Beranda » Humaniora » Diskusi Kebangsaan XXIV: Demokrasi dalam Politik Transaksional
Dr. H. Hamdan Daulay, M.Si. M.A. Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (ft. Ist)

Diskusi Kebangsaan XXIV: Demokrasi dalam Politik Transaksional

(Catatan kegalauan tentang pengamalan Pancasila dewasa ini)
Dr. H. Hamdan Daulay, M.Si. M.A. Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Indonesia adalah sebuah mozaik dalam kategori apapun, baik keyakinan agama, karakter budaya, identitas etnik, pola-pola adat, rasa dan ungkapan bahasa, warisan sejarah, pilihan golongan, afiliasi politik, tampilan karakter dan lain-lain. Lazimnya sebuah mozaik, jika direnungkan sesaat, di dalam diri Indonesia tercermin apa yang pernah diucapkan seorang antropolog Perancis, Claude Levi-Strauss (2013), yang mengatakan bahwa keragaman ada di belakang, di depan, dan bahkan di sekeliling kita. Dengan demikian, bagi Indonesia keragaman dalam berbagai hal itu memang sebuah realitas, sama sekali bukanlah hal yang baru. Atas nama keragaman itu, Indonesia sesungguhnya adalah taman yang luar biasa indah, sehingga berada di dalamnya penuh dengan dinamika dan tantangan. Namun potret Indonesia saat ini setelah 73 tahun merdeka, karena dinamika politik yang mengalami pasang surut, terkadang semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. Akibatnya amanah Pancasila untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat belum bisa terwujud.

Ada kagalauan yang luar biasa saat ini di tengah masyarakat terkait dengan semakin jauhnya nilai-nilai Pancasila dalam politik berbangsa dan bernegara. Nilai Pancasila yang begitu indah tentang Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan sosial, seolah tercerabut dari akarnya karena maraknya politik transaksional di negeri tercinta ini. Sebelum bicara lebih lanjut tentang berbagai kegalauan tentang pengamalan Pancasila dewasa ini, perlu diawali dengan memberi penjelasan sederhana tentang politik transaksional.

Politik Transaksional (PT) adalah politik dagang (ada yang menjual dan yang yang membeli). Tentu semuanya membutuhkan alat pembayaran yang ditentukan bersama. Jika dalam jual beli, maka alat pembayarannya biasa dengan uang tunai, maka pada PT ada yang memberi uang dan ada yang menerima uang. Pendekatan pada PT terdapat pada peraturan normatif dan peraturan pragmatis. Peraturan normatif, menggariskan panduan umum dan peraturan terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Sedangkan peraturan pragmatis, adalah peraturan permainan untuk memuluskan kepen-tingan kelompok tertentu (penguasa) agar tidak dikatakan melanggar norma (Dan Nimmo, Memahami Politik Transasksional, 2015: 66)

Politik transaksional menjelaskan hubungan pertemanan atau persauda-raan dalam setiap pendekatan untuk memenuhi permintaan. Faktor per-sahabatan adalah bagian penting dan menjadi keutamaan. Pada kondisi tertentu pendekatan politik transak-sional meletakkan peran individu lebih dominan, dan tidak terikat pada peraturan atau sistem yang ada.

Deborah Norden dalam bukunya The Theory of Politics menyebut ada dua model politik yang lazim diprak-tikkan di setiap negara, yaitu model competitive, dan colutive. Model competitive adalah model yang sehat karena partai politik yang ada di negara tersebut melakukan kontrol yang sehat terhadap pemerintah. Kalau kebijakan yang dibuat pemerintah baik dan menyejahterakan rakyat maka partai politik mendukung secara maksimal. Sebaliknya kalau ada kebijakan yang kurang baik dan merugikan bagi rakyat, partai politik tersebut berani melakukan kritik.

Sedangkan model colutive adalah partai politik yang sudah berkolusi dengan pemerintah sehingga tidak ada lagi kekritisan untuk melakukan kontrol (kritik) terhadap pemerintah. Benar atau salah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, partai politik tersebut mengekor saja. Partai politik tersebut tidak berani melakukan kritik karena takut kehilangan “kue” kekuasaan. Parpol yang menganut model colutive ini tidak lagi mementingkan aspirasi rakyat, melainkan ia lebih mementingkan kepentingan bersama dengan pemerintah. Model colutive ini sangat berdekatan dengan politik transaksional, karena keduanya sama-sama mementingkan transaksi yang mereka buat untuk kelangsungan kekuasaan, dan pembagian kue kekuasaan yang telah mereka sepakati. Mereka tidak begitu peduli lagi dengan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XXI: Mencari Pahlawan

 

Kasus Intoleransi

Tindakan intoleransi terhadap kelompok lain, karena perbedaan agama, politik, keyakinan, etnis, budaya dan lain-lain, kini semakin marak di tengah masyarakat. Akibat dari tindakan intoleransi tersebut, muncullah suasana disharmoni, dan bahkan konflik antara kelompok satu dengan kelompok lain. Tindakan saling hujat, pengerahan demo, ujaran kebencian, saling fitnah, mengaku paling Pancasilais dan kelompok lain anti Pancasila kini semakin merajalela di tengah masyarakat. Di tahun politik ini begitu banyaknya fitnah dan berita bohong di media dan semakin menam-bah tajamnya permusuhan antar kelompok yang berbeda kepentingan. Padahal sejatinya masyarakat harus bisa lebih cerdas melihat kualitas berita (informasi) agar jangan sampai terjebak pada permusuhan dan konflik. Dalam al Qur’an disebutkan:

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak meninpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu (QS. Al Hujurat:6)

 

Berbagai bentuk hujatan yang muncul akhir-akhir ini dengan kategori stereotip negatif sungguh sangat meresahkan. Ucapan seperti “anti Pancasila”, “radikal”, “ekstrim”, “teroris”, “ penodaan agama”, “kafir” dan berbagai istilah negatif lainnya, bukanlah bagian dari penguatan Pancasila, justru membuat kita semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. Yang menghujat dan yang membuat stereotip negatif bukanlah lebih Pancasilais dari yang tertuduh. Justru bisa jadi yang menghujat jauh lebih bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Demikian pula dalam konteks bernegara betapa pentingnya kita menjaga ucapan dan menyebarkan berita untuk menjaga kerukunan di tengah menyarakat. Ucapan kebencian dan permusuhan kini begitu mudah muncul yang membuat kegalauan dan ketakutan luar biasa di tengah masyarakat. Ucapan makar, anti Pancasila, radikal, melepaskan diri dari NKRI begitu banyak muncul dalam pemberitaan media. Demikian pula dalam dinamika politik yang semakin tajam, antar kelompok yang berbeda aspirasi politik saling hujat dan saling lapor. Namun tragisnya lagi-lagi politik transaksional muncul dalam penegakan hukum. Hukum yang seharusnya adil bagi seluruh rakyat Indonesia justru dinodai oleh politik transaksional, dengan ada kelompok yang dicari-cari kesalahannya dan dijakdikan tersangka. Sementara kelompok lain dibiarkan saja walaupun mereka melakukan kesalahan yang sama. Lalu di mana aktualisasi nilai Pancasila terutama tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Apa sesungguhnya yang salah dalam cara pikir dan budaya masyarakat saat ini sehingga begitu mudah tersulut kebencian dan saling fitnah. Padahal selama ini masyarakat Indonesia terke-nal sangat toleran, rukun, pemaaf, dan saling menghargai di tengah perbedaan yang ada. Mengapa kini muncul fana-tisme politik yang berlebihan, semangat kedaerahan yang berlebihan, dan perde-batan yang cukup melelahkan karena perbedaan warna politik.

 

Perlu Keteladanan

Kalau tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh agama mampu menerap-kan cara yang santun dalam berdebat dan menyikapi perbedaan pendapat tentu tidak akan muncul tindakan intolerasi di tengah masyarakat. Ka-sus-kasus intoleransi yang terjadi saat ini harus diurai dengan akal sehat dan pikiran yang jernih demi keutuhan bangsa. Tidak boleh ada satu kelom-pok yang merasa lebih Pancasilais dari kelompok lain, dan menuduh kelompok lain itu anti Pancasila, radikal dan membuat makar. Kalau tindakan intoleransi yang marak saat ini tidak segera diatasi dengan baik, akan bisa menjadi “bom waktu” yang akan me-ngoyak semangat nasionalisme dan persatuan bangsa. Pemerintah tentu harus mampu bertindak adil dan jujur dalam mengatasi setiap persoalan yang ada di tengah masyarakat. Jangan ada kelompok yang dibiarkan membuat keonaran, sementara kelompok lain dicari-cari kesalahannya dan begitu mudah memberi label makar. Ini tentu tindakan konyol dan akan membuat prahara bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XXIV: Kesimpulan

Tokoh-tokoh besar bangsa seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Jenderal Soedirman, Jenderal A.H. Nasution, Jenderal TB Simatupang, Wahid Hasyim, Sutan Syahrir, Jenderal Polisi Hoegeng dan tokoh-tokoh lainnya menjadi teladan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Mereka tidak banyak bermain retorika tentang Pancasila, namun mereka benar-benar mengamalkannya. Bagi mereka, Pancasila bukanlah sekedar permainan retorika, melainkan harus benar-benar diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Di tengah ketokohan yang mereka miliki dan di tengah jabatan tinggi yang mereka raih, mereka tetap hidup sederhana dan mengabdi tulus untuk bangsa dan negara. Mereka tidak mau memperkaya diri walaupun ada kesempatan untuk melakukannnya. Sungguh suatu teladan mulia yang sudah sangat langka ditemukan saat ini di tengah kehidupan yang serba penuh dengan sandiwara.

Sesungguhnya budaya masyarakat Indonesia yang pluralistik ini terkenal sangat toleran, santun, dan menghargai perbedaan yang ada. Kemauan untuk menghargai dan menghormati perbe-daan adalah merupakan bagian dari kebudayaan yang sangat luhur. Mas-yarakat yang menghargai nilai-nilai budaya tidak akan terjebak pada konflik, karena bagi masyarakat yang berbudaya, perbedaan adalah suatu keindahan yang harus dipelihara de-ngan baik. Kebudayaan merupakan segala sesuatu yang diciptakan oleh akal budi manusia. Manusia (masyarakat) dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan, karena keduanya merupakan suatu jalinan yang saling erat berkait. Kebu-dayaan tidak akan ada tanpa ada masyarakat dan tidak ada satu kelom-pok manusia pun, betapa terasing dan bersahajanya hidup mereka, yang tidak mempunyai kebudayaan. Semua kelompok masyarakat pasti memiliki kebudayaan, karena manusia merupakan subyek budaya. Yang berbeda hanyalah tingkat dan taraf kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok masyarakat.

Budaya bisa dipahami sebagai jeja-ring makna dan pemaknaan. Budaya juga sebagai sebuah deskripsi dari cara hidup tertentu yang mengekspresikan sejumlah makna dan nilai yang tertentu pula. Sebagai jejaring makna, budaya terkait erat dengan ranah-ranah lain dalam hidup manusia, seperti politik, agama, kekuasaan, pendidikan, peme-rintahan, bahasa dan masih banyak lagi ranah yang lain. Meminjam istilah Mudji Sutrisno (2008: 66), kreativitas kebudayaan me-rupakan misteri dari tetap tumbuhnya kemanusiaan ketika peradaban diha-dapkan pada ujian-ujian sejarah. Diri tidak sendiri dalam merajut makna dan mengikat peristiwa. Kita selalu dihadapkan pada fakta keberagaman, kebhinnekaan, terlebih dalam konteks masyarakat Indonesia yang multi kultur, multi etnis, multi agama, multi pilihan politik dan multi dimensi lainnya. Semoga kita bisa merajut persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan yang ada. Para tokoh bangsa hendaknya bisa mengakhiri politik transaksional yang merugikan bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat. (*)

Lihat Juga

Derap Kebangsaan XXV: Media, Awalnya Didirikan oleh Para Pejuang

DRS. H. IDHAM SAMAWI Untuk ke sekian kali, saya sampaikan apresiasi kepada jajaran PWS atas …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *