Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan XI: Perempuan dan Kebangsaan
Ons Untoro (ft. Ist)

Diskusi Kebangsaan XI: Perempuan dan Kebangsaan

Sejarah kebangsaan kita tidak bisa dilepaskan dari peran perempuan, meskipun dominasi  laki-laki sangat kuat. Kita mengenal nama-nama pejuang perempuan, atau setidaknya di masa pergerakaan, perempuan ikut ambil bagian seperti halnya lawan jenisnya. Ini artinya, perjuangan untuk kemerdekaan, untuk membentuk kebangsaan, perempuan ada di dalamnya.

Diskusi Kebangsaan seri 11 yang diselenggarakan Paguyuban Wartawan Sepuh, Yogyakarta, mengambil tema ‘Kebangsaan Dalam Peran dan Gerak Perempuan’ menghadirkan narasumber Dr. Sarimurti Widyastuti M.Hum, pengajar Fakultas Hukum Atma Jaya, Yogyakarta, Sri Roviana, MA, aktivis perempuan dan Idham Samawi, anggora DPR RI. diselenggarakan 11 Desember 2017 di ruang diskusi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DIY di jalan Kusumanegara, Yogyakarta.

Kita tahu, dalam ideologi patriarki perempuan tidak mendapat tempat sebagaimana laki-laki. Karena dalam ideologi tersebut seolah  laki-laki pemilik dunia, lebih-lebih dunia politik. Maka, dalam konteks itu, perempuan bisa disebut ‘berdiri di tepian’. Peran yang diambil pun sejenis peran pendamping, bukan memimpin. Namun meskipun perannya, sebut saja dianggap kecil, tetapi sesungguhnya secara substansial memiliki makna yang kuat, setidaknya seperti apa yang dilakukan oleh Fatmawatri, Istri Bung Karno yang menjahit bendera merah putih untuk dikibarkan. Pilihan perannya terlihat sederhana, namun dikemudian hari memiliki arti.

Hal di atas sekedar salah satu contoh, bahwa dalam pertumbuhan membentuk kebangsaan sesungguhnya perempuan memiliki peran, hanya seringkali tidak muncul di tengah publik dan sering luput dari catatan sejarah. Nama-nama lain, yang ‘membuka jalan kebangsaan’, untuk menyebut dua nama dari sejumlah nama lainnya, ialah Kartini dan Tjoet Nyak Dhien. Dua perempuan ini, dari daerah yang berlainan, mengambil peran yang berbeda dalam membuka jalan kebangsaan.

 

Perempuan dan Dinamika Kebangsaan

Sejarah pertumbuhan kebangsaan kita sejak masa kemerdekaan bisa disebut sangat dinamik. Upaya membentuk kebangsaan atmosfir yang lebih luas dari nasionalime memang penuh gejolak. Kolonialisme seperti tidak mau melepaskan tanah jajahannya, namun demikian para pemimpin pergerakan yang didukung oleh kaum muda bertekat mengusir penjajah untuk merdeka.

Dalam dinamika kebangsaan, perempuan memang tidak menonjol, bukan karena tidak mampu, karena ideologi patriaraki memberi tempat perempuan berada di samping  laki-laki. Karena itu sedikit sekali kita menemukan pahlawan perempuan. Padahal perempuan yang sebut saja ‘kerja di belakang’, sebenarnya tak kalah pentingnya dengan yang di tengah gelanggang. Yang satu tampak oleh publik, dan memberi kesan heroik, yang lainnya kerja sungguh-sungguh untuk yang ada di tengah gelanggang, dan tidak terlihat publik.

Di masa rezim orde baru, kebangsaan kita seperti sudah final, dalam arti tidak penuh warna. Apa yang tampak sebagai bhinneka disatukan, sehingga seolah harmonis dan itulah bhinneka. Yang berbeda disatukan sehingga semua seperti berjalan seirama penuh harmoni, atau sangat pancasilais.

Pada masa ini, perempun sungguh sebagai pendamping dalam arti sesungguhnya. Ia mendampingi suaminya yang memiliki jabatan, dan jabatan organisasi perempuan dipegang oleh istri, yang suaminya sedang menjabat. Padahal, lebih dari 50 tahun yang lalu, buku ‘Sarinah’ yang ditulis oleh Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, menyajikan pemikiran sebaliknya. Dengarkan apa yang dikatakan Bung Karno, panggilan dari Soekarno:

“…di dalam aksi menyelenggarakan dunia baru, perempuan tidak beraksi sendiri, dan laki-laki pun tidak beraksi sendiri, tetapi kedua-dia sekse itu bersama-sama berjuang, bersama-sama bergerak, bahu-membahu, di dalam satu gelombang yang makin lama makin mendahsyat. Satu gelombang perjuangan kelas, yang tak kenal perbedaan antara manusia dengan manusia, satu gelombang menuju kepada kemerdekaan, –kemedekaan laki-laki dan kemerdekaan perempuan. Kemerdekaan kelas dan kemerdekaan sekse” (ejaan telah disesuaikan, pen)

Soekarno, meskipun tak bisa melepaskan diri dari ideologi pratiarki, tetapi dalam pemikirannya memberikan tempat bagi perempuan dalam perjuangan, dan mrndorong perempuan untuk berjuang menuntut hak-hak yang dimiliki, dan mendorong berjuang bersama dengan laki-laki untuk mewujudkan keadilan sosial. Lagi-lagi kata Bung Karno:

“Pergerakan sosialisme, dalam mana perempuan dan laki-laki bersama-sama berjuang bahu-membahu, untuk mendatangkan masyarakat sosialistis, dalam mana perempuan dan laki-laki sama-sama sejahtera, sama-sama merdeka”

Dalam rezim yang berbeda, pada peta pemikiran pemimpin, perempuan mendapat tempat yang berbeda. Pada periode pertama, pemikiran pemimpin, yang didonimasi laki-laki memberi ruang pada perempuan. Tetapi pada periode kedua, perempuan ditempatkan di sebelah laki-laki, laiknya sebagai seorang pendamping. Lebih dari 30 tahun, pada masa orde baru perempuan lebih sebagai pemanis, kalaupun mendapat jatah di kabinet misalnya, tidak lebih sebagai pelengkap dan tidak strategis sifatnya.

Dalam konteks ini, gerak dan peran perempuan bukan berdasarkan kapasitas yang dimimiliki, melainkan lebih pada patronase sebagaimana laiknya dalam politik.

Dalam kata lain, gerak dan peran perempuan seperti untuk ‘mengisi ruang kosong’ dan tidak (di)perlu(kan) untuk memberi warna dalam dinamika sosial politik yang sedang (terus) berlangsung.

 

Gerak dan Peran Perempuan Dalam Kebangsaan

Kita tahu, kemajuan teknologi informasi membuat sekat-sekat mengelupas. Dunia seolah tidak lagi ada batas, bahkan kita kenal apa yang disebut sebagai global vilage. Interaksi antar warga bangsa tidak lagi hanya dilakukan oleh bangsa yang sama, tetapi setiap warga bangsa dari negara yang berbeda bisa saling melakukan interaksi langsung.

Indonesia yang terdiri lebih dari 700 suku, masing-masing bisa saling berinteraksi, bahkan satu suku bisa berinteraksi dengan warga bangsa dari negara lain. Ini artinya, ruang sudah terbuka, tidak ada lagi hal yang perlu disembunyikan. Dalam konteks ini laki-laki dan perempuan memiki kesempatan yang sama, sehingga tidak lagi relevan membedakan antara peran perempuan dan peran laki-laki, setidaknya dari area budaya. Di wilayah politik dominasi laki-laki masih kuat, sehingga anggota parlemen lebih banyak laki-laki dibanding jumlah perempuan, tetapi dari segi pemikiran perempuan bisa lebih hebat dari laki-laki.

Dalam perkembangan kebangsaan yang semakin rumit, kita bisa melihat seorang perempuan menjadi ketua partai, dan seorang perempuan menjabat mentri strategis di kabinet, yakni menteri keuangan, yang selama ini lebih dari 30 tahun selalu dijabat oleh laki-laki.

Dari segi politik, bangsa kita masih mengandalkan maskulinitas, seolah  laki-laki belum rela dominasi di bidang politik ‘diambil alih’ oleh perempuan. Kita pernah memiliki Presiden Perempuan, tetapi sampai hari ini belum pernah mempunyai ketua badan legislatif perempuan.

Di bidang yang lain, kita bisa menemukan banyak perempuan mengambil posisi, terutama pada wilayah kebudayaan, misalnya rektor perempuan, dan jabatan akademis lainnya. Namun pada wilayah politik, peran perempuan belum maksimal, meskipun sudah disediakan ruang untuk mengambil peran.

Dalam kata lain, meneguhkan kebangsaan bukan hanya menyangkut politik, tetapi juga menempuh jalur kebudayaan, dan pada ruang disebut terakhir perempuan telah memberi warna dalam dinamika kebudayaan. Maka dari itu, seperti pernah disebut Bung Karno, kerjasama antara laki-laki dan perempuan diperlukan untuk menjaga dan meneguhkan kebangsaan kita. Karena persoalan kebangsaan bukan semata masalah politik, tetapi juga merupakan masalah budaya, dan peran semua elemen sosial masyarakat diperlukan, lagi-lagi, untuk menjaga dan meneguhkan kebangsaan. (Ons Untoro)

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XVI: Mulailah dengan Satu Pohon

Salah satu penyebab terjadinya ban-jir bandang yang merendam rumah-rumah penduduk dan merendam ratusan hektar sawah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *