Kamis , 12 Desember 2019
Beranda » Humaniora » Derap Kebangsaan XXV: Dialog

Derap Kebangsaan XXV: Dialog

Aji:  Generasi Muda Harus Peka terhadap Situasi Zaman

Apakah generasi muda hari ini juga risau tentang keadaan yang seharusnya dirisaukan hari ini. Harapan saya gene-rasi muda hari ini yang hadir pada hari ini, seperti Sukarno pada masa itu, sangat risau tentang kolonialisme, sehingga pemuda-pemuda pada saat itu bergerak dengan tekad yang dipunyai. Tapi apakah generasi muda hari ini yang sudah diberi berbagai macam kelebihan, juga mempunyai kepekaan yang sama sebagaimana Sukarno pada masa muda waktu itu. Itu yang pertama.

Yang kedua saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Bayu, menjadi ironis ketika kita ini hanya menjadi obyek. Dugaan saya, itu betul sekali. Karena hari ini apapun yang terjadi tidak direspon sebagaimana yang harus dilakukan. Kerisauan-kerisauan nasional hanya sebagai lalu lintas berita yang tidak memberikan kegelisahan yang luar biasa. Kalau ini terjadi maka menurut saya ketika generasi diam terhadap suasana negerinya maka sebentar lagi negeri itu pasti akan kehilangan yang namanya masa depan. Maka dari itu saya berharap ketika pembicara di depan, apa yang harus dilakukan dalam institusi kebijakan, apa yang harus dilakukan dalam institusi pendidikan, apa yang harus dilakukan dari sisi hukum. Kebetulan ketiga narasumber ini adalah bergerak di dalam hal penerbitan. Karena saya kira UU ITE juga akan berdampak luar biasa ketika dia harus menutup saluran kebebasan berimprovisasi. Tapi di bagian lain, literasi digital yang tidak pernah dila-kukan oleh penyelenggara negara juga sebab lain yang juga harus dikritisi. Yang ketiga, pendidikan yang mestinya memberikan ruang yang terbuka luar biasa sehingga ada yang namanya kritis itu tidak terjadi. Maka hari ini saya kira Indonesia dalam keadaan pesimis dalam tanda kutip. Faktanya kegelisahan yang ada seharusnya menjadi kegelisahan kita semua tetapi hanya menjadi lalu lintas berita dan semacam entertainment di televisi yang cuma memunculkan tokoh-tokoh paradoksal.

 

 

Sri Suradiyah: Perlu Literasi Media untuk Generasi Milenial

Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Suradiyah, sering dipanggil Mbak Diyah, kebetulan saya dari partai dan saat ini saya salah satu caleg DPRD Provinsi untuk wilayah Sleman Utara atau Dapil 6. Untuk acara di sini, alhamdulillah saya selalu mendapat undangan dan memang saya ke sini tujuannya saya menimba ilmu. Yang kedua saya ingin menjalin silaturahmi dengan banyak orang. Pada edisi kali ini saya menghaturkan banyak terimakasih kepada ketiga narasumber dan di sini saya bisa merangkum dari ketiganya, yaitu tentang teknologi informasi. Saya sangat setuju dengan penuturan dari Bapak yang terakhir, itu sepertinya kok sama yang saya rasakan ya, itu adanya kegelisahan itu sama. Kalau ditanya pesimis apa optimis, di antara kedua itu, saya di sini lebih mengacu kepada kaum milenial Pak, nah ini gimana? Kalau yang sepuh-sepuh sih mungkin sudah bisa bijak untuk menyikapi kemajuan teknologi, nah untuk yang kaum milenial ini bagaimana, apakah nanti akan diadakan arahan-arahan, karena kita menggunakan teknologi sekarang sudah ada UU IT. Terus kita juga tidak boleh untuk penyebaran kebencian yang bersifat hoax. Nah ini bagaimana kita bisa melindungi dari nilai-nilai ini atau kita membuat pagar-pagar agar kaum milenial ini bisa bijak juga dalam menyikapi kemajuan teknologi ini.

Simak juga:  Pemimpin-24

 

Mukhijab: Perlu Kerjasama Media dan Pemerintah

Nama saya Mukhijab. Saya wartawan Pikiran Rakyat sekaligus mahasiswa Sosiologi UGM. Kebetulan saya sedang meneliti soal media. Pak Idham mungkin pernah saya sowani ke rumah Bapak. Saya ingin memberi sisi lain barangkali soal prospek media mainstream. Kalau kita lihat sejak reformasi politik, sebenarnya kita memasuki era politik, di mana terjadi apa yang disebut sebagai pararelisme politik antara media dan politik.

Dalam posisi ini pernah terjadi di Indonesia pada era Sukarno. Masa tahun 1959 kalau gak salah. Ada bebe-rapa hal positif yang bisa kita ambil dari era ini sebenarnya, dengan tanda kutip harus ada persyaratan-persyaratan. Kalau kita mengacu kepada perkem-bangan media lokal misalnya, di luar Jawa, di sana media jaringan khususnya media mainstream mereka bisa hidup mapan. Ada beberapa persyaratan di sana salah satunya adalah kerjasama dengan politisi, kemudian kerjasama dengan Pemda. Memang kalau bicara kerjasama tentu saja berkaitan dengan anggaran pemda maupun dengan sumber daya politisi. Di Kalimantan misalnya para peneliti menunjukkan bahwa media-media lokal di sana bisa tenang dan aman karena memang anggaran pemerintah daerah tinggi sehingga budget untuk publikasi men-jadi tinggi. Terlepas dari efek negatif dari kerjasama itu tetapi di situ ada masa ada semacam pandangan optimis tentang kehidupan masa depan media. Kemudian ada beberapa persoalan, ada peluang di sana, pasar yang bisa dimainkan oleh media mainstream untuk menjaga konsistensi ke depannya. Salah satu adalah regulasi. Regulasi yang sebenarnya pada awal reformasi ada yaitu membuka kran liberalisasi iklan. Salah satunya calon legislatif, calon kepada daerah dan sebagainya dibebaskan untuk beriklan di media. Kemudian pemda juga diberikan kebebasan untuk memberikan publikasi di media dengan model kerjasama.

Tetapi ada persoalan ketika muncul media-media mainstream yang berbasis konglomerasi kemudian muncul kekhawatiran bahwa pasar media, iklan akan dikuasai oleh sekelompok pemilik saja. Tetapi dengan adanya UU Pers terjadi semacam larangan dalam tanda kutip untuk iklan media. Lah barangkali ini salah satu tantangan pada Pak Idham, Mas Imam, yang insyaallah masih akan duduk di DPR. Bagaimana membuka kembali satu kran kebebasan berinformasi sekaligus kebebasan untuk bisnis media. Mencabut atau melarang para politisi kemudian calon pejabat dan lain-lain institusi kerjasama itu sama halnya dengan memastikan pasar media. Jadi itu, saya kira kita mengambil sisi positifnya. Memang ada sisi politisnya, yang menjadikan persoalan dari sisi keberpihakan dan sebagainya, tetapi menurut saya, saya ingin menyampaikan ada hal yang bisa kita buka untuk menyelamatkan media mainstream konvensional khususnya. 

Simak juga:  Faqir

 

Iwan Hantoro: Perlukah Semua Migrasi ke Online

Baik, perkenalkan nama saya Iwan Hantoro, dari UIN Sunan Kalijaga. Ingin bertanya. Yang pertama kepada Bapak Dosen Sugeng Bayu Wahyono yang berkaitan dengan nasib media mainstream ke depannya. Di dalam informasi yang kita ketahui sendiri bahwa tahun 2030 itu Indonesia, ketambahan bonus demografi itu. Nah sementara yang menguasai atau mengisi bonus demografi ini adalah para generasi milenial dan generasi Z. Dengan karakteristik utama dari generasi milenial ini adalah tidak bisa lepas dari yang namanya gadget, jadinya semua serba online. Yang jadi pertanyaan, sebenarnya menurut pandangan Bapak, apakah media mainstream yang ada sekarang, media cetak dan sebagainya, dalam menyikapi bonus demografi tadi apakah ke depan-nya perlu atau wajib migrasi total ke media online? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kepada Bapak Idham Samawi, mengenai Pancasila sebagai ideologi tadi, ini juga ada kaitannya dengan generasi milenial, bahwa gene-rasi milenial itu adalah yang disebutkan Bapak tadi salah satunya punya kritik. Kritik terhadap fenomena sosial. Walaupun kritiknya itu masih belum matang, masih terjebak dalam hoax. Sebenarnya ke depannya itu kan bagaimana sih Pancasila ini dibungkus atau disajikan kepada generasi milenial dan generasi Z ini, agar bisa diterima gitu lho. Mereka bisa menerima Pancasila sebagai sebuah kebenaran dan atas sikap kritis mereka.

 

 

Ahmad Fazul Haq:Pemerintah Perlu Hadir

Saya Ahmad Fazul Haq dari UIN Jogja. Saya mau bertanya kepada, yang pertama kepada Pak Idham. Jadi menurut saya, kan UU ITE ini sudah menjerat banyak orang ya Pak, berkaitan tentang kasus kebebasan berekspresi, baik masalah hoax, dan lain-lainnya. Yang saya pikirin, mungkin beberapa dari kami, milenial kan kadang ada yang terjerat, tapi dia merasa tidak terjerat begitu. Jadi anggapannya gak ada standarisasi, begitu. Pertanyaannya apakah ada standarisasi tentang ujaran kebencian, hoax, dan yang lain-lainnya, sehingga kami-kami ini mengerti dan biar tidak terjerat lagi. Yang kedua sama buat Bapak Bayu, berkaitan dengan UU ITE juga, khususnya pasal 27 tentang kebebasan berekspresi, jadi menurut Bapak Bayu apakah UU ini akan menghambat kegiatan pers?

 

 

Evita Febriana: Bagaimana Mengatasi Minat Baca Rendah

Nama saya Evita Febriana dari KPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya mau bertanya kepada Pak Bayu terkait dengan minat baca yang rendah, gitu. Seperti yang kita ketahui, di tahun politik bahwasannya banyak media yang memiliki keberpihakan terhadap kubu A atau kubu B. Nah keberpihakan ini justru membuat masyarakat itu tidak percaya terhadap media itu sendiri. Nah lalu apakah ketidakpercayaan terhadap media itu menjadi salah satu alasan rendahnya minat baca seseorang atau masyarakat, seperti itu Pak. Yang kedua kepada Bapak Idham, itu pertanyaannya sejauh mana sih generasi milenial dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan UU 1945 di era revolusi industri 4.0, terimakasih.

Lihat Juga

Jadikan Media Sebagai Arena Perang Hancurkan Hoax

KITA bicarakan lagi perihal berita atau informasi hoax yang beberapa tahun terakhir ini telah merusak …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x