Rabu , 27 Maret 2019
Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan XXIII: Calon Pemimpin tidak Kenal Sejarah Bangsanya
Drs. HM. Idham Samawi (ft. Ist)

Diskusi Kebangsaan XXIII: Calon Pemimpin tidak Kenal Sejarah Bangsanya

DRS. HM. IDHAM SAMAWI

Terus terang saya harus jujur mengakui kayaknya imposible, kalau Indonesia bisa bebas korupsi di tahun 2019. Mengapa saya mengawalinya dengan komentar tadi, karena ini salahnya sangat substansial kenapa lalu sekarang terjadi iklim yang koruptif, lalu intoleran. Sebab kalau kita berbicara 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu dan seterusnya, paling tidak untuk urusan intoleransi, gak separah hari ini. Menurut saya, hal ini disebabkan salah dari muara, dari sistem yang sekarang dipakai di NKRI kita khususnya sistem yang berkait dengan kepemimpinan. Baik itu kepemimpinan nasional, kepemimpinan provinsi, kepemimpinan kabupaten kota, kepemimpinan di desa, kelurahan.

Kita semakin menjauhi cita-cita merdeka, kalau saya setiap kali berbicara di perguruan tinggi baik itu di Jakarta, di Bogor, di Bandung, di Jogja, ketika saya tanyakan kepada adik-adik mahasiswa, kita merdeka itu urusannya apa? Semua diam. Untuk apa kita merdeka itu. Nah terpaksa saya mengingatkan, silakan buka pembukaan UUD 45 khususnya alenia ke-4. Apa itu? Kita merdeka agar dapat membentuk pemerintahan negara yang dapat melindungi segenap bangsa Indonesia, serta tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. itu bukan hanya tersirat, tapi tersurat. Lalu untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka tadi, berdasarkan Ketuhanan YME, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kita sepakat bahwa ideologi bangsa ini Lima itu. Tapi hari ini apa, kita semakin menjauhinya. Terutama apa, proses regenerasi kepemimpinan di Indonesia. Mulai dari Kepala Desa, Bupati, Walikota, Gubernur, Presiden. Jelas itu sila ke-4 kita, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Konkrit hitam putih. Tapi apa yang terjadi, para mahasiswa tidak tahu bahwa demokrasi itu alat bukan tujuan. Demokrasi itu alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Indonesia gemah ripah loh jinawi, tata titi tentrem karta raharja dan seterusnya. Tapi adik-adik kita di pinggir jalan itu, kalau teriak-teriak, demi demokrasi, demi demokrasi, berarti ada yang salah pada bangsa ini. Yang mestinya, saya harus mengatakan secara jujur reformasi 98 itu dahsyat luar biasa.

Setiap kali diskusi kebangsaan saya ulang, sampai kita kembali ke jalan yang benar, saya akan tetap bersuara terus-menerus. Bahwa kita harus membawa bangsa ini kembali ke jalan yang benar. Dengan demikian, tadi saya katakan 2019, impossible, selama sistemnya masih sperti ini. Menurut UUD kita peserta pemilihan umum itu adalah partai politik. Tapi apa yang terjadi, hari ini antar partai politik berbenturan sendiri, antara calon satu dengan calon lainnya. Saling gebug-gebugan, karena apa, MK memfatwakan bahwa yang jadi yang suaranya terbanyak. Jadi, perkelahiannya itu bukan antar partai, sekarang ini, dalam satu partai gebug-gebugan, habis-habisan. Saya bisa berhitung penghasilan DPR RI itu berapa sih. Tapi apa yang terjadi? Karena free fight liberalism, pertarungan asu gedhe menang kerahe, sehingga gak perlu komunikasi dengan rakyat dan sebagainya di prapatan kalau kita terakhir balapan di tikungan terakhir, bawa uang dua kopor tentu jadi. Ini yang sekarang terjadi pada bangsa ini.

Kalau tadi calon pemimpin atau pemimpin tadi paham betul Ketuhanan, paham, mengerti, memahami, dan mengimplementasikan Ketuhanan YME, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dia tidak akan pernah korupsi. Saya pastikan itu, kalau dia paham betul ideologi bangsa ini, dia tidak akan pernah korupsi. Dan dia pasti akan toleran.

Simak juga:  Pemimpin-26

Pertama konkrit, Ketuhanan YME, agamanya apapun juga, Kristen, Hindu, Budha, Katholik, Islam, bahkan penganut aliran kepercayaan, semua ajaran agama melarang itu untuk melakukan korupsi. Jadi kalau dia betul paham Pancasila, dia mengamalkan betul Pancasila, tadi Ketuhanan YME tadi, agamanya apapun juga, pasti melarang, boten wonten agama di dunia ini yang mentolerir seseorang melakukan korupsi. Konkrit itu hitam putih itu termasuk penghayat aliran kepercayaan sekalipun. Dengan kata lain, saya katakan kalau yang bersangkutan memahami, mengerti dan mengamalkan Pancasila, tidak mungkin dia korupsi. Lalu apa yang terjadi hari ini?

Bangsa ini meninggalkan ideologi jauh jauh. Ini bisa terlihat dengan adanya Pancasila tidak lagi menjadi pelajaran wajib. Itu saya katakan sistemnya yang gak benar. Diganti apa? Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi Pancasila itu hanya bagian kecil dari itu. Saya bersyukur sejak SD, dulu SR, SMP, SMA, di PT saya dapat pelajaran Pancasila 4 semester dan kalau satu kali nilainya kurang dari lima, pelajarannya Pancasila, saya mengulangi seluruh pelajaran, luar biasa. Hari ini gak ada lagi pelajaran Pancasila di semua jenjang pendidikan.

Lalu yang berikutnya, tidak ada lagi pelajaran sejarah. Akibatnya apa? Calon pemimpin bangsa ini tidak mengenal bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, yang perjalanan budayanya lebih dari 1.400 tahun yang lalu. Mulai Mataram Lama, Sriwijaya, Majapahit dan seterusnya. Bangsa yang sangat besar. Lalu apa, lalu sekarang tidak ada lagi pelajaran ilmu bumi, lalu ada orang yang mengatakan bahwa Malaysia iku luwih kecil daripada Jawa Tengah. Aneh sekali kan. Karena tidak ada lagi pelajaran ilmu bumi. Malaysia itu 10 kalinya Jawa Tengah. Lalu anak-anak kita gak lagi tahu bahwa negeri ini besar sekali. Saya setiap kali pertemuan dengan adik-adik mahasiswa selalu saya kasih komparasi, ini saya ulang-ulang terus, kalau kita naik pesawat terbang dari Jakarta ke Tokyo, butuh waktu 7 jam. Terbang minimal di atas 4 negara. Tapi kalau kita naik pesawat terbang yang sama dari Sabang sampai Merauke, butuh waktu 10 jam di atas berapa negara? Itu adik-adik mahasiswa pada diam, ya Sabang Merauke ya satu negara Indonesia, besar sekali kan negara kita itu. Karena apa, adik-adik mahasiswa sekarang tidak ada lagi mengenal pelajaran ilmu bumi. Lalu dia tak mengenal bahwa luar biasa besar sekali negeri dan bangsa ini, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, ini kesalahan substansi. Berkaitan dengan sistem, lalu berkaitan dengan menyiapkan calon pemimpin. Saya siap diskusi 30 hari 30 malam, guyon saya, dengan siapa saja, yang mengatakan bahwa kalau orang betul-betul memahami mengerti dan mengamalkan Pancasila, kalau dia memahami Pancasila, tadi dia pasti berketuhanan, agama apa saja pasti melarang untuk korupsi dan intoleran. Yang kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dia ukuran yang dipakai adalah manusia. Dengan demikian apa, tidak ada ukuran agamane apa, warna kulitnya apa, suku apa, karena apa, sama ukuran yang dipakai adalah kemanusiaan. Beberapa agama mengatakan semua adalah anak turun Adam dan Hawa, tidak hanya urusan korupsi. Urusan intoleransi pun akan bisa kita hadapi, kalau memahami, mengerti dan mengamalkan lima tadi. Persatuan Indonesia jelas itu di Islam namanya Ukhuwah Wathoniyah. Kalau yang tadi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab di Islam itu namanya Ukhuwah Insaniyah. Semua agama mengajarkan itu. Tadi ukhuwah wathoniyah, persaudaraan dalam satu kebangsaan. Kalau dia cinta tanah airnya, tidak bakal korupsi nyolong dhuwite rakyat. Kalau dia cinta tanah airnya. Dia cinta kepada bangsanya. Tidak akan pernah dia lakukan. Begitu juga dia tidak akan intoleran, karena apa, dia memahami bahwa kita dalam satu persaudaraan kebangsaan. Lalu yang ke-4 ini, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XIV: Dialog

Tolong dicarikan di Al-Qur’an ada tidak surat di Al-Qur’an yang mengatakan bahwa Islam itu mengenal voting, mbok jungkir balik gak bakal ketemu. Adanya hanya musyawarah. Begitu juga agama-agama yang lain, kita itu sering hanya sok jagoan. Sekarang, voting pemungutan suara itu bagian dari pembodohan. Karena dengan voting kita tidak kenal pemikiran lawan politik, meski jalannya lebih panjang. Dengan musyawarah calon akan mendengar kelebihan calon lain. Hal ini akan mencerdaskan semuanya.

Para pendiri bangsa ketika itu sudah menghitungnya dengan luar biasa. Bangsa ini berangkat lebih dari 700 bahasa, 1.000 suku bangsa, lebih dari 1.000 budaya. Jadi rawan sekali dengan pecah dan seterusnya. Makanya, kurang ajar lagi kita hari ini kita semakin menjauhinya.

Jadi walaupun mimpi 2019,     merupakan awal dibarengi dengan nawacitanya Pak Jokowi titik berat pada SDM tahapan yang ke depan, mudah-mudahan korupsi bisa diperangi. Kalau harapan saya, nanti kalau perlu direkam lagu-lagu tentang Pancasila dan lagu-lagu perjuangan serta yg lain

Kita perlu kembali ke ideologi bangsa ini, kembali ke dasar negara ini. Sebetulnya juga di sesi yang ke berapa dulu, diskusi kebangsaan, saya sudah menawarkan kepada teman-teman, PWS ayo sandingkan semua UUD yang telah diamandemen 4 kali, UU yang diproduk sampai dengan hari ini, PP, Keppres, Pergub, Bupati, Walikota yang ada di Indonesia sandingkan dengan Pancasila, jangan sandingkan dengan UUD. UUD sudah 4 kali diamandemen. Contoh konkrit, Pasal 28 UUD kita, ayat 1, 2, 3, oke. Ayat 4 amat liberal. Apakah itu cocok dengan Pembukaan UUD 45? Yang masih murni tinggal Pembukaan itu. Begitu juga Pasal 33 UUD kita setelah diamandemen, 1, 2, 3-nya masih oke, 4, 5, 6, dan seterusnya, hancur-hancuran. (amandemen dikembalikan bagaimana?) Kalau saya sebetulnya ditugasi untuk menyiapkan itu semua, tapi yang menugasi saya, tidak usah saya sebut namanya, mengatakan begini, Mas Idham, tutup bukune dhisik. Lho kenapa? Karena masih becek. Nanti dibuka lagi antara 2019—2024. Sebetulnya kajian itu sudah selesai. Jadi kita sandingkan ya, hari ini ya, minimal ada 121 UU yang bertentangan dengan Pembukaan UUD 45. Minimal 121. Ini yang sudah sempat kita temukan. Nah tapi ya itu tadi, masih becek, nanti saja lah. Kita buka 2019—2024.Termasuk PWS, iya saya ajak panjenengan untuk ayo, nanti bahannya saya kasih, kita diskusikan yang 121 itu. Apa betul itu bertentangan dengan Pembukaan UUD 45. Tadi kalau disandingkan dengan Batang Tubuhnya, lha wong sudah 4 kali diamandemen. Tadi saya nyebut baru dua pasal ya. 28 sama 33. Masih banyak yang lain. Pasal 1 kita itu juga tidak jelas, Pasal 1 UUD kita. Mangga ya, nanti, apalagi kalau sudah bicara Perda, lha coba saya tidak usah saya sebut nama kabupatennya, ada perda yang mengatur, perempuan tidak boleh keluar rumah setelah jam tujuh malam harus didampingi muhrimnya. Edan tenan ini Perda seperti itu. Edan banget gak itu? Babone apa itu kira-kira? Yang dipakai acuan oleh Perda tadi? Babonnya yang dipakai apa? Ini gila betul. Terus kabupaten itu membentuk polisi yang tadi mengawasi, kalau ada perempuan jam tujuh malam keluar bukan dengan muhrimnya, ada polisi yang mengawasi itu, edan tenan negara ini lama-lama begitu. (ASW)

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XXIII: Korupsi Satu Pilihan, atau Kutukan?

Tidak sedikit yang merasa pesimis bahkan secara ekstrim menyatakan tidak mungkin terwujud, bahwa tahun 2019 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *