Minggu , 16 Desember 2018
Beranda » Humaniora » Tragedi Udin & Khashoggi, Kelakuan Pecundang Selalu Terulang
Ilustrasi (ft. net)

Tragedi Udin & Khashoggi, Kelakuan Pecundang Selalu Terulang

Ketika wartawan Harian Bernas Yogyakarta Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin (32) dianiaya seseorang di depan pintu rumahnya di Bantul, hingga akhirnya meninggal di Rumah Sakit Bethesda pada 16 Agustus 1996, keprihatinan sangat dirasakan khususnya di jagad kewartawanan. Waktu itu semua berharap kejadian serupa tidak terulang lagi di masa-masa mendatang.

Tapi kenyataannya setelah tragedi Udin, penganiayaan hingga pembunuhan terhadap wartawan di beberapa daerah di Tanah Air, dan di berbagai negara, masih saja terjadi. Hampir semuanya karena pemberitaan yang ditulis wartawan itu yang melatarbelakangi kejadian tersebut.

Terakhir, pembunuhan terhadap Jamal Ahmad Khashoggi (60), jurnalis Arab Saudi, kolumnis Washington Post, penulis, serta mantan manajer umum dan pemimpin redaksi Al Arab News Channel, pada 2 Oktober 2018 di Istanbul, Turki, menyedot perhatian banyak negara, termasuk negara adi kuasa Amerika Serikat.

Sama seperti ketika Udin dihabisi di malam hari, keprihatinan, empati, dan emosi yang diaduk-aduk hingga menusuk-nusuk rasa iba dan duka berbagai kalangan di negeri ini, terus menggelayuti hati dan pikiran.

Jurnalis dibunuh untuk membungkam sikap kritisnya, tampaknya masih terus digunakan para pecundang yang kelakuannya seperti naluri binatang. Melumpuhkan. Bahkan membunuh untuk menyingkirkan ancaman, cara itu yang dikedepankan.

Hak jawab, seperti di Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tampaknya masih sering diabaikan pihak yang dirugikan oleh suatu pemberitaan. Jika hak jawab tidak digunakan, itu artinya pihak tersebut tidak merasa keberatan terhadap suatu pemberitaan.

Tapi apakah itu menjamin. Sikap diam atau tidak digunakannya hak jawab, berarti baik-baik saja. Tidak ada yang mengganjal. Tidak merasa dirugikan. Kenyataan seperti itu sebenarnya sulit dijadikan patokan. Artinya, rasa was-was. Khawatir apakah pemberitaan ini nantinya menimbulkan reaksi dari pihak yang kemungkinan merasa dirugikan, akan selalu membebani pikiran wartawannya.

Simak juga:  Jurnalisme Pembangunan, Apa Kabarnya Kini?

Sepanjang berita yang ditulis masih dalam batas wajar kekritisannya, rasanya memang tak perlu khawatir kemungkinan muncul reaksi keberatan dari pihak yang merasa dirugikan. Lain halnya apabila berita tersebut memang “pedas”. Bahkan sudah dinilai “menyerang”. Kekhawatiran akan muncul reaksi keberatan, tentunya sudah harus disadari untuk menghadapinya.

Masalahnya, dalam hal ini semua pihak berpegang pada nilai kebenaran masing-masing. Artinya, isi berita atau tulisan yang sebenarnya kritis, tapi wartawannya menganggap biasa-biasa saja. Sebaliknya jika dinilai “keras”, bahkan sangat merugikan pihak tertentu, di sini sumber pemicu persoalannya jika kemudian muncul rasa keberatan atas pemberitaan tersebut.

Kalau kemudian rasa keberatan atau merasa dirugikan itu mendorong untuk menggunakan hak jawab, seperti diatur dalam undang-undang, tentunya tahapan-tahapan selanjutnya dalam menyelesaikan persoalan tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya. Sesuai undang-undang jika kemudian persoalannya selesai sampai penggunaan hak jawab, atau sesuai ketentuan hukum apabila terpaksa sampai pengadilan.

Seperti itu semestinya. Bukan hanya diam, tidak menggunakan hak jawab, tapi kemudian kalap. “Menghabisi” wartawan agar tidak mengritisi. Atau melumpuhkan guna menghindari kritikan. Cara-cara ini sampai sekarang masih digunakan.

Hak jawab, sejatinya adalah perimbangan adanya kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers sendiri adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan pers perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik.

Simak juga:  Sistem Pers Indonesia (1) : Dari Pers Kebangsaan Ke Pers Liberal

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati hak jawab yang dimiliki masyarakat.

 

Indeks Kebebasan Pers Rendah

Lembaga RSF (Reporters San Frontiers – Reporters Without Borders) melakukan survei setiap tahun di sejumlah negara, guna menyusun Indeks Kebebasan Pers Dunia. Arab Saudi menduduki peringkat 169 dari 180 negara dalam indeks tersebut.

Selain Arab Saudi, masih ada 10 negara lain yang Indeks Kebebasan Pers-nya rendah di bawah negara itu.

Negara-negara tersebut yaitu Laos, Equatorial Guinea, Kuba, Djibouti, Sudan, Vietnam, Cina, Suriah, Turkmenistan, Eritrea, dan Korea Utara. Kebebasan pers dan berekspresi dilarang di 10 negara itu. Persnya dibungkam.

Dalam Indeks Kebebasan Pers yang disusun RSF pada 2018, Indonesia berada di peringkat 124. Masih dikategorikan sebagai negara yang setengah bebas, tapi peringkatnya jauh di atas Arab Saudi.

Tentunya kebebasan pers di Indonesia harus terus dijaga. Dengan kondisi kebebasan pers yang sehat akan mendewasakan demokrasi di negeri ini.

Albert Camus, penulis dari Prancis mengingatkan bahwa pers yang bebas bisa saja jadi hal baik atau buruk, tapi yang jelas, tanpa kebebasan, pers hanya akan jadi buruk.

Di Indonesia sendiri, setelah tragedi Udin, ada tujuh kasus pembunuhan wartawan lain yang tidak tuntas pengungkapannya oleh kepolisian. Mereka yaitu Naimullah (Sinar Pagi), Agus Mulyawan (Asia Press), Muhammad Jamaluddin (TVRI), Ersa Siregar (RCTI), Herliyanto (wartawan lepas Tabloid Delta Sidoarjo), Adriansyah Matra’is Wibisono (Jurnalis TV lokal di Merauke), dan Alfred Mirulewan (Tabloid Pelangi). Kasus-kasus itu terjadi antara tahun 1996 hingga pertengahan 2000-an.*** (Masduki Attamami / dari berbagai sumber)

Lihat Juga

Pers dan Pembangunan Hukum

PERS semestinya memang tidak boleh lepas dengan persoalan bangsanya. Ketika negeri ini berupaya keras untuk …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *