Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan XII: Perlu Membawa Bangsa ini ke Jalan Yang Benar
Drs HM Idham Samawi (Foto: perwaracom)

Diskusi Kebangsaan XII: Perlu Membawa Bangsa ini ke Jalan Yang Benar

Hari ini dan ke depan nanti kelihatannya bangsa ini betul-betul di persimpangan jalan. Mungkin kita bisa diskusikan nanti. Bapak-Ibu saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini pula saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Pak Oka dan jajarannya, paguyuban wartawan sepuh DIY ketika saya yakin ini tidak mudah begitu, karena urusan diskusi soal kebangsaan itu tidak menarik. Cari sponsor setengah mati, tapi kalau konsernya Catty Perry dan sebagainya berebut yang akan menyeponsori. Urusan kebangsaan tidak mudah, tapi dengan gigih luar biasa, satu tahun yang lalu diawali di Tembi, dan ini yang ke-12 juga di Tembi tanpa berhenti . Sekali lagi bahwa ini bukan suatu yang mudah, untuk dilakukan. Apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya karena memang benar sekali kalau kita mau berbuat bagi kepentingan bangsa dan negara, itu berhentinya kalau sudah dikubur. Kalau masih hidup ya nuwun sewu yang waras. Kalau yang gak waras yang gak tahulah.

Beberapa kali, ketika berbicara di forum yang semacam ini, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa di dunia yang luas ini, pernah ada negeri yang namanya Uni Soviet. Yang hari ini di peta dunia sudah tidak ada lagi. Padahal saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa Uni Sovyet itu dibangun kurang dari 100 suku, atau kebangsaan, suku bangsa. Kurang dari 100 budaya, kurang dari 100 bahasa, hari ini cerai-berai. Uni Soviet. Tidak ada lagi di peta dunia negeri yang namanya Uni Soviet. Padahal waktu itu, Uni Soviet pernah mendapat julukan polisinya dunia bersama Amerika. Tapi hari ini cerai-berai. Saya akan terus-menerus mengatakan bahwa Indonesia kita dibangun lebih dari 700 suku bangsa, lebih dari 700 budaya, lebih dari 700 bahasa. Hari ini 72 tahun masih utuh dari Sabang ke Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote. Karena apa, Ketuhanan YME, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Bahasa guyon saya, saya siap diskusi 30 hari 30 malam dengan siapa saja, kalau ada yang berpendapat, yang bisa mempersatukan kita itu bukan 5 ini. Atau kalau ada yang berpendapat bahwa yang 5 ini ada yang kurang, perlu ditambah, tambahnya apa mari diskusi sama saya 30 hari 30 malam. Atau kalau yang dianggap yang 5 ini ada yang kelebihan, maka di mana yang lebih itu yang harus dibuang.

Tapi hari ini apa yang terjadi? Kalau 5, 10 tahun yang lalu mau ada pihak atau golongan atau perorangan yang mau mencoba mengganti yang 5 ini, isunya di bawah permukaan, tidak berani secara terbuka berbicara. Tapi hari ini sudah ada yang pasang badan, saya berencana untuk menggantinya saudara-saudara sekalian. Nah sehingga diskusi yang digelar PWS ini menjadi sangat strategis.

Yang saya katakan tadi bahwa bangsa ini di persimpangan. Mohon maaf apakah cita-cita Indonesia merdeka yang termuat di dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4, kita merdeka agar dapat membentuk pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, serta tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Apakah kita sedang menuju ke sana? Negeri ini, bangsa ini sedang menuju ke sana, empat cita-cita merdeka tadi? Lalu untuk mencapai empat cita-cita kita merdeka tadi, berdasarkan yang 5 di depan tadi saya kemukakan, apakah kita ketika berbangsa, bernegara di seluruh aspek kehidupan berbangsa, bernegara apakah sudah? Belum. Karena apa, mestinya ukuran mencapai 4 cita-cita tadi, dasarnya 5 dasar negara tadi, kita mestinya harus sepakat ada ukurannya. Bung Karno, mengatakan bangsa ini berjalan di jalan yang benar, ketika bangsa ini berdaulat di bidang politik, ketika bangsa ini berdikari di bidang ekonomi, ketika bangsa ini berkepribadian dalam berkebudayaan. Nah hari ini kita berbicara yang ketika ini. Kita berbicara apakah kita ini sudah on the track, sudah ber-kepribadian dalam berkebudayaan. Guyon saya di setiap kali pertemuan, yang semacam ini saya sampaikan, apa yang terjadi ketika ketemu warga masyarakat dan masuk ke rumahnya. Meski rumahnya gubug begitu, mo-hon maaf tapi sudah punya TV. Yang disetel film India, kalau tidak ya film Turki. Ini yang sedang melanda bangsa kita ini ketika berbicara tentang kebudayaan. Lalu kebudayaan itu tidak hanya tari-tarian, dan sebagainya, tapi kebudayaan itu berkait juga dengan bahasa, berkait dengan makanan, dan seterusnya.

Saya bersyukur tadi begitu naik ke mimbar, ke depan, saya buka suguhannya, “weah iki nyugihke Juminten, Prawiro, Suto, Waru” dan seterusnya. Karena suatu ketika satu diskusi di Paguyuban Wartawan Sepuh ini bicara kebangsaan tapi suguhannya dari gandum, saya koreksi waktu itu, membuat kaya orang luar negeri. Karena apa, gandum tidak bisa ditanam di Republik Indonesia yang dua musim, itu tanaman empat musim. Kalau kita berbicara cinta tanah air, cinta kepada bangsa, kepada negara tidak cukup dengan retorika, sampai yang kita makan, yang kita pakai, yang kita ucapkan itu mencerminkan cinta kepada tanah air, cinta kepada bangsa, cinta kepada negara. Bapak-Ibu saudara sekalian, dan ini tidak bisa datang dari langit. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pak Oka bersama teman-teman PWS, bagaimana ya mulai dari bangun tidur, bernafas, sampai nanti tidur kembali, malamnya, itu harus Indonesia, Indonesia, dan Indonesia.

Kita berangkat dari banyak sekali perbedaan, lebih daripada Uni Soviet, Yugoslavia dan sebagainya, potensi cerai-berai itu sangat luar biasa. Nah nanti ketika berbicara mengenai kaitannya dengan pewayangan, biarlah beliau ahlinya. Hanya Pak Oka, tadi saya perlu koreksi tadi ketika berbicara yang ditayangkan mengenai sumber daya alam, hari ini sudah banyak berubah. Itu juga perlu ditampilkan. Presiden Jokowi telah membubarkan Petral. Petral itu simbol kapitalisme, imperialisme di bidang minyak dan gas, konkrit itu.

Tidak mudah membubarkan Petral waktu itu, kebetulan saya tahu. Karena apa, suatu ketika dalam satu dialog Presiden dengan seseorang, ini saya gak enak disebut, disampaikan, ditanya, “Mas, sampeyan menutup selisih harga BBM Sabang-Merauke dan memutuskan harganya sama, seluruh Indonesia. Bensin, solar, premium, baik itu di Kabupaten Puncak di Papua maupun di Kabupaten Bantul Yogyakarta harganya harus sama”. Padahal mengirim bensin, solar dan seterusnya ke Kabupaten Puncak, tidak bisa pakai truk, tidak bisa pakai kapal, karena tidak ada jalannya. Harus pakai pesawat terbang. Sehingga bisa dibayangkan ongkosnya berapa itu. Membawa bensin ke Kabupaten Puncak itu. Di sana wajar kalau harga jualnya 80.000 per liter. Kita menikmati hanya dengan 6.000 sekian, ada ketidakadilan, padahal perintahnya yang dasar kelima jelas sekali, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. “Nah sampeyan nutupi ongkos kirim itu dari mana?” Pak Jokowi jawabannya apa? Beliau mengatakan, “Setelah Petral saya bubarkan, maka kita bisa berhemat 300 milyar setiap hari”.

Pertanyaannya Rp 300 milyar itu kemarin dikemanakan? Lalu ketika blok Mahakam habis maka memaksa kontrak karyanya sekarang Total kurang dari 39%, tidak lagi mayoritas. Mayoritasnya tetap Pertamina, sebagai representasi negara. Kan bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat. Representasi negara di bidang minyak dan gas siapa, Pertamina. Mashella, sebentar lagi Freeport, tapi sayangnya harus dipahami yang disampaikan tadi di awal kontrak karya yang ada di Indonesia ini lebih dari 100 dan yang akan habis kontrak karyanya sampai tahun 2024, itu kurang dari 30. Nah kalau sebagai bangsa yang beradab, belum sampai kontrak karya habis lalu dipotong, kita akan dihabisi oleh internasional. Sebagai bangsa yang beradab ya kita tunggu sampai kontrak karyanya habis baru nasionalisasi.

Kontrak karya Freeport itu ditandatangani April 1967, 50 tahun yang lalu. Mengalami perpanjangan 1 kali ya, April 1967, Freeport itu ditandatangani kontrak karyanya dan sebetulnya ada ketentuan yang di mana dia wajib membuat smelter. Smelter itu alat pemurnian, jadi nanti ketahuan dari situ emasnya berapa, tembaga yang mana, uraniumnya, kita pernah dengar kita eksport uranium dari Freeport, tidak pernah pasti. Karena yang dikirim dari sana dibawa keluar negeri masih mentah, masih campuran emas, tembaga, uranium, dan sebagainya. Padahal emas itu tidak ada apa-apanya dibanding uranium, harganya. Jadi kita bersyukur pemerintah kenceng betul Indonesia harus 51% dan ini untuk urusan Freeport ini mungkin beliau tahu tidak mudah karena urusannya menyangkut badan inteligen yang sangat besar.

Supaya menambah semangat sekarang ini sudah menuju ke jalan yang benar. Apa itu? Bahwa sumber daya kita digadaikan, sejak dekade tahun 60-an, nah sekarang sudah mau dibawa kembali ke jalan yang benar. Demikian pula kalau kita berbicara sumber daya alam, kita bersyukur hari ini ditemukan emas di Banyuwangi, di Seluma Bengkulu, di Sumbawa, di Muara Teweh, Kalimantan Tengah, kita bersyukur kenapa? Karena kita yakin bahwa kita mampu mengurus sendiri. Jadi selama kita belum mampu mengurus sendiri, biar di dalam perut bumi saja, di dalam perutnya ibu pertiwi saja, daripada untuk bancakaan orang asing. Tapi hari ini kita sudah bersyukur, ketika kita mampu untuk mengelolanya sendiri.

Bukan kebetulan saya di DPR RI di Komisi V yang menangani mengenai infrastruktur. Yang akan membangun jalan di Papua 4.000 km. Presiden RI yang berani membangun jalan di Papua lebih dari 4.000 km. Papua ini bagian dari republik ini. Suatu ketika ke Kalimantan, rel kereta api sudah dibangun. Rakyat Kalimantan, berterimakasih, “ini nanti betul-betul saya bisa naik kereta api, tidak hanya melihat kereta api”. Di Sulawesi dibangun rel kereta api sudah mulai dibangun, rakyatnya tidak mimpi lagi. Pada saatnya nanti mereka bisa naik kereta api. Semua itu Indonesia. Saya bersyukur, saya sudah datang ke 34 provinsi, ke 318 kabupaten/kota di Indonesia. Menangis kalau suatu ketika ke daerah pelosok, masih banyak desa, kelurahan yang tidak punya listrik. Padahal mereka sudah seperti kita, 72 tahun merdeka, tapi tidak ada listrik. Subhanallah, kita saja yang di Jawa, yang menikmatinya. Sekarang ini tidak ada lagi bagian dari Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kalau berbicara pencintraan, sebetulnya enak sekali kok menang pemilu setelah menguasai Jawa, separo lebih itu di Jawa, tapi ketika berbicara Indonesia, maka tidak ada lagi berbicara, wong penduduk cuman sedikit ngapain dibangun dan sebagainya.

Rasanya sudah pada jalan yang benar. Hanya untuk membawa bangsa ini kembali ke jalan yang benar, tidak cukup dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, dan seterusnya. Membutuhkan waktu yang sangat panjang, secara konsisten, termasuk, mohon maaf ya, kalau hari ini kita bisa demokrasi, lalu yang kita pakai dasarnya mana, kita nyantolnya di mana, ketika berbangsa, bernegara lalu sekarang era demokrasi yang seperti ini, itu nyambungnya ke mana? Maaf, wong Jawa mengatakan “ora cetha, ora cetha”, iya.

Saya punya pikiran jahat, pikiran jelek bahwa ini by design, untuk apa, bangsa ini jangan sempat konsolidasi. Setiap 5 tahun berkelahi, berkelahinya bukan antar partai politik dan partai politik lainnya. Satu partai politik pun bisa terjadi perkelahian, saling jegal, saling hajar, apa ini demokrasi yang sesungguhnya, sesuai dengan dasar negara kita, yang Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, apa ini? Semakin jauh saudara sekalian. Tadi yang saya katakan bangsa ini sedang berjalan di jalan yang salah. Kalau kita lakukan kajian, mungkin akan lebih, dua hari dua malam akan saya sampaikan tidak selesai.

Saya bersyukur ketika dari Jogja, lewat paguyuban wartawan sepuh, saya mengikuti 11 kali atau 10 kali, saya lupa, isinya luar biasa. Kita berbicara nomer satu Indonesia, nomer dua Indonesia, nomer tiga Indonesia. Dan dengan berbagai bentuk. Saudara sekalian, cikal-bakal bangsa ini pernah mewarnai peradaban dan siklusnya mohon maaf, 700 tahunan. Bung karno pernah mengatakan, kerajaan yang punya bobot state, negara, di Indonesia ini mulai dari jaman baheula sampai hari ini hanya dua, Sriwijaya dan Majapahit. Dan waktu itu logika saya mulai jalan, saya baca tentang Sriwijaya, saya baca tentang Majapahit. Saya sepakat bahwa kerajaan yang mengawali NKRI kita ini, itu yang punya bobot state hanya dua itu.

Wilayah Sriwijaya, itu tidak hanya Sabang-Merauke, Miangas-Rote, sampai sekarang ini namanya Singapura, Malaysia, dan sebagainya, itu wilayah dari Sriwijaya. Itu Sriwijaya puncak keemasannya 1.400 tahun yang lalu. Sempat surut justru perang saudara, lalu 700 tahun kemudian dari Sriwijaya muncul Majapahit. Wilayah Majapahit, lebih luas, sampai Afrika, Madagaskar, Madagaskar, Majapahit. Ketika itu perdagangan antar kerajaan. Kerajaan kalau melakukan perdagangan ketika itu, minta pengamanan dari armada Majapahit. Luar biasa sekali. Kaya armada ketujuh Amerika hari ini, atau lebih dari itu mungkin. Nah tapi apa, surut karena justru, entah ini benar entah tidak, dari buku yang saya baca, ahli-ahli perbintangan, ahli-ahli yang membuat kapal, ketika jaman Majahpahit, dihabisin, tumpes kelor, tidak ada yang dikasih hidup, sehingga tidak ada lagi, karena kalau kita mau mewarnai peradaban dunia, tidak ada kata lain, kita harus kuat di angkatan lautnya. Armada lautnya. Sriwijaya jangan keliru, itu karena terkenal armada lautnya. Majapahit karena armada lautnya. Jangan lupa, Sultan Agung ketika nyerang Batavia tanpa dukungan dari armada laut, berat, tidak mungkin beliau bisa menguasai Batavia ketika itu. Belanda, menakut-nakuti dengan adanya Nyi Roro Kidul, dan sebagainya. Mungkin itu merupakan bagian, ya benar, tapi, saya meyakini Ratu Kidul mesti ratu yang hebat, yang baik, bukan orang yang nyelakain orang, tapi oleh Belanda dipelintir sedemikian rupa, kamu jangan main-main lho di laut, berbahaya, begini, begitu dan sebagainya.

Tapi hari ini apa, nelayan kita di pantai Selatan walaupun pakai perahu kecil, dia sampai berani ke tengah, 7 km ke laut, hanya perahu kecil, dulu kok tidak, takut, pembodohan dan seterusnya. Nah saya kira kita sudah sedang mencoba pada jalur yang benar, tapi itu tadi bahwa kekuatan untuk konsolidasi sangat mahal dan itu ditakuti dunia. Tidak tertutup kemungkinannya suatu ketika APBN kita itu 6.000 trilyun. Hari ini 2.000 trilyun kita bisa berbuat seperti ini. Bayangkan kalau APBN kita 6.000 trilyun. Lho apa bisa tercapai. Sangat mungkin, kalau sumber daya alam itu dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Hari ini dikuasai asing, tinggal nunggu kontrak karya-kontrak karya tadi, saya katakan 2024, kurang dari 30 habis kontrak karyanya dari 100 lebih.

Memang butuh waktu yang panjang sekali, yang penting apa, konsistensi dari pemerintahan negara ini bahwa betul-betul untuk kepentingan, untuk berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian dalam berkebudayaan. Saya kira terkait dengan pewayangan, saya terkesan sekali dengan Kumbakarna, walaupun dia raksasa, lalu dia diminta kakaknya untuk membantu kakaknya yang angkara murka dan sebagainya, dan sebagainya, akhirnya Kumbakarna berangkat bukan karena kakaknya tapi negara. Karena negerinya, karena tanah airnya. Jadi walaupun wujudnya raksasa tapi dia ksatria jiwanya. Bagi bangsa, negara, tanah air, maka dia berikan. Walaupun mungkin juga setengah hati. Lalu masih banyak lagi simbol-simbol ketika berbicara mengenai berbangsa, bernegara mengenai cinta kepada tanah airnya, cinta kepada bangsanya, dan cinta kepada negaranya. Dan yang terakhir sekali saya mengajak kepada Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa perlawanan ini ya harus dimulai dari ruang yang sempit, yang kecil-kecil, mulai dari keluarga. Ketika saya jadi bupati dulu, saya kasih tahu ibu-ibu di Bantul, Bu, jenengan nek memberi sarapan kepada putra putri, putra wayah sebelum berangkat ke sekolah disiapkan apa? Mie! Mie, mie. Saya bilang begini, Bu, lho kok mie kenging menapa? Kenapa kok mie? Mudah. Gak repot. Kalau ngliwet waktunya panjang dan sebagainya. Nah ini Bapak-Ibu saudara, tanpa sadar seperti ibu-ibu tadi di Bantul ini dari Sabang sampai Merauke, ratusan juta lebih, lebih dari 100 juta, lalu apa, ketergantungan kita kepada gandum. Saya ingin mengajak yang hadir di sini, terutama ibu-ibu, jangan karena ben gampang, kalau urusan berbangsa bernegara bahkan tidak ada etungan untung rugi suatu ketika dalam berbicara, saya paling tidak setuju kata ketahanan pangan, harus kedaulatan pangan. Nah ketika waktu itu salah satu dirjen mengatakan lho kalau bawang merah itu didatangkan dari Bantul, dari Brebes, ke Papua, ke Sulawesi Utara, negara rugi. Lebih untung kalau menghadirkan bawang merahnya itu dari Filipina. Ongkosnya, ini dia tidak pantas orang itu jadi dirjen, lho untuk urusan negara kok ngetung untung rugi, ndak bisa, gak ada cerita negara untung rugi. Ketika bicara wawasan nusantara, tidak boleh ada etungan untung rugi untuk urusan seperti itu tadi, bawang merah. Ya hadirkan dari Brebes, dari Bantul, walaupun akibatnya  ongkos kirimnya tinggi. Ketika kita berbicara wawasan nusantara, kenapa di Sulawesi Utara harganya 15 ribu, 17 ribu di Bantul harganya 1.500, karena panen dan sebagainya. Negara harus hadir dan tidak boleh negara mengatakan untung rugi untuk urusan kayak begini. Ketika berbicara mengenai nusantara. Begitu juga ketika dulu Sriwijaya, Majapahit, berbicara mengenai nuswantara, maka tidak ada kata untung, tidak ada kata rugi. (ASW)

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XVI: Mulailah dengan Satu Pohon

Salah satu penyebab terjadinya ban-jir bandang yang merendam rumah-rumah penduduk dan merendam ratusan hektar sawah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *