Kamis , 20 Juni 2019
Beranda » Humaniora » Diskusi Kebangsaan XXII: Kanjeng Nyai Dewi Politisi
(ft. archiveofourown.org)

Diskusi Kebangsaan XXII: Kanjeng Nyai Dewi Politisi

SELIRIA EPILOGUS

DEWI, genderik dewa perempuan. Dewa Dewi. Kanjeng, menempati posisi sosial yang tinggi, kedudukan jabatan yang makin dekat ke lingkaran satu kekuasaan. Nyai, kedudukan kejawaan perempuan yang lebih egaliter, meski terimbuh bobot muatan spiritual yang lebih dari rakyat kebanyakan. Kanjeng Nyai Dewi Politisi, mengandung pemahaman perempuan politisi yang secara struktural, baik struktur moral, sosial, budaya, maupun ideologis, berada dalam lingkaran satu kuasa-kuasa pemegang modalitas politik.

Perempuan politisi, berpolitik bukan karena keperempuanannya, melainkan karena hasrat kemanusiaannya. Humanitas perempuan yang mengandung modalitas penuh untuk bersanding, bertanding, dan bersaing, tidak hanya dengan kaum laki-laki melainkan lebih karena pemenuhan kebutuhan kemanusian. “Perempuan dalam politik”, suatu pernyataan yang sangat klise karena membedah kepolitikan melalui sudut pandang jenis kelamin. Padahal, dunia politik kontemporer mestinya tidak lagi tertarik untuk memilah pelaku politik, politisi, atas dasar jenis kelamin. Laki dan perempuan mestinya sudah berada dalam nada dasar yang sama. Tidak perlu lagi “mempertanyakan” keperempuanan politisi atau kepolitikan perempuan. Apalagi, hanya menjawab pertanyaan “sejarah” keberadaan perempuan dalam praktik politik. Diskusi usang.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XIV: Perempuan–Perempuan Tangguh

Secara “generik”, perempuan dalam (praktik) politik adalah sesuatu diskusi yang final dan selesai. Tak ada lagi diskriminasi gender, tak ada pilih pilah atas dasar jenis kelamin, kecuali untuk hal-hal yang bersifat kodrati seperti, hamil, melahirkan, dan menyusui. Memang, jika yang dimaksud adalah oknum “perempuan dalam politik” untuk ditakar prestasi praktik politiknya, dan diperbanding dengan laki-laki politisi, bisa saja menjadi diskusi panjang. Apalagi jika hanya untuk sekadar menemutunjuk bukti-bukti “kelebihan perempuan” dalam menyelesaikan perkerjaan politik. Bukan di titik tersebut letak soalnya.

Perempuan dalam politik bukan hanya keharusan sejarah dan kewajiban kehidupan, melainkan realitas kebutuhan mendesak hari ini, dan tututan kebutuhuan politik masa depan. Diharuskan atau tidak, perempuan pasti ada dalam praktik politik, bahkan selalu ada, hadir, dan bekerja dalam “mesin-mesin pemikiran strategis”. Artinya, selalu tersedia perempuan ideolog, perempuan strateg, yang tidak sebatas aktivis kepartaian.

Tengokan pada sepotong sejarah pendek, kisah Nyai Menggung Adisara, (Kangjeng Nyai Tumenggung Adisara), perempuan politisi masa Panembahan Senapati (1587-1601) masa Mataram. Sang Angron Sekar, perempuan bermahkota bunga, bergelar Nyai Menggung Adisara, yang praktik lobi politiknya dibantu Putri Pembayun menembus Mangir Wanabaya, dan susupannya menundukkan Rangga Jemuno (Adipati Madiun). Dalam kedudukan isteri Senapati, panglima prajurit putri, dan politisi lingkar satu kekuasaan, dalam teks sosial dan konteks budaya kekuasaan paternalistik dan aristokrat berbasis agraris kala itu, ia membangun suatu konstruksi praktik politik berkemajuan pada masanya. Tidak seluruhnya karena ia seorang perempuan, melainkan lebih banyak karena kapasitas.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XVIII: Kemerdekaan, Demokrasi, dan Pancasila “Membudayakan Musyawarah Mufakat” Inspirasi Majapahit

Perkara perempuan dalam politik bukan lantaran jenis kelamin, melainkan lebih karena kapasitas. Bahkan pula, karena alasan kompetensi. “Kanjeng Nyai Dewi Politisi” yang kompeten. ***

PURWADMADI ADMADIPURWA

Lihat Juga

Derap Kebangsaan XXV: Media, Awalnya Didirikan oleh Para Pejuang

DRS. H. IDHAM SAMAWI Untuk ke sekian kali, saya sampaikan apresiasi kepada jajaran PWS atas …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *