Minggu , 21 Oktober 2018
Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan XVIII: Wilayah dan Bentuk Negara Ditentukan dengan Musyawarah dan Mufakat
Achmad Charris Zubair (ft. perwaracom)

Diskusi Kebangsaan XVIII: Wilayah dan Bentuk Negara Ditentukan dengan Musyawarah dan Mufakat

Achmad Charris Zubair, Ketua Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta

YANG pertama, saya ingin menyampaikan tiga fakta penting ketika awal Republik ini hendak didirikan. Ada tiga fakta penting yang menunjukkan bahwa tiga keputusan-keputusan penting itu tidak diputuskan dengan voting tetapi dengan musyawarah. Yang pertama dan sumbernya itu di notulen sidang BPUPKI PPKI yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara di zaman Pak Moerdiono sebagai Menteri Sekretaris Negara.

Yang pertama ini kenyataan ketika BPUPKI menyidangkan tentang penentuan wilayah negara. Ada tiga opsi dalam sidang itu, yang pertama wilayah negara yang akan didirikan itu merupakan wilayah dalam tanda petik bekas Hindia Belanda. Kemudian yang kedua, wilayah Hindia Belanda plus. Wilayah Hindia Belanda plus itu plus seluruh Papua, dan seluruh Timor. Nah kemudian yang ketiga, itu ada usulan, kalau kita baca, wilayah Majapahit Raya, yang wilayah Majapahit Raya itu nanti konfirmasi dengan ahlinya, itu meliputi juga semenanjung Melayu, seluruh Kalimantan, dan Filipina bagian selatan. Ditambah dengan seluruh Papua dan yang tadi seluruh Timor.

Nah, saya lupa angkanya, tetapi yang wilayah Majapahit itu dipilih oleh tertinggi suara anggota BPUPKI. Sementara yang Hindia Belanda itu tengah-tengah, yang wilayah Hindia Belanda plus itu dipilih oleh anggota, suara anggota BPUPKI itu paling kecil. Tetapi yang kita tahu kemudian yang diputuskan adalah wilayah Hindia Belanda. Bahkan Irian Barat pada waktu Proklamasi Kemerdekaan belum bisa masuk, baru 1 Mei 1962 karena Trikora itu. Dan kemudian kita tahu juga Timor Timur yang sempat masuk ke wilayah Indonesia, yang itu jajahan Portugis, dan itu lepas ketika pemerintahan Presiden Habibie.

Tetapi kita lihat penentuan wilayah negara pada sidang BPUPKI tidak diputuskan melalui voting tetapi melalui musyawarah. Nanti bisa dicek angka-angkanya.

Kemudian yang kedua, adalah penentuan bentuk negara. Penentuan bentuk negara itu ada tiga opsi juga, yaitu bentuk monarki, bentuk federal dan bentuk kesatuan, negara kesatuan republik. Nah, monarki itu kecil, memang. Federal itu terbanyak. Ini barangkali yang kemudian memberikan inspirasi di kemudian hari dengan otonomi daerah itu, tetapi kesatuan negara, kesatuan itu di tengah-tengah. Yang terpilih dan diputuskan itu adalah negara kesatuan, walaupun sampai 1950 kemudian juga kita melihat ada dinamika sampai ada Republik Indonesia Serikat. Tetapi pada saat sidang BPUPKI diputuskan negara yang hendak dibangun bentuk-nya negara kesatuan dan republik.

Kemudian yang ketiga itu tadi apa yang disampaikan oleh Prof Kaelan mengenai satu naskah yang ditandatangani oleh sembilan orang di tanggal 22 Juni 1945, yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Ketika sidang PPKI 18 Agustus 1945, hendak dijadikan sebagai Mukadimmah UUD. Tetapi kemudian tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kaelan bahwa ada yang mengusulkan dua hal penting, yang pertama Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu diusulkan untuk diubah. Bahkan ada catatan di luar sidang PPKI kalau tidak diubah, Indonesia Timur mau bikin negara sendiri. Kemudian yang kedua, istilah hukum dasar yang oleh Supomo, diusulkan untuk diubah menjadi UUD, karena pada waktu itu alasannya hukum dasar itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis, sementara UUD itu pasti tertulis.

Jadi akhirnya suara minoritas yang menginginkan tujuh kata itu diakomodasi oleh mayoritas, bahkan oleh anggota Panitia Sembilan yang mayoritas muslim, kecuali Pak A.A Maramis. Dan Ki Bagus Hadikusumo dari Yogya itu punya konstribusi yang luar biasa untuk mengganti atau mengubah Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya itu dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan pada waktu itu argumentasinya Yang Maha Esa kan juga Tauhid. Ini, tetapi kita melihat bahwa usulan itu dan kemudian diambil keputusan, itu tidak diusulkan oleh mayoritas tetapi diusulkan oleh minoritas.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan IV : Nasionalisme Mencintai Indonesia Hukumnya Wajib

Ketiga peristiwa itu baik sebelum 17 Agustus 1945 maupun sesudah 18 Agustus menunjukkan bahwa sesungguhnya para pendiri Republik ini sudah mempraktikkan musyawarah mufakat. Ini yang sesungguhnya kita sadari dan kemudian menjadi satu pelajaran penting bagi keberlangsung-an bangsa dan negara ini. Bayangkan kalau dulu itu voting yang menang, maka setidak-tidaknya yang pertama kita mungkin akan perang terus, karena klaim kita itu adalah Majapahit Raya, dan pada waktu itu Malaysia belum merdeka. Filipina juga belum merdeka. Brunei belum ada. Papua Nugini juga belum ada. Tapi barangkali kita juga akan menghadapi persoalan-persoalan yang amat rumit yang berkaitan dengan keamanan negara ini.

Tetapi yang diputuskan justru adalah wilayah di mana Hindia Belanda pernah memberikan otoritasnya di wilayah itu. Kemudian yang kedua saya kira walaupun federal itu diputuskan dengan suara terbanyak, tetapi justru tidak terpilih. Sehingga saya mendengar bahwa yang ketiga ini sesungguhnya persoalan negara Islam atau tidak, itu sebetulnya sudah selesai sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945. Apalagi kedudukan Pembukaan UUD 45 itu sebagai staat fundamental norm, yaitu satu dasar paling dasar dari negara ini yang tidak bisa diubah oleh siapapun kecuali dengan mengubah negara itu sendiri.

 

Kesepakatan Politik

Jadi ini satu kesepakatan moral, kesepakatan politik yang seharusnya dihormati oleh siapa pun baik rakyat maupun penyelenggara negara di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari tiga peristiwa penting yang kemudian menjadikan kita sebagai masyarakat bangsa dan negara itu saja tidak diputuskan secara voting. Tidak diputuskan secara pungutan suara tetapi diputuskan dengan musyawarah. Jadi voting tadi, pemungutan suara itu sebagai sarana untuk menemukan kebenaran yang lebih tinggi daripada sekedar kebenaran suara.

Kita bayangkan saja misalnya seluruh pendopo ini menginginkan, hanya ada dua yang tidak meng-inginkan, seluruh pendopo ini menginginkan untuk makan siang pada saat ini. Hanya ada dua yang tidak setuju. Nah, kira-kira mana yang mau diputuskan. Yang suara terbanyak atau dua yang menolak itu. Bukan sekadar permainan angka, tetapi saya kira pasti di situ ada argumentasi, ada dialog, mana yang lebih benar, itulah yang akan kita terima.

Nah sekarang kita lihat, pada dasarnya kalau kita bicara mengenai ada kemerdekaan, tema umumnya, kemerdekaan, demokrasi dan Pancasila. Kemerdekaan itu sesuatu yang diinterpretasikan secara keliru oleh banyak orang. Salah satu contoh begini. Dulu di film kalau tidak salah di film pejuang, yang main Bambang Hermanto, ada adegan para pemuda di pasca kemerdekaan itu naik trem di Jakarta. Ditagih oleh kondekturnya, jawabnya — lho kan sudah merdeka. Berarti gratis dong.

Banyak orang menafsirkan merdeka itu gratis. Bebas untuk apa saja, ter-masuk tidak bayar trem, contohnya begitu. Tapi apakah semacam itu? Kemerdekaan itu bukan bebas untuk, tidak semata-mata bebas untuk, tetapi bebas dari terutama bebas dari keterkekangan kita untuk melakukan sesuatu yang kita yakini benar, sehingga kita berdaulat di dalam hal ini. Kemerdekaan sesungguhnya adalah kedaulatan. Nah, demokrasi itu tentu adalah kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Tetapi rakyat yang mana, nah ini kan persoalan, sekarang diterjemahkan apa yang disebut demokrasi itu rakyat terbanyak. Bukan rakyat yang benar. Bukan rakyat yang bisa memberikan argumentasi atas kebenaran sikap dan pilihan.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XI: Aisyiyah sebagai Gerakan Perempuan Berkemajuan

Nah, sekarang persoalan kita kan kita mau demokrasi yang mana? Apakah demokrasi itu adalah apa yang dipilih oleh banyak orang, tidak peduli benar atau salah, atau sesungguhnya ada sesuatu yang bisa mengatasi pilihan orang itu. Ada tidak sesuatu yang bisa mengatasi pilihan orang-orang yang mungkin tidak tahu, mungkin bodoh, mungkin tidak diintimidasi dan sebagainya. Jadi di sinilah sebetulnya, pentingnya bahwa apa yang harus kita lakukan sesungguhnya merupakan satu sistem kebenaran itu sendiri.

Di dalam hal demokrasi, yang benar saya kira, yang pertama itu ada tiga subsistem, ada sistem demokrasi yang benar, dan itu bukan semata-mata angka. Ini yang barangkali perlu kita koreksi dari apa yang disebut dengan demokrasi liberal, demokrasi individual, demokrasi yang menyamakan siapa pun. Dan saya kira kita harus tahu bahwa kenapa Pancasila di sila-4 itu dirumuskan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan tentu karena ada alasan-alasan, ada argumen-argumentasi yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah. Tetapi juga barangkali ada alasan-alasan bahwa kehidupan sosial masyarakat itu, kita memang lebih kepada musyawarah, nek ana soal ya dirembug, ya to, apa istilah itu? Ana rembug ya dirembug, ana pangan ya dipangan, dan seterusnya. Tetapi yang jelas bahwa ada argumen-argumen kebenaran yang mengatasi keinginan-keinginan individu.

Kesadaran semacam ini, kesadaran nilai semacam ini menjadi satu subsistem dari sistem demokrasi ala Indonesia yang harus disadari oleh para pelakunya, para politisi dan juga oleh masyarakat semuanya. Sehingga nanti aktualisasinya itu harus terwujud di dalam kehidupan keseharian maupun kehidupan ber-bangsa, bernegara kita. Oleh karena itu sesungguhnya dengan melihat acuan itu, maka dapat kita lihat unsur politik dari demokrasi itu meliputi bahwa rakyat itu tidak hanya dihitung atau diukur dengan jumlah semata-mata, tetapi kehendak rakyat yang diwujudkan di dalam argumentasi yang mendukung kebenaran itu, sehingga ini memang merupakan satu kritik terhadap praktik demokrasi liberal yang lebih mengutamakan kuantitas, yang lebih mementingkan jumlah daripada kebenaran itu sendiri. Kalau demikian, itu pasti akan mudah untuk kita manipulasi.

 

Beruntung Diwarisi Pancasila

Yang terakhir supaya nanti lebih banyak diskusinya, saya ingin mencoba untuk membacakan apa yang tercatat di dalam tulisan saya ini. Untuk di Indonesia, kita sesungguhnya beruntung oleh para pendiri Republik ini ditinggali, diwarisi, ditinggali Pancasila dapat dikembangkan sebagai paradigma penyusunan konsep moral politik di Indonesia yang sangat majemuk ini.

Jadi, realitas kemajemukan itu sesungguhnya sudah disadari oleh para pendiri republik ini. Sehingga kalau kemajemukan itu tidak disa-dari, maka masing-masing yang berbeda itu akan berkutat dengan kepentingannya masing-masing dan itu bahaya bagi negara yang tadi sudah dilambangkan dengan bhinneka tunggal ika yang secara lengkap tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko Dwiyanto. Jadi membiarkan kita untuk lebih mementingkan diri sendiri, lebih mementingkan ego golongan maupun kelompok, itu sesungguhnya juga mengkhianati jiwa moral didirikannya negara ini.

Kemudian yang kedua, di kalangan politisi kita memang terja-di kelemahan komitmen, untuk menyadari bahwa negeri ini, negara ini dibangun berdasarkan kesadaran akan kemajemukan dan menyelesaikan persoalan-persoalan pluralitas, satu hal yang paling penting sesungguhnya adalah justru saling berargumen yang berdasarkan kebenaran bukan semata-mata berdasarkan kepentingan kelompok atau golongan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang ini, barangkali orang sudah mengatakan tadi bahwa kemudian juga ada, dalam tanda petik kesalahan sistemik dalam demokrasi dan politik kita. Yang pertama, kita harus belajar sejarah, bagaimana Indonesia itu terbangun atas dasar kemajemukan yang menonjol dan upaya untuk membangun sendi-sendi berbangsa bernegara atas dasar kesadaran kemajemukan itu. Peristiwa-peristiwa penting yang tadi, yang mendahului tiga peristiwa penting di dalam sidang BPUPKI itu bisa kita lihat misalnya adanya Kebangkitan Nasional 1908, itu sudah mulai ada kesadaran mening-galkan kesukuan. Kemudian Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda di Yogya itu kan dihadiri anak-anak muda yang usianya 20-an tahun, yang tertua WR Supratman, 33 tahun, ketika menggesek biola pertama kali lagu Indonesia Raya.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XVI: Amanat Pancasila, Keadilan Tidak Bisa Ditunda

Kemudian ditambah lagi dengan sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, menunjukkan komitmen para founding father terhadap pengelolaan kemajemukan dan multikulturalitas yang luar biasa di Indonesia ini, dan satu-satunya cara itu adalah mengembalikan budaya musyawarah.

Kemudian yang kedua, membangun kesadaran bahwa berbangsa dan ber-negara yang bertumpu pada realitas kemajemukan merupakan proses yang harus terus-menerus ditumbuhkan dan tidak menganggap sebagai masalah yang sudah selesai. Sampai kapan pun kita akan ketemu dengan persoalan-persoalan yang menyangkut etnisitas, yang menyangkut perbedaan keyakinan, yang menyangkut perbe-daan warna kulit, yang menyangkut perbedaan kewilayahan geografis dan sebagainya. Jadi ini sebuah proses yang terus-menerus harus kita sadari bersama-sama.

Kemudian yang ketiga, mengembalikan, tentu mengembalikan itu bukan berarti kita itu lupa tetapi selama ini Pancasila itu berhenti pada slogan. Jadi mengembalikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa yang di dalam istilah Kuntowijoyo, ini upaya radikalisasi dan revitalisasi Pancasila, dengan mengangkat nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Keadilan, Nasionalisme, Demokrasi yang dasarnya tadi musyawarah dan mufakat.

Kemudian yang keempat, itu merekonstruksi budaya, moral, sosial politik masyarakat melalui pendidikan karakter yang didasarkan atas trust terhadap nilai-nilai Pancasila. Kalau kita sudah kehilangan trust terhadap Pancasila itu sendiri, ya memang tidak bisa jalan seperti ketika Pak Kaelan itu berproses menulis buku-buku Pancasila yang kemudian malah ada yang bilang –menulis buku kok Pancasila. Payu pa? Lha semacam itu kan kalau kita sudah kehilangan trust itu ya selesai. Jadi merekonstruksi bahwa ada ideologi yang harus kita percaya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan berbangsa.

Kemudian, nah ini mungkin agak sensitif, tetapi saya coba untuk berani mengusulkan, secara konkrit mengembalikan pengejawantahan demokrasi Pancasila yang berdasar musyawarah dan mufakat dengan cara ini, mudah-mudahan, saya tidak tahu ini banyak yang setuju atau tidak, dengan cara mengembalikan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara, yang merumuskan garis-garis besar haluan negara yang menjadi pedoman bagi pemerintahan negara. Sebab ini tidak tahu, nanti kalau tidak setuju ya tak apa-apa.

Tapi saya berpikir ini menjadi satu langkah politik praktis yang paling penting kalau kita hendak membangun kembali demokrasi yang berdasarkan musyawarah mufakat ini. Kemudian terakhir, bagaimana pun mendewasakan kesadaran politik rakyat dan juga terutama para politisi adalah tugas moral politik yang bersifat prinsipial. Saya kira begitu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. *** (SEA)

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XIX: Kepemimpinan Berdasar Pancasila

Prof. Dr. Kaelan, MS Topik yang kita letakkan sebagai substansi diskusi saat ini memang berada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.