Beranda » Humaniora » Diskusi Kebangsaan XXIV: Perlu Ketegasan Demokrasi Pancasila Itu Seperti Apa
Drs. HM Idham Samawi (ft. Ist)

Diskusi Kebangsaan XXIV: Perlu Ketegasan Demokrasi Pancasila Itu Seperti Apa

DRS. HM. IDHAM SAMAWI

Adik-adik mahasiswa yang berba-hagia apakah tujuan Indonesia merdeka itu? Apakah tujuan kita berbangsa dan bernegara di NKRI ini? Apakah tujuannya demokrasi? Bukan. Ini yang kadang-kadang saya berkecil hati, ketika adik-adik mahasiswa di jalan-jalan demi demokrasi-demi demokrasi, subhanallah. Tujuan kita merdeka itu adalah masyarakat Indonesia yang gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem kerta raharja. Kalau bahasa muslim Islamnya Indonesia yang Waldatun toyyibatun warobun ghofur. Demokrasi itu salah satu alat mencapai tujuan tadi.

Di awal pembicaraan yang pertama saya garis bawahi bahwa demokrasi sekali lagi, alat. Demokrasi itu alat untuk mencapai tujuan. Nah saudara-saudara sekalian, jadi tidak tabu, kalau sudah lama perjalanan berlalu ternyata tujuan itu tidak pernah sampai, lha kita harus koreksi, kita harus evaluasi, alatnya. Betul tidak alatnya. Untuk mencapai tujuan tadi. Ibu Bapak saudara sekalian, sehingga apa, PWS pagi ini mengambil tema, mengambil judul, apa diskusi kita, “Demokrasi dalam Politik Transaksional”.

Saya bersyukur ini tidak terjadi di Jogja, tidak di DIY, tapi saya gak usah sebut kabupaten kotanya, tapi terjadi di Indonesia. Suatu ketika dalam satu kampung, tiba-tiba dua hari sebelum pemilihan umum, peristiwanya tahun 2014, baik sebelum pilpres maupun sebelum pemilihan umum legislatif, 9 April yang satu 9 Juni, di depan rumah masyarakat itu ditulis pakai spidol, “menerima serangan fajar”. Edan tenan bangsa ini. Iya dipasang di depan rumahnya. Saya foto, saya masih simpan fotonya. Tapi gak etis kalau saya sampaikan itu terjadi di mana. Tapi yang pasti tidak di DIY. Nah inilah yang terjadi Bapak Ibu saudara sekalian. Ilustrasi kecil.    Kira-kira dua bulan yang lalu, ada satu kepala desa, saya tidak usah sebut desanya, tapi ini di DIY. Tidak usah saya sebut kabupatennya mana. Kalau saya ngomong kabupatennya mana, berarti bukan kota Jogja gitu ya. Ini susah apalagi di depan adik-adik saya yang cerdas ini, nah cepet sekali, oh berarti bukan kota Jogja wong saya katakan, saya tidak menyebut kabupaten mana, tapi yang pasti di DIY. Pagi-pagi saya kedatangan tamu, rombongan, cukup banyak, kepala desa, lurah ya.

Dengan semua kepala dukuhnya, 11 atau 12 dukuh, lalu ketua-ketua RW di desa itu. Lalu apa, setelah duduk basa-basi sebentar, Pak Lurah mengatakan begini, Pak Idham kami tahu Bapak mau maju lagi menjadi calon DPR RI, dari dapil Yogyakarta, dengan bahasa Jawa, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kurang lebihnya, kami dari masyarakat desa X itu sepakat bahwa kami semuanya akan ke Pak Idham. Jumlah DPT-nya itu ada 5 ribu sekian.

Lalu beliau membawa daftar dalam kertas folio, pedukuhan apa, RW/RT apa, pedukuhan mana, daftarnya itu. Dan fotokopi KTP warganya. Nah kami sudah sepakat ya kalau meleset toh paling yang meleset 10% lah, 90% dipastikan. Nah untuk itu Pak Idham, kami mohon berkenan Bapak untuk bisa memberikan setiap pemilih di desa kami 80 ribu rupiah. Lho kalau hitungan matematikanya murah banget itu, murah sekali. Nah tapi sayangnya ketemu dengan Idham Samawi begitu. Saya jawab apa, Bapak saudara sekalian, agama saya, orang tua saya, negara saya melarang untuk saya melakukan itu. Lalu kalau orang tua saya mengatakan kepada saya begini, masak mau jadi pemimpin dengan cara menyuap calon yang dipimpin. Saya sampaikan kepada Pak Lurah, lebih baik saya tidak jadi anggota DPR RI kalau saya jadi dengan cara yang demikian.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XVIII: Wilayah dan Bentuk Negara Ditentukan dengan Musyawarah dan Mufakat

Saya ceritakan panjang lebar, Bapak sebagai pemimpin di desa tersebut, masak rakyat anda hanya anda hargai 80 ribu rupiah. Nilainya jauh di atas itu. Dan itu kalau saya bayar, tugas saya selesai. Saya sudah tidak punya lagi kewajiban untuk ngurus rakyat anda yang jumlah DPT-nya 5 ribu sekian tadi itu. Rupanya saya bicara panjang lebar, malu Pak Lurah ini, ndheprok megangi dhengkul saya itu minta maaf habis-habisan.

Saya sampaikan kepada Pak Lurah ini, Bapak kira-kira anda jadi lurah dulu apa caranya ya begini ini ? Nah kalau begini, rusak negeri ini.

Bangsa ini telah memutuskan bahwa regenerasi calon pemimpin bangsa itu harus lewat Partai Politik. Walaupun untuk Bupati Walikota Gubernur masih ada ruang calon independen. Tapi Presiden Wakil Presiden hanya bisa dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tapi apa yang terjadi hari ini? Dengan demokrasi nuwun sewu, demokrasi yang ada pada bangsa ini, saya gak ragu-ragu menyampaikan ini, apa, demokrasi sing ora cetha-tidak jelas. Kalau orang kulonan Banyumasan mengatakan ora cetha, iya. Demokrasi yang kita pakai hari ini lebih liberal daripada Amerika, yang katanya Mbahne liberal- moyangnya liberal. Hari ini kita lebih liberal dari Amerika. Ketika urusan tadi 5 tahunan urusan pemilu.

Dengan demikian apa ada yang salah? Menurut saya ada yang salah. Karena apa, tadi, kebetulan saya adalah salah satu ketua pimpinan pusat partai, ya saya sebut sajalah, saya salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan bidang Ideologi dan Kaderisasi. Tugas saya menyiapkan calon pemimpin. Tapi apa yang terjadi, begitu kita sudah siapkan, kita sudah tahu, ooh ini kualifikasinya A, dan seterusnya. Nah ketika kita dorong dia ikut pemilu, nanti melawan mereka yang gak ngerti Ketuhanan YME, gak ngerti Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, urutannya saja gak ngerti, tapi karena dia dateng di perempatan jalan membawa dhuwit dua koper, jadilah dia mewakili rakyat untuk duduk di DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi atau bahkan di DPR RI. Atau bahkan menjadi bupati, walikota, gubernur. Kalau untuk presiden sepertinya masih sulit.

Simak juga:  Guru

Karena apa, urusannya kemarin kita hitung, tidak lepas dari 40 trilyun, baru dia bisa kalau mau money politic kalau mau jadi presiden. Karena apa, harus dapat suara minimal 120 juta, pemilih untuk sekian kali rupiahnya berapa dan sebagainya, belum pergerakan dan seterusnya.

Tapi bapak ibu jangan lupa di UUD kita selama amandemen 4 kali, bahwa masanya saya lupa, salah satu kalau saya gak salah, kedaulatan di tangan rakyat, pelaksananya diatur melalui UUD, kesimpulannya apa? Jadi gak pernah ditegaskan di dalam UUD kedaulatan rakyat itu seperti apa. Tapi diserahkan kepada siapapun juga yang memenangkan pemilu di Indonesia, menguasai MPR RI untuk menentukan bentuk kedaulatan rakyat itu seperti apa. Gila ini saudara sekalian.

Saya usul, nanti setelah diskusi ini, mungkin bentuk tim kecil merumuskan, jadi demokrasi yang benar itu seperti apa sih, demokrasi yang paling pas untuk ukuran Indonesia kita. Nah saya melihat demokrasi yang hari ini, mohon maaf dengan segala hormat, jauh dari cita-cita Indonesia merdeka. Itu tadi, satu tambah satu contoh yang saya tunjukkan, satu ada kepala desa lalu yang satu lagi, ya jadi bagaimana demokrasi kita ini sudah hancur-hancuran. Saya khawatir adik-adik mahasiswa, ngapain belajar ideologi, mengapa bicara kebangsaan, cukup nanti siapin dhuwit dua koper, jalan pintas. Pasti akhirnya jalan pintas. Lalu mau jadi apa negeri ini, mau jadi apa bangsa ini, ketika dipimpin oleh mereka-mereka yang selalu berpikir jalan pintas.

Yang terakhir pada, 2014 saya ditanya oleh beberapa anggota DPR RI, Pak Idham, habis berapa Pak jadi anggota DPR ketika pada ngobrol di antara anggota DPR RI yang sudah dilantik, subhanallah ada yang mengatakan habis 21 milyar, habis 18 milyar, habis 15 milyar dan seterusnya. Bahkan ada yang habis 12 milyar tidak jadi dan itu di DIY. Saya gak usah sebut namanya siapa itu. Konkrit itu. Konkrit betul dia habis 12 milyar tidak jadi. Mau jadi apa negeri ini. Bapak Ibu saudara sekalian, saya sudah menjadi anggota DPR RI, saya tahu persis penghasilannya anggota DPR RI 5 tahun, gak akan itu akan kembali dhuwitnya.

Kecuali satu, nyolong, kecuali nyolong. Kalau gak nyolong gak mungkin, itu dia yang dikeluarkan saat kampanye lebih dari 20 milyar dan seterusnya. Itu dipastikan. Tapi kenapa dilakukan, karena masih ada kesempatan nyolong itu tadi dengan berbagai cara. Begitu juga pengalaman pilkada, kepala daerah, yang satu oleh DPR, yang satu oleh rakyat langsung. Bagaimana hiruk-pikuknya hancur-hancuran negeri ini. Nanti hanya mereka yang berkapital atau punya cukong berkapital di belakangnya yang akan memimpin negeri ini kalau sistem demokrasi kita ini masih acak-acakan seperti hari ini. Kita masih menggunakan demokrasi Asu gedhe menang kerahe. (ASW)

Lihat Juga

Derap Kebangsaan XXV: Media, Awalnya Didirikan oleh Para Pejuang

DRS. H. IDHAM SAMAWI Untuk ke sekian kali, saya sampaikan apresiasi kepada jajaran PWS atas …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *