Minggu , 21 Juli 2019
Beranda » Humaniora » Derap Kebangsaan XXVI: Menjaga dan Merawat Perbedaan
Suasana Derap Kebangsaan XXVI di Joglo Cangkir Bintaran Yogyakarta (ft. Ist)

Derap Kebangsaan XXVI: Menjaga dan Merawat Perbedaan

Kita tahu, Indonesia sebagai imagined community, kalau pinjam istilah Benedict Anderson, terdiri dari berbagai macam suku, jenis keyakinan, jenis bahasa, jenis etnis yang berbedabeda, tetapi semuanya membentuk satu bangsa, dan masing-masing saling menerima dan saling menghargai. Satu diskusi ‘Derap Kebangsaan’ ke 26 yang diselenggarakan Paguyuban Wartawan Sepuh Yogyakarta, mengambil tema ‘Kita Indonesia: Menjaga Kerukunan Nasional’ dengan narasumber: Drs. HM. Idham Samawi (Anggota DPRMPR RI), Dr. Badrun Alaena. M.Si. (Ketua Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara UIN Sunan Kalijaga) dan Drs. HM. Imam Aziz (Ketua PB NU). Diskusi dielenggarakan Sabtu, 4 Mei 2019 di Café  Cangkir 6, Bintaran Tengah, Yogyakarta.

Perbedaan yang ada di Indonesia lebih sebagai anugerah sekaligus berkah, dan para pendiri bangsa, yang terdiri dari bermacam suku dan jenis keyakinan yang berbeda bersepakat bahwa Indonesia merupakan satu ruang bersama untuk menjaga dan merawat perbedaan, dan Pancasila sebagai dasar untuk hidup bersama dalam perbedaan.

NKRI, kependekan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan final. Maka, daerah-daerah lain merupakan bagian dari kesatuan Indonesia, bahkan Yogyakarta, sebagai negara yang berdaulat dan memiliki seorang Raja, ‘menyerahkan’ negaranya untuk menjadi bagian dari Indonesia, dan disebut sebagai propinsi, sebagaimana propinsi-propinsi lainnya.

Belum genap satu abad sejak Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan 17 Agustus 1945, sebagian orang ada yang ingin mengubah Indonesia dan menggantikan Pancasila dengan dasar nagara lainnya, atau ideologi lain, yang tidak menjaga dan merawat perbedaan. Seolah, perbedaan yang ada dianggap sebagai sumber masalah, meski sebetulnya malah sebagai kekuatan bangsa. Beberapa kali gejolak dari dalam yang ingin mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia berhasil digagalkan.

Sedikit menengok ke belakang misalnya, di tahun 1948 ada peristiwa Madiun, dan selanjutnya, dari sejarah kita mengenal PRRI/Permesta, DI/TII sampai peristiwa 1965, yang menurunkan Soekarno sebagai presiden, bahkan meruntuhkan apa yang disebut sebagai orde lama dan digantikan orde baru.

Secara kultural, perbedaan yang dimiliki Indonesia bisa dikatakan kuat menyangga bangunan NKRI, tetapi secara politik praktis, untuk kepentingan perebutan kekuasaan, seringkali NKRI terancam berantakan, bukan karena masing-masing daerah ingin melepaskan diri dari NKRI, tetapi ‘gosokan’ para politisi karena “kehendaknya” tidak terwadahi dalam tatanan NKRI dan ‘memaksakan’ untuk bisa masuk melalui daerah-daerah yang ingin (me)lepas(kan) (diri) dari NKRI.

Idham Samawi menyebut di Indonesia, jutsru di masa reformasi mulai tumbuh politik penuh prasangka. Satu hal yang tidak dimiliki dalam kultur politik di Indonesia, setidaknya oleh para pendiri bangsa. Meskipun antara Soekarno, Hatta, Syahrir, dan para politisi seangkatan saling berbeda pendapat dan keyakinan, tetapi di antara mereka tidak tumbuh kebencian.

Dalam kontestasi politik yang semakin menguat, kata Imam Aziz, dan kelompok radikal selalu mencari celah untuk masuk dari sisi manapun, tidak ada pilihan lain, kita yang cinta NKRI harus masuk di tengah arus kontestasi.

Simak juga:  Pemimpin-37

“Kalau kita lengah sedikit saja, bias kacau keadaannya” ujar Imam Aziz.

Badrun Alaena melihat, Pancasila dan NKRI merupakan satu pilihan yang sudah final. Kita harus menjaga dan merawatnya, kalau tidak ingin kita kehilangan negara kesatuan yang kita cintai. Perbedaan yang kita miliki adalah berkah yang harus disyukuri, karena dalam perbedaan kita tidak terpecah, malah menyatu semakin kuat.

“Saya merasa heran ketika ada yang menyebut Pancasila adalah Toghut” ujar Badrun Alaena.

 

MENJAGA TENUNAN NKRI

NKRI sebagai tenunan bangsa, bukan hanya milik salah satu suku atau kelompok etnis tertentu. Tetapi merupakan milik bersama, sehingga setiap warga negara Indonesia adalah satu bangsa, meskipun berbeda dari segi kultural, dan secara geografis juga tidak sama. Justru karena berbeda itu, masing-masing bisa saling mengenali dan memperkaya.

Kepentingan politik jangka pendek seringkali meredusir perbedaan sebagai satu ancaman perpecahan. Padahal masing-masing warga bisa saling berinteraksi, bahkan tidak sedikit saling membentuk kekerabatan dalam bentuk pernikahan antar suku yang berbeda. Orang Jawa menikah dengan orang NTT misalnya, atau orang Yogya menikah dengan perempuan Medan, dan sebaliknya. Perempuan Kalimantan menikah dengan pria Jawa, atau perempuan dari Sumatera menikah dengan laki-laki dari Sunda misalnya. Pendeknya, dalam perbedaan sebagai warga bangsa masing-masing saling bersatu dan berinteraksi.

Kita bisa melihat bagaimana Soekarno dari Jawa bersahabat dengan Hatta dan Syahrir dari Sumatera Barat. Ini artinya, sejak awal dasardasar kebersamaan sudah diletakkan oleh para pendiri bangsa, sehingga dari kelompok agama yang berbeda, masing-masing bisa saling bersahabat dan tidak perlu untuk bermusuhan hanya karena adanya perbedaan.

Dalam bahasa Daniel Dhakidae, bias dibaca melalui tulisannya yang berjudul ‘Memahami Rasa Kebangsaan dan Menyimak Bangsa Sebagai Komunitas-Komunitas Terbayang’ tulisan pengantar buku Imagined Communities karya Banedict Anderson:

“…..nasionalisme dengan huruf kecil maka nasionalisme akan lebih mudah dipahami “bila orang  memperlakukan nasionalisme seolah-olah ia berbagi ruang dengan ‘kekerabatan’ dan ‘agama’, bukannya dengan ‘liberalisme atau fasisme”.

Maka, dalam melakukan tenunan bangsa, masing-masing tokoh agama saling bersahabat, dan mereka, para tokoh agama itu juga bersahabat dengan Soekarno dan para pendiri bangsa lainnya, sehingga tenunan bangsa tidak hanya dikerjakan oleh para politisi, tetapi juga oleh para agamawan.

Dalam perkembangan berikutnya di masa orde baru, untuk menjaga tenunan bangsa agar tidak pudar, tokoh agama seperti Abdurrahman Wahid bersahabat dengan Romo YB. Mangunwijaya, dan Romo Mangun juga sangat dekat dengan para Kyai yang memimpin Pondok Pesantren di antaranya Kyai Hamam Djafar dari Pondok Pesantren Pabelan di Magelang. Gus Dur juga bersahabat dengan tokoh Hindu di Bali, Ibu Gedong Oka, selain tentu saja bersahabat dengan tokoh Budha.

Dengan kata lain, tenunan bangsa terus dijaga oleh para tokoh, tidak hanya tokoh agama, tetapi juga para intelektual yang peduli pada persoalan bangsa. Mereka, setidaknya melalui Forum Demokrasi dan kelompok-kelompok lainnya, membuat tenunan bangsa menjadi penuh warna, sementara orde baru menempatkan tenunan bangsa sebagai sesuatu yang tunggal, seolah melupakan bahwa yang tunggal ada bhinneka-nya.

Simak juga:  Derap Kebangsaan XXV: Bukan Arus Utama

 

MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL

Rasanya kita perlu melihat dukungan yang dilakukan dari pihak lain dalam proses melakukan tenunan kebangsaan, yakni media. Kesadaran akan pentingnya bersatu dalam perbedaan menyebar ke tengah masyarakat karena peran media, baik media cetak maupun media audio, dalam hal ini radio. Di masa perjuangan berbagai informasi disebar melalui media cetak, baik dalam bentuk selebaran, buku atau surat kabar. Melalui media tersebut semangat untuk bersatu digelorakan, sehingga semangat sebagai bangsa menyala di setiap hati warga bangsa, dan masing-masing daerah, meskipun berbeda suku, tetapi masing-masing sebagai satu bangsa.

Pada masa itu, media memposisikan diri sebagai pers perjuangan, bukan sepenuhnya sebagai media komersial seperti sekarang ini. Meskipun media cetak tetap mengandalkan iklan dan pelanggan, kepentingan bangsa merupakan orientasi bersama. Maka, melalui media, perjuangan untuk merdeka, dan lebih kental lagi untuk menjadi bangsa Indonesia terus ‘digelorakan’, sehingga semangat  kebersamaan dari seluruh warga bangsa terbentuk, dan masing-masing warga bangsa dari suku dan etnis yang berbeda bersatu sebagai warga bangsa Indonesia.

Tetapi kemajuan teknologi yang semakin pesat, dan media menemukan formula yang beragam, tidak lagi monopoli media cetak dan audio, tetapi sudah jauh lebih maju, yakni adanya media digital, yang membuat ruangruang menyatu. Informasi banjir dari mana-mana. Negara yang satu dengan negara lainnya saling terhubung, kebangsaan seolah malah memiliki ancaman. Hadirnya media sosial memiliki watak berbeda dari media cetak yang memiliki karakter dasar sebagai surat kabar perjuangan dan berubah menjadi media komersial. Peran kapitalis menjadi sangat kuat dan media social menjadi ujung dari setiap warga bangsa untuk saling berinteraksi sekaligus saling mencaci maki.

Media sosial berfungsi untuk menyebarkan informasi secara bebas dan gampang, sekaligus melakukan propaganda, dan di sisi yang lain bias untuk menghasut atau menyebarkan kabar bohong. Dalam konteks perjuangan, media sosial bisa berperan sebagai kawan sekaligus lawan. Melalui media sosial orang bisa mendapatkan pembelaan dari caci maki, namun pada waktu yang sama mendapatkan cacian yang lain lagi.

Kesadaran dan kebencian bisa (di) tumbuh(kan) melalui media sosial, sehingga kita bisa melihat tumbuhnya politik penuh kebencian, tumbuhnya sikap radikal dan rasialis dan sekaligus tumbuhnya kesadaran bahwa kebersamaan perlu dirawat dan dijaga.

Dalam kata lain, untuk menjaga dan merawat perbedaan, kita harus jeli terhadap informasi dan melakukan konfirmasi dari berbagai sumber agar tidak terperdaya oleh media sosial, yang seolah mendukung padahal sesungguhnya memberi ancaman. (*)

Lihat Juga

Derap Kebangsaan XXVI: Untuk Membangun Kerukunan, Harus Ada Ketulus-ikhlasan

DR. BADRUN ALAENA M.SI, KETUA PUSAT STUDI PANCASILA DAN BELA NEGARA UIN SUNAN KALIJAGA: SYUKUR …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *