Selasa , 19 November 2019
Beranda » Humaniora » Derap Kebangsaan XXVI: Calon Pemimpin Harus Baca Dokumen Sejarah Kemerdekaan
Salah satu audiens menggunakan bahasa isyarat untuk membantu penyandang tunarungu (ft. Ist)

Derap Kebangsaan XXVI: Calon Pemimpin Harus Baca Dokumen Sejarah Kemerdekaan

DRS. H. IDHAM SAMAWI 

Di setiap pertemuan, saya tidak akan lupa untuk mengingatkan khususnya kepada generasi muda calon-calon pemimpin bangsa, bahwa sekali lagi demokrasi itu bukan tujuan. Saya ingin menggarisbawahi dengan tebal sekali, karena apa, kita kadang-kadang lupa mendewakan, demi demokrasidemi demokrasi dan sebagainya. Saya mengingatkan bahwa itu bukan tujuan ketika kita berbangsa dan bernegara. Itu alat untuk mencapai tujuan.

Tujuannya apa? Indonesia yang gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem kerta raharja, kalau orang Islam mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dan seterusnya, itu citacita kemerdekaan. Alat  salah satunya adalah demokrasi. Jadi apa, alat itu bias keliru. Jadi tidak selalu yang namanya alat itu segala-galanya. Namanya saja alat. Lalu kalau alat itu ternyata tidak pas, sekali lagi alat itu tidak pas bagi kultur bangsa ini, lalu kalau dikejar lagi, kultur bangsa Indonesia itu apa, lebih dari 1.000 suku bangsa, lebih dari 1.000 budaya, lebih dari 700 bahasa, Indonesia kita ini lebih dari 1.000 suku bangsa, lebih dari 1.000 budaya, lebih dari 700 bahasa, NKRI kita ini. Lalu kultur Indonesia yang seperti apa, ya budaya yang berkembang dari Sabang sampai Merauke, itu semua budaya Indonesia.

Tanggal 17 April 2019 menjadi saksi sejarah bagaimana kita melewati fase salah satu proses dari bagian demokratisasi dengan yang namanya pemilu, pemilihan umum presiden, pemilihan umum legislatif, pemilihan umum dewan perwakilan daerah. Saudara sekalian, saya mohon di diskusi yang berikutnya DPD ini apa iya sih pantes dengan cara pemilihan dan seterusnya. Makanya tadi saya katakan alat ini mestinya harus selalu kita evaluasi apakah alatnya masih relevan, masih cocok pada zamannya dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara sekalian kalau fenomena atau dinamika yang terjadi ketika sebelum 17 April sampai dengan hari ini. Sekarang kalau ada petugas KPPS yang meninggal lebih dari 400 lalu dikatakan itu beredar itu ke mana-mana diracuni. Karena ketakutan kalau ketahuan kecurangan. Jadi saudara sekalian, mati itu hak prerogatifnya Tuhan YME. Sekalipun kita ngumpet di dalam benteng yang begitu kokoh, kalau memang saatnya ndak ada ampun itu.

Saya khawatir banyak orang yang sudah tidak percaya lagi kehidupan akhirat, gitu. Iya sudah tidak percaya ada surga dan neraka, dengan seenaknya berbicara dan sebagainya. Nah saya katakan yang ini semua bagian dari proses demokrasi tadi, yang itu tadi saya katakan saya garis bawahi, alat, yang mestinya harus selalu kita cermati apakah masih relevan atau tidak dan sebagainya. Lalu saya kecil hati betul ketika membaca dan melihat orang menulis tanpa rasa berdosa. Mengatakan bahwa tahun 2014 itu ya pemilu, KPPS ya sudah bekerja ya sudah seperti sekarang, subhanallah orang ini, nuwun sewu ngerti ora ta, bahwa kalau kemarin pemilihan presiden itu sendiri, waktunya sekian hari, di tingkat TPS, di tingkat PPS, di tingkat PPK dan seterusnya, lalu pileg itu sendiri, ini jadi satu semua. Nah memang mungkin penyelenggara pemilu perlu berpikir ulang ketika durasi waktu yang sangat panjang, mestinya petugasnya diperiksa kesehatannya. Ini kan kemarin ndak ada. Umure terserah umure pira wae dan sebagainya. Tapi ya itu bahwa ini yang sekarang hiruk-pikuknya katanya diracun, lalu supaya  kecurangannya, itu kan yang tahu kecurangan dha dipateni ben mulus, apa namanya kebohongan dan sebagainya.

Pengamanan di pemilu itu luar biasa sekali. Itu di TPS itu formulir C-1nya itu dibuat rangkap sekian, yang pegang orangnya berbeda-beda. Satu dipegang oleh KPU, satu dipegang oleh Panwaslu, satu dipegang oleh saksi partai, padahal partai yang ngirim saksi cukup banyak. Satu lembar disimpan oleh saksi pilpres, satu lagi disimpan oleh saksi calon DPD, jadi kalau dia memanipulasi, itu harus kompromi dengan yang ada di TPS itu sekian manusia yang ikut tanda tangan.

Simak juga:  Subversi

Jadi kalau berbicara pengamanan sebetulnya sudah sangat luar biasa. Hanya, hanya keajaibanlah kalau bias melakukan kecurangan. Tapi ya itulah yang terjadi, tapi banyak pihak juga yang mengatakan, Pak Idham ini kan bagian dari pembelajaran pendewasaan, lha tapi kalau biayanya terlalu mahal ya nanti dulu dong. Ya belajar tapi ya jangan dengan korban-korban, saya kira tidak ada jeleknya ketika dalam diskusi ini nanti dibahas sedikit tentang apa namanya, hiruk-pikuk itu tapi saya ingin menggarisbawahi sekali lagi, muara akhirnya tidak ada lagi kosong satu, tidak ada lagi kosong dua, adanya tiga yaitu Persatuan Indonesia.

Saya ingin mengakhiri mudahmudahan PWS tidak jemu untuk selalu menggelar diskusi kebangsaan ini. Walaupun sekecil apapun juga kita bias memberi sumbangsih kepada NKRI kita yang tadi, istimewa betul disbanding Uni Soviet, dibanding Yugoslavia. Uni Soviet itu dibanding Indonesia jauh banget. Uni Soviet itu dibangun kurang dari 100 suku bangsa, dibangun kurang dari 100 bahasa, dibangun kurang dari 100 budaya, bubar. Yugoslavia dibangun kurang dari 30 suku bangsa, kurang dari 30 budaya, kurang dari 30 bahasa, bubar. Indonesia kita ini dibangun lebih dari 700 bahasa, lebih dari 1.000 suku bangsa dan lebih dari 1.000 budaya, nanti 17 Agustus 2019 usianya genap 74 tahun.

Ketika kita berbangsa, di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Pancasila itu adanya di berita acara risalah-risalah sidang-sidang Dokuritsu Junbi Chosa-kai pada sidang I hari ke-4 dipidatokan oleh Sukarno durasinya 58 menit. Nah beliau setelah menyampaikan nasionalisme, internasionalisme, kemanusiaan, demokrasi atau musyawarah terus kesejahteraan, ketuhanan, kalimatnyanbegini, “Tuan-tuan yang  terhormat, ada teman saya yang mengusulkan diberi Pancadharma. Panca itu lima, dharma itu  perbuatan baik. Padahal yang sedang kita bicarakan itu dasar negara. Maka untuk itu, saya beri nama Pancasila.”  Nah itu 1 Juni 1945. Kita bisa membaca, itu dokumen ada semua. Di Museum negara jalan Merdeka Selatan, di museum negara, jalan Merdeka Selatan, masih utuh. Itu yang di mana-mana saya sampaikan. Dokumen itu sempat hilang, tapi alhamdulillah 2012 sudah ketemu. Cukup lama hilangnya. Jadi ya nek laire ya 1 Juni 1945. Karena dipidatokan 1 Juni, pertama kali.

Nah, kalau demokrasi, alat dan ternyata tidak cocok apakah bisa diganti atau diperbaiki? Diperbaiki sistemnya. Misalnya sekarang ini proporsional terbuka, lha iya, diperbaiki terus berubah kan? Sistem demokrasi di dunia itu banyak. Lha apakah system yang kita pakai ini cocok dengan kultur kita. Nah itu. Saya tidak mengatakan tidak cocok. Mestinya perlu ada kajian.

Ketika kita bicara demokratisasi, alatnya, musyawarah itu juga demokratis juga kok. Kalau ada ideology lain selain Pancasila, yang mampu mempersatukan Sabang Merauke, Miangas Pulau Rote. Ayo diskusi sama saya. Sebut Declaration of Independencenya Amerika, tidak cocok untuk Indonesia. Manifesto Komunis juga tidak cocok.

Yang gak cocok di Indonesia yang mana. Mari bersama-sama mungkin wartawan sepuh, bisa menyandingkan Pancasila dengan budaya Aceh, Pancasila dengan budaya Batak, Pancasila dengan budaya Bugis, Jawa, Pasundan, pasti ndak akan ada yang bertentangan. Karena apa, Pancasila itu digali dari buminya Indonesia. Yang ketika itu apa, ya ana budaya Batak, Sunda, Minangkabau dan sebagainya. Ada Islam, ada Hindu, ada Budha, ada Kristen, ada Katholik dan sebagainya. Bahkan ada aliran kepercayaan. Ketika itu. Jadi ketika digali Pancasila tidak mungkin ada pertentangan. Nah sebut kalau ada silakan, ya itu saya siap diskusi 30 hari 30 malam kalau ada ideologi lain.

Tidak perlu jauh-jauh kita pakai Piagam Jakarta, begitu dideklarasikan Papua minta merdeka. Bali minta merdeka. Maluku, ini yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 kurang 4 menit, Proklamasi Kemerdekaan. Lalu 17 Agustus sore, perwakilan Indonesia Timur minta ketemu dengan Panitia PPKI. Ketuanya siapa itu, Sukarno. Sukarno menugaskan Bung Hatta dengan 4 orang PPKI menerima perwakilan Indonesia Timur. Intinya pertemuan itu apa? 17 Agustus sore tahun 1945, kalau di belakang kata Ketuhanan masih ada 7 kata itu, maka kami dari Indonesia Timur tidak bersama NKRI. Bayangkan 17 Agustus pagi Proklamasi, 17 Agustus sore hari dari Indonesia Timur menyatakan demikian. Tanggal 18 Agustus pagi tahun 1945, sidang I PPKI, Bung Karno sebagai Ketua PPKI minta Bung Hatta menyampaikan apa yang menjadi permintaan dari Indonesia Timur tadi. Yang luar biasa, itu wakil dari NU Wachid Hasyim spontan langsung menerima, demi utuhnya NKRI maka NU bisa menerima 7 kata itu dihilangkan, kembali ke Ketuhanan YME. Nah karena Ki Bagus Hadikusumo Ketua Muhammadiyah belum hadir, masih di perjalanan ke tempat sidang, Bung Karno minta untuk diskors, karena perdebatannya keras sekali. Diskors menunggu Ki Bagus datang. Ki Bagus beberapa saat kemudian datang, tapi setelah dijelaskan bahwa masih belum ada kesepakatan terhadap 7 kata tadi, Ki Bagus menyampaikan begini, “Tuantuan yang terhormat, saya minta ijin untuk melakukan sholat istikharoh”. Diijinkan, akhirnya sidang diskors lagi, Ki Bagus Hadikusumo masuk ke ruangan durasinya 41 menit, setelah itu beliau keluar ke sidang kembali, siding dibuka, Ki Bagus kalimatnya begini, “setelah saya melakukan sholat 7 kali, bukan rokaat, kalimatnya demikian, 7 kali. Kita gak tahu maksudnya gak dijelaskan, maka demi utuhnya NKRI, Muhammadiyah setuju untuk 7 kata dihilangkan. Lalu ditawarkan oleh Bung Karno sampai tiga kali, dengan demikian apa bisa disetujui, setuju, sampai tiga kali baru diketok palunya.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XVIII: Membudayakan Musyawarah-Mufakat

Ini terutama adik-adik mahasiswa, nanti kalau pada saatnya mau jadi pemimpin bangsa, itu baca itu. Risalah sidang-sidang Dokuritsu Junbi Chosakae, Badan Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sidang-sidang Panitia 8, sidang-sidang Panitia 9, sidang-sidang PPKI. Adik-adik di situ akan tahu awalnya pada tanggal 5 Juni itu di belakang Ketuhanan bukan 7 kata, awalnya 5 kata, apa,  Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam.

Lah yang dari nasionalis mengatakan tidak semua penduduk Indonesia beragama Islam, kok seluruhnya harus melaksanakan syariat Islam. Tanggal 8 malam, Bung Karno sebagai Ketua Panitia 8 mendapat inspirasi menambah dua kata, menjadi apa, Ketuhanan dengan kuwajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akhirnya diterima oleh Panitia 8. Tapi di jalan Panitia 8 itu dirombak oleh Bung Karno, menjadi Panitia 9 yang ketuanya Bung Karno.

Nanti kalau adik-adik ke jalan Merdeka Selatan dokumennya masih ada, Piagam Jakarta, bahwa kemerdekaan itu adalah sesungguhnya hak segala bangsa, oleh sebab itu dan sebagainya, lalu alenia ke-4, kita merdeka agar dapat untuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, nah maka disusunlah negara bla-blabla berdasarkan Ketuhanan dengan Kuwajiban Melaksanaan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sampai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Jakarta 22 Juni 1945 atas nama Dokuritsu Junbi Chosa-kai Panitia 9, Sukarno, tanda tangan dan seterusnya. Jadi silakan dibaca dan risalah sidang-sidang itu dahsyat sekali, perdebatannya luar biasa. Tapi untuk kesepakatan, di Islam namanya Ijma’, ijma’ yang beneran. Ini menelorkan Pembukaan UUD 45, lalu dasar negara kita dan seterusnya.

Nah mungkin BPIP sekarang itu baru mencoba melakukan kajian, apa yang terbaik, tapi paling tidak  menurut saya kita harus menghidupkan kembali mata pelajaran Pancasila mulai dari SD, SLTP, SLTA, bahkan sampai di PT. Saya bersyukur ketika itu dari SD sampai di PT saya masih dapat. (ASW)

Lihat Juga

Bupati Batang: Tunjukkan Tanda Anda Seorang Pancasilais

Pancasila telah selesai didiskusikan sebagai dasar negara dan falsafah bangsa. Ia harus menjadi rujukan dan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x