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters). Pengertian ini secara umum punya kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi di balik pemberian itu. Jika maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktik semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan. Konsekuensinya para pelaku apabila ditemukan bukti-bukti terjadinya politik transaksional akan dapat dijerat ketentuan pidana.

Mengingat bahwa politik transak-sional berlangsung dalam beragam fase proses berdemokrasi, pada kesempat-an ini penulis akan mengambil fokus praktik politik trasaksinal yang berlang-sung dalam pelaksanaan Pemilu. Pilihan fokus pada fase pelaksaan Pemilu karena didasarkan pada pertim-bangan bahwa, pertama, topik itu saat ini paling aktual karena tahapan Pemilu sedang berlangsung. Kedua, politik transaksional dalam Pemilu memiliki dampak perusak yang paling luas karena melibatkan peserta pemilu dalam jumlah banyak serta pemilih dalam jumlah yang sangat besar. Ketiga, terkait penindakan politik transaksional dalam Pemilu diatur secara khusus da-lam Undang-undang Pemilu (UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu).

Hadirnya Pemilu Serentak 2019 yang menggabungkan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPRD serta Pemilihan DPD membuat semakin banyaknya aktor yang terlibat dalam upaya pemenangan Pemilu. Konsekuensinya terjadi penguatan kecenderungan praktik politik transaksional secara massif yang ditengarai dengan merebaknya praktik money politics. Praktik tersebut seolah menemukan suasana favorable karena terjadi keseimbangan ‘supply and demand’ dalam skala yang semakin massif dan dalam eskalasi yang semakin tinggi. Bak gayung bersambut, dalam satu sisi para Pengurus Partai Politik, Pasangan Capres, Perseorangan Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPR dan DPRD serta para Tim Kampanye tidak cukup punya metode alternatif yang lebih konstruktif, edukatif dan rasional untuk meraih dukungan pemilih guna meningkatkan elektabilitas dirinya maupun calon yang didukungnya, di sisi lain sebagian masyarakat pemilih cenderung pragmatis dan ‘sesat pikir’ dengan menjadikan momentum pemilu sebagai kesempatan untuk memperoleh uang/barang dari para peserta pemilu dengan menggadaikan hak pilih sebagai warga negara.[1]

 

Variasi Bentuk Politik Transaksional

Terkait dengan praktik politik transaksional ada 5 variasi bentuk: Pertama, Pembelian Suara (vote buying) yakni pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan secara implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi.[2] Di Indonesia, banyak istilah digunakan dalam praktik pembelian suara semacam ini. Salah satunya adalah istilah ‘serangan fajar’, sebuah istilah yang diambil dari sejarah revolusi Indonesia yang pada dasarnya digunakan untuk merefleksikan fakta bahwa pembayaran kadang dilakukan pada waktu subuh di hari pemungutan suara. Meskipun pada lazimnya praktik pembelian suara ini dilakukan beberapa hari menjelang pemungutan suara.

Di beberapa daerah yang penyeleng-gara Pemilunya mengalami problem integritas, sangat dimungkinkan para kandidat melakukan pembelian suara pada para penyelenggara Pemilu.[3] Pem-belian suara yang dilakukan dengan para penyelenggara Pemilu hasilnya bisa lebih kongkrit dan ada jaminan kepastian kemenangan. Semakin tinggi level penyelenggara, semakin besar potensi suara yang bisa digeser/dimanipulasi, sehingga implikasinya harga yang harus dibayar oleh calon juga semakin mahal. Mahalnya biaya tersebut karena kandidat harus membeli suara dengan para penyelenggara secara berjamaah (kolektif) untuk memastikan manipulasi suara berlangsung aman.

Kedua, Pemberian-pemberian pribadi (individual gifts). Untuk mendukung upaya pembelian suara yang lebih sistematis, para kandidat seringkali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih. Biasanya praktik ini dilakukan ketika kandidat bertemu pemilih, baik saat kandidat melakukan kunjungan dari rumah ke rumah atau sedang melakukan kampanye. Pemberian tersebut seringkali dimaksudkan untuk merekatkan hubungan, yang dianggap sebagai kenang-kenangan. Keterbatasan kesempatan kandidat untuk bisa menemui pemilih, pemberian ter-sebut biasanya dilakukan lewat Tim Kampanye. Praktik ini tidak mudah dibedakan dengan pembelian suara dalam bentuk barang.

Pemberian barang untuk pribadi ini juga mirip dengan pembagian bahan-bahan kampanye yang dilegalkan oleh UU No 7 Tahun 2017, yang diatur lebih lanjut dalam PKPU No 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam PKPU tersebut dimungkinkan peserta pemilu membagi bahan-bahan kampanye yang antara lain berupa pakaian, penutup kepala, alat minum/makan dan alat tulis, dengan harga maksimal Rp 60.000,- setiap jenisnya. Akibatnya peserta pemilu bisa melakukan pemberian barang pribadi dengan menggunakan alasan sebagai bahan kampanye yang dibagikan kepa-da pemilih, tanpa harus melanggar peraturan perundangan.

Ketiga, Pelayanan dan Aktivitas (services and activities). Seperti pembe-rian uang tunai dan materi lainnya, kandidat seringkali menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang sangat umum adalah kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu. Di forum ini para kandidat biasanya mempromosikan dirinya. Contoh yang lain adalah penyelenggaraan pertandingan olah raga, turnamen catur atau domino, forum-forum pengajian, demo memasak, pentas musik, senam sak isane dll. Banyak juga kandidat yang membiayai beragam pelayanan untuk masyarakat, misalnya check-up dan pelayanan kesehatan gratis, ambulan gratis, asuransi kesehatan dan kematian dll. Semua aktivitas tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan secara gratis kepada masyarakat.

Keempat, Barang-barang Kelompok (club goods). Pemberian barang dari kandidat yang diperuntukkan bagi kelompok sosial tertentu. Pemberian barang untuk kelompok ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pemberian untuk asosiasi-asosiasi komunitas dan komunitas yang tinggal di lingkungan perkotaan, pedesaan atau lingkungan lain. Kunjungan kandidat ke komunitas-komunitas tertentu yang disertai dengan pemberian barang merupakan fenomena umum. Jenis barang yang diberikan biasanya berupa perlengkapan ibadah, peralatan olah raga, alat musik, sound system, genset, peralatan dapur, tenda, peralatan pertanian. Bisa juga pemberian berupa sumbangan renovasi infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, misalnya rumah ibadah, jalan, jembatan, selokan, penyediaan penerangan jalan, sumur untuk komunitas dll.

Kelima, Proyek-proyek gentong babi (pork barrel project). Kegiatan ini merupakan proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Karakter utama dari pork barrel adalah bahwa kegiatan ini ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu. Dalam praktiknya bahkan banyak kandidat yang menjanjikan akan memberikan ‘program-program’ dan ‘proyek-proyek’ yang didanai dengan dana publik un-tuk konstituen mereka yang biasanya berupa proyek-proyek infrastruktur berskala kecil atau proyek-proyek yang keuntungannya untuk kelompok komunitas tertentu, terutama untuk aktivitas yang bisa menghasilkan pendapatan. Para kandidat petahana yang biasanya melakukan praktik ini.

 

Kendala Pengawasan Politik Transaksional

Menangkap pelaku politik transak-sional ibarat menangkap pelaku kentut dalam bus ber-AC. Baunya terasa ada, tapi tidak mudah untuk menangkap siapa pelakunya. Jika kemudian di-tanyakan di antara penumpang bus tersebut,“Siapa yang kentut?”, maka jawaban kompak yang diperoleh dari para penumpang bus, “bukan saya”. Politik transaksional terasa selalu ada di tengah masyarakat, tapi selalu tidak terkatakan siapa pelakunya. Diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pengawas pemilu dan para pihak yang konsen pada perbaikan moral bangsa serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance and clean government)untuk bahu-membahu dalam menutup peluang praktik money politics.

Meskipun politik transaksional sudah menjadi endemi yang selalu timbul setiap kali pemilu, namun selalu saja ada kendala bagi pengawas pemilu untuk ‘menangkap’ pelakunya dan sekaligus memproses penindakannya.[4] Alasannya karena selalu saja ada problem yang menyangkut kesulitan untuk menemukan barang bukti dan para saksi serta secara umum tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil sebuah penanganan pelanggaran pemilu. Sebagai tindak kejahatan, politik transaksional selalu dilakukan dalam suasana ‘senyap’. Senyapnya praktik politik transaksional tersebut membuat tidak mudah bagi pengawas pemilu untuk mengawasi kejadian praktik tersebut.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XVIII: Dialog

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pengawas pemilu terkait pengawasan praktik politik transaksional tersebut; pertama, keterbatasan jumlah personal pengawas pemilu yang pada saat bersamaan sekaligus mengawasi berbagai aspek dari tahapan pelaksanaan pemilu. Akibatnya ada risiko kemungkinan praktik politik transaksional tidak menjadi focus pengawasan pengawas pemilu, karena kesulitan dan kerumitan dalam pengawasan kejahatan tersebut. Obyek pengawasan praktik politik transaksional yang semakin massif dan terdesentralisasi membuat peng-awas pemilu semakin kesulitan untuk mengcover pengawasan praktik kejahatan tersebut. Hal itu mengingat bahwa pelaku politik transaksional tidak hanya pada level pengurus partai politik, Pasangan Calon Presiden atau perseorangan calon Anggota DPD, namun juga terjadi pada level Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPRD Provinsi dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang jumlahnya mak-simal sama dengan jumlah kursi yang deperebutkan di setiap Dapil dikalikan dengan 14 (empat belas) sebagai jumlah partai politik peserta Pemilu 2019.

Bahkan praktik yang sama juga sangat dimungkinkan dilakukan oleh tim sukses baik yang formal didaf-tarkan di KPU maupun tim sukses tidak resmi, yang jumlahnya tak ter-kirakan. Bahkan jika mengacu pada undang-undang No 7 Tahun 2017 tentag Pemilu, maka subyek kejahatan politik transaksional khusus pada hari H pemungutan suara bisa juga dilakukan setiap orang, yang bisa jadi bukan pengurus partai politik, bukan Capres, bukan juga perseorangan calon Anggota DPD, bukan juga Calon Ang-gota DPR maupun DPRD, serta bukan juga Tim Kampanye yang didaftarkan ke KPU. Sehingga hal ini memaksa pengawas pemilu untuk memperluas fokus pengawasan terkait pihak-pihak yang diidentifikasi potensial menjadi pelaku praktik politik transaksional. Hal itu mengingat pelaku politik transak-sional juga bisa dilakukan orang per orang yang bersimpati pada partai politik, Capres, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPR maupun Calon Anggota DPRD.

Kedua, rendahnya kapasitas pengawas pemilu yang berhadapan dengan para aktor pelaku politik transaksional yang semakin menga-lami ‘pencanggihan’ metode dan modus dalam menjalankan prak-tik politik transaksional. Hal ini membuat kegagalan pengawas pemilu untuk mengendus praktik politik transaksional yang dijalankan oleh peserta pemilu dan sekaligus memrosesnya sebagai pelanggaran pidana pemilu. Problem klisenya adalah kesulitan pengawas pemilu untuk mendapatkan barang bukti dan saksi. Praktik politik transaksional yang dilakukan oleh aktor politik kawakan yang sangat paham dengan celah hu-kum dan mengetahui trik serta taktik untuk mengelabuhi pengawas pemilu membuat para pengawas pemilu selalu gagal menemukan bukti yang cukup terkait terjadinya praktik politik transaksional.

Kesenjangan kapasitas antara pelaku dan pengawas pemilu ini membuat pelaku selalu dapat mengecoh pengawas pemilu terhadap praktik politik transaksional. Sementara rendahnya daya dukung teknologi, infrastruktur, sumberdaya dan sistem pengawasan pemilu membuat pengawas pemilu selalu kalah langkah ketika harus mengawasi dan membuktikan terjadinya indikasi pelanggaran pemilu berupa politik transaksional. Akibatnya sangat sedikit praktik politik transaksional yang dapat diawasi dan ditemukan sebagai indikasi pelanggaran oleh pengawas pemilu, kemudian lebih sedikit lagi yang ditemukan bukti pelanggarannya oleh penyidik, serta semakin sedikit lagi yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan apalagi yang akhirnya divonis terpidana oleh hakim.

Ketiga, tidak cukup rigit dan tegasnya regulasi mengatur batasan tentang politik transaksional. Dalam praktiknya masih dimungkinkan dan dipermak-lumkan adanya cost politics yang bedanya dengan politik transaksional sangat tipis. Tidak adanya batasan tentang jumlah Tim Kampanye atau relawan pendukung calon misalnya, bisa disiasati agar pemberian dari calon kepada pemilih menjadi legal dan termasuk bagian dari cost politik kalau pemilih tersebut dijadikan seba-gai bagian dari Tim Kampanye atau relawan pemenangan. Dalam beberapa kasus pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah misalnya seorang Paslon me-rekrut Tim Kampanye dan relawan pemenangan yang dari segi jumlahnya memungkinkan yang bersangkutan bisa menang dalam pemilihan hanya cukup dipilih oleh Tim Kampanye dan relawan pemenangannya.

Panwaslu periode 2002-2007 misalnya telah membedakan antara politik transaksional dan political cost. Pembagian uang dari tim kampanye kepada sejumlah partisipan kampanye sebagai uang lelah dan transport yang besarnya sekitar Rp10.000,- hingga Rp35.000,- oleh Panwaslu periode tersebut dikategorikan sebagai political cost.[5] Bawaslu RI periode 2007-2012 sampai dengan periode ini tidak cukup memberikan batasan/panduan yang jelas tentang politik transaksional. Akibatnya, dalam pengawasan pemilu di tingkat lapangan juga ada kesulitan dari pengawas pemilu terkait standard ukuran pengawasan politik transaksional.

 

 

Kendala Penindakan Pelanggaran Politik Transaksional

Dalam penindakan pelanggaran politik transaksional sebagaimana penindakan pelanggaran hukum lainnya, sangat tergantung pada tiga aspek yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Dalam ketiga aspek tersebut penindakan politik transaksional sarat dengan kendala. Akibatnya meskipun masyarakat merasakan adanya praktik politik transaksional di mana-mana, namun sangat sedikit yang bisa ditindak dan mendapatkan sanksi hukum. Padahal dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur tentang ketentuan pidana terhadap pelanggaran politik transaksional.

Dalam aspek struktur hukum misalnya, belum terbangun Tim yang solid dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), yang merupakan Tim Gabungan Bawaslu, Jaksa Penuntut Umum dan Polisi. Meskipun dari aspek regulasi memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum dan Polisi yang menjadi Tim Sentra Gakkumdu berkantor di Bawaslu untuk mempercepat penanganan pelanggaran pidana Pemilu, dalam kenyataannya hampir tidak ada Jaksa dan Polisi yang berkantor di Bawaslu. Ketentuan yang mengharuskan Jaksa dan Polisi yang menjadi Tim Sentra Gakkumdu untuk dibebastugaskan dari pekerjaan rutin di satuan asalnya, kenyataannya kerja di Sentra Gakkumdu merupakan pekerjaan sambilan. Tingginya frekuensi mutasi di kejaksaan dan kepolisian juga berisiko tingginya frekeunsi pergantian Tim Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan dan Kepolisian. Padahal pelanggaran pidana pemilu merupakan pelanggaran pidana khusus yang para aparat penegak hukumnya harus memiliki pemahaman dan kecakapan khusus terkait penanganan pidana pemilu.

Berganti-gantinya Tim Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan dan Kepolisian tentu tidak saja berisiko pada kesulitan hadirnya Tim Sentra Gakkumdu yang solid, namun pada saat yang sama juga mengalami masalah terkait upaya membangun pemahaman dan persamaan persepsi terkait bedah kasus penindakan pidana Pemilu. Sulitnya bagi Tim Sentra Gakkumdu untuk bersepakat terhadap keterpenuhan unsur dalam penindakan pelanggaran pidana pemilu adalah bukti bahwa dalam aspek struktur hukum lebih banyak menghambat dari pada mendukung terhadap penindakan pidana Pemilu. Keberadaan Sentra Gakkumdu lebih berperan sebagai palang pintu yang menghambat penindakan pelanggaran pemilu daripada pintu masuk yang memper-mudah bagi proses penindakan pidana pemilu, termasuk pelangaran politik transaksional.

Sedangkan dari aspek substansi hukum, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 masih membuka peluang bagi para pihak untuk berkelit dari jeratan hukum ketika menjalankan pelanggaran politik transaksional. Ketentuan sanksi atas pelanggaran politik transaksional diatur dalam Pasal 523 Undang-Undang No 7 Tahun 2017. Dalam pasal tersebut memuat tiga ayat yang masing-masing berisi klausul sanksi atas pelaksanaan politik transaksional pada masa kampanye, masa tenang dan pada hari H pe-mungutan suara. Undang-undang ini sama sekali tidak mengatur ketentuan sanksi jika politik transaksional ber-langsung di luar tiga tahapan tersebut.

Ketentuan sanksi politik transak-sional pada masa kampanye sebagai-mana diatur dalam ayat (1) Pasal 523 Undang-Undang No 7 Tahun 2017, dengan bunyi sebagai berikut :

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai im-balan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.OOO.OOO,OO (dua puluh empat juta rupiah).

Jika kita cermati ketentuan pasal tersebut maka pelaku politik transak-sional yang bisa dijerat dengan pasal tersebut hanyalah pelaksana kampanye, peserta pemilu dan/atau tim kampanye. Artinya jika politik transaksional tersebut dilakukan oleh pihak selain yang diatur dalam pasal tersebut ten-tu tidak dapat dijerat dengan pasal tersebut. Dalam banyak kasus, politik transaksional dilakukan oleh orang-orang yang bukan dalam kategori sebagai subyek hukum sebagai pelaku pelanggaran politik transaksional, jika kejahatannya diketahui dan diklarifikasi di Bawaslu maka dengan mudah yang bersangkutan memutus mata rantai aliran dana dan hubungannya dengan para subyek hukum pelaku pelanggaran. Akibatnya kasusnya tidak bisa dikembangkan dan memenuhi unsur sebagai pelanggaran politik transaksional.

Pelaku politik transaksional yang bukan merupakan subyek kejahatan sesuai ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 bahkan tidak mudah juga pelakunya dijerat dengan ketentuan Undang-undang lainnya. Kalaupun pelakunya termasuk ketiga kategori yang diatur dalam ayat tersebut, maka masih harus dilihat dari unsur kesengajaan dan motif pemberian uang tersebut. Tentu tidak mudah bagi semua aparat Sentra Gakkumdu untuk bersepakat bulat tentang keterpenuhan unsur kesengajaan dan keterkaitan pemberian uang dengan motif untuk mempengaruhi pilihan pemilih.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XVI: Amanat Pancasila, Keadilan Tidak Bisa Ditunda

Sedang politik transaksional yang dilaksanakan pada masa tenang diatur dalam ayat (2) Pasal 523 Undang-Undang No 7 Tahun 2017, dengan bunyi sebagai berikut :

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung seba-gaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Sebagaimana ketentuan ayat (1) Pasal 523 Undang-Undang No 7 Tahun 2017, ketentuan ini juga sangat mudah untuk disiasati dan sulit untuk diterapkan. Hanya saja ketentuan sanksi maksimalnya dua kali lebih berat dibanding dengan pelanggaran politik transaksional yang dilaksanakan pada masa kampanye.

Sedangkan pelangaran politik transaksional yang dilaksanakan pada hari pemungutan suara diatur dalam ayat (3) Pasal 523 Undang-Undang No 7 Tahun 2017, dengan bunyi sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjan-jikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Klausul tersebut ada kemajuan terkait subyek pelaku pelanggaran, yakni ‘setiap orang’ yang melakukan politik transaksional bisa dijerat dengan ketentuan ayat tersebut. Hanya saja tetap harus ada kajian tentang unsur kesengajaan dan motif pemberian uang atau materi tersebut. Disamping itu secara umum terkait penindakan pidana pemilu pada umumnya juga ada kendala terkait keterpenuhan barang bukti dan saksi.

Sedangkan dari aspek kultur hukum, semakin kuatnya budaya permisif dan pragmatis di kalangan masyarakat membuat praktik politik transaksional tumbuh subur di tengah masyarakat dan hampir tidak ada yang peduli dan bersedia untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu. Padahal praktik politik transaksional terjadi di tengah-tengah masyarakat. Keterbatasan jumlah dan kemampuan pengawas pemilu membuat pengawas pemilu jarang sekali bisa menemukan fakta pelanggaran politik transaksional. Mudahnya pengawas pemilu dikenali dan diidentifikasi oleh pelaku politik transaksional, maka pelaku politik transaksional tidak akan menjalankan aksinya ketika diketahui ada pengawas pemilu. Apalagi para pengawas pemilu selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dengan seragam kebesarannya atau setidaknya dengan identitas yang melekatnya, maka hal itu merupakan deklarasi bagi kehadirannya di tengah-tengah masyarakat yang ke-mudian membuat pelaku politik tran-saksional sembunyi atau setidaknya untuk sesaat mengurungkan niat aksinya.

Pengalaman Bawaslu DIY dalam Pemilu 2014, beberapa indikasi potensi pelanggaran politik transaksional yang diinformasikan oleh masyarakat, ketika dicek ke lapangan selalu nihil hasilnya. Kewajiban pengawas pemilu untuk selalu menindaklanjuti laporan atau bahkan sekadar informasi awal dari masyarakat terkait keberadaan indikasi pelanggaran pemilu membuat pelaku politik transaksional bisa mengecoh pengawas dengan jalan melaporkan ada indikasi potensi politik transaksional di lokasi A, sedangkan pelapor melaksanakan aksinya di lokasi B. Laporan tersebut bisa jadi merupakan modus pelaku pelanggaran agar pengawas pemilu melakukan pengawasan di tempat yang jauh dari lokasi aksi politik transaksional yang dilakukan atau setidaknya membuat pengawas pemilu gagal menentukan fokus pengawasan. Akibatnya peng-awas pemilu selalu gagal dalam me-nemukan fakta pelanggaran, karena salah menentukan fokus sasaran/lokasi pengawasan. Padahal politik transaksional berlangsung di mana-mana.

Keberadaan syarat formil dan materiil dalam laporan pelanggaran pemilu, membuat masyarakat kesulitan memenuhi syarat sebagai pelapor. Adapun yang dimaksud dengan syarat formil meliputi: identitas pelapor, identitas terlapor, batas waktu penyampaian laporan dan kesesuaian tanda tangan. Biasanya masyarakat kesulitan untuk mengetahui identitas terlapor. Apalagi jika praktik politik transaksional tersebut dilakukan orang yang tidak cukup dikenal dan pelakunya merupakan orang yang berasal dari luar wilayah kejadian. Batas waktu pelaporan yang hanya 7 hari dari diketahuinya pelanggaran membuat keengganan masyarakat untuk segera melapor, membuat laporan tidak memenuhi syarat karena oleh pengawas pemilu dianggap telah kedaluwarsa.

Sedangkan syarat material yang meliputi: uraian peristiwa/kejadian, waktu dan tempat peristiwa, saksi dan bukti, biasanya masyarakat kesulitan melengkapi syarat saksi dan bukti, serta kesulitan menguraikan secara lengkap dan runtut kejadian yang diketahuinya. Kalaupun masyarakat mengetahui langsung politik transaksional, tentu tidak mudah bagi pelaku maupun penerima uang atau barang bersedia untuk dijadikan saksi bagi pelapor. Begitu juga dengan barang bukti, jika yang diberikan oleh pelaku adalah uang dalam amplop atau sembako dalam tas kresek tentu kesulitan bagi pelapor untuk mengidentifikasi jumlah uang atau jumlah dan jenis barang yang diberikan oleh pelaku kepada pemilih. Tidak adanya kewenangan masyarakat untuk menyita bukti yang dilihat saat berlangsung politik transaksional, tentu barang bukti itu dengan mudah bisa menghilang.

Jika yang diberikan pelaku berupa uang, maka akan dengan mudah dibelanjakan oleh si penerima, dan jika yang dibagikan berupa sembako maka dengan mudah akan dimasak dan dimakan oleh si-penerima. Apalagi dalam konteks pelanggaran politik transaksional, sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Undang-undang No 7 Tahun 2017 harus juga dilihat dari aspek unsur ajakan untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu atau memilih dengan cara tertentu, tentu tidak mudah bagi pelapor untuk juga memastikan keterpenuhan unsur ini.

Terlebih lagi tidak adanya jaminan keamanan/keselamatan bagi pelapor jika melaporkan indikasi pelanggaran pidana pemilu, telah membuat ma-syarakat enggan melapor. Fakta telah terjadinya intimidasi bahkan aksi kekerasan fisik kepada pelapor indikasi pidana pemilu karena tiadanya jaminan keamanan dari aparat kepo-lisian, membuat masyarakat memilih mengutamakan keamanan dan keselamatan diri dengan menutup mata berlangsungnya praktik politik transaksional yang terjadi di sekitarnya, daripada harus menjadi sasaran intimidasi dan kekerasan fisik dan psikis oleh pihak yang dilaporkan atau para pendukungnya. Padahal politik transaksional merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi demokrasi.

Maraknya praktik politik transak-sional telah membuat hadirnya politik biaya tinggi (high cost politics), yang mendorong para pejabat publik yang terpilih lewat proses pemilu harus melakukan korupsi untuk menutup biaya pemenangan pemilu. Pada saat yang sama rakyat telah kehilangan ruang kontrol atas kekuasaan yang terbentuk lewat pemilu karena hak politiknya telah digadaikan dengan bersedia menerima imbalan berupa uang atau barang saat pemilu. Risikonya akan terbentuk pemerintahan yang korup dan gagal menyejahterakan rakyat. Padahal cita-cita pembentukan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi adalah untuk mewujudkan keadilan, mencerdaskan kehidupan bangsa serta menyejahterkan rakyat. Dengan pemerintahan yang korup maka tujuan tersebut akan sulit diwu-judkan.

Atas dasar realitas tersebut maka perlu gerakan bersama untuk melawan politik transaksional guna mewujudkan biaya politik yang murah, yang memungkinkan tokoh sederhana dan bersih menang dalam Pemilu. Dengan biaya politik yang murah juga lebih memungkinkan terbentuknya pemerintahan yang bersih, karena keterpilihannya lewat proses yang bersih. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi kita bersama-sama berperang melawan kecenderungan maraknya politik transaksional dalam pemilu.***

 

(Resto KANDANG SAPI, Rebo Legi 20 Februari 2019)

[email protected]

HP/WA : 08121574240

 

—————————

*. Disampaikan pada Diskusi Kebangsaan XXIV dengan tema “Demokrasi dalam Politik Transaksional”, diselenggarakan oleh Paguyuban Wartawan Sepuh, di Resto Cangkir, 23 Februari 2019.

**. Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) DIY dan Dosen Luar Biasa S2 Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilu Fisipol UGM serta Ketua Bawaslu DIY Periode 2012-2017.

[1] Fenomena tersebut dapat dilihat dari kecenderungan pengajuan proposal permohonan bantuan dari masyarakat yang ditujukan pada peserta pemilu, baik dalam level Pengurus Partai Politik, Perseorangan Calon Anggota DPD maupun pada para Calon Anggota DPR dan DPRD serta Tim Kampanye Capres.

[2] Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientilisme pada Pemilu Legislatif 2014, Edward Aspinal dan Mada Sukmajati (ed), Polgov Fisipol UGM, Yogyakarta, 2015, halaman 24.

[3] Keterlibatan Penyelenggara Pemilu dalam Vote Trading, Mohammad Najib, dalam ibid halaman 511.

[4] ‘Money Politics : Kendala Pengawasan dan Strategi Peningkatan Kinerja Pengawasan’ dalam Pengawasan Pemilu, Problem dan Tantangan, Mohammad Najib dkk, Bawaslu DIY, Yogyakarta, 2014, halaman 86.

[5] http://www.antikorupsi.org/id/content/politik-uang-jadi-kendala-panwaslu-jalankan-tugas-250604

 

Lihat Juga

Derap Kebangsaan XXV: Media, Awalnya Didirikan oleh Para Pejuang

DRS. H. IDHAM SAMAWI Untuk ke sekian kali, saya sampaikan apresiasi kepada jajaran PWS atas …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *