Rabu , 26 September 2018
Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan XVII: Wujudkan Nilai-nilai Pancasila dengan Etika Proses dan Kebijakan
Dr. Kuskridho Ambardi, MA, Kepala Dep. Ilmu Komunikasi Fisipol UGM (ft. Ist)

Diskusi Kebangsaan XVII: Wujudkan Nilai-nilai Pancasila dengan Etika Proses dan Kebijakan

Dr. Kuskridho Ambardi, MA, Kepala Dep. Ilmu Komunikasi Fisipol UGM

MUNGKIN kita-kita semua me-ngalami masa sekitar 25 tahun yang lalu. Atau 20 tahun yang lalu. Dan kemudian Indonesia agak sedikit berubah di tahun 1998. Sebelum itu saya kira mungkin kita semua tidak mempersoalkan Pancasila. Pada saat itu kita atau paling tidak mayoritas, tidak mempersoalkan Pancasila, dan kita menerima rata-rata bahwa lima sila itu yang kemudian diterjemahkan dalam banyak sub nilai, dan itu tidak menimbulkan konflik di perkembangan zaman.

Mungkin kita bisa berdebat di sana kalau saat itu pemerintah otoriter, sehingga kemudian versi Pancasila itu dipaksakan untuk diterima dan tidak ada yang melawan kecuali kelompok-kelompok kecil. Tetapi kemudian setelah tahun 1998, saya kira kita semua merasakan, dan saya kira juga diskusi kebangsaan ini menjadi salah satu reaksi tentang apa yang kita rasakan adanya perubahan.

Karena saya berlatar belakang disiplin ilmu politik dan komunikasi, itu awalnya muncul dalam gejala yang sederhana. Ketika pemilu diadakan, saat itu setiap partai politik harus menyerahkan AD/ART-nya, di mana dalam anggaran dasar di sana harus disebutkan visi dan misi. Dan di sana juga harus disebutkan azas dan dasar dari partai tersebut. Nah, di sana kemudian mulai kita melihat ada permainan semantik, sebagian mungkin, bisa kita sebut seperti itu, partai-partai politik itu sebagian menganggap dasar atau azas mereka Pancasila tapi dasarnya disebut yang lain. Apakah itu agama, Islam misalnya, atau apakah itu sosialisme dan seterusnya.

Jadi kalau kita lihat 48 partai yang ikut dalam pemilu itu, ternyata mereka sebagian tidak selalu atau tidak 100% memegang dan otomatis mengambil Pancasila sebagai azasnya dan kadang-kadang dibalik. Azasnya yang lain, dasarnya Pancasila, itu kan hanya permainan semantik. Tetapi kemudian belakangan dalam 15 tahun terakhir dan terutama dalam lima tahun terakhir ini, kita melihat banyak sekali kritik bahwa Pancasila itu adalah ideologi terbuka. Dan ideologi terbuka itu berarti kita harus menafsirkan ulang, apa yang dimaksudkan de-ngan nilai-nilai Pancasila, apa yang dimaksud dengan perwujudan atau implementasi dari nilai-nilai Pancasila itu, kemudian kita melihat ada banyak versi.

 

Dua Versi yang Menonjol

Tetapi kemudian yang kita lihat versi-versi itu ada yang paling menon-jol, dan itu seperti ada semacam per-tandingan untuk menguasai wacana publik. Ada dua versi. Versi lama yang berbasis kebangsaan dan kemudian versi baru yang mungkin kurang lebih disodorkan oleh saudara-saudara kita terutama dari para pemimpin dan komunitas Islam. Bahasanya bisa bervariasi, misalnya ketika menyorongkan khilafah. Khilafah itu bisa berteritori Indonesia, bisa berteritori supra nasional mulai dari Tunisia sana sampai ke NTB yang di sana mayoritas penduduknya Islam, dan itu bisa dianggap sebagai atau diajukan sebagai teritori Indonesia.  Sehingga kemudian, ketika kita melihat pernyataan, lho kalau begitu Pancasila ini apakah untuk seluruh umat Islam, ataukah kemudian khilafah itu bertabrakan dengan Pancasila. Kalau kita lihat dasarnya, Pancasila itu dibikin dan diciptakan dan ingin diaplikasikan dengan teori-teori yang jelas, yakni Indonesia. Jadi Pancasila bukan untuk Malaysia, bukan untuk Singapura, Australia, atau negara-negara lain. Tetapi ketika ide khilafah itu diajukan maka saya kira di sana kita bisa melihat satu hal yang bertabrakan, satu hal Pancasila mengandaikan adanya negara Indonesia, khilafah tidak mengandaikan adanya negara Indonesia.

Simak juga:  MENYONGSONG DISKUSI KEBANGSAAN 17 PWS: Seandainya Pancasila sebagai Etika Berpolitik

Tetapi diskusi ini kemudian berkembang, baik itu di media dan terutama di media sosial, itu kemu-dian saling mengajukan bahwa ini tetap sah sebagai salah satu cara kita untuk menafsirkan bagaimana kita mewujudkan dan mengisi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kemudian pada level lokal pun juga terjadi, misalnya ada penelitian yang dilakukan oleh Arsekal Salim kemudian dilanjutkan juga oleh Robin Bush. Ini ilmuwan Amerika dan beberapa yang lain, ia menghitung proses syariahisasi yang ada di Indonesia dan itu di level provinsi, kemudian di level kabupaten, dan di level kota.

Nah, di sana kemudian tentu saja dengan syariah itu nilai-nilai atau hukum Islam hendak diterapkan. Dan di sini juga mulai kita bertanya-tanya, sebetulnya yang dimaksud dengan Pancasila itu isinya seperti apa? Di tingkat yang internasional, ide khilafah itu bertabrakan dengan definisi teritori Indonesia? Kemudian di tingkat lokal, konsensus yang semula itu sudah kita pahami mulai dari religiusitas yang ditampung dalam sila pertama, kemudian etika individu, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, setelah itu Persatuan Indonesia, yang itu merujuk kepada bangsa dan negara Indonesia dan setelah itu mode untuk berpolitik, yang terakhir Keadilan Sosial. Dan kira-kira kita tidak mendapatkan satu hal yang penuh, untuk diskusi, ke mana konsensus itu kemudian harus kita wujudkan. Yang terjadi kemudian adalah pertarungan politik dan itu didasarkan kepada jumlah suara. Dan jumlah suara itu jumlah suara bisa melalui suara Pilkada, bisa juga melalui suara-suara di DPR ketika Perda Sya-riah itu dirumuskan.

Di sana kita melihat adanya ketegangan antara Pancasila yang kemudian dibuka. Katakanlah ideologi terbuka dengan sejumlah anasir yang ingin kemudian mengubah itu, memodifikasi dan setelah itu pada tingkat aplikasinya itu di sana ada semacam pergeseran-pergeseran sebatas konsensus yang semula tidak kita persoalkan. Tapi kemudian, diskusi belum berjalan banyak, yang muncul adalah emosi. Nah, seringkali terutama kita yang aktif di media sosial sering bertempur. Bagaimana misalnya salah satu argumen yang berjalan itu mengatakan bahwa yang sila pertama itu yang paling utama, wong urutannya nomer satu. Dan itu kemudian me-nengok sejarah, dulu ada tujuh kata yang dihapus, dan ada sebagian umat Islam mengatakan bahwa itu adalah sumbangan umat Islam dan sekarang kita juga ingin mengembalikan itu.      Sehingga kemudian persoalan-perso-alan perdebatan-perdebatan itu tidak berkembang menjadi sebuah perdebatan yang rasional, tetapi ber-kembang menjadi perdebatan yang emosional, yang kadang-kadang kita tidak ingin mencoba untuk meng-eksplorasi. Lima sila itu kira-kira per-wujudannya seperti apa. Kemudian akan lebih produktif, saya berpikir, kalau seandainya kita mencoba untuk mengeksplorasi bagaimana kita ber-bicara dan mewujudkan Pancasila ini sebagai etika politik. Nah itu kemudian biasanya, saya meminjam dari Frend Burg dari kerangka kerja yang dipakai oleh para filosof politik atau mungkin ilmuwan politik, yang mencoba untuk menerjemahkan etika itu dalam dua wilayah. Yang pertama itu adalah etika proses, yang kedua itu etika kebijakan.

Etika proses itu gampang karena kita sebetulnya familiar, dengan etika yang pertama ini. Prinsipnya adalah tujuan tidak boleh menghalalkan cara. Jadi kalau seandainya kita ingin mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia, kita tidak boleh caranya itu dengan mencuri atau nyolong dan memaksa merebut harta orang lain, kemudian didistribusikan kepada yang lainnya lagi. Itu kan prinsip dari etika proses. Tujuan itu tidak boleh menghalalkan cara. Saya kira tahun 1965 dulu salah satu partai, PKI itu, sering dituduh melakukan segala cara. Mungkin Anda-anda yang mengalami periode itu bisa lebih menjelaskan.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan IV : Indonesia Itu di Sana atau di Sini?

Termasuk kemudian misalnya kita sudah memiliki konsensus baru, cara untuk menggapai kekuasaan di Indonesia itu melalui pemilu. Berarti kemudian tujuan untuk berkuasa itu harus mengikuti prosedurnya. Pro-sesnya harus benar, sesuai dengan kesepakatan, dan itu artinya kita bisa menjadi presiden, anggota DPR dan seterusnya, itu jika kita terpilih melalui Pemilu. Kalau melalui kudeta, berarti itu tidak bisa, karena cara-cara seperti itu tidak diperbolehkan dalam etika yang kita sepakati sebagai konsensus itu.

 

Kesejahteraan Sebagai Isu

Yang kedua ini, saya kira membuka diskusi yang banyak, termasuk kita juga harus mendengarkan dari kelom-pok-kelompok yang ada di Indonesia, terutama kelompok mayoritas juga kelompok minoritas. Hal itu adalah bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kebijakan. Itu yang kita sebut dengan etika kebijakan. Nah, di sana, kita bisa menerjemahkan etika itu dalam banyak tingkat, yang itu se-ringkali kita tidak tahu apa namanya, perdebatan-perdebatan di media, baik yang konvensional maupun yang umum itu eksplorasinya biasanya terbata-bata. Jadi misalnya seperti ini. Katakanlah, kita berbicara tentang prinsip yang kedua, atau prinsip yang terakhir, Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kita mewujudkan kesejahteraan ini kita pakai sebagai basis isu yang kita perdebatkan, dan setelah itu kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbasis Pancasila?

Nah, kira-kira yang dimaksud dengan pencapaian kesejahteraan itu seperti apa? Apakah kita misalnya, dalam sistem ekonominya, itu akan memberikan peran yang besar kepada pemerintah atau peran yang kecil terhadap pemerintah? Dan yang besar terhadap pemerintah berarti pemerintah tidak sekadar menjadi wasit, tetapi menjadi pemain juga. Kalau dalam praktik kita selama ini sudah berlangsung, pemerintah itu berperan aktif dalam ekonomi itu sebagai pemain, yakni melalui BUMN-BUMN. Apakah yang seperti itu yang kita anggap sebagai Pancasilais? Ataukah satunya lagi? Pemerintah cu-kup jadi wasit saja, biarkan, jadi wasit yang adil, dan aturan-aturan hanya dibikin untuk memberikan keadilan, yang itu artinya adalah memberi ke-sempatan yang sama, tetapi hasilnya tidak harus sama.

Oleh karena itu dipersilakan pemain swasta untuk berkompetisi dan setelah itu dari sana pemain swasta dan para pengusaha itu kan mereka berinvestasi membuka lapangan kerja. Dengan begitu, kesejahteraan mengalir. Nah di sana, distribusi kesejahteraan itu diserahkan kepada mekanisme yang natural, dalam tanda petik natural berdasarkan distribusi pasar. Yang kemudian, seandainya pemerintah yang diberi peran besar itu, termasuk mendistribusikan kekayaan itu.

Kekayaan yang diperoleh oleh penduduk Indonesia, termasuk pengusaha di sana, misalnya dengan melalui cara-cara politik. Cara politik itu menetapkan pajak yang tinggi, seperti di Australia itu pajak penghasilannya sampai 49%, di sini 15% kita sudah meratap. Nah, apakah melalui instrumen semacam itu? Kalau seandainya dua ini mau dikombinasikan, kira-kira batasnya itu yang mana ya? Yang Pancasialis itu yang pasar atau Pancasilais itu yang negara berperan besar atau di tengah-tengah? Tapi di tengah-tengah ini harus kita eksplorasi lagi, ini tengah-tengah ini berdasarkan sektor, berdasarkan fungsi atau berdasarkan yang lain lagi.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XVII: Demokrasi Alat Mencapai Tujuan

Ketika kita bertanya seperti itu dan mencoba untuk mengeksplorasinya, saya kira kemudian diskusi kita akan menjadi lebih produktif dan kita tidak menjadi emosional, sekadar simbolik sifatnya, bahwa Pancasila diisi dengan versi hukum A, versi hukum B, versi hukum C. Tetapi tujuan ini kan untuk kesejahteraan sosial, mana yang terbaik, dan kemudian dari situ kita bisa berdiskusi, bahwa yang terbaik itu adalah biasanya kita selalu moderat di tengah-tengah. Akan tetapi yang di tengah-tengah ini seringkali tidak tereksplorasi. Seandainya yang di tengah-tengah itu dipilih, di tengah, pilihan tengah itu diambil, tapi pelaksanaannya tidak di tengah-tengah.

Kita sekarang misalnya melihat sejak tahun 1998. Tahun 1998 ada privatisasi BUMN, dan tahun 1998 itu jumlah perusahaan negara ada sekitar 300-an, sekarang tinggal 100 sekian. Apakah itu menuju arah yang Pancasilais, atau menuju arah yang tidak Pancasialis? Kita perlu eksplorasi ke sana.

Kemudian contoh yang lain lagi dan ini biasanya menghasilkan perdebatan yang panas, tentang moralitas dan peran agama. Itu yang menjadi debat yang sampai hari ini, tidak selesai. Ini tidak selesai karena masing-masing tidak cukup sabar untuk mengeks-plorasi pandangan lawannya. Jadi misalnya seperti ini. Sekarang kita menyerahkan moralitas itu kepada keputusan individu, ataukah kepu-tusan kolektif? Keputusan individu itu berarti apa pun, asal tidak meru-gikan publik, kehidupan sosial, maka dia boleh memilih. Memilih tentang moralitas yang diinginkan. Jadi mora-litas itu termasuk cara beribadah, beragama, kemudian mau tidak beribadah pun, mau bertuhan atau tidak bertuhan pun itu diserahkan kepada individu.

Sebetulnya ini adalah prinsip apa yang namanya sekarang bela beli buruh, liberalisme. Nah, itu memberikan otonomi yang luas kepada individu untuk soal pilihan moral. Sebagai pasangannya, yang itu ekstrim lainnya, moralitas itu menjadi urusan kolektif, menjadi urusan pu-blik. Publik itu tentu saja di sana itu, yang biasanya menumbuhkan publik itu adalah pemerintah. Sehingga kemudian pemerintah merasa berhak, diberi hak atau diberi wewenang untuk mengatur moralitas publik.

Jadi misalnya pemerintah, perda-perda syariah itu adalah mengambil alih keputusan moral, kalau di tingkat individu kemudian diberikan kepada pemerintah, paling tidak pemerintah daerah. Nah, di sana moralitas itu kemudian ada versi yang baku. Sete-lah itu kemudian dilaksanakan dan dieksekusi oleh pemerintah dengan segala perangkatnya. Apakah itu kira-kira yang hendak kita pilih, mana yang lebih Pancasilais? Kalau seandainya kembali lagi pada soal tadi, kita memilih yang di tengah, yang di tengah itu isunya apa saja ya? Moralitas berpakaian, moralitas kesusilaan, moralitas bagaimana menjalankan peribadahan dan seterusnya, ataukah kemudian sampai kepada moralitas sosial yakni kemudian kebijakan-kebijakan yang berkait yang beririsan dengan kesusilaan misalnya miras, pelacuran dan sebagainya, itu sebaik-nya diserahkan kepada individu atau-kah itu diambil alih oleh negara.

Batas itu yang kemudian saya kira kita juga ingin, atau sebaiknya kita mengeksplorasi. Itu saya kira beberapa contoh bagaimana kita membumikan Pancasila sehingga kita tidak sekadar berkontestasi dengan identitas, tapi berkontestasi dengan ide, gagasan dan kebijakan yang bisa kita diskusikan dan kita perdebatkan. *** (SEA)

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XVIII: Membudayakan Musyawarah-Mufakat

Prof. Dr. Kaelan, MS Musyawarah-mufakat sebagai Identitas Budaya Politik Bangsa Bagi bangsa Indonesia nilai-nilai identitas …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.