Selasa , 16 Juli 2019
Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan XXII: Perempuan, Politik dan Demokrasi
Ons Untoro (ft. Budi Adi)

Diskusi Kebangsaan XXII: Perempuan, Politik dan Demokrasi

Politik memang bukan area baru untuk perempuan, meskpiun masih menjadi domain pria. Sejak Republik Indonesia berdiri perempuan memang mendapat tempat di ruang politik, meskipun dari segi jumlah belum memadai, bahkan hampir-hampir susah menemukan perempuan men-jadi anggota perlemen pada masa Republik Indonesia baru mulai tumbuh. Namun, partai-partai memberi ruang pada perempuan, setidaknya melalui organisasi sayap. Gerwani hanyalah salah satu dari organisasi perempuan yang, sebut saja, menjadi sayap partai. Dalam kata lain, segenap komponen masyarakat, pada masa itu merespon pertumbuhan Republik sebagai warga bangsa.

Diskusi Seri Kebangsaan ke 22, yang diselenggarakan Paguyuban Wartawan Sepuh Yogyakarta mengambil tema ‘Perempuan dan Tahun Politik’, dengan menghadirkan narasumber: Hj. Winarti, S.E., M.H., Bupati Tulang Bawang, Lampung, Hj. Alimatul Qibtiyah, M.Si., M.A., Ph.D., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Aisyiyah (LPP-PPA) dan Drs. HM. Idham Samawi, Anggota DPR/MPR RI. Moderator Dra. Esti Susilarti, M.Pd. Anggota PWS dan wartawan KR. Diskusi diselenggarakan, Sabtu 22 Desember 2018, di Resto Cangkir 6, Bintaran, Yogyakarta.

Dalam politik praktis, Winarti mempunyai pengalaman melalui kepengurusan di PDIP dari tingkat ranting sampai DPC dan sekarang menjabat sebagai bupati, satu jabatan politik. Jadi, bisa dikatakan Winarti mempunyai dua pengalaman sekaligus, yaitu di struktural partai dan jabatan politik sebagai eksekutif. Pengalaman ini, setidaknya bisa kita pahami, bahwa perempuan semakin terbuka ruangnya di area politik.

Era reformasi memang semakin terus memberi ruang pada perempuan untuk mengisi ruang politik, baik pada tingkat struktural partai maupun pada jabatan publik, dari tingkat lokal sampai tingkat nasional. Bahkan pada tingkat lokal, kita bisa menemukan seorang perempuan menjabat Kepala Desa, satu jabatan politik yang saling diperebutkan pada masyarakat paling lokal, dan perempuan mendapat akses yang sama dengan pria. Apalagi kita tahu, jabatan Kepala Desa tidak berkaitan dengan partai, sehingga para calon tidak datang dari partai, melainkan langsung dari warga masyarakat sendiri.

Hanya di partai, perempuan belum mendapat ruang paling pucuk, kecuali Megawati yang menjabat sebagai Ketua PDIP, partai lainnya dipegang oleh laki-laki. Ada satu lagi, partai baru dari kalangan anak muda, ketuanya dipegang oleh perempuan, yakni PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Ini satu fenomena menarik, karena partai baru dari kalangan anak muda, dan perempuan yang memegang kendali.

Politik dalam arti power games memang selalu tidak bisa dilepaskan dari perebutan kekuasaan. Bahkan kita bisa bilang, omong kosong orang yang masuk partai tidak butuh kekuasaan. Justru karena di dalam partai, kekua-saan merupakan orientasi pokok. Partai tanpa ikut dalam pemilihan umum, ia tidak bisa ikut ambil kebijakan.

Di tahun politik ini kita bisa menemukan perempuan ikut ambil bagian dalam proses politik, di antaranya ikut menjadi caleg dari tingkat daerah sampai tingkat pusat, juga ada yang memilih jalur DPD, yang non partai.

Pendek kata, dalam politik di tahun politik dan di tahun Pileg dan Pilpres April 2019 ini, perempuan semakin mendapat ruang untuk mengambil tempat, dan dari segi jumlah, jauh lebih menggembirakan dibanding masa orde lama dan orde baru, atau setidaknya pada awal reformasi bergulir.

Simak juga:  Pemimpin-37

 

Politik dan Uang

Untuk merebut jabatan politik, di era sekarang, bisa dipastikan tak bisa lepas dari uang. Besar atau kecil hanya soal jumlah, tetapi uang selalu menyertai. Caleg dari tingkat daerah sudah bisa mengkalkulasi berapa uang yang perlu dikeluarkan untuk mendapat sejumlah suara. Tentu tiap daerah memiliki jumlah yang berbeda-beda. Memang uang tidak harus untuk membeli suara, meskipun ada juga yang melakukan jual beli suara, tetapi lebih untuk biaya sosialisasi. Untuk pasang gambar di sejumlah titik, setiap gambar dan setiap titik bisa dikalkulasi biayanya.

Sosialisasi langsung, bertatap muka dengan konstituen, meskipun tidak harus memberi amplop misalnya, tetapi perlu memberikan konsumsi. Tinggal menghitung berapa kali pertemuan langsung, dan setiap pertemuan berapa biayanya.

Jadi, politik dan uang berjalan beriringan, dilakukan oleh politisi perempuan maupun politisi laki-laki, yang ingin mendapat jumlah suara sampai bisa memenuhi kuota untuk menjadi legislatif. Jabatan publik yang dipilih langsung, seperti bupati, walikota dan gubernur, tentu jumlah uangnya berbeda-beda setiap daerah.

Ada seorang caleg mengambil sikap tidak ingin kampanye, karena tidak mau mengeluarkan uang, dan dia, lagi-lagi bersikap, tidak mendapatkan suara yang memadai tidak masalah baginya. Namun bukan berarti dia tidak mengeluarkan uang, karena untuk tes kesehatan dan keperluan administrasi harus mengeluarkan uang bagi caleg.

Dalam politik uang, seringkali kita bisa mendapatkan representasi dari orang yang, kualitasnya tidak meme-nuhi, tetapi karena memiliki uang dan bersedia untuk membagi pada pemilih, sehingga suaranya melebihi target jumlah suara jadi. Politik seperti ini, sebenarnya tidak ada kaitannya dengan demokrasi, meskipun dipilih dengan proses demokrasi, tetapi yang lebih kuat politik transaksional di ruang demokrasi.

Maka, kita tidak perlu heran ketika melihat seorang perempuan, yang tiba-tiba menjadi bupati misalnya, sementara karier politiknya tidak bisa dirunut, dan dia memiliki uang untuk menjadi calon kepala daerah. Kapital, di dalam politik tidak hanya berupa uang, tetapi termasuk jaringan dan patron, dan juga partai politik. Karena untuk bisa menjadi calon kepala daerah, atau calon legislatif dan lebih-lebih calon presiden, harus melalui partai politik. Untuk caleg dicalonkan satu partai, tetapi untuk kepala daerah sampai presiden bisa melalui beberapa partai. Untuk bisa diusung sejumlah partai, tentu tidak ‘gratis’.

Namun kita juga bisa melihat, ada perempuan yang mempunyai ‘militansi’ membangun basis konstituen, dan rajin mengunjungnyai. Perempuan seperti ini, dalam konteks politik bukan jenis ‘politisi tiban’, yang hanya mengandalkan popularitas belaka, tetapi sesungguhnya minim pengalaman politik, lebih-lebih menjadi kader partai dari tingkat paling bawah.

Maka, seringkali kita merasa heran, ketika mendapati parta-partai merekrut perempuan artis untuk menjadi caleg dari partainya. Padahal orang tahu, di partai tersebut para artis tidak memi-liki intensitas kegiatan. Mungkin karena populiritasnya yang menjadi pertimbangan, dan dianggap bisa membawa suara untuk partainya. Ada artis yang mendapat suara memenuhi sehingga bisa menjadi anggota DPR pusat, ada juga yang menjadi anggota DPRD dan seteruanya.

Politik selebritas mengutamakan popularitas dan dana yang tidak sedikit. Karena itu, caleg yang tidak dikenal akan memasang publikasi, misalnya baliho dalam ukuran besar yang menyertakan foto sang caleg dengan harapan agar orang mengenalnya, sehingga kelak ketika di bilik suara ingatannya akan menuju caleg tersebut. Tapi karena ada banyak caleg, dan semua memasang baliho dalam ukuran besar yang sama, orang, karena saking banyaknya wajah diri yang ‘ditawarkan’ menjadi tidak nyanthel dalam ingatan. Maksudnya politik selebritas ialah, proses pemilihan yang lebih mengandalkan popularitas, bukan lagi berangkat dari kader-kader politik dari partai.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XXIII: Perda Pendidikan Karakter, Hapus Bakat Korupsi

Pada area pejabat publik, yang merupakan jabatan politis, setidaknya pada kabinet dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kita memiliki beberapa perempuan yang tangguh dalam ‘menggerakkan’ Departemen Kementeriannya, dan memiliki komitmen terhadap bangsa ini. Memi-liki kesungguhan membangun negeri ini. Untuk menyebut misalnya, kita memiliki Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, yang dengan kesungguhan yang penuh hendak membangun negara ini bersih dari korupsi. Sejak periode sebelumnya Sri Mulyani juga sudah menjabat di kementerian yang sama. Tentu ada perempuan lain yang ada dalam kementerian seperti Retno Marsudi dan Rini Suwandi. Di tingkat Kepala Daerah kita memiliki Risma yang menjabat sebagai Walikota Surabaya.

Pendek kata, di ruang politik perem-puan memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan lawan jenisnya, bahkan memiliki keteguhan lebih dari cukup dibandingkan dengan para pria yang memegang jabatan sejenis.

 

Perempuan dan Demokrasi

Demokrasi memberi hak yang sama pada setiap warga, meskipun dalam praktek seringkali kita menemukan diskriminisi, dan perempuan sering menjadi korban diskriminasi, lebih-lebih perempuan minoritas, kualitas diskriminasinya terasa kental. Meski sekarang pintu demokrasi mulai terbuka untuk perempuan, namun ruang di dalamnya belum banyak tersedia untuk perempuan. Ruang politik di rumah demokrasi masih menjadi domain pria. Perempuan memang mendapat tempat, tetapi jumlahnya belum bisa melebihi jumlah pria.

Pilihan politik untuk perempuan memang tidak hanya di partai, sejauh politik tidak diartikan sebagai perebutan kekuasaan, tetapi politik dalam pengertian yang lain, ialah membangun masyarakat supaya lebih baik dan sejahtera. Pada politik disebut kedua, perempuan bisa meng-ambil ruang-ruang lain, dan tidak harus melalui pertai. Ruang-ruang itu misalnya, lembaga penelitian di perguruan tinggi, organisasi sosial atau organisasi massa lainnya, yang mempunyai komitmen terhadap persoalan sosial kemasyarakatan.

Dalam kata lain, pilihan politik untuk perempuan tidak selalu harus masuk legislatif, kalaupun ingin masuk di wilayah pejabat publik bisa mengambil pada tingkat lokal. Politik lokal langsung bersentuhan dengan warga masyarakat dan perempuan misalnya, bisa masuk dalam bursa kepala desa untuk membangun kepentingan masyarakat secara langsung.

Perempuan dalam usia relatif muda, yang ikut masuk dalam bur-sa kepala desa dan akhirnya bisa menang dalam pemilihan kepala desa, setidaknya seperti di salah satu desa di Kecamatan Pundong, menunjukkan bahwa peran perempuan pada tingkat lokal dibutuhkan, dan kalau hal itu jumlahnya banyak di desa-desa lain di Indonesia, kiranya akan membawa perubahan kultur politik dari bawah.

Dan kita bisa berharap, demokrasi akan bergulir dari bawah, sehingga gelombangnya menembus sampai ke atas, yang digerakkan oleh perempuan. (Ons Untoro)

Lihat Juga

Derap Kebangsaan XXVI: Calon Pemimpin Harus Baca Dokumen Sejarah Kemerdekaan

DRS. H. IDHAM SAMAWI  Di setiap pertemuan, saya tidak akan lupa untuk mengingatkan khususnya kepada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *