Sabtu , 24 Oktober 2020
Beranda » Humaniora » Diskusi Kebangsaan XXIV: Jalan Terjal Demokrasi di Indonesia
Ons Untoro (ft. Ist)

Diskusi Kebangsaan XXIV: Jalan Terjal Demokrasi di Indonesia

Di Indonesia demokrasi memiliki formula yang berbeda dibanding dengan negara-negara demokratis lainnya, misalnya di Amerika. Bahkan, pada dua rezim yang berbeda, demo-krasi, yang datang dari barat, di Indonesia formulanya berbeda. Pada era orde lama dikenal dengan istilah demokrasi terpimpin, dan di era orde baru, disebut sebagai demokrasi Pancasila. Sering disebutkan, demokrasi yang baik di Indonesia ketika pemilu 1955, yang disertai multi partai. Tetapi setelah tahun 1959, demokrasi itu berubah menjadi apa yang dikenali sebagai demokrasi terpimpin.

Antara demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila, sesungguhnya memiliki persamaan dalam hal memilih pemimpin, yakni yang menjadi calon selalu orang yang sama. Yang membedakan, yang pertama langsung dinobatkan sebagai presiden seumur hidup, dan yang kedua, meski ada pemilu setiap 5 tahun sekali, tetapi calonnya selalu tunggal, dan orangnya selalu sama. Yang selalu menjadi ramai siapa calon wakil presidennya.

Demokrasi yang diperjuangkan sejak era kemerdekaan, bahkan norma itu yang digelorakan untuk mengusir penjajah, di negeri kita, demokrasi meniti di jalan yang terjal, sehingga formula demokrasi tidak lagi utuh.

Paguyuban Wartawan Sepuh Yogyakarta (PWSY), yang setiap bulan menyelenggarakan diskusi seri Kebangsaan, pada edisi ke 24, yang dilakukan, Sabtu, 23 Februari 2019, di Resto Cangkir 6, Jl. Bintaran Tengah 16, Yogyakarta menyajikan tema ‘Demokrasi Dalam Politik Transaksional’, dengan menghadirkan narasumber Drs.H. Idham Samawi, anggota DPR/MPR RI, Drs. Mohammad Najib M.Si, Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia DIY dan Dr. Hamdan Daulay, M.Si, M.A, Wakil Dekan II Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

 

Demokrasi di Era Reformasi: Politik Transaksional Tampak Nyata.

Era reformasi demokrasi ditandai hadirnya multi partai dan kebebasan pers. Presiden yang terpilih, Abdurrahman Wahid bukan dari partai pemenang pemilu. Ini artinya demokrasi di Indonesia setidaknya mulai jalan. Tetapi bukan berarti tidak ada transaksi. Dalam politik selalu ada transaksi, dan jabatan menteri merupakan hasil dari transaksi antar partai.

Transaksi terus berlanjut sampai menemukan formulanya yang verbal, ketika demokrasi menjalankan pilihan langsung, bukan lagi berdasarkan nomor urut untuk legislatif, tetapi setiap pemilih bisa memilih nama caleg. Pilihan Kepala Daerah sampai pilihan Presiden, dilakukan secara langsung. Pemilih langsung memilih nama orang, meskipun masih terbuka mencoblos partai. Dalam pilihan langsung seperti ini verbalitas transaksi begitu sangat riil, karena seorang caleg atau calon kepala daerah bisa membeli suara, bahkan bisa mengkalkulasi jumlah uang yang dikeluarkan dan jumlah suara yang diperoleh.

Tentu, ada banyak bentuk transaksi yang bisa dilakukan, atau setidaknya ditandai atau dicurigai sebagai transaksi, misalnya memberi hadiah pada pemilih, dan bentuk-bentuk sejenis lainnya. Yang paling verbal, memberi sejumlah uang untuk mendapatkan suara.

Dalam pengalaman periode 5 tahun lalu, Idham Samawi menceritakan, anggota DPR RI yang menghabiskan anggaran lebih dari 2 M demi bisa menjadi anggota DPR RI, namun ada juga yang mengeluarkan hampir 12 M, tetapi suaranya tidak memenuhi untuk menjadi anggota DPR RI.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan V : Pembangunan Bangsa dan Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Kesejarahan

Saya agak sedih ketika ada Kepala Desa yang ‘menjual’ suara warganya untuk salah satu caleg DPR RI dapil DIY dan caleg itu menolaknya” kata Idham Samawi.

Hamdan Daulay secara definitif menjelaskan apa yang dimaksud sebagai politik transaksional. Kata Hamdan: “Politik Transaksional (PT) adalah politik dagang (ada yang menjual dan yang yang membeli). Tentu semuanya membutuhkan alat pembayaran yang ditentukan bersama. Jika dalam jual beli, maka alat pembayarannya biasa dengan uang tunai, maka pada PT ada yang memberi uang dan ada yang menerima uang”.

Pendekatan pada PT terdapat pada peraturan normatif dan peraturan pragmatis. Peraturan normatif, menggariskan panduan umum dan peraturan terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Sedangkan peraturan pragmatis, adalah peraturan permainan untuk memuluskan kepentingan kelompok tertentu (penguasa) agar tidak dikatakan melanggar norma,” kata Hamdan.

Muhammad Najib menjelaskan, ada 5 variasi bentuk dalam politik transaksional, dan masing-masing memiliki perbedaan. Ada yang sifatnya personal, bentuknya membeli suara, dan personal lainnya, bentuknya berupa pemberian hadiah, atau yang disebut sebagai individual gift, yang lain apa yang disebut sebagai pelayanan kelompok, barang-barang kelompok, dan apa yang disebut sebagai proyek gotong royong babi (pork barrel).

Meskipun politik transaksional sudah menjadi endemi yang selalu timbul setiap kali pemilu, namun selalu saja ada kendala bagi pengawas pemilu untuk ‘menangkap’ pelakunya dan sekaligus memproses penindakannya. Alasannya karena selalu saja ada problem yang menyangkut kesulitan untuk menemukan barang bukti dan para saksi serta secara umum tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil sebuah penanganan pelanggaran pemilu. Sebagai tindak kejahatan, politik transaksional selalu dilakukan dalam suasana ‘senyap’. Senyapnya praktik politik transaksional tersebut membuat tidak mudah bagi pengawas pemilu untuk mengawasi kejadian praktik tersebut,” kata Najib.

Di Indonesia, ketika demokrasi memberi ruang yang luas terhadap pilihan langsung, tidak bisa lain, kekuatan uang yang bisa memenang-kan. Karena hampir tidak mungkin untuk mencalonkan diri menjadi caleg misalnya, atau kepala daerah, lebih-lebih Presiden, sama sekali tanpa menggunakan uang, atau sebut saja 0 rupiah. Sangat tidak mungkin, karena untuk kampanye, selalu membutuhkan uang. Maka, demokrasi dalam pilihan langsung sekaligus melahirkan politik transaksional.

 

Membangun Demokrasi di Indonesia

Dalam menumbuhkan demo-krasi, kita tidak bisa meninggalkan tiga hal, setidaknya seperti apa yang dikatakan Robert Dahl. Tiga hal yang dirumuskan itu ialah, kompetisi politik, partisipasi politik dan perlindungan hak-hak berpolitik. Ketiganya tidak bisa dilepaskan yang satu dari yang lain, karena ketiganya merupakan satu paket dalam demokrasi, sehingga tidak mungkin kompetisi politik tanpa dibarengi dengan partisipasi politik dari masyarakat, yang sekaligus dilindungi hak-hak politiknya.

Denny JA, yang dikenal melakukan survey politik, dan banyak memenangkan kepala daerah, mengatakan, demokrasi beranggapan bahwa kedaulatan dan negara itu milik rakyat. Dengan sendirinya wakil rakyat itu (para pemimpin) mesti dibebaskan untuk saling berkompetisi untuk duduk di pemerintahan.

Simak juga:  Hinalah Aku, Jangan Islam, Please

Rakyat banyak yang akan memilih siapa di antara mereka yang berhak duduk di pemerintahan dalam periode tertentu, melalui pemilu,” kata Denny.

Kompetisi politik di negeri kita, melalui demokrasi dalam bentuknya pilihan langsung seringkali memperlihatkan ‘pertarungan’ yang tidak sehat, bahkan dilakukan dengan cara menabur kebencian, atau saling menjegal. Pada tingkat pilihan legislatif misalnya, kompetisi politik bukan hanya terjadi dari calon legislatif berbeda partai, tetapi calon legislatif dari partai yang sama juga melakukan kompetisi, dan bisa saling menjegal. Jegal-menjegal dilakukan dimulai dari saat pemilihan calon sampai para proses kampanye dan saat ‘ritual’ pemilihan berlangsung.

Calon yang diusung dari setiap partai mempuyai kriteria yang berbeda-beda. Tapi karena unsur terkenal menjadi faktor cukup penting, maka ada partai yang mengajak artis untuk menjadi caleg di partainya, dengan harapan suara artis yang dipasang di daerah berbeda bisa mendulang suara untuk partai.

Dalam konteks caleg artis tersebut kita bisa melihat, bahwa demokrasi yang ditumbuhkan seperti sedang dimain-mainkan, karena partai mengabaikan kader yang dimiliki. Atau mungkin malah tidak memiliki kader, sehingga artis ‘ditarik’ untuk menjadi caleg. Dari sini kita bisa melihat, proses berpolitik bukan lahir dari pendidikan politik yang dilakukan oleh partai, tetapi dari popularitas orang.

Menumbuhkan demokrasi sekaligus mendidik mayarakat untuk bisa menghargai orang lain, dan memiliki mental terbuka seperti dikatakan Daoed Yusuf. Bukan malah diisi dengan fitnah. Di era digital, demokrasi dipenuhi informasi hoax yang sebenarnya menyesatkan, sehingga terasa sekali partisipasi politiknya men-jadi destruktif untuk pertumbuhan demokrasi. Apa yang dikatakan Daoed Yusuf, rasanya bisa memberi peneguhan terhadap pentingnya demokrasi untuk bangsa kita.

“..demi tegaknya demokrasi diperlukan dialog yang dilakukan oleh orang-orang yang bermental terbuka. Maka, keterbukaan inilah, terutama keterbukaan reflektif, yang seharusnya dihayati lebih dulu, jauh sebelum dialog diadakan. Bahkan kalau demi tegaknya demokrasi itu perlu diadakan pembudayaan paham demokrasi, keterbukaan reflektif inilah yang perlu dibudayakan secara intensif. Tanpa ini usaha struktural juga tidak akan mencapai tujuannya. Dialog adalah simtom, sebab yang mendasarinya adalah keterbukaan reflektif dan partisipatif”.

Di Indonesia, demokrasi perlu terus ditumbuhkan, karena melalui demokrasi, bangsa kita yang plural dan penuh ragam, akan terasa nyaman tinggal di rumah bersama. Dan kita sebagai masyarakat, perlu dengan tegas menolak politik uang. Kita harus bisa memilih pemimpin yang baik untuk bangsa kita, bukan malah ‘menjual’ suara yang harganya hanya beberapa puluh ribu, dan akhirnya mendapat pemimpin yang tidak kita inginkan, lebih buruk lagi pemimpin korup dan diktaktor.(*)

Lihat Juga

Derap Kebangsaan XXVI: Kesimpulan

Diskusi Derap Kebangsaan seri XXVI, yang menghadirkan 3 narasumber, yakni, Idham Samawi, Anggota DPR-MPR RI, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *