Minggu , 25 Agustus 2019
Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan XXIII: Bila Tak Ingin Hancur, Kesadaran Kebangsaan Harus Disegarkan
Dr. Abdur Rozaki, M.Si, Wadek III Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (ft. Ist)

Diskusi Kebangsaan XXIII: Bila Tak Ingin Hancur, Kesadaran Kebangsaan Harus Disegarkan

DR. ABDUR ROZAKI, M.SI, WADEK III FAK. DAKWAH & KOMUNIKASI UIN SUNAN KALIJAGA

SAYA terus terang, pertama mengucapkan selamat buat Bapak Ibu wartawan sepuh, yang sudah bisa menyelenggarakan diskusi ini, putarannya sudah 23. Kebetulan saya diberi amanah untuk memberi titik tekan pada aspek intoleransi. Ini memang judulnya sangat luar biasa. Sangat merangkum. Jadi memang saya kira sudah banyak data sejarah yang menunjukkan kepada kita, kekuatan sebuah bangsa itu kalau mengatasi dua hal ini. Pertama dia memiliki daya tangkal untuk menghadapi praktek korupsi, yang kedua mempunyai daya imun terhadap praktek intoleransi.

Jadi banyak bangsa yang gagal, jatuh karena praktek korupsi. Dan banyak juga bangsa yang jatuh karena praktek intoleransi. Tapi banyak bangsa yang gagal karena dua-duanya. Kita ingin dua ini kita atasi. Dengan cara apa? Saya melihatnya dari sudut pandang intoleransi, karena tadi Pak Hasto Wardoyo sudah banyak menjelaskan tentang konteks korupsi, dan ini sungguh luar biasa. Isu korupsi tapi yang menyampaikan bupati, keren ya kan? Artinya, tidak was-was. Ini kan menunjukkan bahwa Pak Hasto ini memang betul-betul menggerakkan reformasi mental.

 

Hasil Riset Mengejutkan

Saya ingin memulai kenapa isu intoleransi ini penting untuk kita bahas sebenarnya. Saya ingin memulai dari hasil risetnya PPIM UIN Jakarta, juga hasil risetnya Sisfom UIN Sunan Kalijaga, dan hasil risetnya Ma’arif Institut. Hasil riset itu sebenarnya sangat mengejutkan, karena praktek intoleransi itu makin kuat sekarang justru di institusi pendidikan kita. Jadi saya ingin menyebut angka. Misalnya, risetnya PPIM UIN Jakarta, ada 34,4% anak-anak pelajar kita itu sudah memiliki opini intoleransi terutama terhadap agama lain. Ini yang cukup tinggi 34,4%.

Nah, ditelusuri lagi, oleh PPIM, kita cek gurunya. Ternyata gurunya itu yang memiliki opini intoleran terhadap agama lain 57%. Ini riset baru dilounching baru 2017 akhir dan 2018 akhir. Oktober 2018 kemarin. Lalu mahasiswa UIN Sunan Kalijaga kebetulan saya sendiri juga ikut melakukan riset. Kira-kira kalau sudah guru, cara pandang gurunya menular terhadap murid, lalu pabrik guru itu kayak apa? Pabrik guru pendidikan agama Islam. Kita cek, ternyata cukup mengejutkan hasilnya. Dan ini bikin heboh. Kenapa? Karena calon mahasiswa yang akan menjadi guru pendidikan agama Islam itu 41,6% memiliki opini bahwa pemerintah Indonesia ini toghut.

Kenapa potret pendidikan kita seperti ini? Ya, bisa jadi anak-anak kita ini terlalu sibuk digesek ya, dengan pendekatan pendidikan yang sangat memacu kompetisi, tapi abai tehadap bangunan sosial yang biasa disebut dengan solidaritas. Kalau ditanya anak Bapak Ibu kenal beberapa teman akrabnya? Paling disebut satu sampai lima. Kenapa? Ya bisa jadi untuk sampai lima itu hebat. Kenapa? Kenapa tidak bisa menyebut? Karena kompetitor. Ya, karena itu tidak punya solidaritas. Diperkuat lagi dengan UU Sisdiknas, bagaimana pelajaran agama itu ada pemilahan, begitu. Kalau agama A gurunya harus A juga, terpisah. Bagaimana anak-anak kita bisa memahami bahasa agama lain sehingga kemudian ada serapan untuk saling mengapresiasi dan menghormati.

Pak Idham tadi mengatakan, ada sistem yang salah. Ada sistem yang bocor. Ada sistem yang rusak. Jadi kalau zaman kita mungkin masa-masa SD, SMP, kalau disuruh sebut siapa teman kita, hapal semua bangku-bangku itu. Kenapa, karena model pendidikan yang dibangun itu adalah solidaritas. Ya, bukan dibangun karena NEM-nya tertinggi, ini tertinggi, angka-angka semua, yang sebenarnya tidak menjelaskan apa-apa. Itu tidak mencerdaskan kehidupan bangsa sebetulnya. Jadi inilah potret kita sekarang. Jadi institusi pendidikan kita itu sudah bocor dan sudah melahirkan cara pandang keberagamaan yang intoleran.

 

Jadi Pluralis Aktif

Oleh karena itu, menurut saya kesadaran kebangsaan kita memang harus disegarkan. Kesadaran kebangsaan kita harus disegarkan, karena kalau tidak, bangsa ini tidak memiliki pendukung dari generasi berikutnya. Bisa hancur. Nah, apa yang harus dibangun untuk menyegarkan kesadaran kebangsaan kita?

Menurut saya ada tiga hal penting. Yang pertama, bagaimana memori kolektif kebangsaan ini harus didekatkan kepada generasi muda. Bagaimana kolektivitas para pendiri bangsa yang multi agama, multi ras, multi etnik, itu harus dikuatkan kembali. Sehingga tidak ada imajinasi bahwa bangsa ini hanya didirikan oleh satu kelompok, begitu.

Yang kedua, kita harus menjadi pluralis aktif. Karena intoleran yang aktif itu luar biasa. Dia bekerja secara offline dan juga bekerja secara online. Kita pluralis, kita toleran, tapi pasif, apalagi di era post-truth, di era paska-kebenaran. Kebenaran itu hanya diukur dalam kelompoknya sendiri, tidak diuji terhadap kelompok yang lain gitu. Dan disebarkan secara propagandis, militan, akhirnya ketika bergaul dengan nilai-nilai komunitas yang lain, ya tidak ada bahasa toleransi. Yang ada bahasa ingin membenturkan saja.

Nah, yang ketiga saya kira, mengedukasi masyarakat. Apalagi kita mau menghadapi politik elektoral dan sangat luar biasa. Ini kan sebenarnya bisa menyeret bangsa ini ke dalam perpecahan yang sangat luar biasa. Kalau kita semua tidak waspada. Politik identitas sekarang ini sangat luar biasa. Salah tarikan sedikit saja kita bisa kolaps sebagai sebuah bangsa.

Menurut saya, saya ingin bicara tiga hal ini. Yang pertama, membangun kolektivitas kebangsaan. Saya kira banyak literatur kita bahwa bangsa ini tidak didirikan oleh satu kelompok. Bahwa bangsa ini didirikan oleh multi ragam, multi etnis. Nah, nanti ketika kita menjelaskan sejarah bagaimana memori kolektif bangsa ini, maka anak-anak bangsa ini tahu betapa Pancasila ini sebenarnya hasil ijtihad. Kalau pakai bahasa agama Pak Idham, ini hasil ijtihad politik yang sangat luar biasa, menjelang abad XXI, dari ulama Indonesia yang luar biasa.

Saya mau cerita saja sedikit, karena sekarang ini ada framing politik keagamaan yang keras. Seolah-olah asing itu merusak kebangsaan kita. Anti asing, anti Barat, anti agama lain, itu bahaya. Kita merdeka itu karena kekuatan asing juga lho ya. Jadi kalau tidak ada buku yang ditulis oleh Douwes Dekker, Multatuli itu, maka orang Belanda sendiri tidak tahu bahwa sebenarnya di Hindia Belanda itu ada kerak-kerak eksploitasi, ada keserakahan kekuasaan. Karena para kolonialis itu ketika pulang ke sana hanya menjelaskan Hindia Belanda itu seperti surga. Tapi ketika ada Douwes Dekker, orang Belanda sendiri yang punya keprihatinan, lalu dia keluar dari ideologi kolonialisme, karena ingin berbagi terhadap republiken, terhadap pribumi. Dia menulis novel. Dia pakai nama samaran. Dan dia kirim novel itu ke Belanda, meledak di Belanda. Weeah, ternyata teman-teman kita yang datang ke Hindia Belanda itu mengeksploitasi to.

Simak juga:  Derap Kebangsaan XXVI: Untuk Membangun Kerukunan, Harus Ada Ketulus-ikhlasan

Di situlah kemudian waktu itu, Partai Konservatif sempat kalah dengan Partai Liberal. Karena Partai Konservatif itu menggunakan politik tanam paksa. Ketika kalah lalu muncul Politik Etis, begitu. Ketika kemudian di Belanda, Partai Liberal menang, di situlah kemudian setidaknya ada kontestasi di Belanda sendiri dalam melihat republik. Nah, ini kan kontribusi besar, tak bisa juga kita anti asing.

Ini juga, mohon maaf ini saya kira kita blak-blakan saja. Pada framing yang luar biasa terhadap China, misalnya. Lho Bapak pendiri bangsa ini juga banyak yang etnis keturunan China. Dia punya kesadaran yang republiken yang sangat luar biasa. Jadi ini bahaya politisasi seperti ini ya. Ini penting. Jadi saya mau nyebut ada nama yang cukup legendaris, misalnya ada Liem Kwim Him, Ketua Partai Tionghoa Indonesia, dan di era Sukarno juga banyak etnis Tionghoa yang menjadi menteri misalnya. Ini pointnya sebenarnya bahwa bangsa ini bisa merdeka karena kolektivitas, oleh semua kelompok di dalam masyarakat.

Ini kan seolah-olah luar biasa ya. Seolah-olah kalau bukan Islam, seolah-olah tidak berkontribusi terhadap republik. Kita melihat J Kasimo luar biasa di Dewan Volksraad sangat konsen terhadap republik. Tidak kenal dengan saudara yang Kristen yang Latuharhary, itu sangat luar biasa pemikirannya dalam Sidang BPUPKI misalnya. Jadi kalau kita lihat bagaimana anak-anak republik ini, semua agama, semua etnis, semua ras, itu sebenarnya memiliki bahasa yang sama.

Dan luar biasa cantiknya, karena Bung Karno mempunyai konklusi yang cantik dari perdebatan, dari rumusan ini, yang namanya Pancasila. Memang sempat ada perdebatan di kalangan Islam, tetapi clear semua. Hatta kurang apa Islamnya. Sukarno sebenarnya juga kurang apa Islamnya. Pak Hasyim Asy’ari juga, Wachid Hasyim juga kurang apa Islamnya. Tapi Pancasila dipilih, kenapa kita tidak memilih negara yang berazas Islam. Atau langsung sekuler saja seperti Turki. Turki tak punya waktu untuk berijtihad kira-kira pilihan republik apa yang bagus. Pasca Islamisme kira-kira. Ya kan? Ya, akhirnya milih sekuler. Kalau tidak, habis semua negaranya.

Tapi Indonesia memilih azas Islam itu juga tak relevan. Kenapa? karena konstitusi itu harus memiliki nilai imperatif yang kuat, kalau perlu tanpa tafsir. Sementara kitab suci kan perlu multi tafsir, karena itu banyak madzab. Kalau pakai azas kitab suci, agak berat kita memiliki nilai imperatif bagi semua kelompok. Karena kitab suci itu nilai di atas nilai. Dari konstitusi, karena itu tidak bisa dijadikan sebagai azas dalam bernegara yang kolektif.

 

Rujukan Pancasila, Alquran

Ha, yang ini agak kontroversi. Nah, ini yang menarik lagi. Pancasila dikatakan toghut oleh opini-opini tadi. Ini mengerikan menurut saya. Sebenarnya kalau lihat, misalnya, Nabi (Muhammad SAW – red) ketika ke Madinah itu, tidak mendirikan masyarakat yang tunggal, tapi mendirikan masyarakat yang plural. Karena itu dulu ketika Nabi datang pertama kali di Yasrif, ketika muncul yang disebut semangat untuk membangun multikulturalisme, itu berubah Yasrif itu dengan kota Madinah.

Lalu dibuatlah konstitusi Piagam Madinah. Di situ disebut banyak sekali suku, banyak keyakinan, karena itu Nabi tidak pernah mengatakan kafir terhadap orang yang berbeda agama. Bahkan Nabi itu tidak pernah mengatakan kata non-muslim terhadap orang yang berbeda agama, yang sekarang di Indonesia ini luar biasa kuat. Bahasa non-muslim itu kadang menyakitkan, sebenarnya lho Pak. Di dalam Alquran, Nabi itu dengan orang yang berbeda agama, misalnya dengan teman-teman Kristiani itu misalnya menyebut, ahlul kitab, sangat sopan. Iya ahlul kitab. Ia memang punya kitab dan keyakinan.

Tapi ini tak tahu juga, orang di Indonesia itu kalau bukan Islam atau muslim disebut non-muslim, ini kan sebenarnya agak sakit. Menurut saya, lebih bagus ini temen saudara kita yang Kristiani, oh ini temen saudara kita yang Katholik, itu jauh lebih menghormati, sebenarnya.           Jadi kolektivitas kebangsaan ini, menurut saya penting. Karena kalau kemudian kita tidak kuatkan kembali kolektivitas kebangsaan, ini berbahaya. Kalau pancasila juga dikatakan toghut, lho di dalam Alquran itu ada kata yang disebut dengan tun sawa. Jadi justru Pancasila itu rujukannya ke Alquran. Di Alquran ada kata tun sawa, di mana Nabi itu mengajak kepada komunitas Yahudi, komunitas Nasrani, komunitas aliran kepercayaan juga di dalam masyarakat saat itu, yuk kita memiliki platform yang sama, bangun kota baru yang nama Madinah ini. Kalau ada musuh dari luar, ya harus kita pertahankan bersama. Kita bangun kesejahteraan ini. Tidak boleh bunuh satu sama lain. Ini kan luar biasa, dan Pancasila itu sebenarnya spiritnya itu.       Lalu kemudian Latuharhary yang dari Timur its oke. Semua oke. Nah, kalau kemudian konstitusi kita selalu dipertentangkan dengan sikap-sikap keyakinan keagamaan yang sempit, itu bahaya. Dan kalau itu sampai di kalangan anak-anak pelajar, itu juga bahaya.

Kadang kami ini sering bikin jebakan Pak, kalau tes pemberian beasiswa. Buat kamu, Pancasila itu bertentangan dengan Islam. Mereka yang rata-rata pemahaman keagamaannya dangkal menganggap, ya bertentangan Pak. Tapi mereka yang punya nilai keberagamaan yang dalam ya tidak. Lho, ya tidak bertentangan Pak, karena di dalam Pancasila itu begini-begini, dan itu ada dalam agama. Dan ini menarik.

Nilai dalam Pancasila itu kan sebenarnya ada dalam semua agama. Dan kita dipersatukan oleh nilai itu. Nah, ini yang menurut saya, sejarah nasionalisme kita itu penting dihadirkan kembali. Karena kalau tidak, anak-anak ini tidak terikat, oleh akses kebangsaannya. Dan kalau tidak diikat oleh akses kebangsaannya, kalau dia jadi politisi, bagaimana kira-kira. Iya kan? Kalau dia jadi kepala daerah, kalau dia jadi menteri, bagaimana itu? Ha. bangsa ini hancur.     

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan IV : Kebudayaan Adalah Ruh dan Spirit Kebangsaan

Menurut saya, kita Indonesia punya akses yang unik tentang nilai-nilai kebersamaan itu. Nah ini point yang pertama. Yang kedua, kenapa kita perlu menyegarkan kebangsaan kita. Saya berharap kita harus menjadi pluralis aktif, bukan pluralis yang pasif. Sekarang ini banyak sekali da’i-da’i yang intoleran. Dan dia setiap hari dua sampai tiga memproduksi viral-viral yang sangat provokatif. Dan itu mewarnai cara berfikir anak-anak kita. Anak-anak kita ini kan sekarang kalau menurur risetnya Al-Fara Center, ada generasi milenial ini 11—13 jam waktunya dihabiskan dengan smartphone. Dan kebutuhan apapun ya smartphone lah yang memberikan jawaban. Kalau dia butuh makan, dia panggil go-food di situ, datang. Lha, kalau dia punya masalah-masalah tanya jawab tentang informasi keagamaan, dia tanya di situ. Sedang kekuatan-kekuatan kaum moderat dalam memproduksi konten-konten toleran dan pluralis itu masih kalah cepat dengan mereka.

Mereka ini konservatif dalam keagamaan, tapi sangat maksimal dalam memanfaatkan produk-produk modernitas, produk-produk modern dalam menyebarkan pesan-pesan keyakinan. Nah, karena itu menurut saya, kalau kita menjadi pluralis yang pasif maka kita akan tergerus. Sesekali kita perlu bersuara di media facebook, di media sosial. Lha kalau perlu kok ada kotbah Jumat di lingkungan kita intoleran, tak usah diundang lagi. Ya diturunkan lebih bagus.

Tapi kalau skalanya sudah menggesek urusan kebangsaan, mencabik-cabik kohesi sosial di masyarakat ya sebaiknya memang kalau tak diturunkan, jangan diundang lagi. Itu yang menurut saya disebut pluralis aktif. Karena wacana itu bisa menghegemoni dan membentuk cara berpikir masyarakat kita. Dan kalau sudah membentuk cara berpikir masyarakat kita, ini luar biasa.

Lha, kalau UIN Sunan Kalijaga kemarin melarang itu mahasiswanya bercadar, itu memang ya karena ada aspek yang ingin kita cegah sebenarnya. Pro-kontra itu, kebetulan saya jadi juru bicaranya Pak Rektor. Kalau Pak Rektor pakai bahasa agama, saya pakai bahasa sosial saja. Ya kalau sistem belajar-mengajar itu pakai penutup wajah, maka anominus kan? Kalau anonimus tidak punya identitas maka universitas tidak punya hak memberi pelayanan, ya kan? Itu pro-kontra. Tetapi sesekali agak aktif kita. Biar lalu pada berpikir. Karena cadar itu bukan perintah agama. Kalau cadar perintah agama, maka Nabi kan pasti perintah. Ini wilayah yang bisa ditafsirkan, kira-kira. Ijtihad. Ini ruang ijtihadiyah. Maka ketika ini ruang ijtihadiyah, kemudian posisioning kita apakah mendorong modernitas keagamaan ataukah mendorong konsertavisme keagamaan.

Menurut saya, posisi perempuan di Indonesia jauh lebih hebat jika dibanding dengan posisi perempuan di Timur Tengah. Masakah kita mau kembali mundur. Pemimpin perempuan di Nusantara ini banyak sekali. Pernah jadi presiden, jadi menteri banyak, jadi kepala daerah banyak, jadi hakim banyak, jadi jaksa banyak. Jadi kekuatan konservatisme itu memang mengkandangkan perempuan hanya dalam konteks pelayanan generasi dan di rumah, ha ini kan sulit untuk konteks Indonesia.

Memang caranya dibungkus dengan konservatisme. Oleh karena itu UIN Sunan Kalijaga itu mengamati tradisi, bukan Sunan Padang Pasir, gitu. Saya senang dengan Pak Rektor saya, kesadaran kebangsaan sekaligus kesadaran keagamaan yang kuat. Yang tidak berani, tidak berani. Pingin memposisikan diri moderat, toleran, tapi menghadapi arus intoleransi diam tidak aktif. Itu bahaya.

Menurut saya ini dalam tanda petik peperangan modern, sekarang. Kan seperti itu, saya senang sekali, Pak Bupati Kulonprogo ini tadi punya Perda tentang pendidikan karakter. Saya senang Mataraman itu tadi. Ini penting. Kenapa? Karena anak-anak kita itu biar tahu historisitas, komunitasnya. Ini kan tidak. Anak-anak punya kesadaran yang kuat kadang, tapi abai terhadap kesadaran historis lokalitasnya, yang lalu kemudian langsung masuk ke kesadaran global. Wah itu sudah bahaya.

 

Mengedukasi Masyarakat

Nah yang ketiga, menurut saya kita perlu mengedukasi masyarakat. Terus terang bahaya politik identitas itu mengerikan. Saya senang pak Jokowi ini berani. Jadi HTI oke, manusianya tetap kita biarkan, tapi organisasinya dibubarin. Organisasinya jadi organisasi terlarang, karena di Timur Tengah juga banyak negara-negara yang melarang sebenarnya. Di Yordania, misalnya. Karena itu bisa menggerus betul sendi-sendi kebangsaan kita. Karena itu kita perlu mengedukasi masyarakat kita.

Kita pingin sebenarnya demokrasi elektoral ini memang kontestasi program, tidak kemudian kontestasi untuk menggesek politik-politik identitas. Karena bangsa ini hadir justru untuk merangkai perbedaan identitas itu menjadi sebuah spirit kebangsaan. Kalau kemudian ada caleg, misalnya kok kemudian pakai gesek-gesek tentang politik identitas, mestinya kita teriak, kalau perlu kita hukum ramai-ramai. Ya, biar kemudian ruang publik kita itu makin keras, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Ini bukan wilayah hukum, memang. Tapi ini wilayah kultural.

Lha, kalau wilayah kultural rasa kebangsaan itu masih tinggi, maka kita masih bisa tidur nyenyak. Tapi kalau sudah ruang kultural kita tadi sudah rusak. Kok hal-hal yang berbau intoleransi itu, “pilih saya, karena saya ini dengan Anda, ini identitas semua.” Jadi kita dimasukkan dalam satu bentuk dalam kesadaran palsu sebenarnya. Iya kesadaran palsu identitas politik.

Karena yang paling penting dari situ sebenarnya karakter orang. Kalau karakter orang itu punya track record yang kuat dalam membela rakyat, apa pun agamanya, tidak terlalu soal sebenarnya. Tetapi kalau orang ini kok tak pernah dikenal sebelumnya, komitmen kebangsaannya juga kurang jelas, kok merasa tiba-tiba yang paling agamis, ha ini bisa jadi fasis kok kalau berkuasa. Karena itu menurut saya, yang kayak begini ini ya sudah diuji saja di publik. *** (SEA)

Lihat Juga

Derap Kebangsaan XXVI: Kesimpulan

Diskusi Derap Kebangsaan seri XXVI, yang menghadirkan 3 narasumber, yakni, Idham Samawi, Anggota DPR-MPR RI, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *