Beranda » Humaniora » Diskusi Kebangsaan XXIV: Kesimpulan

Diskusi Kebangsaan XXIV: Kesimpulan

Dari diskusi seri Kebangsaan yang mengambil tema ‘Demokrasi Dalam Politik Transaksional’ beberapa hal berikut di bawah ini barangkali bisa membantu untuk merenungkan hasil diskusi.

  1. Demokrasi di Indonesia seringkali merujuk Pancasila sehingga disebut sebagai demokrasi Pancasila. Namun belum ada ketegasan apa yang dimaksud demokrasi Pancasila, sehingga orang belum memiliki pemahaman mengenai demokrasi Pancasila. Maka, perlu konsep yang jelas mengenai demokrasi Pancasila, jika demokrasi di Indonesia akan disebut sebagai demokrasi Pancasila.
  2. Di dalam demokrasi Pancasila yang kita anut, kita juga menggunakan beberapa model demokrasi, di antara adanya multi partai, pemilu 5 tahun sekali. Dan dalam pemilu di Indonesia, setidaknya setelah reformasi sudah dipraktikkan pilihan langsung, artinya, para pemilih langsung memilih nama orang yang akan menjadi pemimpin, dari kepala daerah sampai presiden. Khusus pada pemilihan presiden dibuat satu paket dengan pilihan legislatif’ Jadi, setiap 5 tahun pemilih harus memilih langsung anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Propinsi sampai DPR Pusat dan sekaligus memilih presiden.
  3. Di dalam pilihan langsung muncul apa yang kemudian dikenali sebagai politik transaksional, atau lebih khusus lagi politik uang. Karena, kalau politik transaksional sudah lama ada, karena tidak mungkin politik tanpa transaksi, atau sering diistilahkan tidak ada makan siang gratis. Tetapi politik uang, merupakan bentuk dari politik transaksional secara verbal. Di dalam politik transaksional dikenali ada 5 jenis transaksional, yang masing-masing berbeda, tetapi ujungnya sama: memberikan suara pada yang memberikan sesuatu.
  4. Panwaslu selalu kesulitan untuk memperkarakan pelaku politik uang, karena memang tidak mudah mencari bukti dan saksi, tidak ada laporan dari masyarakat perihal politik transaksional tersebut. Bahkan seringkali tak terpenuhinya syarat formil maupun materiil. Dalam istilah Muhammad Najib, politik transaksional seperti kentut, baunya terasa, tetapi tidak ada bentuknya.
  5. Warga masyarakat, lebih-lebih para pemilih, harus tegas menolak politik uang khususnya, dan politik transaksional umumnya.

Lihat Juga

Derap Kebangsaan XXV: Media, Awalnya Didirikan oleh Para Pejuang

DRS. H. IDHAM SAMAWI Untuk ke sekian kali, saya sampaikan apresiasi kepada jajaran PWS atas …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *