Senin , 29 November 2021
Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan XXII: Perempuan Politikus
Oka Kusumayudha (ft. Ist)

Diskusi Kebangsaan XXII: Perempuan Politikus

SEJARAH pemerintahan di Republik Indonesia mencatat, bahwa orang nomor satu di republik ini pernah dijabat oleh seorang perempuan sebagai presidennya. Mungkin tidak pernah terpikirkan ketika para pendiri negara bangsa ini bahwa nantinya akan dipimpin oleh seorang presiden perempuan. Namun hal tersebut telah benar-benar menjadi satu realitas. Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri diambil sumpahnya menjadi Presiden ke-5 Republik Indonesia. Jabatan tertinggi di republik ini tentu bukan tanpa perjuangan berat bahkan bisa dikatakan sebagai perjuang-an yang berdarah-darah. Dalam arti begitu keras dan sengitnya proses yang harus dilalui untuk sampai pada tujuan puncak kekuasaan.

Perjuangan pahlawan emansipasi wanita RA Kartini ratusan tahun silam menuai hasilnya. Kesetaraan jender sudah mulai dapat dilihat dan dirasakan. Meski masih jauh dari ideal yang diinginkan kaum perempuan. Masih ada saja di sebahagian masyarakat kita belum rela melihat langkah-langkah perempuan dalam memperjuangkan hak politik mereka di lembaga legislatif, misalnya. Sering mengalami rintangan yang justru datang dari koleganya sendiri. Misalnya, rekomendasi dari pimpinan partai dipersulit. Juga dijumpai dalam memasang nomor urut pencalonan, perempuan diberi nomor besar. Sementara nomor kecil bahkan nomor jadi, diprioritaskan untuk kaum lelaki. Lantas di mana letak keadilan dan kesetaraan jender itu? Ternyata perjuangan perempuan menuntut hak-hak mereka masih memerlukan jalan panjang dan terjal.

Persoalan perempuan dalam kancah politik masih selalu hangat diperbincangkan. Terlebih memasuki tahun politik 2019 mendatang. Guna membahas persoalan ini Paguyuban Wartawan Sepuh (PWS) Yogyakarta mendiskusikannya dengan topik “Perempuan dan Tahun Politik” di Cangkir Café Bintaran Tengah Yogyakarta. Para nara sumber dalam Diskusi Kebangsaan PWS ke XXII adalah: Hj. Winarti SE, M.H. (Bupati Tulang Bawang Lampung), Hj. Alimatul Qibtiyah M.Si., M.A., Ph.D (Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Aisyiah – LPP-PPA) dan Drs. HM Idham Samawi (Anggota DPR/MPR RI 2014-2019). Diskusi ini diselenggarakan bertepatan pula dengan peringatan Hari Ibu. Salah satu cara bagaimana kita menempatkan sosok Ibu yang harus dihormati dan dikenang selalu jasa-jasanya.

Simak juga:  Pemimpin-56

Peserta diskusi memadati pendopo rumah joglo kuno itu, didominasi kaum muda khususnya mahasiswa yang sengaja ditugasi dosennya guna menambah dan memperluas cakrawala pandang politk mereka. Mahasiswa perlu membuka diri dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Kalau ada sinyalemen akhir-akhir ini bahwa kampus kesusupan paham intoleransi, dengan membuka diri dan mencari referensi sebanyak banyaknya memberi pilihan terbaik dari paham yang berseliweran di kampus. Beberapa komentar dan pertanyaan sempat terlontar dalam forum tersebut. Menanggapi pertanyaan sementara mahasiswa, Bupati Tulang Bawang Hj. Winarti meminta kaum perempuan jangan alergi politik. Tunjukkan bahwa kaum perempuan tidak kalah dari kaum lelaki. Utamakan integritas, kejujuran dan kuasai teknologi informasi. Perempuan terjun ke dunia politik bukan menjual kecantikannya. Kuasai aturan UU tentang DPR, tugas dan fungsi DPR supaya ketika bertindak tidak kebablasan, ucap Bupati yang sebelumnya pernah menjadi Ketua DPRD dua periode di daerahnya.

Sementara itu, Hj. Alimatul Qibtiyah Ph.D mengakui bahwa dunia politik masih dianggap dunianya laki-laki. Seharusnya jika seorang istri punya kesempatan maju sebagai pemimpin, maka seyogyanya sang suami tidak merasa tersaingi. Justru sebaliknya mendukung kiprah sang istri. Kelebihan perempuan yang terjun ke dunia politik adalah keramah-tamahannya selain terbiasa berbahasa santun, lemah lembut tapi tetap bisa bersikap tegas. “Perpaduan kelembutan dan ketegasan,” kata Hj. Alimatul.

Simak juga:  Tokoh

Pada kenyataannya ternyata tidak mudah menarik kaum perempuan ke dunia politik. Quota 30 Pct bagi calon legialatif dari masing-masing parpol dalam pemilu legislatif masih sulit terpenuhi. Bisa jadi kerena persaingan begitu ketat antar calon, sehingga calon dari kaum perempuan maksimal sampai batas nomor penggembira. Seandainya benar demikian, ini satu tantangan besar dan berat bagi kemajuan kaum perempuan di bidang politik. Tidak perlu segera menyalahkan siapa-siapa. Jadikan masalah ini sebagai turning-point sekaligus introspeksi untuk menyusun rencana kerja supaya dapat maju melesat beberapa langkah ke depan.

Kegigihan kaum perempuan juga ditun-jukkan oleh beberapa pekerja migran di luar negeri. Sambil bekerja, di antara mereka ada yang memanfaatkan waktunya untuk kuliah. Dan ternyata tidak sedikit yang berhasil mencapai jenjang pendidikan S-2. Jadi kata kuncinya adalah berjuang dan bekerja keras. Insyaallah, perempuan berkemajuan suatu saat bukan lagi fatamorgana. ***

                                                                  

Oka Kusumayudha 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *