Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan XVI: Mendiskusikan Ekonomi Hijau
Ilustrasi (ft. pixabay)

Diskusi Kebangsaan XVI: Mendiskusikan Ekonomi Hijau

Mendiskusikan ekonomi hijau, sama pentingnya dengan mendisku-sikan persoalan krusial lainnya. Bahkan sudah saatnya digelar wacana ekonomi hijau lebih luas, di segala lapisan masyarakat. Tidak hanya di kalangan para cendekia/akademisi, namun juga di kalangan masyarakat umum, melalui format yang disesuai-kan.

Pemahaman Ekonomi Hijau, dapat dimulai dari hasil Konferensi PBB 1992 mengenai Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro, yang dikenal sebagai KTT Bumi, mengkonsolidasikan kaitan ini dan memaparkan rencana aksi abad 21 (Agenda 21). Komisi Pembangunan Berkelanjutan didirikan di Rio dan ditugasi menindaklanjuti Agenda 21 dan beragam kesepakatan yang ditandatangi pada KTT Bumi. Dua puluh tahun kemudian, seruan pembangunan berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan diperbarui pada Konferensi Pembangunan Ber-kelanjutan PBB 2012. Ide ekonomi hijau muncul sebagai rintisan Konfe-rensi 2012 dan didefinisikan sebagai

“. . . sesuatu yang menghasilkan peningkatan kualitas kehidupan ma-nusia dan kesetaraan sosial, seraya secara signifikan mengurangi risikio lingkungan dan kelangkaan ekologis..”

Dalam ungkapan paling sederhana, ekonomi hijau dapat dipandang se-bagai rendah karbon, efisiensi sumber daya dan inklusivitas sosial.

Ekonomi Hijau dapat dipahami sebagai ‘rezim’ ekonomi yang mening-katkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengu-rangi risiko lingkungan secara signifikan. Ekonomi Hijau atau perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Sedangkan ekonomi hijau ekologis merupakan sebuah mo-del pembangunan ekonomi yang berlandaskan pembangunan berke-lanjutan dan pengetahuan ekonomi ekologis.

Ciri ekonomi hijau yang paling membedakan dari rezim ekonomi lainnya adalah penilaian langsung kepada modal alami dan jasa ekologis sebagai nilai ekonomi dan akuntansi biaya di mana biaya yang diwujudkan ke masyarakat dapat ditelusuri kembali dan dihitung sebagai kewajiban, ke-satuan yang tidak membahayakan atau mengabaikan aset. (Sumber: Ekonomi Hijau Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa — UNEP),

Ekonomi hijau juga dapat dilihat sebagai paradigma ekonomi baru, mendorong pertumbuhan pendapatan dan lapangan kerja, sekaligus me-ngurangi risiko dan kelangkaan ling-kungan—singkatnya, mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Perekonomian seperti itu dapat secara tajam mengurangi atau bahkan memperbaiki kerusakan lingkungan, sekaligus mengurangi dan membantu adaptasi terhadap perubahan iklim. Ini merupakan ekonomi alternatif yang berlandaskan pada pengakuan nilai alam untuk masyarakat dan penggabungan modal alam ke dalam kebijakan ekonomi dan pengambilan keputusan di sektor swasta.

Konsep ekonomi hijau telah ber-kembang luas untuk menanggapi kebutuhan terhadap strategi pemba-ngunan rendah karbon. Namun, tidak hanya secara dramatis mengurangi karbon dengan intensif, ekonomi hijau, khususnya di negara-negara yang memiliki hutan seperti Brunei, Indonesia, dan Malaysia, harus sepenuhnya menghargai modal alam sebagai mesin pembangunan berkelanjutan.

Mendiskusikan Ekonomi Hijau di Indonesia, tidak sebatas tentang lingkungan hidup yang rendah atau tanpa karbon. Ada sisi lain menukik pada persoalan bangsa, yakni harus mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan pengejawantahan dan tanggung jawab bangsa pada sila-sila Pancasila yang harus diimplementasikan pada seluruh lini kehidupan.

Diskusi Kebangsaan XVI, me-ngambil tema ‘Ekonomi Hjau un-tuk Kesejahteraan Bangsa’. Hadir sebagai pemantik diskusi, Drs. HM Idham Samawi, anggota DPR/MPR, yang hendak meletakkan kembali ‘kewajiban’ semua elemen bangsa untuk selalu bertumpu pada kisis-kisi Pancasila. Termin diskusi ini lebih fokus pada sila ‘Keadilan Sosial’ bagi seluruh bangsa melalui implementasi Ekonomi Hijau.

Sedang Dr. Transtoto Handadari, mantan Dirut Perhutani RI, mema-parkan dari sudut pandang peran hutan sebagai ‘kunci hijau’ yang utama. Sedang Prof. Dr. Ir. Tjahyono Agus M.Agr.Sc, menyegarkan pijakan ekonomi hijau dengan besarnya warisan sumber daya alam di wilayah negara Indonesia. Warisan yang harus dikelola dengan kecerdasan afeksi dan kognisi, untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan sosial.***

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XVI: Ekonomi Bang Jo

SELIRIA EPILOGUS BANG JO, abang ijo, merah hijau, bagi orang Yogya bentuk akrab untuk menyebut …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *