Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan XIII: Negara Berpihak Pada Masyarakat yang Terpinggirkan
Drs. HM Idham Samawi (Foto: perwaracom)

Diskusi Kebangsaan XIII: Negara Berpihak Pada Masyarakat yang Terpinggirkan

Diskusi-diskusi kebangsaan menjadi sangat strategis, karena ada ramalan tahun 2030 nanti Indonesia bubar, dan sebagainya. Setiap kali pertemuan yang semacam ini saya tidak pernah lupa untuk mengingatkan bahwa Uni Sovyet yang waktu itu adidaya luar biasa, yang dibangun kurang dari 100 suku bangsa, kurang dari 100 budaya, kurang dari 100 bahasa, cerai-berai. Hari ini, Uni Sovyet tidak ada lagi di peta dunia. Yugoslavia yang dibangun kurang dari 30 suku bangsa, kurang dari 30 bahasa, kurang dari 30 budaya hari ini tidak ada lagi di peta dunia, cerai-berai. Indonesia yang dibangun lebih dari 600 suku bangsa, lebih dari 600 budaya, lebih dari 600 bahasa, Agustus 2018 usianya 73 tahun, dan masih utuh.

Kita semua menyakini, itu semua karena Ketuhanan YME, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Kea-dilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kalau kita berbicara batang tubuh UUD 45, hari ini, saya tidak yakin lagi, karena Pasal 1-nya itu banci banget, lalu di pasal berapa dan seterusnya setelah 4 kali amandemen. Tapi, yang dijamin bahwa masih utuh dan tidak ada sentuhan-sentuhan aneh, itu Pembukaan UUD 1945.

Karena temanya urusan desa, kaitan dengan Pancasila, saya ingin mengingatkan bahwa di alenia ke-4 Pembukaan UUD kita yang tadi masih utuh, sejak tahun 1945, di alenia ke-4, kurang lebih bunyinya untuk membentuk pemerintahan Negara. Inilah yang melindungi segenap bangsa Indonesia, serta tumpah da-rah Indonesia, jadi kita merdeka itu urusannya agar dapat membentuk pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta tum-pah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemer-dekaan, perdamaian abadi dan kea-dilan sosial. Untuk mencapai 4 cita-cita tadi, berdasarkan tadi, Ketuhanan YME, sampai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Mestinya tidak ada diskusi lagi. Tugas pokok Presiden RI ya empat perkara ini. Tugasnya 34 gubernur seluruh Indonesia ya empat perkara ini, di tempat tugas dia. Tugasnya bupati, walikota, 516 bupati, walikota ya empat perkara ini. Untuk di kota atau kabupaten mereka, tugasnya kepala desa, lurah ya empat perkara ini. Tugas Lurah Panggungharjo adalah melindungi “segenap masyarakat rakyat Panggungharjo serta tumpah darah Panggungharjo”. Kalau perlu pakai tanda kutip, kalau tidak dikira makar.

Yang kedua memajukan kesejah-teraan umum rakyat Panggungharjo. Yang ketiga mencerdaskan rakyat Panggungharjo, yang keempat ikut melaksanakan ketertiban Bantul tidak lagi Indonesia, kalau lurah urusannya Bantul saja, atau DIY berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, nah ini pakai tanda kutip kalau tidak, berbahaya.

Saya sering juga menyampaikan bahwa, jika kita naik pesawat terbang dari Jakarta ke Tokyo, itu 7 jam kurang lebih. Tergantung arah angin. Kalau didorong angin mungkin kurang dari 7 jam. Kalau melawan angin mungkin lebih dari 7 jam. Tapi jangan lupa, rutenya mana saja pesawat itu, kita minimal harus di atas 4 negara. Melewati 4 negara. Tapi kalau kita dari Sabang sampai Merauke, pakai pesawat terbang yang sama butuh waktu 10 jam, di atas berapa negara? Sabang Merauke ya satu, Indonesia.

Dengan demikian ketika berbicara, membangun desa, menyejahterakan desa, tidak akan lepas dari Pembukaan UUD 45. Mestinya lurah desa, kepala desa, harus paham betul, siapa yang tertindas, teraniaya di desa itu. Kalau yang tertindas teraniaya di desa itu di bidang kesehatan, kalau ada keluarga punya balita kurang gizi, pasti dia tertindas, teraniaya, termarjinalkan. Logikanya sederhana: Apa iya ada orang tua sengaja tidak memberi makan anaknya biar kurang gizi? Tidak ada, kecuali orang tua itu gila atau dia tidak mampu. Padahal apa perintahnya tadi, melindungi segenap rakyat Panggungharjo. Nah yang harus dilindungi, siapa yang tertindas, yang teraniaya, termarjinalkan di bidang kesehatan siapa, kalau ada keluarga yang punya balita kurang gizi. Mestinya hampir 80.000 kepala desa di seluruh Indonesia, dia punya map, punya data, oh yang kurang sehat di desa saya namanya Roni bapaknya Prawiro ibunya Juminten tidak bekerja. Mestinya harus punya itu. Itu di tingkat desa. Nanti di tingkat kecamatan sama, bagian kumpulan dari beberapa desa. Mestinya tugasnya bupati sama. Bupati harus melindungi segenap rakyat, misalnya di Bantul, ya segenap rakyat Bantul. Tadi dari sisi kesehatan apa, kurang gizi. Nah kalau ada yang demikian tanggung jawab siapa? Kalau ada keluarga, ada balita kurang gizi, itu tanggung jawab siapa, jelas dalam Pembukaan UUD tadi, negara. Representasinya negara siapa? Di pusat Presiden dengan DPR. Di Provinsi Gubernur dengan DPRD Provinsi, di Kabupaten Kota, bupati walikota dengan DPRD. Nah turunannya sampai ke lurah tadi. Nah bukan berarti lalu lurah mengeluarkan duit, nih untuk beli telur, beli susu, boten. Tapi ketika pak lurah, pak kepala desa tadi tahu ada balita kurang gizi di desanya, maka dia mengadvokasi menghubungkan dengan, karena apa, kewajiban negara. Karena tadi kita sepakat kalau ada balita kurang gizi, itu kewajiban negara. Tapi karena tadi tangannya negara dalam hal ini Presiden tidak sampai, maka tadi gubernur, bupati, camat, lurah harus mampu menjadi jembatan. Ketika diadvokasi oleh lurah akhirnya dia terbebas dari kurang gizi. Pertanyaannya simpel, yang dilakukan lurah tadi nyambung tidak dengan Pancasila? Nyambung dengan Pancasila? Jelas nyambung. Mari kita bicara Pancasila tidak usah urusan oposisi, koalisi, tapi bagaimana mengurus balita kurang gizi. Lalu sekarang yang tertindas teraniaya di desa itu apa, itu kalau pada keluarga punya anak usia sekolah, putus sekolah. Logikanya begini Bapak Ibu. Apa iya ada orang tua sengaja, Le, Nduk kowe sengaja ben goblok, ada? Nah dia tertindas, teraniaya, termarjinal, negara harus hadir. Representasinya negara itu adalah pemerintah yakni Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, Lurah atau kepala desa tadi. Lalu apa, bukan berarti lurah ngetokke duit, nya, nggo mbayar sekolah, kowe sekolah maneh, bukan itu. Karena itu kewajiban negara. Lalu apa, lurah mengadvokasi, setelah mengidentifikasi, kepala desa tadi berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten dan seterusnya lalu akhirnya anak tadi disantuni, bisa sekolah. Karena apa? Karena di alenia ke-4 Pembukaan UUD 45 ada tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah terjemahan dari mencerdaskan tadi sekolah, salah satunya. Lalu ketika diadvokasi oleh kepala desa, oleh lurah dengan jajarannya akhirnya anak itu bisa sekolah. Pertanyaan simpel, nyambung tidak dengan Pancasila. Nyambung banget. Mari kita bicara implementasi ideologi, urusan itu saja. Nah ketika mungkin pak lurah, pamong desa tangannya tidak sampai, lalu kita semua sebagai tokoh-tokoh bangsa yang ada di desa itu, melihat tetangga, usia sekolah kok tidak sekolah, lalu kita advokasi, bantu membuatkan proposal, menuntun bocah itu tadi ketemu bupati, walikota akhirnya dia bisa sekolah. Nah itu tawaran saya tentang bagaimana mengimplementasi ideologi bangsa dan dasar negara kita. Itu urusan yang betul-betul langsung menyentuh ke rakyat.

Siapa yang tertindas, termarjinalkan di bidang pertanian. Kalau itu tempat-nya di desa. Buruh tani, konkrit itu. Buruh tani. Nah bagaimana lurah, kepala desa dan jajarannya setelah melakukan verifikasi, ternyata di Panggungharjo profesi buruh tani ada 14 KK, misalnya. Nah advokasi dia. Apa? “Anake aja nganti dadi petani. Pawiro buruh tani, anake tiga”. Kalau nanti yang tiga ini terjun di pertanian, sudah bisa dipastikan pasti tidak akan sejahtera. Lalu bagaimana, Pak Lurah, kepala desa dan jajarannya bisa menciptakan pekerjaan apa bagi anaknya yang tiga ini. Atau apalah usaha yang dilakukan. Selain itu petani itu tertindas, teraniaya, termarjinal, ketika dia tidak punya sumber air, tidak punya irigasi. Apa yang terjadi? Menanam padi hanya ketika musim hujan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh kepala desa atau tokoh-tokoh masyarakat di desa itu? Identifikasi. Ternyata di desa ini luas sawahnya ada 160 hektar. Lalu dibutuhkan airnya itu sekian liter per detik. Untuk ngoncori sawah tadi. Lalu sumber airnya ooh punya Opak, punya Progo. Tapi masalahnya tidak punya saluran irigasi. Nah saluran irigasi itu tugasnya siapa? Negara. Dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia serta tumpah darah Indonesia di bidang pertanian, bagaimana negara memastikan sawah yang ada di Panggungharjo ini teririgasi. Apa itu, ketika sebelum ada saluran irigasi panennya setahun hanya sekali. Begitu teririgasi dengan bagus, minimal dua kali. Mungkin bisa sampai tiga kali. Apa penghasilan petani, lipat dua kali minimal. Mungkin bisa sampai tiga kali.

Itu tadi menerjemahkan Pancasila di dalam kehidupan keseharian di bidang pertanian. Pertanyaannya simpel, ketika kepala desa dan jajarannya tokoh masyarakat setempat melakukan identifikasi, membawa masalah air tadi ke kabupaten, lalu akhirnya dianggarkan di APBD tahun berikutnya dianggarkan saluran irigasinya. Sehingga petani panen minimal setahun dua kali. Penghasilan petani naik dua kali lipat minimal. Pertanyaannya simpel yang dilakukan desa tadi itu nyambung tidak dengan Pancasila? Nyambung banget.

Mari kita bicara implementasi Pancasila. Urusan itu. Berikutnya ternyata setelah dilakukan identifikasi kepala keluarga di Panggungharjo itu misalnya ada 1.400 KK. Tapi ternyata 58 KK itu berprofesi berjualan di pasar tradisional. Pasar tradisional yang dekat sini mana? Niten. Di pasar Niten. Ada Juminten, ada siapa, jualan di pasar tradisional. Si Juminten yang warga Panggungharjo jualan sayur di pasar Niten, subhanallah karena tanahnya masih digirik, tanahnya si Juminten dan keluarga tadi digirik, akibatnya apa? Dia tidak mampu ngakses bank, karena belum sertifikat. Ini yang dilakukan oleh Presiden RI, kemarin waktu di Komisi II saya koreksi, masak Jawa Tengah nanti akan selesai sertifikasi tanah 51 tahun lagi. Gunung Kidul itu 26 tahun lagi. Edan tenan iki. Akibatnya apa? Ketika kita era perdagangan bebas ASEAN, pengusaha kita bersaing dengan Singapore, Malaysia, lalu mereka masih dapat kredit dari rentenir dengan bunga 20% sebulan, matilah dia. Nah ini ada ketidakadilan yang luar biasa, yang tadi saya katakan, di pasar Niten, Juminten jualan sayur, modalnya kerja 3 juta per hari, dari rentenir bunganya 20%, sebelahnya Bu Rita, sebelah jualan sayur juga, di Niten, modal kerjanya 3 juta juga, dapat kredit dari BRI yang bunganya hanya 0,9%, yang satu mbayar bunga 20%, sebelahnya mbayar 0,9%. Yang 20% pasti mati. Kalau desa punya data itu, Juminten ternyata jualan di Pasar Niten modal kerjanya sekian, nah pak lurah, kepala desa dan jajarannya atau BUMDesnya sekarang kan anggarannya cukup besar, dan bisa digunakan untuk itu. Ya mungkin dengan bunga bukan 0,9 tapi 1%, untuk operasional, jadi, polanya jangan kayak bank, ruangan ber-AC, orang diminta datang, tetapi pola kerjanya kayak rentenir tapi bunganya 1% saja. Ketika jadi Bupati, saya ikuti mereka, saya tahu persis, itu yang ditugaskan untuk hubungan dengan pedagang, itu di atasnya ada koordinator. Jadi, 10 pengasong itu komandannya 1 orang. Nanti dari sekian orang ada lagi yang ngawasi.

Nah ternyata ketika kita ikuti, ada seorang yang menuju ke Godean, seorang janda sudah sepuh sekali, di atas 70 tahun, itu dhuwit yang berputar di pasar-pasar di Bantul, Sleman, maupun Gunungkidul, 72 milyar. Seorang janda tua. Lha bayangkan itu pengaturnya, yang membawahi tadi, yang ngecerkan kredit, itu dapatnya 3%. Lalu komandannya 1 yang membawahi 10 orang, itu dapatnya 2 %. Lalu ada lagi jenjangnya. Nah yang punya dhuwit, itu dapatnya 11%. Bayangkan, 72 milyar, dia setiap bulan dapat berapa, 11%, sementara si Juminten harus berdarah-darah, dia mulai dari Subuh bangun berangkat ke pasar. Suatu ketika saya masih bupati, datang ke pasar, waktu itu pasar Imogiri, pedagangnya, ibu-ibu baru makan gitu, anaknya di pangkuannya, balita, dipangku, tidur, saya tanya, “Bu, sing jenengan dhahar niku regine pinten? Saya kaget betul ketika dia bilang, 300 rupiah. Lho jenengan pripun bisa sehat, dari Subuh sampai siang hari makannya hanya 300 perak itu. Dia tidak tahu kalau saya bupati. Katanya, nek sing kula maem langkung saking menika, mangke sing kula bekta wangsul boten wonten. Sing ngge lare-lare kula, dan sebagainya”. Karena apa, dia membayar 20% kepada rentenir.

Hari ini Sabang Merauke masih ada. Hari ini Bantul pun masih ada. Saya gak tahu Panggungharjo. Mestinya dana desa dan sebagainya digunakan untuk itu. Pertanyaannya simpel sekali kok, yang dilakukan tadi nyambung gak dengan Pancasila? Nyambung banget. Tadi, makanya saya jelaskan, alenia ke-4 Pembukaan UUD 45, lalu kaitannya dengan Pancasila tadi. Kalau betul-betul kita mau mengerjakan, mengimplementasikan, mudah.

Ada kisah yang luar biasa, di Piyungan waktu itu, camat Piyungan, 7-8 tahun yang lalu, dalam rangka mengimplementasikan Pancasila ini di kecamatan dia sudah siap data, balita kurang gizinya ada berapa, anak usia putus sekolahnya ada berapa, by name by addres, lalu petani yang tidak punya saluran irigasi berapa hektar dan seterusnya, yang kejerat rentenir dan sebagainya. Setelah itu apa, dia mengundang tokoh masyarakat se-kecamatan Piyungan. Dahsyat ini, Pak Camat mengumpulkan tokoh masyarakat. Ada pengusahanya, ada tokoh agamanya, dan sebagainya. Pak Camat pidato, ini lho bapak ibu kenyataan riil yang ada pada kecamatan kita. Lalu saya menawarkan siapa yang mau jadi bapak asuh, tadi yang kurang gizi, yang mau jadi bapak asuh yang tidak putus sekolah, dan seterusnya. Dua jam rampung. Ternyata apa, banyak keluarga yang punya rejeki lebih tapi gak tahu ke mana dia harus menyalurkannya. Nah si camat ini dapat KMS, kartu masuk surga.

Mungkin ini hanya sebagai pemicu saja, untuk diskusi kita, lalu, nah siapa tahu juga mungkin nanti yang rawuh, ada yang terpanggil begitu, lalu mau kondur, anu deh aku tak titip nggo sing kurang gizi, nggo cah 10 dan sebagainya. Dan insyaallah saya tidak hanya retorika, saya nanti juga akan titip tapi dengan catatan, satu Panggungharjo sudah siap by name by addres tadi, dan nuwun sewu, panjenengan, Pak Lurah itu sing kurang gizi diparani, sirahe dileus, waduuuh, luar biasa sekali. Terus setelah itu Pak Lurah ninggali pira ya, rong puluh ewu utawa pira gitu, waah ketrima dunia akhirat. Selain tadi, niat ingsun ngamalke Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI. (ASW)

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XIV: Perempuan Pelestari Pancasila

DISKUSI Kebangsaan XIV, April 2018, memilih pokok bahasan “Perempuan Pelestari Pancasila”. Perempuan ditantang berperan aktif …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *