Minggu , 21 Juli 2019
Beranda » Humaniora » Derap Kebangsaan XXV: Media, Demokrasi Digital, dan Ekonomi Komunikasional
Sugeng Bayu Wahyono (ft. Ist)

Derap Kebangsaan XXV: Media, Demokrasi Digital, dan Ekonomi Komunikasional

Sugeng Bayu Wahyono

Setiap kali muncul teknologi baru tentu menawarkan harapan dan sekaligus kecemasan, karena ada yang datang dan tentu juga ada pergi. Pada tahun 2006 Rupert Murdoch, taipan media yang terkenal itu sudah wanti-wanti dan bahkan memastikan the end of print journalism. Atas dasar keyakinannya itu, ia kemudian mengalihkan investasinya pada media elektronik secara besar-besaran. Tidak terlalu lama, ketika Steve Jobs menemukan Iphone maka ramalan Murdoch terbukti. Satu demi satu media cetak tumbang secara susul-menyusul, atau setidaknya mengalami surut, baik secara ekonomi maupun perannya sebagai insitusi sosial.

Bagaimana di Indonesia? Setali tiga uang, dalam lima tahun terakhir media arus utama yang berbasis cetak mengalami kemerosotan secara siginifikan. Bahkan media massa elektronik seperti televisi pun juga mengalami kesulitan serius untuk mempertahankan eksistensinya. Kompetitornya bukan hanya sesama televisi, tetapi terutama kehadiran media konvergensi berbasis jaringan. Inilah yang kemudian dikenal bahwa kita mengalamai pergeseran dari masyarakat offline menuju masyarakat online. Implikasi atas perkembangan baru ini menjadi begitu signifikan terhadap eksistensi media arus utama.

Atas kehadiran media baru yang menyodorkan revolusi jurnalisme ini, kemudian direspon secara kreatif oleh media arus utama. Hampir semua institusi media arus utama melakukan transformasi mengikuti logika era digital, dengan menyelenggaraan jurnalisme online. Tentu saja teknologi informasi dan komunikasi yang memu-dahkan fasilitasi penyelenggaraan praktik jurnalisme juga membuat bisnis jurnalisme semakin marak, se-hingga menjadi kompetitor pula bagi jurnalisme arus utama. Sebagai ilustrasi banyak bermunculan media massa online seperti detik.com, okezone.com, parto.com, bolanet.com, dan lain-lain.

Namun demikian, bersamaan dengan itu kemunculan media baru melahirkan apa yang disebut sebagai media sosial dengan berbagai platform, seperti WhatsApp (WA), facebook, instagram, twitter, dan linkedin. Berbeda dengan media arus utama yang memerlukan institusi baik secara bisnis maupun redaksional, media sosial ini tidak perlu itu semua karena dapat dilakukan secara individual melalui pemanfaatan berbagai platform tersebut. Repotnya, meskipun secara teknologis bisa dilakukan, tetapi khusus di Indonesia tidak satu pun kekuatan yang bisa membendung praktik komu-nikasi publik melalui medsos tersebut. Kemungkinan-kemungkinan ini yang kemudian menimbulkan persoalan kehidupan demokrasi yang berisiko terhadap kebangsaan.

Dilihat dari sisi epistimologi politik, kehadiran media baru melahirkan berbagai teori dan konsep yang selama ini telah banyak mewarnai perdebatan di dunia akademik. Munculnya istilah demokrasi digital dan demokrasi siber adalah beberapa konsep yang selama ini telah memberikan perspektif baru tentang kehidupan politik demokrasi di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Dalam kehidupan praktik politik pun, demokrasi digital senantiasa mewarnai dinamika politik Indonesia kontemporer, terutama pada momen-momen politik penting seperti Pemilihan Umum baik Pilpres, Pileg, dan Pilkada.

Dari aspek perkembangan teori konseptual, kehadiran media baru (new media) merupakan babak baru dalam perkembangan proses demokrasi di berbagai tempat (Williamson, 2010; Candon, 2012; Larsson, 2016). Kasus Amerika Serikat pada Kampanye Barack Obama pada tahun 2008 meru-pakan contoh yang paling pupuler dalam penggunaan media sosial untuk kampanye pencalonan presiden (Carlisle & Patton, 2013; Baarda & Luppicini, 2014; Bimber, 2014), walaupun internet telah digunakan dalam kampanye secara meluas dalam proses Pemilihan Presiden (lihat Karl-son, 2010; Lilleker & Jackson, 2013; Stromer-Galley, 2014). Perubahan mendasar dalam penggunaan media sosial ini tampak pada posisi khalayak di mana ruang media menghubungkan khalayak ke dalam suatu ruang politik secara lebih terbuka (Pratama, 2018).

Berbeda dengan era media analog, dalam media sosial warga diberi kemungkinan yang luas “… to play active roles in sharing, modifying, and commenting on campaign content” (Freelon, 2017: 1). David Hill dan Krishna Sen melihat bahwa perubahan ini menghadirkan ruang publik yang semakin luas yang dilihat sebagai “… a space where public opinion can be formulated, debated, expressed without being overwhelmed by commercial or state intervention” (Hill & Sen, 2000: 120). Namun demikian, penggunaan media baru telah membawa publik semakin terlibat dalam proses politik yang panjang, dari jauh sebelum proses pemilihan berlangsung hingga ke pemilihan dan proses perhitungan hasil pemilihan (Vaccari & Valeriani, 2016; Freelon, 2017). Publik terlibat langsung dengan berbagai isu dalam kampanye secara lebih terbuka dan partisipatif yang sebelumnya bersifat hirarkhis melalui mekanisme partai atau politik (Vaccari & Valeriani, 2016: 2).

Atas pengalaman di berbagai tempat, sebagian peneliti melihat penggunaan media sosial telah mengubah proses politik menjadi semakin tergantung pada perkembangan teknologi in-formasi dan komunikasi (Wright, 2012; Ritchi, 2013). Alih-alih berha-dapan dan melakukan komunikasi langsung dengan konstituen dalam proses pemilihan, hadirnya media ini mengubah kesadaran tentang cara pemenangan suatu tujuan politik. Jika sebelumnya yang didekati adalah konstituen untuk memenangkan suatu pemilihan, sekarang ini fokus garapan lebih kepada media dengan berbagai bentuknya dan perangkat teknologinya (Panagopaolus, 2009; Zittel, 2009; Lin, 2017). Keterbukaan ruang politik bagi partisipasi khalayak, sejalan dengan penggunaan media sosial dalam kam-panye, menyisakan satu pertanyaan penting: apakah partisipasi khalayak sama artinya dengan kebebasan khala-yak dalam membuat pilihan politik? Sebagian masih percaya bahwa media mampu mempengaruhi khalayak dalam proses pemilihan. Dalam kasus Pemilihan Presiden Amerika 2016, banyak pihak percaya bahwa terpilihnya Donald Trump lebih disebabkan oleh publik Amerika terpengaruh oleh “fake news” yang dimainkan media (Alcott & Gentzkow, 2017: 212; Enli, 2017: 56).Persoalan kebebasan khalayak menjadi jauh lebih penting dalam konteks sosial khusus, seperti halnya Indonesia yang peran media baru itu semakin penting dalam dinamika politik Indonesia seiring dengan dinamika demokratisasi pasca pemerintahan Orde Baru (Gaffar, 1999; Hill & Sen, 2000).

 

Risiko dan Ekses Demokrasi Digital

Namun demikian, bersamaan dengan itu juga ada gejala kurang baik ketika perubahan politik demokratis ini diwarnai oleh kehadiran media baru. Perubahan politik di tanah air yang terus bergerak menuju sistem yang lebih demokratis mendorong tingginya partisipasi warga masyarakat untuk secara aktif menyuarakan aspirasinya dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan pemerintahan yang transparan. Bersamaan dengan itu, terjadi juga perubahan cara partisipasi warga masyarakat dalam menyampaikan pendapat terutama dengan hadirnya media baru tersebut. Individu menjadi semakin aktif dan dapat dengan mudah mengakses ruang publik yang kian terbuka dalam menyampaikan kehendak politiknya. Kehadiran media baru yang ditandai oleh adanya interkoneksi, keterbukaan akses, interaktivitas, dan sifatnya yang ada di mana-mana telah menjadi saluran populer bagi warga masyarakat untuk terlibat dalam berbagai prak-tik politik. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa siapapun yang memi-liki gawai pintar (gadget) dapat dengan mudah berinteraksi, menuangkan gagasan, mereproduksi gagasan, menye-barkan di ruang public (siber) hanya dengan sentuhan jari.

Teori politik menegaskan bahwa terdapat empat pilar penopang demokrasi suatu masyarakat yaitu negara, pasar, masyarakat sipil dan media, termasuk media baru berbasis internet. Kehadiran media baru tidak hanya mengubah cara kita dalam berkomunikasi, tetapi sekaligus juga telah mengubah cara berpolitik. Media baru memiliki sumber daya politik seperti sifatnya yang aktif, interaktif, dan publik seharusnya bisa menopang dan memperlancar proses-proses demokrasi yang sering terkendala oleh “politik representasi” yang dilakukan oleh para politisi, baik dari kalangan eksekutif (pejabat pemerintah) maupun legislatif (DPR). Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa aplikasi teori tidak selamanya berjalan lancar, harapan tidak selalu menjelma menjadi kenyataan, atau realitas tidak selalu sama dengan teori. Dengan kata lain, media baru ternyata tidak selamanya menjadi faktor pendorong secara produktif terhadap kelancaran proses demokratisasi dalam masyarakat. Boleh jadi itu merupakan akibat adanya per-soalan-persoalan teknis komunikasi, namun juga bisa merupakan akibat adanya problem-problem politis.

Simak juga:  SERI PANCASILA (1): Catur Sila

Gejala negatif lain atas kehadiran demokrasi digital justru menimbulkan kecenderungan manusia kembali ke situasi state of nature penuh dengan kekerasan, kekejaman, dan brutalitas. Dengan hadirnya media baru, orang kembali seperti tidak terkendali untuk melakukan kebebasan, yang dibalas oleh kebebasan orang lain, dan akhirnya masuk dalam situasi brutalitas tak bertepi. Para demagog seperti menemukan surganya dalam era demokrasi digital ini, sehingga manusia menjadi bagian dari situasi brutalitas politik yang bukan saja menyedihkan, tetapi juga sangat berat, persis yang dikatakan oleh Hobbes pada era state of nature.      

Mencermati fonomena era digitalis ini, seorang filosof teknologi modern Rafael Capuro, dalam bukunya Homo Digitalis (2017) menyatakan bagaimana perkembangan teknik digital dewasa ini telah mengharuskan filsafat kontem-porer untuk memikirkan ulang ontologi, antropologi, dan etika pada era digital. Kelahiran homo digitalis ke panggung sejarah dimungkinkan oleh teknologi. Dia semula pengguna gawai, tetapi ketika jejaring komunikasi digital menjadi dunia tersendiri yang beroperasi lepas dari para pencetusnya, ia juga digunakan oleh komunikasi digital untuk tujuan-tujuan yang tidak di bawah kendalinya. Karena itu “masyarakat” baginya tidak terdiri atas orang-orang, karena orang-orang tidak lagi mengendalikan komunikasi, melainkan sekaligus dikendalikannya. Dalam sebuah jejaring komunikasi digital masyarakat terdiri atas pesan-pesan anonim yang terus beredar. Homo digitalis ikut bermain dalam merakit realitas digital. Ia bukan seka-dar penonton peristiwa, melainkan juga ikut membuat sejarah dengan memengaruhi komunikasi digital. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, setiap orang bisa menjadi aktor global lewat ruang digital (Hardiman, 2018).

Manifestasi brutalitas dalam era demokrasi digital ini bisa kita lihat dalam berbagai praktik politik hoaxs yang hingga sekarang terus berlangsung secara masif dalam media sosial. Ujaran kebencian yang dieksploitir secara terus-menerus setiap kali menjelang momen politik seperti Pemilu Presiden misalnya, terus terjadi dalam media sosial. Masing-masing kubu yang ber-kontestasi politik, terus memroduksi konten yang berisi ujaran kebencian, bernuansa primordialistik, dan bukan konten yang berisi edukasi politik dan berorientasi program berdasarkan profesionalisme. Praktik kampanye hitam, hoaxs politik, dan ujaran keben-cian masih terus berlangsung dalam masa kampanye Pilpres 2019 sekarang ini, mengiringi proses demokrasi digital.

 

Ekonomi Komunikasi

Meneruskan konsep ruang mengalir itu, kemudian Scott Lash menganalisis kemunculan masyarakat informasional itu secara lebih mendalam, detail, dan canggih. Sama seperti Castells, Lash setuju dengan kemunculan dunia baru, yaitu masyarakat informasional yang meskipun merupakan kelanjutan dari kapitalisme lama, tetapi memiliki berbagai karakter yang berbeda. De-ngan pendekatan kritis, Lash menga-nalisis kapitalisme informasional dengan berusaha memperluasnya terkait dengan filsafat, teori sosiologi, teori kebudayaan, baik klasik maupun kontemporer.

Dalam bukunya Critique of Information (2002), Lash memulai dengan sejumlah pertanyaan mendasar, bagaimana ilmu sosial kritis, teori kritik atau kritik dapat dimungkinkan dalam masyarakat informasi? Apa yang terjadi dalam suatu era ketika kekuasaan tidak lagi sebuah ideologi sebagaimana era abad sembilan belas, tetapi sekarang kekuasaan adalah sebuah informasional dalam arti luas? Ketika era sebelumnya ideologi diperluas oleh ruang dan waktu, mengklaim universalitas, dan berbentuk ‘meta naratif’, merupakan sistem kepercayaan, dan menyediakan waktu untuk refleksi; tetapi sekarang era informasional, ketika informasi itu berada dalam kemampatan ruang dan waktu, tidak mengklaim universal, dan sekadar titik, sinyal, dan bahkan sekadar peristiwa dalam waktu. Berlangsung sangat cepat, sekilas, hidup dalam era informasi hampir tidak ada waktu untuk refleksi. Jadi ketika ilmu sosial kritis hidup dan berkembang dalam era ideologi kritik, apa yang terjadi ketika ilmu sosial kritis hidup dalam era informasional kritik? Dapatkah pemikiran kritis beroperasi dalam era informasi?

Meskipun Lash adakalanya merujuk pada Castells, tetapi dalam mendefini-sikan informasi sedikit berbeda. Ia mengaku: “saya akan memahami masyarakat informasi berbeda dengan apa yang dirumuskan oleh Bell (1973), Touraine (1974), dan Castells (1996) yang fokus pada kualitas karakter utama informasi itu sendiri”. Tetapi Menurut Lash informasi harus dipahami secara tajam dalam kontradiksinya dengan yang lain, kategori sosiokultural awal, yaitu sebagai monumen naratif dan wacana (discourse) atau institusi. Karakter utama informasi adalah aliran, tak melekat, kemampatan spasial, kemampatan temporal, hubungan-hubungan real-time. Informasi tidaklah secara eksklusif, tetapi sebagian besar, dalam kaitan ini bahwa kita hidup dalam era informasi. Sebagian orang menyebut kita hidup dalam jaman modern lanjut (Giddens, 1990), semen-tara yang lain menyebutnya sebagai jaman postmodern (Harvey, 1989), tetapi konsep tersebut menurut Lash juga tidak berbentuk. Informasi tidak.

Lash memahami masyarakat infor-masi berbeda dengan apa yang sering dirumuskan oleh kalangan sosiolog. Masyarakat informasi sering dipahami dalam istilah produksi pengetahuan-intensif dan post-industrial di mana barang dan layanan diproduksi. Kunci untuk memahami ini adalah apa yang diproduksi dalam produksi informasi bukanlah barang-barang dan layanan kekayaan informasi, tetapi lebih kurang adalah potongan informasi di luar kontrol. Produksi informasi meliputi terutama adalah pentingnya kemampatan. Sebagaimana diktum McLuhan medium adalah pesan dalam pengertian bahwa media adalah paradigma medium era informasi. Hanya saja jika dahulu medium dominan adalah naratif, lirik puisi, wacana, dan lukisan. Tetapi sekarang pesan itu adalah pesan atau ‘komunikasi.’ media sekarang lebih seperti potongan-potongan. Media telah dimampatkan.

Lash mengingatkan bahwa informasi itu sendiri bersifat statis, komunikasilah yang membuat informasi menjadi dinamik, kuat, dan sumber energi. Mirip dengan Habermas, Lash yakin bahwa komunikasi itulah yang sekarang telah menjadi basis kehidupan sosial kontemporer, karena itu ia menjadikan komunikasi sebagai unit dasar anali-sisnya, dan bukan informasi. Lash kemudian melangkah lebih jauh dengan mengembangkan konsep di seputar isu perkembangan ICT. Ketika ICT itu sendiri sering diposisikan se-bagai entitas tersendiri yang berbeda dengan karakter-karakter masyarakat sebelumnya dengan titik berat pada produksi industrial, maka Lash men-jelaskan bahwa dalam kategori era ICT itu sendiri telah berkembang dengan karakter yang berbeda. Oleh karena itu ia mengatakan bahwa telah terjadi dua generasi dalam perkembangan ICT.

Generasi pertama perkembangan ICT secara fundamental adalah infor-masional, dengan sektor kuncinya adalah semikonduktor, sofware (sistem operasi dan aplikasi), dan komputer. Akan tetapi generasi kedua, ekonomi baru adalah komunikasional, karena itu sentralitasnya adalah internet dan sektor jaringan. Itulah sebabnya menurut Lash, Cisco Systems, yang membuat sarana jalan, sebagai ‘pipa’ komunikasi internet, yang menjadi kapitalisme pasar lebih tinggi daripada ‘informational’ Microsoft. Inilah yang dikenal sebagai pasangnya media baru (new media). Dalam pada itu konten dan komunikasi adalah sepenting kode, bukan berbasis pada sektor kode informasi. Jika ICT generasi pertama sangat erat berurusan dengan Lembah Silikon California, maka ICT generasi kedua bukan perkara segar, bersih, dan semi desa Lembah Silikon, tetapi berurusan dengan kotor, urban ‘silicon allys’. Silicon allys telah menjadi multimedia baru seperti CD-ROMs, permainan komputer (Allen, Scott, 2000). Mereka adalah multimedia konvergensi teknologi informasi dengan media.

Simak juga:  Pemimpin-8

Atas dasar asumsi itu Lash meya-kinkan bahwa sekarang ini telah muncul gejala baru, muncul apa yang dikenal dengan ekonomi baru, yaitu ekonomi komunikasi itu sendiri. Karakter utamanya adalah minim akumulasi kapital dan informasi, tetapi lebih banyak aliran-aliran, dan aliran-aliran itu adalah komunikasi. Ia adalah komunikasi dalam arti luas. Implikasi teoretik atas fenoma baru itu adalah, bahwa teori aliran-aliran pada saat yang sama adalah teori-teori komunikasi. Jadi teori-teori generasi kedua masyarakat informasi berasumsi tentang keunggulan sirkulasi, sehingga dalam ekonomi baru ini ada pergeseran konsep dari akumulasi ke sirkulasi uang dan barang modal lainnya. Kalau toh masih akumulasi, dalam ekonomi baru itu menurut David Harvey adalah akumulasi fleksibel, yaitu terutama tampak pada sirkulasi modal uang. Menurut Harvey dalam Condition of Postmodernity, bahwa dalam era kapitalisme akhir, kapital uang adalah hegemoni berkenaan dengan kapital produksi. Ini adalah hegemoni volume dua Marx’s Capital (Circulation) di atas volume satu. Sementara itu Castell dalam The Informational City, menulis tentang pergeseran logika struktur oleh logika aliran, dan inilah yang disebut sebagai hegemoni aliran. Jaringan-jaringan adalah tempat-tempat lalu lintas aliran (uang, citra, ucapan, orang, objek-objek, komunikasi, teknologi).

Sikap Lash terhadap topik dis-kusi tersebut tetap menegaskan bahwa unit dasar analisisnya adalah komunikasi. Komunikasi adalah pertanyaan soal kultur jarak jauh. Dalam masyarakat manufaktur dulu hubungan-hubungan sosial diletakkan pada suatu tempat dengan prinsip kedekatan, dan hubungan sosial pada saat yang sama sekaligus adalah ikatan sosial. Akan tetapi sekarang, dalam era informasional, hubungan sosial dipindahkan oleh komunikasi. Komunikasi adalah intens, dalam durasi pendek. Komunikasi memecah naratif menjadi pesan pendek/ringkas. Jika hubungan sosial lama menempatkan tempat dengan prinsip kedekatan, ikatan komunikasional adalah meletak-kan tempat pada jarak jauh. Jadi, komu-nikasi adalah tentang kebudayaan, bukan kedekatan, yaitu kebudayaan jarak jauh. Culture at-a-distance meli-puti baik komunikasi yang datang dari jauh maupun orang datang dari jauh agar bertemu secara tatap muka (Boden and Molotch, 1994). Intensitas, keringkasan, dan ketidakhadiran kontinyuitas naratif adalah prinsip tata kelolanya (Simmel, 1971; Sennett, 1998).

Suatu komunikasi dan aliran diletakkan pada panggung pusat, daripada aturan sosial dan lembaga/struktur. Sosiologi berargumen lebih progresif lagi, yaitu bahwa sekarang ini secara umum telah muncul feno-mena mediologi. Oleh karena itu sekarang ini berbagai universitas ter-kemuka di dunia telah mengenalkan dan mengajarkan tentang sosiologi media. Khususnya sekarang ini telah muncul apa yang dikenal sebagai logika mediologi. Mediologi akan mengharuskan bekerja dengan logika media dan komunikasi. Jika sosiologi Durkheimian mengenalkan konsep anomie, untuk menjelaskan perubahan dari feodalisme ke kapitalisme pabrik, sekarang mediologi, berbicara anomie post-industri aliran-aliran. Sosiologi setuju dengan re-teritorialisasi sosial, institusi modern, dan struktur masyara-kat industri. Mediologi berbicara re-teritorialisasi masyarakat jaringan yang datang dari pengerasan aliran-aliran. Maka dalam pada saat yang sama sekarang muncul fenomena ekonomi tanda dan ruang.

Begitulah, menurut Lash, dalam masyarakat kapitalisme lanjut, komu-nikasi adalah kunci, pergeseran dari logika struktur ke logika arus yang dimungkinkan oleh jangkauan hubungan yang dibawa oleh outsorcing pada umumnya. Dan outsorcing ini adalah re-teritorialisasi, misalnya perusahaan-perusahaan menjadi lebih bisa dikerjakan di rumah tangga. Bahkan kemudian ada perusahaan membolehkan kerja lembur per ming-gu di rumah, jadi tidak tergantung pada tempat atau ruang pabrik. Jadi sekarang ini di jaman tata informasi dan komunikasi global, semuanya serba outsorcing baik kerja di perusahaan firma, keluarga, negara, dan bahkan juga pada bidang seni. Karena itu bisa juga refleksivitas di outsourced, dan di eksternalisasi. Sekarang ini juga ada pergeseran dari akumulasi ke sirkulasi. Namun demikian juga muncul apa yang disebut sebagai hegemoni sirkulasi di mana sirkulasi modal uang dipisahkan dari bagian akumulasi modal.

Semua perubahan karakter masyarakat tersebut tentu mengalami perubahan moda-moda produksi, dari feodalisme, kapitalisme, kapitalisme lanjut, dan sekarang kapitalisme informasional dan bahkan komunikasional, tentu mengubah tata hubungan politik, ekonomi, dan kultural di tingkat global. Meskipun demikian, jika terkait dengan posisi negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, maka situasinya masih belum berubah. Perubahan karakter masyarakat dan moda produk-sinya, tetap saja menempatkan negara berkembang dalam posisi subordinat di tengah dominasi negara-negara maju. Hubungan dominatif dan hegemonik tetap mapan, dengan posisi negara berkembang pada pihak yang menjadi obyek pasif yang terus dikendalikan untuk kepentingan ekonomi dan politik negara-negara penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi.

Karena itu pandangan Marxis dan neo-Marxis senantiasa ada bentuk-bentuk penindasan volume satu, volume dua dan seterusnya. Sekarang dalam masyarakat informasional dan komunikasional, juga dikenal hegemoni sirkulasi. Pada era seperti itu, tetap saja outsorcing adalah menentukan, dalam bentuknya yang baru sekarang ini pengendalian oleh outsorcing melalui penguasaan teknologi informasi. Jadi tidak mengherankan jika sekarang dalam konteks telekomunikasi, betapa sulitnya suatu negara seperti Indonesia akan menegakkan kedaulat-an telekomunikasi. Aktor-aktor global dalam era informasional dan komunikasional, tetap saja adalah korporat-korporat global yang bergerak pada bisnis telekomunikasi, yaitu para vendor. Mereka inilah yang sekarang menjelma menjadi rezim baru dalam tata ekonomi dan politik global, yaitu rezim kaum vendor.

 

Daftar Pustaka

Alcott, Hunt dan Matthew Gentzkow. 2017. “Social Media and Fake News in the 2016 Election”, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 31, No. 2, hlm. 211-235

Castell, Manuel. 1996. The Rise of the Network Society. Malden, Mass: Blackwell.

____________. 1997. The Power of Identity. Malden, Mass: Blackwell.

____________. 1998. End of Millenium. Malden, Mass: Blackwell.

Freelon, D. 2017. Campaigns in Control: Analyzing Controlled Interactivity and Message Discipline on Facebook. Journal of Information Technology and Politics, Vol. 14, No. 2, hlm.168-181.

Hardiman, F. 2018. Homo Digitalis. Makalah. Disampaikan dalam diskusi bertajuk Problem Etik dalam Masyarakat Digital. Diselenggarakan STF Driyarkara, Jakarta, Mei 2018.

Hill, T. David dan Krishna Sen. 2000. “The Internet in Indonesia’s New Democracy”, Democratization, Vol. 7, No. 1, hlm. 119-136.

Lash, Scott. 2002. Critique of Information. London: Sage

Moyo, L. 2009. “Digital Democracy: Enhancing the Public Sphere”, dalam Glen Creeber dan Roystone Martin (ed).,Digital Culture: Understanding New Media. Berkshire-England: Open University Press.

Panagopoulos, C. 2009. Technology and the Modern Political Campaign :The Digital Pulse of the 2008 Campaigns, Politicking Online: The Transformation of Election Campaign Communications. (www.scopus.com).

Poster. Mark. 2001. “Cyber Democracy: The Internet and the Public Sphere”, dalam David Trend (ed.), Reading Digital Culture. Oxford: Blackwell Publisher.

Pratama, D. Persadha. “Mewaspadai Kampanye Hitam dalam Era Demokrasi Digital. Jurnal Dialog Kebijakan Publik (JDKP) edisi 27, 2018. Jakarta: Ditjen IKP. Kemkominfo RI.

Sahid, Asep Abdul. 2014. Cyberdemocracy dalam Rerpresentasi Calon Gubernur DKI Jakarta di Komentar Kompas.com, Disertasi. Sekolah Pascasarjan UGM, Program Studi KBM.

Stromer-Galley, Jennifer. 2014. Presidential Campaigning in the Age of Internet. Oxford: Oxford University Press.

Vaccari, C. dan A. Valeriani. 2016. “Party Campaigners or Citizen Campaigners? How Social Media Deepen and Broaden Party-related Engagement”, International Journal of Press/Politics, Vol. 21, No. 3, hlm. 294-312.

Wright, Scott. 2012. “Politics as Usual? Revolution, Normalization and a New Agenda for Online Deliberation.” New Media & Society 14 (2): 244–61.

Lihat Juga

Derap Kebangsaan XXVI: Untuk Membangun Kerukunan, Harus Ada Ketulus-ikhlasan

DR. BADRUN ALAENA M.SI, KETUA PUSAT STUDI PANCASILA DAN BELA NEGARA UIN SUNAN KALIJAGA: SYUKUR …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *