Minggu , 21 Juli 2019
Beranda » Humaniora » Diskusi Kebangsaan XXIV: Dialog

Diskusi Kebangsaan XXIV: Dialog

SUTOMO PARASTHO: MENANG BELUM TENTU YANG BENAR

Begini, saya kebetulan dulu ikut 66, jadi pemberontak. Kan mempunyai risiko zamane kok ora owah ketoke, begitu lho. Maka saya mencari literatur. Saya mencoba literatur Al Quran Pak, tapi saya tidak bisa bahasa Arab. Jadi studi saya studi empirik. Yang pertama bahwa Islam itu mengenal demokrasi, one man one vote. Kenapa karena kita kontrak dengan Tuhan. Di surat 72. Jadi sebetulnya politik transaksi itu sudah ada, jadi antara manusia dengan Tuhan. Sebelum ruh dima-sukkan ke dalam jasad, itu menurut saya. Kemudian memang hasilnya apa yang disebut, sering dijalankan adalah surga. Jadi kontrak dengan Tuhan itu bukan masalah jodoh, rejeki, maupun mati tetapi kontrak perjalanan menjalankan untuk baldatun toyyibatun warafun ghafur.

Kemudian yang kedua, pemilihan itu dengan voting, jadi Islam mengenal voting seperti yang ditanyakan Pak Idham, jadi memang musyawarah. Tapi kalau musyawarah banyak kan nggak bisa. Mesti voting. Voting itu memilih pemimpin. Kalau memilih pemimpin itu, saya baca di koran, saya sebenarnya pakainya pertama adalah track record. Di mana ketika Nabi Ibrahim diangkat menjadi pemimpin, Surat Al-Baqoroh 124 kalau nggak salah. Kemudian yang kedua, jangan orang kaya, tetapi orang yang wawasannya luas dan sehat.

Nah, itulah kira-kira manusia yang akan dipilih sehingga nanti bisa menjadi wakil, tentunya bertuhan, kuncinya ada di situ. Kemudian yang kedua, ketika kita membuat pemilihan, itu belum tentu yang menang itu yang benar. Jadi suara kemenangan itu bukan suara Tuhan. One man one vote tapi suara kemenangan yang harus dihargai. Nah, bagaimana mekanisme berikutnya. Mekanisme berikutnya adalah oposisi. Karena Nabi itu rata-rata itu permainannya adalah oposisi. Walaupun ada Nabi yang birokrat, tetapi rata-rata kan oposisi. Oposisi dengan cara bermain di otak. Jadi otak yang menjadi power. Kalau kita kan power yang otaknya tidak karuan. Sehingga tadinya kacaunya kan di situ. Jadi itulah konsekuensinya dan oposisi itu dibilang bahwa Nabi itu kelompoknya tidak banyak, tapi kan ternyata bisa memroses perkembangan, dan mungkin Indonesia itu terlalu luas.

Kalau yang namanya kebahagiaan kan antara beban dan kesanggupan seimbang, itu adalah sebuah situasi surga. Tapi Indonesia itu dari Papua sampai Jakarta, orang Papua suruh mikir Jakarta kan tidak mungkin, Pak. Mungkin ada semacam kalau dulu apa ya, lalu keluarnya otonomi khusus. Otonomi khusus itu kayak negara bagian, kira-kira tapi dihaluskan. Sehingga mekanisme internal dengan pemimpin itu berjalannya dekat. Kalau kita kan jaraknya jauh. Satu orang milih Pak Jokowi, dari orang, itu kan hoaknya itu tidak karu-karuan, karena orang tidak ngerti. Tapi kalau pakai perwakilan mungkin akan lebih sederhana. Jadi pemilihan bertingkat. Memang salah satu saran, untuk demokrasi memang ada syarat, bahwa kesejahteraan itu oleh Tuhan juga dikasih syarat, syaratnya apa, jika penduduknya beriman dan bertakwa. Artinya apa, beriman itu bertuhan, bertakwa itu orang pinter. Nah mengapa one man one vote. One man one vote itu kalau konsekuensinya Tuhan itu karena orang berbicara dengan hati. Dan hati adalah pengendali akal. Kalau sekarang banyak yang hatinya kosong sehingga dipakai oleh nafsu sehingga akalnya ngakali. Ini yang perlu dibenahi dan kita itu di partai Islam pun ya salah, tidak ada yang oposisi, kalau kalah menjadi kolutif. Jadi republik kita tidak akan jelas, karena tidak ada pembeda itu. Jadi, daripada kalah, aku melu. Akhirnya apa persoalannya tidak jelas.

Mungkin mekanisme inilah sebagai sebuah konsep yang menurut saya mungkin tambah, saya baca dari Al Quran, tapi saya tidak bisa bahasa Arab Pak. Hanya saya lihat empirik kok keadaan republik kok kaya gini. Jadi, konsepsinya bukan agama tetapi ketuhanan, tauhid. Karena kalau ketuhanan itu nanti masuk di ibadah dan lain-lain. Tapi ini tauhid, frame leadernya saja dari Qur’an. Saya kira itu sebagai proses untuk pendemokrasian. ***

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XV: Pendiri Bangsa Nyalakan Pelita yang Menerangi Semua

 

 

ABIMANYU: MELAPORKAN JUSTRU DILAPORKAN

Izin memperkenalkan diri, nama saya Abimanyu, dari mahasiswa S-2 KPI UIN Sunan Kalijaga, kebetulan murid dari Pak Hamdan. Ada yang saya pertanyakan, yang pertama tentang politik transaksional. Untuk mencegah politik transaksional itu dengan adanya edukasi politik. Nah, bagaimana atau siapakah yang pas, atau metode apa yang pas untuk melakukan edukasi politik yang mampu masuk ke dalam segmentasi masyarakat. Yang kedua, tentang kepastian hukum. Di Pulau Sumatera ada salah satu pemilihan gubernur kalau tidak salah. Ketika dia melakukan kecurangan dan dilaporkan, akan tetapi yang melaporkan itu dilaporkan balik oleh orang yang melakukan kecurangan. Jadi bagaimana tanggapannya. Ini menurut saya juga ini black market of justice, apa ya bahwasanya kita yang melaporkan malah kita yang balik dilaporkan. Jadi tanggapan Bapak bagaimana mengenai hal tersebut? Mungkin sekian dari saya. ***

 

 

JUWANTO: KALAU BISA KEMBALI KE UUD 45 YANG MURNI

Nama Juwanto, saya dari Jalan Purboyo Gang Sadewo, Sumberadi, Melati, Sleman. Saya terus terang bukan dari partai politik, Pak. Tapi simpatisan. Yang penting simpatisannya dari Bu Megawati, terus terang saja. Yang ingin saya pertanyakan Pak, satu, tentang sila ke-4 yaitu implementasinya sekarang itu bagaimana sih, sehingga kok MPR di kepala saya, asumsi saya, lumpuh. Yang kedua, sebetulnya saya ingin menanyakan langsung ke Pak Idham Samawi tadi. Tapi beliau karena sudah cabut atau tugas di lain tempat, mungkin teman-teman beliau yang lain bisa menjawab. Keinginan kami Pak, sekeluarga, saya, istri dan anak-anak, kalau bisa kembali ke UUD 45 yang murni sesuai Mukadimmah Pancasila. Tidak yang sekarang di amandemen ya Pak ya, sehingga khususnya ini Presiden, sehingga tidak hiruk-pikuk ya kayak begini. Mungkin kalau pemilihan DPR masih boleh-boleh saja. Pemilihan secara langsung ya, tapi kalau untuk Presiden kok lebih bagus dan lebih murah. Biayanya itu sangat tinggi ini Pak, bukan soal uang Pak, tapi perpecahan bangsa. Itu saja terimakasih. ***

 

 

TIMBUL MULYONO: MEMPELAJARI POLITIK TRANSAKSIONAL

Nama Timbul Mulyono, dari Dewan Pendidikan DIY. Pertama pada Bapak Hamdan, pertanyaannya adalah politik transaksional itu kalau dalam dunia PT itu dipelajari atau merupakan ilmu yang betul-betul diberikan kepada mahasiswa. Apa manfaatnya dan apa tujuannya, ini kalau diberikan. Kemudian kepada Bapak Najib, yang pengalaman di KPU maupun Bawaslu, apakah di DIY itu pernah terjadi pada tahun yang lalu itu politik transaksional yang kemudian betul-betul ditangani oleh pihak hukum. Karena dulu pernah ketemu, saya hanya baca di koran saja, di rest area ditemukan sekian juta, tapi follow up-nya, tapi dari dunia pendidikan itu bingung, lho kok ora ana follow up-nya atau bagaimana. Terimakasih. ***

 

 

SUGENG WIYONO: PERTARUNGAN CALON PEMIMPIN BANGSA

Saya tidak akan memberi tanggapan, cuma saya ingin memohon tanggapan dari kedua narasumber, yang sangat hebat pada hari ini. Pertama-tama terimakasih atas pencerahannya, dan semoga ibu dari Bapak Hamdan Daulay segera mendapat kesembuhan. Pemilu kali ini memang luar biasa dan tidak seperti biasanya, karena bukan hanya pertarungan dari dua calon pemimpin bangsa ini, tetapi juga karena kita berbicara tentang diskusi kebangsaan, juga bangsa ini akan dibawa ke mana. Oleh karena itu dalam pertarungan yang akan dilakukan dalam pemilu tahun ini, ada sesuatu yang luar biasa, pertarungan antara, ada yang menyebut merah putih dengan hitam, ada yang menyebut pelestarian negara NKRI dengan Pancasilanya dengan yang ingin merobohkan NKRI. Ini dua pertarungan yang sangat miris kalau kita rasakan. Oleh karena itu kami mohon tanggapan walaupun ini kaitan, tidak ada kaitannya dengan transaksional tetapi saya kira ini jauh lebih berbahaya dari apa yang kita rasakan nanti. Kalau hal ini terjadi benar-benar, terimakasih. ***

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XXI: Menjadi Pahlawan di Negara Pancasila

 

 

SRI SURADIYAH: PELANGGARAN SEBENARNYA SUDAH BANYAK

Untuk yang pertama saya juga turut prihatin untuk Bapak Hamdan semoga ibunda beliau segera disembuhkan dari sakitnya. Di sini memperkenalkan, nama saya Sri Suradiyah. Kebetulan saya seorang caleg DPRD Provinsi di dapil VI atau Sleman Utara. Kebetulan untuk Bapak Idham Samawi kita untuk pemilihan kita sepaham ya. Untuk sepintas saja seperti itu. Ini yang boleh saya curhat atau sedikit saya bertanya, untuk masalah money politic, kebetulan saya seorang caleg dan saya sudah masuk ke dalam pusaran masyarakat yang seperti itu. Dan masyarakat itu kalau bisa saya bilang ada 3 kelas, yang pertama kalau saya terjun ke masyarakat itu ada yang dengan istilah nek wong Jawane nantang, NPWP, nomer pira wani pira. Nah itu satu. Ini fakta di lapangan. Terus yang kedua, dia agak malu-malu juga, jadi istilahnya mau nyoblos Bu, tapi saya minta fasilitas ini itu, ini itulah, seperti itu. Yang ketiga ada masyarakat yang masih polos. Masih polos dalam arti memang selama ini dia jenuh, jenuh dengan apa yang terjadi di bangsa ini. Kalau mau nyoblos ndadak nganggo dhuwit, istilah seperti itu. Jadi masyarakat itu merasa mereka itu istilahe pusing dhewe, gitu lho, ini kok gimana Bu kok jadi kayak gini. Nah itu sedikit yang saya curhatkan.

Terus yang kedua pelanggaran selama ini pun juga sebenarnya sudah banyak. Nah ini yang pengin saya tanyakan ke Pak Najib. Ini tadi ada Mas Abimanyu kalau nggak salah, itu yang melaporkan tapi malah justru dilaporkan balik. Yang saya tanyakan, ini kan di masyarakat itu banyak banget, sebenarnya pelanggaran-pelanggaran itu banyak dan saya pun juga melihat, insyaallah saya menjadi caleg berusaha untuk seperti yang Pak Idham Samawi ajarkan ke saya seperti itu. Jadi apakah ada perlindungan seorang pelapor ketika dia mengetahui ada pelanggaran, itu yang pertama. Terus yang kedua sih, ini sekadar mungkin saya ingin mengungkapkan saja, ada nggak sih edukasi politik ke masyarakat sehingga mereka itu saya rasa perlu tahu gitu lho. Jadi masyarakat tidak seperti yang saya bilang tadi kategorinya ada 3 itu. Untuk Pak Hamdan, bagaimana bisa nggak kita menggiring masyarakat mbok yao dadia masyarakat yang melihat calonnya itu secara wawasane begitu lho, bukan cuma dari moneynya-gitu lho. Saya rasa itu saja. ***

 

 

TULUS WIDODO: TERJADI KERUWETAN DI SANA-SINI

Nama saya Tulus Widodo. Tadi sebenarnya sudah ada semacam kesimpulan terutama dari Pak Idham Samawi bahwa demokrasi kita ini demokrasi ini sing ora cetha. Demokrasi sing ora cetha. Jadi memang terjadi keruwetan-keruwetan di sana-sini. Sepertinya kalau benang sudah benang kusut atau bolah mbundhet. Tapi mengapa kok itu ya dilakoni, gitu lho, saya juga heran. Apakah tidak ada upaya supaya benar-benar demokrasi ini di negara kita demokrasi yang benar-benar yang ideal, itu seperti apa. Mungkin dari narasumber bisa menjelaskan dan mestinya juga nantinya demokrasi ideal juga kita angkat ke tingkat nasional, katakanlah mungkin menjadi bahan di MPR untuk dibicarakan kemudian disusun dalam sebuah regulasi, menjadi sebuah demokrasi yang ideal di negara kita. Yang kedua, khususnya kepada Pak Najib yang berkaitan dengan pengawas, pemilu yang konon masih banyak kekurangan sehingga mungkin berbagai pelanggaran tidak bisa terselesaikan dengan maksimal, ini apa upaya-upaya yang harus dilakukan sehingga supaya pengawas pemilu itu bisa berjalan dengan baik sehingga berbagai macam pelanggaran bisa diselesaikan dengan tuntas. Mungkin demikian dari saya, terimakasih. ***.

Lihat Juga

Derap Kebangsaan XXVI: Untuk Membangun Kerukunan, Harus Ada Ketulus-ikhlasan

DR. BADRUN ALAENA M.SI, KETUA PUSAT STUDI PANCASILA DAN BELA NEGARA UIN SUNAN KALIJAGA: SYUKUR …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *