Minggu , 25 Agustus 2019
Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan XXIII: Dialog
Sesi Dialog Diskusi Kebangsaan XXIII (ft. Ist)

Diskusi Kebangsaan XXIII: Dialog

Isti Nugroho: Perlu Mengubah Mentalitas Korup

Saya tadi mendengarkan nara sumber, tentunya apa yang dikatakan itu seluruhnya benar baik secara teori maupun prakteknya. Tapi kalau kita bicara tentang korupsi atau intoleransi itu, ada sebuah persoalan panjang yang mungkin di ujung-ujungnya itu kita kurang komprehensif. Yang saya maksudkan komprehensif, misalnya begini, korupsi itu seperti yang dikatakan Muhammad Hatta itu sudah menjadi budaya. Korupsi itu, maksudnya seperti budaya, mentalitas bangsa kita ini menumbuhsuburkan budaya korupsi. Budaya korupsi itu ya maksudnya sehari-hari itu. Saya melanggar lampu merah, diundang jam 10 datang jam 10.30 dan sebagainya.

Tetapi kalau dalam perspektif politik, maksud saya korupsi yang ada yang didiskusikan dalam pertemuan ini adalah sepertinya relasi antar kekuasaan dengan masyarakat. Dan juga yang sering dilupakan itu hubungan antara pemerintah dengan korporasi. Itu juga jarang sekali dalam diskusi-diskusi tentang korupsi itu dibicarakan. Padahal korupsi yang paling besar itu justru terletak di dalam korporasi itu. Itu mencapai trilyunan rupiah. Kondensat itu mencapai 35 trilyun. Tapi itu kita juga adhem-adhem saja. Tidak ada satu niat untuk membongkar, memperjuangkan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau korelasi korupsi dengan pemerintah ini, jadi ini saya kira bukan yang dikatakan Hatta itu. Bukan yang dikatakan korupsi menjadi budaya, itu bukan tetapi ini bagaimana, tadi Pak Bupati sudah mengatakan bahwa gajinya cuman 6,4 juta. Ini sebetulnya sesuatu yang tidak rasional. Kalau kemarin itu Prabowo mengatakan kita ini kekurangan uang, begitu. Makanya pejabat publik harus dikasih gaji yang sangat besar agar tidak melakukan korupsi. Teori itu juga tidak seluruhnya benar, karena kenapa, karena yang melakukan korupsi itu justru bukan orang-orang miskin. Tapi orang-orang kaya. Dan juga, orang-orang yang ingin sangat kaya melakukan korupsi. Jadi, kenapa itu terjadi, karena menurut saya kapitalisme dan demokrasi liberal tidak bisa menghilangkan hiprokrisi. Inilah satu penyebabnya politik itu bukan lagi panggilan jiwa, politik menjadi karier. Jadi politik ini karier. Jadi politik bukan lagi panggilan jiwa. Karena dia karier, dia harus dibayar, dia harus dibeli. Ini yang disebut dengan demokrasi transaksional. Transaksional itu dalam bukunya Fukuyama, dia tidak tunduk kepada Tuhan YME, dia tidak tunduk kepada alam semesta, tapi dia hanya tunduk kepada siapa yang memberi kontrak itu. Makanya orang-orang partai politik kalau dimintai sumbangan itu, dia bilang, saya sudah diperas oleh partai politik saya, jadi saya gak ada uang lagi. Jadi bunyinya seperti itu. Jadi ini satu problem yang integral suatu problem yang banyak sekali hubungan-hubungannya.

Kalau setiap hari itu, bertambah, bertambah, bertambah. Jadi, kita tidak bisa menyelesaikan ini secara lokal. Jadi misalnya Pak Bupati tadi menggambarkan ini semua ini, tapi itu hanya tingkat lokal. Misalnya Pak Bupati ini menurut yang saya dengar itu kemampuannya itu melebihi Pak Jokowi pada tahun 2014. Pak Bupati Pak Hasto ini. Tetapi sistem yang akan datang 5 tahun lagi sangat berat. Untuk Pak Hasto ini mencalonkan jadi Presiden. Bukan seperti ketika Jokowi mencalonkan menjadi Presiden pada tahun 2014. Nanti 2024 itu yang antri puanjang sekali itu. Generasi muda ini. Dari ujung timur sampai ujung barat. Saya kira ini yang menjadi pandangan saya, yang menjadi pertanyaan saya juga. Kalau waktunya sudah selesai nanti bisa dicut ya. Jadi ada satu lagi yang ingin saya katakan, bagaimana kita sekarang ini, kalau demokrasi ini macet, karena kondisi ekonomi kita tidak tumbuh. Misalnya saya sebagai orang teater ya, selama lima tahun ini berat sekali kalau mau pentas. Karena kalau pentas itu memerlukan 500 juta. Sementara tiket itu hanya 50 ribu, 50 juta jadi, kita tomboknya terlalu banyak. Jadi, kenapa ini? Hal ini pasti ada yang salah? Jadi gotong-royong, Pancasila, itu hanya hiasan di bibir. Tapi prakteknya itu tidak terjadi.

Simak juga:  Catatan Hasil Diskusi Kebangsaan dan Kedaulatan Pangan Dilaksanakan Tanggal 24 Januari 2017

Terjadi kalau ada krisis. Menurut saya kalau pas bencana itu Pancasilanya kelihatan. Gotong-royongnya kelihatan, tapi kalau ndak ada apa-apa, orang kembali kepada dirinya masing-masing, tidak peduli dengan, misalnya Meikarta. Saya mau membangun rumah saya tingkat satu saja, Rt-nya, Rw-nya, kelurahannya, kecamatannya, mana IMBnya, mana ininya, lho kalian ini, Meikarta yang gak ada ijinnya saja itu ribuan hektar anda diam saja, terhadap saya yang miskin kamu nanya-nanya IMB, nanya-nanya gitu lho. Hal ini karena tidak holistik tadi. Nah inilah problem kita. Tapi satu lagi. Misalnya begini, ini satu pengalaman saya ya, terorisme, misalnya, tadi Pak Zaki tadi menerangkan sangat bagus, terorisme itu, jadi kalau kita, bom terornya sudah meledak marah-marah, tapi kalau begitu waktunya lama itu kita mengasihani terorisnya. Itu lho. Itu persoalannya di situ. Kita sebagai bangsa yang permisif ini kita malah 10 tahun kemudian malah mengasihani terorisnya, gitu lho. Gak tegas ini. Pemimpin gak boleh begitu. Pemimpin sekali putuskan harus gak bisa diulang-ulang. Jadi sabda pendhita ratu, bukan mencla-mencle.

 

Ons Untoro: Perlu Memelihara dan Merawat Ruang Kebangsaan.

Saya akan melanjutkan soal apa yang disampaikan Isti Nugroho, juga memuncaki soal apa yang disebut sebagai intoleransi. Saya kira gejala intoleransi muncul ketika tahun 90-an sektarianisme mulai marak dan hal seperti itu dilihat Gus Dur kita mendiskusikan bahwa kekerasan akan menyertai dengan mulai munculnya sektarianisme, meskipun selalu tidak bersifat fisik. Dari gejala intoleransi itu, kita bisa melihat ada masalah pada kebangsaan kita. Maka, bersama teman-teman seringkali, bahkan hampir setiap bulan di awal tahun 1990an kita menyelenggarakan satu diskusi panjang, yang kita bingkai dalam wawasan kebangsaan. Selain diskusi, kita juga melakukan, salah satunya penelitian sosial untuk menangkap bagaimamana orang memahami apa yang disebut sebagai toleransi. Di beberapa kota, yang kita kategorikan Jawa dan luar Jawa, kita mengambil beberapa kota, termasuk di Pesantren. Dari penelitian itu kita melihat bahwa toleransi, saat itu, ada di ruang gelap. Kita seolah-olah saling melakukan toleransi padahal yang terjadi malah saling curiga. Dalam kata lain, toleransi terasa paradoksal. Orang menjadi Pancasilais, tapi pada saat yang sama toleransi ada di ruang gelap.

Kita melihat nanti akan muncul satu kekerasan yang luar biasa, dan begitu tahun 90-an selesai, beberapa bulan sebelum Suharto lengser kita membuat satu diskusi untuk melihat peta politik, ada lima titik peta politik, salah satunya kekuasaan tidak lagi memusat pada Suharto, tapi sudah menyebar, dan dibarengi dengan sikap sektarian mulai muncul dan kita seperti tidak kuasa untuk menghindar, yang kemudian, bahkan sampai hari-hari ini, kita unduh soal intoleransi. Kebangsaan kita mulai, katakanlah berantakan sudah Suharto sudah tidak lagi bisa mengumpulkan kekuasaannya menjadi satu untuk mengontrol seluruhnya lalu dia bernegosiasi dengan kelompok-kelompok lain, misalnya dengan ICMI. Sementara di luar itu ada Forum Demo-krasi yang dipimpin Gus Dur, dan ada PBNU, yang juga dipimpin Gus Dur, yang selalu bersikap kritis, tetapi peduli terhadap kebangsaan dan ingin terus menjaga nasionalisme.

Sesungguhnya, yang kita hendak kebangkangkan adalah membangun satu ruang yang sama untuk hidup bersama dalam perbedaan. Tidak ada satu ruang untuk ditinggali satu warna, karena realitas hidup kita penuh warna, dari segi bahasa, jenis keyakinan, suku, etnis, dan semua hidup berdampingan penuh damai di satu ruang yang kita kenal dengan nama Indonesia.

Maka, kalau Paguyuban Wartawan Sepuh, pada seri diskusi kebangsaan kali ini mengambil tema ‘Indonesia 2019 Bebas dari Korupsi dan Intoleransi’, pada konteks intoleransi, saya kira adalah upaya membayangkan hidup dalam satu ruang yang sama, dalam berbagai perbedaan, tetapi penuh damai, dan bebas dari korupsi, meskipun seperti dikatakan Idham Samawi, merupakan suatu yang imposibel, tapi saya kira merupakan satu mimpi dari PWS, bahwa hidup dalam kedamaian di satu ruang yang sama, sambil memberi toleransi terhadap perbedaan, dan sejahtera karena tidak ada korupsi.

Simak juga:  Pemimpin-26

Maka, saling menjaga dan merawat kebangsaan, adalah upaya untuk hidup bersama di satu ruang yang sama.

 

Yunus: Pembunuhan Karakter dimulai Sejak Dini

Nama saya Yunus dari Bantul Ijinkanlah saya untuk menanggapi apa yang disampaikan Pak Idham dan Pak Hasto. Benar sekali bahwa pembunuhan, penghancuran bangsa itu dimulai tanpa senjata, tapi dimulai dari pembunuhan karakter. Nah ternyata Indonesia sudah melakukan itu Pak. Dari dua generasi yang lalu, sehingga dampaknya kita terima sekarang. Sebagai contoh, maaf Pak, saya tidak lulus SD Pak. Saya lulus SR. sampai SMP masih menerima pelajaran yang namanya budi pekerti, pendidikan kesejahteraan keluarga, di mana PKK ini mendidik individu untuk bisa berdiri sendiri, sedangkan budi pekerti itu local wisdom Pak. Setiap suku bangsa itu budi pekertinya berbeda. Nah pada waktu itu, ada penghilangan mata pelajaran ini, disusul ilmu bumi, sejarah, dan Pancasila tadi.

Yang pertama menghilangkan pelajaran budi pekerti karena dianggap bahwa budi pekerti adalah sama dengan agama. Tapi karena sudah ada pelajaran agama, maka pelajaran budi pekerti dihilangkan. Mohon maaf mungkin saya salah. Menurut pemahaman saya, agama ya agamalah. Budi pekerti itu budaya. Jadi Bung Karno, Gus Dur itu menyatakan mau beragama Islam, Islamlah pelajari dengan benar, bukan budaya Arabnya. Mau Hindu, pelajarilah Hindunya. Bukan budaya Indianya. Mau nasrani silakan, tapi bukan budaya Yahudinya.

Karena ada penghilangan pelajaran budi pekerti, akhirnya budaya Arab akhirnya semua masuk ke sini. Yang bapak sampaikan, bercadar. Lho bercadar itu budaya mana Pak? Itu produk dua generasi yang lalu. Kalau satu generasi 25 tahun, maka dua generasi yang lalu sudah dimulai oleh kementerian pendidikan kita menghilangkan pelajaran budi pekerti dan PKK yang diteruskan dengan menghilangkan pelajaran ilmu bumi, pelajaran sejarah, karena penghancuran suatu bangsa itu dengan menghancurkan karakter, menghancurkan nilai sejarahnya, meninggalkan peninggalan sejarahnya, sehingga kita sekarang semua lupa. Nah sekarang misalnya budi pekerti PKK.

Bapak bisa lihat kalau dua generasi yang lalu pelajaran ini dihilangkan, sehingga menurut murid waktu itu tidak menerima pelajaran budi pekerti terus setelah berlanjut, anak-anak dia tentunya tidak akan menerima pelajaran budi pekerti di rumah, karena bapaknya tidak tahu, karena tidak diajari. Bapaknya sekarang, Bapak Ibu bisa melihat bahwa anak-anak kita jalan di hadapan orang tua, cuek saja. Gak ada santun, istilah begitu. Sang cewek-cewek mahasiswa lihat sendiri karena sering datang ke tempat saya, ibu habis makan bebas, masuk ke dapur bingung asah-asahe piye? Serius Pak. Kenyataannya seperti itu. Sehingga karena pendidikan yang sudah 2 generasi dihilangkan. Jadi seperti apa yang Pak Idham sampaikan, kembalikanlah pendidikan ini kembali ke jalan semula. Jadi reformasi mental, ya dari itu sebenarnya. Kalau pendidikan ini dijalankan, Pancasila dijalankan, otomatis budaya malu akan muncul dengan sendirinya. Kalau diterapkan dari kecil. Sebab apa, pelajaran yang ada di sekolah, budi pekerti dan PKK ini diajarkan di sekolah pakai ulangan dan sebagainya, kalau dia tidak tahu pasti akan tanya kepada orang tuanya. Lha antara sekolah dan orang tua tejadi pendidikan yang sinkron . Kalau itu tidak ada, hasilnya seperti sekarang. Anak tidak punya unggah-ungguh dan lain-lain. Jadi tolong ini tadi yang lupa dibicarakan. Tadi Bapak hanya bilang ilmu sejarah, ilmu bumi, tapi saya tambahkan, yang lebih mendasar adalah pendidikan budi pekerti ini dan PKK. Terimakasih.

Lihat Juga

Derap Kebangsaan XXVI: Kesimpulan

Diskusi Derap Kebangsaan seri XXVI, yang menghadirkan 3 narasumber, yakni, Idham Samawi, Anggota DPR-MPR RI, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *