Selasa , 17 September 2019
Beranda » Hukum » Enam Universitas di Indonesia Perkuat Pendidikan Hukum
Dr. I Dewa Gede Palguna, Hakim Mahkamah Konstitusi ketika berbicara di depan seminar. (ft. Ist)

Enam Universitas di Indonesia Perkuat Pendidikan Hukum

SELASA, 27 Agustus 2019 telah diselenggarakan Seminar “Pendidikan Hukum untuk Pembentukan Hukum Indonesia yang Berkeadilan dan Berkepastian” di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pembicara dalam seminar itu Dr. I Dewa Gede Agung Palguna, S.H., M.Hum (hakim Mahkamah Konstitusi), Dahliana Hasan, S.H., M.Tax, Ph.D (Wakil Dekan bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan FH UGM), Ardi Stoios-Braken, Deputy Head of Mission from the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Jacqueline Vel from Van Vollenhoven Institute Leiden University, dan Prof. Adriaan Bedner (Head of Van Vollenhoven Institute, University of Leiden, Belanda).

Pendidikan hukum memiliki kaitan yang kuat dengan negara hukum. Sebuah negara hukum yang kuat memerlukan barisan profesional hukum dengan kemampuan mumpuni memahami maksud-maksud hukum dan membuat produk hukum yang baik. Bersama kemampuan-kemampuan tersebut, profesional hukum akan mampu menghasilkan hukum yang berkepastian, sensitif dengan konteks dan memuat prinsip-prinsip moralitas. Institusi pendidikan hukum diberi tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan-lulusan dengan kualifikasi di atas.

Strengthening Legal Education in Eastern Indonesia (SLEEI), yang merupakan sebuah projek kolaboratif beberapa lembaga pendidikan di Belanda dan Indonesia, bermaksud menjawab tantangan di atas. Sebagai langkah awal dari serangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu dua tahun ke depan, SLEEI menyelenggarakan seminar dengan tajuk “Pendidikan Hukum untuk Pembentukan Hukum Indonesia yang Berkeadilan dan  Berkepastian.” Lewat tema tersebut seminar ini mendiskusikan dua hal, pertama, pendidikan hukum yang memiliki kemampuan menghasilkan lulusan-lulusan yang dapat menopang penyelenggaraan negara hukum yang kuat.

Kedua, penemuan hukum sebagai salah satu kemampuan dasar dan penting dari para lulusan pendidikan tinggi hukum. Dua topik tersebut dibahas dan dianalisis dalam sesi seminar yang diisi tiga orang pembicara, Dr. I Dewa Gede Agung Palguna, S.H., M.Hum (Hakim Mahkamah Konstitusi), Dahliana Hasan, S.H., M.Tax, Ph.D (Wakil Dekan bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan FH UGM), dan Prof. Adriaan Bedner (Head of Van Vollenhoven Institute, Leiden University, Belanda).

Seminar yang diselenggarakan dibuka secara resmi oleh perwakilan Fakultas Hukum UGM, Dr. Rikardo Simarmata S.H.serta Ardi Stoios-Braken, Wakil Duta Besar Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia.
Dalam sambutannya, Ardi mengatakan bahwa bidang keamanan dan supremasi Hukum (Security and Rule of Law) adalah salah satu bidang prioritas dari kerjasama pembangunan antara pemerintah Belanda dan Indonesia. Sehingga, menjadi penting bagi pemerintah Belanda untuk ikut ambil bagian, terutama dalam bidang pendidikan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam bidang keamanan dan supremasi hukum.

 

Hingga 2021
Proyek SLEEI yang akan berlangsung hingga tahun 2021 ini mengambil fokus area di Indonesia Timur yaitu Nusa Tenggara dan Maluku. Proyek ini dilaksanakan konsorsium yang beranggotakan 6 universitas di Indonesia (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta; Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jakarta; Universitas Mataram, NTB; Universitas Artha Wacana dan Universitas Wira Wacana, NTT), 1 universitas (University of Leiden) dan 1 lembaga penelitian (Royal Tropical Institute) di Belanda. SLEEI Project didukung oleh Orange Knowledge Programe (OKP), sebuah inisiatif yang didanai Kementerian Luar Negeri Belanda. Proyek SLEEI bertujuan membantu fakultas-fakultas hukum di Indonesia bagian Timur mengembangkan muatan dan metode kurikulum pendidikan hukum untuk menghasilkan lulusan yang dapat menyelesaikan masalah-masalah konkret dalam rangka mempromosikan kepastian hukum dan keadilan dalam konteks sosial (socio-legal studies).

Widodo yang merupakan perwakilan dari Universitas Mataram mengatakan bahwa pendidikan hukum yang ada saat ini berfokus pada tatanan hukum formal.
“Di Indonesia, kita terlalu fokus pada tatanan hukum formal dan sangat jarang menyentuh aspek sosio-legal yang sebenarnya cukup kaya, terutama di Indonesia timur,” katanya.
Widodo menambahkan bahwa proyek peningkatan kapasitas pendidikan hukum dengan menyematkan aspek sosio-legal akan menambah pemahaman tentang hukum yang lebih komprehensif.

 

Beasiswa Orange Knowledge Programme (OKP)
OKP merupakan program lima tahun (2017 – 2022) dari Kementrian Luar Negeri Belanda. Program ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif di Indonesia. Guna mencapai tujuan ini, upaya peningkatan kapasitas organisasi dan individu menjadi hal utama bagi OKP. Dana OKP akan disalurkan untuk tiga modalitas yaitu beasiswa, training dan kerjasama institusi. Prioritas tema bagi Indonesia untuk program OKP adalah penegakan hukum dan keamanan (Security and Rule of Law), Air (Water) dan Ketahanan Pangan (Food Security). Penentuan tema ini didasarkan pada prioritas kerjasama bilateral antara Indonesia – Belanda dan serangkaian kegiatan konsultasi dengan pemangku kepentingan yang ada di Indonesia.

Nuffic Neso Indonesia adalah kantor perwakilan Nuffic, organisasi non-profit di Belanda yang ditunjuk resmi untuk menangani kerja sama internasional di bidang pendidikan dan didanai oleh pemerintah Belanda. Nuffic Neso Indonesia menyediakan informasi serta memberikan konsultasi secara cuma-cuma mengenai lebih dari 2.100 program studi yang diberikan dalam bahasa Inggris. Nuffic Neso Indonesia juga mengelola beberapa jenis beasiswa untuk warga negara Indonesia, dalam bentuk program master dan pelatihan.* (lkw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *