Selasa , 17 September 2019
Beranda » Humaniora » Derap Kebangsaan XXVI: Pancasila, NKRI dan UUD 1945 Itu Sudah Syar’i
Suasana Derap Kebangsaan XXVI di Joglo Cangkir Bintaran Yogyakarta (ft. Ist)

Derap Kebangsaan XXVI: Pancasila, NKRI dan UUD 1945 Itu Sudah Syar’i

DRS. HM IMAM AZIZ, KETUA PB NU

TERIMAKASIH kesempatan yang diberikan kepada saya untuk silaturahim dengan PWS. Ha, saya termasuk di situ kelihatannya. Jadi memang waktu itu begitu cepat berlalu. Dulu itu masih muda kayaknya. Sekarang sudah sepuh. Terimakasih, ini semacam reuni juga. Semoga ini menjadi titik yang membahagiakan, bisa dilestarikan di masa-masa yang akan datang. Izinkan saya untuk memberi catatan-catatan saja, tadi sudah sangat lengkap dari Pak Idham Samawi dan Pak Badrun sudah sangat lengkap. Saya ingin memberi beberapa catatan saja, berkaitan dengan yang tadi sudah disinggung juga, yakni mengenai kontestasi.

Yah, pendekatan ini pendekatan sosiologis sebetulnya, oleh karena itu saya agak lebih berterus terang untuk mengatakan bahwa situasi terakhir kita ini merupakan bentuk dari kontestasi. Terserah nanti mau dikatakan apakah kontestasi itu sehat atau tidak, tapi ini merupakan kontestasi dalam teori social disebut teori gerakan sosial.

Dalam gerakan sosial itu ada tiga tahap dalam kontestasi itu, pertama pada tingkat gagasan atau  ideologi. Tadi sudah disebutkan kita ini ada ideologi Pancasila, tapi di luar sana di samping kita, itu juga diperkenalkan, dipromosikan atau juga sudah mulai dipaksa-paksakan juga ideologi lain yang sifatnya bisa tadi, karena warna ingatan sosial berkaitan dengan Piagam Jakarta atau itu trans-nasional, gampangane impor. Jadi itu ideology impor atau ekspor dari sana kita terima di sini.

Kita terus terang saja. Nah, ini ada tiga lapis. Pertama ideologi yang beneran, yang memang ini kalua kita lihat dari hasil Pemilu kemarin itu tampak, di situ ada di Jawa Barat, di Banten, di Aceh, di Madura, di Sumatera Barat, Sulawesi Selatan. Sebetulnya ini Indonesia tapi sudah mulai mengadopsi, mulai menerima atau tidak tahu ini prosesnya seperti apa, ideologi Islam, terus terang saja Islam yang politik ke yang bersyariah tadi itu. Simbolnya bersyariah. Dulu waktu Pemilu DKI juga sudah mulai didengung-dengungkan ada, ya pokoknya anti non-Islam-lah, ada gubernur Islam. Yang tidak Islam tidak boleh. Yang tidak Islam minggir. Kirakira begitu.

Nah, ini ideologi yang diolah sebegitu rupa. Tapi ini hanya satu lapis. Lapis kedua yang itu kemudian tampak pada rumusan-rumusan yang seolah-olah tidak ideologis, seperti tadi itu. Pengajian-pengajian, majelis taklim macam-macam. Dan yang ketiga ini adalah yang paling nyata, ini tersebar melalui media sosial. Hoaks tadi itu.

Hoaks itu berkaitan dengan macammacam, bisa dikatakan kabar bohong tapi juga, ini kalau dalam masalah ilmu sosial itu disebut sebagai repertoir. Repertoir itu untuk memudahkan rekrutmen orang-orang yang belum tahu supaya lebih yakin dan ikut saya.

Repertoir yang kemarin itu, kita lihat itu adalah komunis, anti-komunis, anti asing-aseng, apalagi itu, kriminalisasi ulama dan seterusnya. Ini repertoir. Ideologinya satu sebetulnya. Tadi ideologinya adalah ideologi Islam yang menginginkan semuanya bersyariah tadi itu. Nah ini terus terang saja.

Tahap kedua adalah yang ini, menurut saya juga kontestasi yang nyata dalam kehidupan sosial kita, yaitu pengembangan sumber daya, pengembangan dan pengerahan sumber daya, baik itu sumber daya yang berupa manusia maupun yang berupa macam-macam. Ekonomi macam-macam. Kita lihat bahwa ini sudah, mereka sudah bisa masuk di berbagai macam, di sekolah, di perguruan tinggi, di birokrasi, di BUMN, di perusahaanperusahaan swasta, ini sudah. Tidak bisa kita pungkiri ada di situ semua dan aparat keamanan kita memang tidak bisa apa-apa, karena tidak ada payung hukum yang kuat untuk menindak kecuali yang terang-terangan menentang Pancasila seperti HTI. Tapi yang lain-lain ini masih aman-aman saja. Kemarin ikut dalam kontestasi itu.

Simak juga:  Bunuh Diri

 

KONTESTASI KERAS

Nah, yang ketiga itu adalah kesempatan politik. Ini kontestasi yang keras. Kontestasi kesempatan politik. Kesempatan politik itu tidak hanya pemilu. Pemilu itu hanya salah satu. Apa saja bisa dijadikan kesempatan politik untuk mereka masuk, merangsek tadi itu, bisa seperti kasus di Jakarta, bisa juga menunggangi dalam tanda petik perpecahan di pemerintah atau pun di TNI atau di Polri, ini terus terang saja. Dan itu kita lihat bisa mereka merangsek. Setiap kesempatan politik dimanfaatkan terus-menerus. Nah kontestasi yang kemarin itu adalah kontestasi yang menurut saya paling damai.

Yang berbahaya itu kontestasi yang tadi itu. Di penggalangan sumber daya dan pengerahan sumber daya, baik itu yang berupa manusia maupun sumber daya ekonomi dan lainlainnya. Ini yang menurut saya sangat berbahaya, bukan berarti kemudian yang berbahaya harus ditumpas, tidak. Saya ingin menawarkan bahwa yang kemudian dilakukan oleh NU, bahwa mereka sadar betul bahwa ini juga harus diimbangi dengan kontestasi yang sehat.

 Tadi demokrasi yang disebut Pak Idham tadi. Ini negara demokrasi. Jadi, demokrasi itu alat, tapi bagi NU alat itu bisa menjadi wajib untuk tujuan-tujuan  yang memang kita sepakati bersama. Jadi malaitul wajib wabihi nahwa wajibun. Jadi alat itu bisa menjadi  wajib. Oleh karena itu NU konsisten untuk menggunakan demokrasi ini sebagai alat kontestasi, meskipun NU bukan partai politik, tapi sadar bahwa ancaman pertama ideologi tadi itu.

Ideologi jelas bahwa PBNU itu singkatannya bisa dua, Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, tapi juga bisa Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Ini yang komitmen dipertahankan oleh NU. Komitmen mulai dari perumusan Pancasila, rumusan UUD 45 ikut di situ, kemudian ikut merestui, mengesahkan Pancasila yang tidak ada embel-embelnya kewajiban menjalankan syariat Islam, itu NU ikut di situ. Dan bagi NU ini yang paling penting yang harus diketahui oleh Pusat Studi Pancasila bahwa bagi NU, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 45 itu sudah syar’i. Jadi tidak perlu mencari-cari yang syar’i, syar’i lagi, wong itu sudah syar’i. Artinya kalau kita mempertahankan Pancasila mengamalkan Pancasila itu bagi orang NU itu sudah bernilai ibadah. Termasuk Bhinneka Tunggal Ika, itu kita promosikan terus-menerus untuk toleransi antar umat beragama.

Juga termasuk NU lah yang salah satunya mendukung supaya bapakbapak, ibu-ibu yang mengalami diskriminasi karena menganut kepercayaan, kepercayaan kepada Tuhan YME, itu NU mendorong supaya mereka tidak didiskriminasi dengan cara mencantumkan kepercayaannya dalam KTP. Itu salah satu komitmen NU untuk pluralisme di Indonesia, untuk kebhinnekaan di Indonesia.

 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Nah yang kedua pengembangan sumber daya ini yang saya kira penting untuk semuanya nanti bisa ikut. Yang pertama juga bisa ikut tapi untuk pengembangan sumber daya ini, pendidikan. Ini yang masih ada di NU, yakni pendidikan, tapi pendidikan yang pendidikan rakyat. Nanti kita minta bantuan kepada Pak Idham, Pak Badrun supaya pendidikan di NU itu agak meningkat sedikit, begitu. Agak elitis sedikit. Memang ini betul, kadangkadang murah, gratisan tapi kita lihat di Indonesia ini registor sekitar 20.000 pesantren. Pesantren itu gratisan. Itu swadaya masyarakat. Itu sumber daya masyarakat yang asli. Sebelum ada sistem pendidikan di Indonesia yang disebut dengan nasional itu, pesantren sudah ada, dan sekarang masih1 bertahan dan terus berkembang.

Simak juga:  SERI PANCASILA (9): Surat Pengusiran

Lalu madrasah-madrasah. Itu juga puluhan ribu, itu meskipun bayar tapi murah biayanya. Kalau mahal pasti mbengok-mbengok orang NU, jadi murahan. Ya, murah-murah tapi insyaallah kualitas bagus. Kemudian pengembangan, yang NU belum bisa  itu pada ekonomi, itu masih terseokseok. Pengembangan ekonomi, sumber daya yang, birokrasi. Nah birokrasi ini, ini nasibnya, Pak Badrun. Jadi orang pesantren tadi itu, dikandangkan dulu  ya, ke departemen saja. Jadi rebutannya di departemen agama, seolah-olah ini tak begitu, sementara mereka itu semua kementerian ada.

Kalau kita lihat ya lulusan IAIN, UIN itu apes-apesnya di Departemen Agama. KUA, ini terus terang saja.Nah ini harus dipikirkan kemudian meskipun sekarang ini sudah dimulai  dengan pendirian universitas-universitas yang tidak berbasis agama, tapi masih jauh. Berbeda dengan Muhammadiyah, beda dengan yang di Yogya, yang di Tamansiswa. Saya ingin mengatakan begini bahwa kontestasi pengembangan sumber daya ini sangat terbuka bagi siapa saja. Terutama untuk kelompok-kelompok nasionalis moderat.

Tadi saya sebutkan ada kelompok, sistem pendidikan yang disebut dengan Tamansiswa, misalnya. Ini bagaimana caranya supaya Tamansiswa juga tersebar ke seluruh Indonesia. Kita dorong betul untuk bisa menyebar ke sistem pendidikan tiga tadi, Ki Hadjar Dewantara itu. Itu sangat membantu kebhinnekaan dan keindonesiaan, seperti juga waktu dulu namanya di Sumatera Barat itu ada yang namanya Kayutanam. Itu juga. Sekarang mati. Nah kita berharap bahwa kelompok-kelompok moderat baik itu yang berbasis agama maupun yang berbasis kebudayaan itu bersatu untuk berkontestasi. Untung Pemilu kemarin itu kita selamat ya. Kalau tidak, bersusah payah beneran kita.

Yang ketiga adalah ujung-ujungnya ke situ nanti. Ini adalah kontestasi politik. Nah kontestasi politik itu tergantung dari yang kedua ini, sumber dayanya cukup tidak. Sistem pendidikannya, ekonominya, macammacamnya itu tadi, kebudayaannya, kalau ini diperkuat saya yakin setiap kontestasi politik yang lima tahunan, insyaallah kita menang. Tapi kalua tidak, dibiarkan, Tamansiswa dibiarkan tidak berkembang, kelompokkelompok agama Katholik, Kristen, aliran-aliran kepercayaan dibiarkan, didiskriminasi terus-menerus, tidak ada yang menemani.

Saya ingin mengajak bahwa syarat rukun untuk keindonesiaan tadi ada syarat yang sangat jelas, yaitu bahwa seluruh kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat kita itu sadar bahwa ini kontestasi. Tidak bisa hanya dengan diam-diaman saja. Mari NU, Muhammadiyah, Tamansiswa,  kelompok-kelompok gereja, kelompokkelompok aliran kepercayaan dan lainlain bersatu untuk mengembangkan apa yang bisa dikembangkan. Ini saya kira sangat penting. Ini karena pendekatannya lebih realistis saya kira, kita bisa menjaga norma-norma Pancasila itu dengan syarat-syarat material yang jelas.

Itu saja yang ingin saya katakan bahwa mari kita bersatu terutama dalam level dua tadi, pengembangan sumber daya itu tadi. (SEA)

Lihat Juga

Derap Kebangsaan XXVI: Kesimpulan

Diskusi Derap Kebangsaan seri XXVI, yang menghadirkan 3 narasumber, yakni, Idham Samawi, Anggota DPR-MPR RI, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *