Minggu , 16 Desember 2018
Beranda » Hukum » Pers dan Pembangunan Hukum
Ilustrasi (ft. net)

Pers dan Pembangunan Hukum

PERS semestinya memang tidak boleh lepas dengan persoalan bangsanya. Ketika negeri ini berupaya keras untuk menjaga dan menggelorakan kembali semangat kebangsaan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, pers tentu harus turut serta di dalamnya. Pers tak boleh tinggal diam, atau larut dalam suatu gerakan untuk menggerus atau menggerogoti semangat dan prinsip-prinsip kebangsaan tersebut. Pers justru harus memaksimalkan peran dan fungsinya dalam menggelorakan terus semangat kebangsaan, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Demikian pula ketika negeri ini sedang menggalakkan pembangunan di segala bidang atau sektor, pers dengan jurnalismenya harus pula menanamkan rasa keberpihakan untuk mensukseskan program pembangunan di segala sektor tersebut. Salah satunya di sektor atau bidang pembangunan hukum. Pembangunan di bidang hukum memang tak pernah berhenti. Dari era Orde Baru hingga kini, pembangunan di bidang hukum terus digalakkan.

Tidak seorang pun yang menyangkal bahwa di dalam pembangunan, pers punya peranan cukup penting. Bahkan para ahli menyebutkan, salah satu peranan pers paling utama di dalam pembangunan nasional suatu negara adalah sebagai sumber dan alat pembaharuan di segala bidang.

Seperti dikemukakan Wilbur Schramm, letak peranan mass-media dalam pembangunan nasional adalah dalam hal membantu mempercepat proses peralihan masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat modern. Schramm mengkhususkan, peralihan dan kebiasaan-kebiasaan yang menghambat pembangunan ke arah sikap baru yang tanggap terhadap pembaharuan demi pembangunan.

Sebagai salah satu unsur atau bagian dari media massa, pers tentunya memiliki beban atau tanggung jawab yang besar dalam mencapai sasaran itu. Pers diharapkan paling banyak berinnisiatif dan berbuat dalam mempercepat peroses peralihan dan perubahan sikap masyarakat menuju ke alam pembangunan.

 

Sebagai Mediator

Sejak era Orde Baru hingga kini, pembangunan di bidang hukum selalu mendapat perhatian serius. Dari presiden ke presiden berikutnya, pembangunan hukum senantiasa digalakkan dan diharapkan merata sampai ke bagian-bagiannya yang terkecil sekalipun.

Pembangunan hukum yang dilaksanakan bukanlah hanya berupaya keras untuk menciptakan keadilan dan kebenaran hukum yang hakiki, tetapi paling terpenting adalah upaya memasyarakatkan hukum secara luas dan mendalam kepada masyarakat, tidak saja di kota-kota, melainkan jauh sampai ke pelosok-pelosok desa.

Sebagai alat atau mediator pembaharu di dalam pembangunan, khususnya pembangunan di bidang hukum, pers memikul tanggung jawab dan peranan yang tidak ringan. Pers melalui jurnalisme yang dikembangkannya dituntut kemampuan dan keterlibatan kerjanya untuk menyampaikan “suara dan gelora” pembangunan hukum itu ke setiap insan Indonesia. Kerja pers yang dituntut ini bukan kerja kecil, melainkan kerja besar yang memerlukan kepekaan, keterampilan dan kesungguhan jiwa.

Tugas mediator tak semudah yang dibayangkan banyak orang. Sebab mediator tidak hanya sekadar menyampaikan suatu pesan atau informasi hampa begitu saja. Mediator dalam pembangunan memiliki tugas ganda. Ia tak hanya sekadar menyampaikan, tetapi berupaya keras pula agar informasi atau pesan-pesan yang disampaikan itu benar-benar diserap dan berhasil menggerakkan sikap, perilaku serta keinginan-keinginan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Simak juga:  Jurnalisme Menghukum (5): Pelanggaran Terhadap Kode Etik

 

Kenapa Diperlukan?

Kenapa pers diperlukan peranannya dalam pembangunan hukum sekarang ini?  Jawabnya tentu tidak hanya sekadar bahwa itu memang sudah menjadi tugas dan kerja pers di dalam ikut membantu pembangunan di tengah-tengah masyarakat.

Di dalam gerak kerjanya, pers tentu senantiasa berpegang pada Kode Etik Jurnalistik dan aturan atau perundang-undangan yang ada. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pada Pasal 6 menyebutkan, Pers Nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut: a). memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b). menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinnekaan; c). mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; d). melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; e). memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Berpegang pada ketentuan-ketentuan yang ada, pers Indonesia sekarang ini mestinya sepakat memilih sikap bahwa peranan dan pengaruh pers yang besar terhadap perilaku kehidupan masyarakat akan dimanfaatkan untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum, yakni memasyarakatkan hukum secara meluas kepada masyarakat. Merujuk ke Pasal 6 UU No. 40/1999 tentang Pers, jelas disebutkan pers berkewajiban mendorong terwujudnya supremasi hukum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dalam kerja partisipasinya terhadap pembangunan hukum, pers kita semestinya sekarang ini tidak hanya menampilkan pemberitaan-pemberitaan yang menyangkut pelanggaran hukum, kejahatan atau tindak kriminalitas semata. Tapi juga memunculkan tulisan-tulisan yang menggerakkan semangat masyarakat untuk menjauhi kejahatan, mematuhi peraturan-peraturan hukum, dan berpartisipasi nyata dalam proses pembangunan hukum

Dan yang terpenting, pers tidak lagi memilih gaya atau pola-pola pemberitaan tentang peristiwa-peristiwa kejahatan atau kriminalitas yang mengarah pada sensasional dan mengada-ada.

Pers dengan jurnalismenya harus memilih menyajikan berita-berita kejahatan atau kriminalitas sebagai bacaan dan informasi menarik bagi masyarakat, tetapi sekaligus mengingatkan masyarakat luas bahwa perbuatan melawan hukum itu sebagai tindakan tercela dan dikecam hukum, yang bisa berakibat membawa pelakunya ke balik jeruji penjara atau Lembaga Pemasyarakatan.

Berita-berita kriminalitas, seperti perampokan, penjambretan, penodongan, perkosaan, penganiayaan dan banyak hal lainnya lagi disajikan bukan untuk menimbulkan kegelisahan atau keresahan di hati masyarakat. Melainkan mencoba mengingatkan untuk senantiasa waspada dam mawas diri agar tidak menjadi korban dari perbuatan-perbuatan tercela itu.

Demikian pula tentang berita-berita yang bersumber dari persidangan di Pengadilan, pers mendapat beban tidak hanya menyampaikan peristiwa semata, tetapi memberitahukan kepada masyarakat bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum pasti akan ditindak dan dikenai sanksi hukum.

Simak juga:  Seputar Jurnalisme (4) : Jurnalisme Bukan Alat Untuk Memojokkan

Pers harus mampu meyakinkan masyarakat, bahwa tidak seorang pun yang kebal dengan hukum. Siapa pun orangnya, dan apa pun jabatan serta golongannya, jika bersalah dan melanggar hukum, pasti akan mendapatkan hukum yang setimpal di Pengadilan.

Selain itu, masyarakat luas khususnya masyaralat awam, oleh pers diajak untuk mengerti dan menyadari bahwa hanya Pengadilan-lah yang berhak mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada orang yang memang benar-benar bersalah. Dan Pengadilan pulalah yang berhak menentukan, apakah seseorang itu bersalah atau tidak.

Jadi, pers harus mengingatkan kepada masyarakat luas untuk tidak mengadili atau ‘main hakim’ sendiri terhadap pelaku-pelaku tindak kejahatan itu. Sebabn hanya Pengadilan tempat mereka diadili dan menerima hukuman.

Sikap pers yang semacam inilah yang menyebabkan kenapa pers sekarang benar-benar diperlukan dalam gerak lajunya pembangunan hukum.

 

Kerja Keras

Untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan hukum, pers memang harus bekerja keras. Bukan saja dalam artian fisik, tetapi juga setiap pekerja pers kini dituntut kemampuan dan kepekaan batin, ketajaman mata, kecerdasan pikiran dan keberanian sikap.

Sebab pers dewasa ini tidak hanya sekadar penyampai atau penyuguh berita. Tidak hanya membuat masyarakat puas, terpesona dan keinginannya mendapatkan informasi atau berita terpenuhi. Tetapi lebih dari itu. Pers juga memikul tugas sebagai penggerak, pembangkit dan pembakar semangat rakyat untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan, di bidang apa pun. Masyarakat harus dibawa dan diajak untuk terlibat, ikut serta dalam berbagai percobaan, perombakan dan peralihan sikap ke arah kemajuan demi berhasilnya pembangunan.

Demikian pula halnya dalam pembangunan di bidang hukum. Pekerja-pekerja pers harus menyingsingkan lengan baju, ikut membangun dan memasyarakatkan pengertian serta hakekat dan makna hukum ke tengah-tengah kehidupan masyarakat. Khususya kepada masyarakat awam dan lemah, yang selalu menjadi sasaran dari perbuatan kesewenang-wenangan mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab, yang menganggap hukum hanya berada di telapak tangannya.

Hukum harus dikenalkan sampai ke lapisan masyarakat paling bawah sekalipun. Dan keadilan serta kebenaran harus ditegakkan di mana-mana. Perbuatan kesewenng-wenangan dan penyelewengan hukum dilindas. Inilah yang harus diteriakkan pers secara nyaring ke tengah-tengah masyarakat.

Peran pers memang tidak boleh ditinggalkan dalam pembangunan hukum. Pers harus senantiasa diikut-sertakan. Karena betapa pun juga, layak diyakini bahwa tanpa partisipasi pers, upaya pembangunan hukum yang sehebat apa pun bentuknya niscaya hanya akan sia-sia. *** (Sutirman Eka Ardhana)

Lihat Juga

Tragedi Udin & Khashoggi, Kelakuan Pecundang Selalu Terulang

Ketika wartawan Harian Bernas Yogyakarta Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin (32) dianiaya seseorang di depan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *