Senin , 24 September 2018
Beranda » Hukum » H Deddy Suwadi SR SH: Menghormati Hukum, Menjaga Marwah Bangsa
H. Deddy Suwadi SR SH. (ft. Ist)

H Deddy Suwadi SR SH: Menghormati Hukum, Menjaga Marwah Bangsa

BANYAK cara untuk menjaga marwah bangsa. Menjaga marwah atau kehormatan bangsa adalah merupakan tugas setiap anak bangsa di Indonesia ini. Kalau seseorang itu merasa sebagai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia atau warganegara Indonesia, maka dia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk senantiasa menjaga marwah bangsa Indonesia. Bila ada warganegara Indonesia, tapi tidak punya keinginan untuk menjaga marwah bangsa, maka dia tidak layak menyatakan dirinya sebagai rakyat Indonesia.

Pernyataan di atas dikemukakan H Deddy Suwadi SR SH, seorang advokat senior di Yogyakarta, ketika berbincang tentang masih banyaknya perbuatan atau tindakan yang tidak menghormati hukum dilakukan oleh kalangan ‘atas’ sampai kalangan ‘bawah’, sekalipun negeri ini sudah berusia 73 tahun. Kalangan ‘atas’ adalah kalangan yang semestinya sadar hukum, orang-orang berpendidikan, pejabat, wakil rakyat, dan semacamnya yang lain. Sedang kalangan ‘bawah’ adalah kalangan rakyat biasa.

“Ya, memang banyak cara untuk menjaga marwah bangsa. Salah satu cara untuk menjaga marwah bangsa atau kehormatan bangsa adalah menghormati hukum. Cara ini tidak muluk-muluk. Cara ini sederhana saja. Cukup dengan menghormati hukum. Menghormati dan mematuhi semua aturan hukum yang diberlakukan di negara ini. Suatu negara akan menjadi berkualitas dan terhormat, bila hukumnya berwibawa,” ujar Deddy Suwadi saat berbincang di kantornya Jl Sawojajar, Pringgolayan, Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta, pekan lalu.

Sampai usia Republik Indonesia mencapai 73 tahun, menurut Deddy, ternyata jumlah mereka yang tidak bisa menghormati hukum semakin banyak saja. Kondisi seperti ini sungguh memprihatinkan, karena langkah pemerintah dari tahun ke tahun, dari presiden ke presiden berikutnya, dalam menegakkan wibawa hukum ternyata masih belum membuahkan hasil yang signifikan.

“Cobalah simak, kasus korupsi dari tahun ke tahun tak pernah berhenti. Korupsi bukan semakin berkurang, bahkan seakan semakin banyak. Jumlah pejabat, anggota Dewan atau tokoh-tokoh berpengaruh yang terlibat kasus korupsi sepertinya semakin bertambah saja. Padahal, negara kita sudah memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi, ternyata keberadaan KPK tidak justru membuat pelaku korupsi surut. Dan, padahal jelas, melakukan korupsi itu sebagai salah satu perbuatan yang tidak menghormati hukum. Perbuatan yang melecehkan atau merendahkan martabat dan wibawa hukum. Kalau seseorang itu melakukan perbuatan merendahkan martabat dan wibawa hukum, berarti dia juga telah merendahkan kehormatan negara, sekaligus juga merendahkan kualitas negara,” kata Deddy lagi.

 

Masih Penuh Tantangan

Deddy Suwadi, yang menjabat sebagai Korwil DIY dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) ini menyatakan kerisauannya karena langkah atau upaya penegakan wibawa hukum masih penuh dengan tantangan.

Menurut Deddy, terlalu banyak contohnya untuk mencari bagaimana bentuk tantangan terhadap penegakan wibawa hukum itu. Di kalangan ‘atas’ tantangan itu berupa masih banyaknya tindak korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan kekuasaan, dan semacamnya yang lain. Sedangkan di kalangan ‘bawah’ tantangan terhadap wibawa hukum itu terlihat jelas dari masih sering terjadi aksi main hakim sendiri, aksi kekerasan, pencurian, perampokan, penganiayaan, dan lain-lainnya lagi.

Di kalangan masyarakat bawah, kata Deddy, aksi main hakim sendiri masih sering terjadi. Di kawasan terpencil, atau di desa-desa, di Jawa, di Sumatera, atau di kawasan Indonesia lainnya hingga hari ini masih saja sering terdengar aksi kekerasan main hakim sendiri kepada seseorang atau orang lain untuk suatu tuduhan yang belum tentu kebenarannya. Misalnya, aksi main hakim sendiri karena isu santet. Hanya karena diisukan atau dituduh memiliki ilmu santet, seseorang telah menjadi korban kekerasan main hakim sendiri oleh massa.

“Apa pun alasannya, aksi main hakim sendiri adalah merupakan perbuatan melawan hukum, atau perbuatan yang tidak menghormati hukum.  Apalagi misalnya, alasan melakukan aksi main hakim sendiri itu dikarenakan isu santet, suatu tuduhan yang masih sulit pembuktian kebenaran hukumnya. Atas dasar itu, polisi di mana kasus aksi main hakim sendiri itu terjadi, harus segera bertindak, memproses para pelaku aksi main hakim sendiri tersebut secara hukum. Proses hukum itu penting untuk pembelajaran kepada masyarakat, agar mereka tahu dan mengerti bahwa aksi main hakim sendiri itu bertentangan dengan hukum, melawan hukum, melanggar wibawa hukum, dam ada sanksi hukumnya,” tegas Deddy.

Sekarang, jelas Deddy, adalah era di mana hukum benar-benar harus ditegakkan. Oleh karenanya untuk menghindari terjadinya aksi-aksi serupa, polisi harus bertindak tegas secara hukum. Para pelaku main hakim sendiri itu misalnya, benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum. Mereka dapat dijerat dengan sejumlah pasal di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Misalnya, pasal 170 ayat (1) KUHP yakni secara bersama-sama melakukan pengrusakan hingga menyebabkan kerugian orang lain. Kalau kaitannya dengan isu santet, dapat juga dijerat dengan pasal 310 dan 311 KUHP, yaitu melakukan fitnah dan pencemaran nama baik.

“Bahkan, kalau aksi main hakim sendiri itu ada penggeraknya, penggeraknya bisa dijerat dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan warga,” ujar Deddy yang juga mantan anggota DPRD DIY tersebut.

 

Penyuluhan Hukum

Selain menindaklanjuti kasus aksi main hakim sendiri itu secara hukum, menurut Deddy, langkah lainnya yang juga perlu dilakukan oleh instansi-instansi terkait adalah  menggalakkan kembali gerakan penyuluhan hukum, terutama di daerah-daerah pedesaan. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir ini gerakan penyuluhan hukum seakan nyaris tidak terdengar lagi seperti tahun-tahun sebelumnya.

Deddy menegaskan, penyuluhan hukum kepada masyarakat, baik di wilayah perkotaan, pinggiran perkotaan dan pedesaan itu sangat perlu, agar masyarakat tahun tentang apa dan abagaimana hukum. Serta tentang apa saja perbuatan melawan hukum atau perbuatan tidak menghormati hukum itu. Disamping itu masyarakat juga akan tahu apa saja hak dan kewajibannya di dalam hukum.

Bila masyarakat sudah memahami akan keberadaan hukum dan mengerti tentang sanksi-sanksi hukum yang akan diterimanya bila melakukan perbuatan melawan hukum, lanjut Deddy, maka warga masyarakat akan berpikir panjang bila akan melakukan tindakan-tindakan yang bertentang dengan hukum.

“Jadi jangan sampai ada pemikiran jenuh dalam melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat. Sebab, masyarakat kita memang perlu selalu disegarkan dan diingatkan secara berkesinambungan tentang hukum,” tambah Deddy Suwadi yang kini juga dipercaya sebagai Ketua Forum Edukasi Rakyat Yogyakarta Istimewa (FERAYI). *** (Sutirman Eka Ardhana)

Lihat Juga

Abdul Haris Semendawai: Peran Pers Penting dalam Membantu Saksi dan Korban

LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memandang peran pers sangat strategis dalam membantu upaya perlindungan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.