Minggu , 21 Oktober 2018
Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan XVIII: Membudayakan Musyawarah-Mufakat
Prof. Dr. Kaelan, MS (ft. perwaracom)

Diskusi Kebangsaan XVIII: Membudayakan Musyawarah-Mufakat

Prof. Dr. Kaelan, MS

Musyawarah-mufakat sebagai Identitas Budaya Politik Bangsa

Bagi bangsa Indonesia nilai-nilai identitas budaya politik, dalam ber-bangsa dan bernegara terumuskan dalam suatu konsensus moral/etika Pancasila. Menurut Notonagoro musyawarah-mufakat dalam Pancasila yang merupakan filsafat bangsa dan negara Indonesia, bukan merupakan hasil pemikiran seseorang melainkan merupakan sintesis eklektis, dari nilai-nilai kausa materialis yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri. Soekarno dalam proses perumusan ini mengungkapkan bahwa beliau sebagai penggali kausa materialis tersebut, yang kemudian diproyeksikan sebagai dasar hidup etika berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pada hakikatnya musyawarah-mufakat dalam Pancasila merupakan suatu manifestasi Identitas Budaya Politik Bangsa Indonesia. Dengan lain perkataan identitas budaya politik bangsa Indonesia bersumber pada Pancasila yang kausa materialisnya (asal sumber materi nilai-nilai) pada bangsa Indonesia sendiri, berupa nilai-nilai adat-istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai agama. Akar dari nilai-nilai adat-istiadat yang dimiliki bangsa Indonesia sejak zaman dahulu telah menunjukkan adanya sumber identitas budaya politik bangsa. Hal ini dapat ditemukan pada berbagai unsur adat-istiadat/kebudayaan yang secara luas terdapat dalam kehidupan suku-suku bangsa Indonesia sebelum membentuk negara. Hal itu dapat dijelaskan dalam uraian tentang keanekaragaman kekayaan budaya bangsa sebagai suatu identitas budaya politik, sebagai berikut.

 

Musyawarah-mufakat sebagai Local Wisdom Bangsa Indonesia

Dalam perspektif historis berabad-abad sebelum masyarakat mengenal sistem kerajaan yang berasal dari pengaruh peradaban India, masyarakat di Nusantara dan Asia Tenggara pada umumnya sudah menetap dalam suatu unit sosial otonom yang disebut desa. Dengan berbagai penamaan yang beragam, seperti misalnya Desa di Jawa, nagari di Minangkabau, banjar di Bali, Huta di batak atau Marga di Sumatera Selatan, masyarakat di Nusantara telah mengembangkan desa sebagai unit sosial yang memiliki otonomi dan independensi yang kuat dengan struktur organisasi, nilai tradisi, dan kekayaan kolektif masing-masing. Karakter otonom dan independen tersebut merupakan suatu ciri utama desa-desa yang hidup dan berkembang di Nusantara.

Setiap desa di Nusantara memiliki struktur organisasi masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. Demikian juga dengan nilai-nilai dan tradisi sosial budaya mereka yang berbeda dari satu desa dengan desa lainnya. Struktur dan tradisi tersebut dapat berlaku ketat dalam batas-batas geografis yang jelas, tetapi dapat juga berlaku dalam wilayah geografis dalam batas yang tidak terlalu jelas atau tersebar. Sering juga terdapat desa yang memadukan struktur dan tradisi secara bersamaan. Setiap desa juga memiliki kekayaan ekonomi masing-masing yang memungkinkan mereka dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara independen. Pada umumnya desa memiliki kekayaan yang dimiliki secara kolektif yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama masyarakat desa.

Karakter otonom dan independen tersebut membuat desa-desa di Nusan-tara berkembang sebagai unit sosial dengan tradisi yang relatif demokratis. Dengan karakter tersebut, hubungan eksternal antar satu desa dengan desa lainnya menjadi sederajat. Tidak ada kekuasaan sentral atau terpusat yang membawahi desa-desa tersebut. Setiap desa berkedudukan sama dengan desa lainnya. Karakter ini juga tercermin dalam struktur internal di dalam desa itu sendiri. Masyarakat desa cenderung mengembangkan satu sistem berorga-nisasi yang relatif egaliter. Kepemilikan bersama atau penguasaan kolektif atas kekayaan masyarakat, mendorong masyarakat desa mengembangkan sistem pengambilan keputusan berdasarkan permufakatan atau kesepakatan bersama, yang dengan sendirinya dilakukan melalui proses musyawarah-mufakat. Mereka akan membicarakan suatu persoalan secara bersama-sama melalui proses perundingan atau permusyawaratan yang melibatkan seluruh warga desa hingga mencapai kesepakatan bersama atau permufakatan. Proses permusyawaratan untuk mufakat itu umumnya dilakukan secara berjenjang. Pada unit sosial desa yang paling kecil, seperti keluarga atau kerabat tertentu, proses permusyawaratan dilakukan secara langsung. Hasil keputusan tersebut kemudian dibawa ke tingkat yang lebih tinggi hingga akhirnya diputuskan secara mufakat pada tingkat yang paling tinggi. Keputusan tertinggi itu mengikat dan harus di-taati oleh seluruh warga desa. Sistem permusyawaratan dan perwakilan tersebut menjadi tradisi demokrasi yang berkembang di desa-desa (Fitricida Azhari, 2014: 22).

Dalam perkembangan desa-desa tersebut ada yang bergabung membentuk suatu persekutuan dengan berbagai tujuan, terutama untuk menghadapi ancaman musuh bersama. Kendati demikian, masing-masing desa tetap bersifat otonom dan tidak tunduk pada seorang penguasa dari luar (Ricklefs et al’, 2013: 12). Persekutuan antar desa itu memiliki seorang penguasa yang dipilih oleh atau di antara mereka sendiri untuk memimpin persekutuan, tetapi pemimpin tidak memiliki kekuasaan yang terpusat atau mutlak, melainkan tunduk pada kesepakatan bersama. Para pemimpin desa atau kepala desa yang berada dalam wilayah persekutuan bukan bawahan dari pemimpin persekutuan, melainkan pemegang otoritas tertinggi di desanya masing-masing tanpa dapat diintervensi oleh pemimpin persekutuan. Hubungan antara desa-desa dan persekutuan bukan hubungan dominasi pusat kepada daerah, melainkan hubungan dalam pembagian tugas antara persekutuan dan desa-desa.

Seiring dengan kedatangan pera-daban India di Nusantara, struktur persekutuan tersebut berubah menjadi lebih formal dan terpusat dalam bentuk suatu kerajaan di bawah keku-asaan seorang Raja (Lombard, 2008: 16; Ricklefs, 2013: 12). Kemudian pada fase berikutnya masuklah peng-aruh Islam, dan kedatangan Islam memperkuat struktur kerajaan formal yang terkonsentrasi tersebut, namun tidak banyak mengubah karakter desa yang otonom. Watak egalitarian dalam ajaran Islam malahan memperkuat dan memberikan legitimasi baru kepada struktur desa yang asli. Dalam hubungan inilah dalam tradisi identitas budaya Minangkabau disebutkan dengan ungkapan “adat bersendi syara, syara bersendi Kitabullah”, yang bermakna adanya kesatuan antara adat dan ajaran Islam (Fitriciada Azhari, 2014: 23). Dan hal inilah yang merupakan akar budaya musyawarah dan mufakat Minangkabau.

Wilayah-wilayah yang memperoleh pengaruh India juga mendapatkan pengaruh dari Islam, sehingga konse-kuensinya terdapat daerah-daerah yang mengalami mutasi kebudayaan dua kali, yakni India dan Islam. Di wilayah Jawa pengaruh kerajaan konsentris itu sangat kuat karena hampir seribu tahun berdetak dengan Angkor, Pagan, dan Sukhotai yang menjalankan pengaruh India (Lombard, 2008: 3-9). Watak konsentris itu bahkan tidak mampu diubah sekalipun datang pengaruh Islam yang bersifat egaliter. Kerajaan-kerajaan di Jawa hanya mengubah legitimasinya dari restu Dewa-dewa Hindhu kepada kuasa Allah monoteistis dalam ajaran Islam. Selebihnya watak konsentris terpelihara da-lam struktur pemerintahan dan membentuk masyarakat hierarkhis yang ketat. Gelar-gelar raja Jawa merepresentasikan secara jelas masih bertahannya konsep Raja-Dewa-Raja sebagai reinkarnasi Dewa, tetapi melegitimasinya dengan konsep kekhalifahan dalam Islam dalam bentuk gelar Kalipatullah, yang berarti wakil Allah di muka bumi (Fitriciada Azhari, 2014: 24). 

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XIII: Negara Berpihak Pada Masyarakat yang Terpinggirkan

Perkembangan kerajaan-kerajaan konsentris di Jawa itu melahirkan dua tradisi bernegara yang berbeda, yaitu tradisi otokratis yang berkembang pada istana dan tradisi demokratis yang terpelihara di desa-desa. Sekali-pun kerajaan-kerajaan konsentris berkuasa dalam rentang waktu lebih seribu tahun tidak berarti sepenuhnya mampu menghapuskan tradisi demo-kratis desa.

Sementara itu strata masyarakat Bali sangat mendasarkan pada ajaran Hindhu Bali. Menurut Veda strata kehidupan manusia bukanlah ditentukan berdasar tinggi-rendahnya faktor keturunan, melainkan berdasar-kan pembagian kualitas dan kerja yang disebut dalam ajaran catur warna, Bhagawadgita IV. Sumber identitas budaya politik masyarakat Bali sangat ditentukan oleh adat, adapun adat-istiadat mendasarkan pada nilai-nilai agama Hindhu Bali. Hal ini merupakan akar filosofis asas-asas musyawarah dan mufakat pada budaya masyarakat Bali. Susunan masyarakat Bali syarat dengan budaya politik demokrasi, walaupun dalam prakteknya bersifat tradisional. Budaya politik demokrasi pada masyarakat Bali dilandasi asas kekeluargaan saling asah, asih dan asuh (saling menasehati, mengasihi dan kekeluargaan). Hal ini mengandung arti senantiasa memupuk cinta-kasih, salunglung-sabayantaka (baik dan buruk ditanggung bersama), memupuk asas kebersamaan, paras-paras sarpanaya (saling hormat-menghornati). Konsep budaya politik yang mengandung nilai musyawarah-mufakat tersebut, dilandasi nilai keadilan otonom yang telah membudaya dalam masyarakat Bali (Seregig, 2010: 5-6).

Sementara itu sumber identitas budaya politik di Bugis-Makassar, merupakan dua tradisi utama di Sulawesi Selatan yang dapat dikatakan mempengaruhi tradisi budaya politik bernegara di wilayah timur Indonesia. Pengaruh kedua tradisi budaya politik itu tidak terbatas pada wilayah sulawesi selatan, melainkan meluas ke wilayah Maluku, Papua, Nusa Tenggara dan seluruh Sulawesi sendiri. Kedua taradisi budaya politik itu bersumber pada dua kerajaan terbesar di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Bone yang melahirkan tradisi budaya politik Bugis, dan Kerajaan Gowa yang melahirkan tradisi budaya politik makassar.

Secara umum kedua tradisi budaya politik Bugis-Makassar memiliki kesamaan pada adanya konsep To Manurung dan bentuk persekutuan atau perserikatan wilayah. Konsep To Manurung (Bugis) atau Tu Manurung (makassar) adalah konsep tentang seorang pemimpin yang bernama To Manurung atau Tu Manurung yang dipercaya berasal dari kayangan dan dingkat sebagai Raja oleh para pemimpin daerah (Anang, Karaeng, atau Gallarang) berdasarkan konsensus sosial musyawarah-mufakat, untuk memimpin perserikatan daerah otonom (Wanua atau Bori) yang berada di wilayah Bone dan Gowa (Mukhlis, 1986: 13). Raja di Gowa bergelar Sombaya ri Gowa (yang disembah di Gowa), sedangkan di Bone bergelar Mangkau’e ri Bone (yang Bertahta di Bone) (Sagimun, 1975: 3).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pada hakikatnya terdapat sumber-sumber musyawarah-mufakat sebagai Identitas Budaya Politik bangsa, yang ‘kausa materialisnya’ terdapat pada bangsa Indonesia sendiri sebelum membentuk negara modern. Kekayaan budaya tersebut sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat, dan berdasarkan kesadaran bersama senantiasa dipelihara dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari.

 

Dasar Filosofis Musyawarah-Mufakat

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dasar filosofis musyawarah-mufakat adalah pada pandangan hakikat manusia ‘individu-makhluk sosial’, ‘jasmani-rokhani’ dan ‘hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan YME’. Moralitas yang terkandung dalam budaya musyawarah-mufakat, adalah merupakan sikap etis yang terjelma dalam diri manusia yang mendasari segala tindakan dan tingkah laku manusia, dalam kehi-dupan masyarakat. Basis filosofis Musyawarah-Mufakat adalah pada hakikat manusia, yang essensinya adalah memiliki susunan kodrat sebagai jasmani atau raga (unsur fisis) dan rokhani (unsur jiwa). Raga yang terdiri atas; unsur benda mati, unsur binatang (animal), dan unsur tumbuhan (vegetatif). Jiwa yang terdiri atas; unsur akal, rasa, dan kehendak. Sifat-sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Susunan Kodrat Manusia. Pada hakikatnya manusia terdiri atas susunan unsur (a) Raga: yaitu badan atau tubuh manusia yang bersifat kebendaan, dapat diindra, diraba, bersifat real. Raga terdiri atas unsur: Benda mati, yaitu unsur manusia yang bersifat fisis yaitu unsur yang terdapat pada benda mati yaitu gejala-gejala fisis dan kimiawi. Misalnya mengalami perubahan bila terkena suhu tertentu, panas, dingin dan juga mengalami perubahan karena waktu. Unsur Tumbuhan, unsur-unsur yang ada pada manusia, yang mempunyai sifat-sifat dan gejala-gejala seperti yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Antara lain gejala tumbuhan dan berkembang biak dari kecil menjadi besar, serta mempunyai kemampuan memperbanyak diri. Induk pohon, benih, tunas yang kemudian berkembang biak menjadi tumbuhan baru. Gejala-gejala ini tidak terdapat pada benda mati. Unsur Binatang, yaitu unsur-unsur ada pada ciri manusia mempunyai sifat-sifat dan gejala-gejala sebagaimana yang terdapat pada binatang. Sifat-sifat dan gejala-gejala tidak dipunyai oleh benda mati maupun tumbuhan. Sifat-sifat yang terdapat dan berkeinginan, berinsting, dapat menyesuaikan diri dengan tempat dan lingkungan fisis, bernafsu yaitu tertarik pada sesuatu yang nikmat, enak yang berkaitan dengan nafsu biologis, makan minum serta naluri seksual. (b) Jiwa: yaitu unsur-unsur hakikat manusia yang bersifat kerokhanian, tidak berujud, tidak dapat diraba dan tidak dapat ditangkap oleh indra manusia. unsur jiwa ini terdiri atas tiga jenis. Yaitu: akal, yaitu berkaitan dengan kemampuan manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Rasa, yaitu unsur kejiwaan manusia yang berkaitan dengan hasrat dan kemampuan manusia di bidang keindahan atau estetika. Misalnya kemampuan mengekspresikan seni, kreativitas di bidang estetika dan kemampuan-kemampuan keindahan yang lainnya, misalnya merasakan keindahan alam, indahnya cinta dan lain sebagainya. Kehendak, yaitu unsur kejiwaan manusia yang berhubungan dengan hasrat tingkah laku manusia oleh karena itu kehendak berkaitan dengan hasrat dan kemampuan manusia untuk merealisasikan dan memperoleh kebaikan, kesusilaan. Jadi unsur kehendak manusia berkaitan dengan bidang etika, yang realisasinya adalah pada tingkah laku manusia.

Simak juga:  SERI PANCASILA (14): Pancasila Setengah Hati

Sifat kodrat manusia Pada hakikatnya sifat kodrat manusia terdiri atas: (a) Makhluk individu, yaitu manusia sebagai perseorangan memiliki sifat-sifat sendiri sebagai individu. Manusia sebagai individu adalah bersifat nyata, sebagai pribadi yang berupaya merealisasikan potensi pribadinya. (b) Makhluk Sosial, yaitu manusia selain sebagai individu perseorangan, juga sebagai warga masyarakat (makhluk sosial). Manusia sebelum dilahirkan, pada waktu dilahirkan senantiasa hidup di dalam masyarakat (sebagai warga masyarakat). Ia tidak dapat merealisasikan potensinya hanya dengan dirinya sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan manusia lainnya dalam masyarakat. Hal itu lebih jelas lagi bilamana dilihat pada kehidupan sehari-hari, seperti makan, minum, memenuhi kebutuhan hidupnya, pengakuan, perlindungan terhadap hak dan kebutuhannya, senantiasa membutuhkan manusia lain dalam masyarakat. Menurut C.H.Cooley, bahwa individu dan masyarakat bukan dua realitas yang terpisahkan, melainkan dua sisi dari realitas yang satu, ibarat dua sisi dari sekeping mata uang (Cooley, 1985: 107). Jadi manusia sebagai warga masyarakat adalah sekaligus sebagai individu, perseorangan.

Kedudukan kodrat manusia. Pada hakikatnya kedudukan manusia adalah sebagai: (a) Makhluk berdiri sendiri, yaitu manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah otonom, mempunyai eksistensi sendiri memiliki pribadi sendiri. (b) Makhluk Tuhan, manusia pada hakikatnya merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi manusia adalah berasal dari Tuhan di atas manusia masih terdapat Dzat yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Jadi Tuhan adalah sebagai sebab pertama

Unsur-unsur hakikat manusia tersebut, masing-masing merupakan kedua-tunggalan (monodualis), yaitu susunan kodrat manusia yaitu terdiri atas dua unsur yang merupakan suatu kesatuan yaitu raga jiwa, sifat kodrat manusia yang terdiri atas dua unsur yang merupakan suatu kesatuan yaitu makhluk individu dan makhluk sosial, dan kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan yang Mahaesa. Keseluruhan unsur-unsur hakikat manusia pada hakikatnya mewujudkan suatu keutuhan (ketunggalan) jadi bersifat ‘majemuk tunggal’ atau ‘monopluralis’ (Notonagoro, 1975: 89). Dalam kenyataan hidup manusia tadi harus dijelmakan dalam suatu perbuatan lahir maupun batin yang seharusnya memenuhi tunggalan (majemuk-tunggal) (monopluralis) tadi. Jadi agar manusia benar-benar sebagai manusia maka harus mampu menjelmakan unsur-unsur hakikat manusia yang bersifat ‘monopluralis’ tadi dalam perbuatan lahir dan batin dalam kehidupan sehari- hari.

Moralitas Musyawarah-Mufakat dalam moralitas manusia merupakan suatu potensi kejiwaan manusia. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa unsur poptensi jiwa manusia adalah akal yang berkaitan dengan kemampuan intelektual, keilmuan, kreativitas, kecerdasan dan lainnya. Rasa adalah potensi kejiwaan manusia yang berkaitan dengan keindahan, keselarasan antara lain dalam hubungannya dengan seni. Adapun kehendak adalah berkaitan dengan potensi kejiwaan manusia yang berkaitan dengan tingkah laku moralitas manusia. Aspek kehendak ini merupakan potensi kejiwaan manusia dan merupakan basis bagi tingkah laku manusia yang bersifat susila, etis dan baik. Hal inilah yang merupakan sumber moralitas musyawarah-mufakat. Meminjam istilah Imam Al-Ghazali bahwa dalam diri manusia terdapat unsur al-aql (akal), al-Qalb (hati nurani), dan al-nafs (nafsu). Al-qalb atau hati nurani adalah sumber kebaikan moralitas manusia yang bersumber kepada wahyu Allah. Berdasarkan pengertian tersebut hakikat manusia ‘individu-makhluk sosial’ terkandung unsur ‘hak’ namun juga ‘wajib’. Bagi filsafat liberalisme hakikat manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas, sehingga dalam dirinya terkandung hak. Sementara Hobbes mendeskripsikan bahwa, dalam kehidupan masyarakat terjadilah persaingan-perebutan hak sehingga kondisi demikian dilukiskan sebagai ‘homo homini lupus’ manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Dalam kondisi yang demikian ini kemudian terjadilah suatu kesepakatan antar anggota masyarakat dalam membentuk persekutuan hidup, yang dilandasi oleh undang-undang (kehidupan negara). Hal inilah menu-rutnya diistilahkan dengan sociale contract (kontrak sosial). Realitas yang demikian ini mustahil dapat diikat dengan suatu relasi etis dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak mungkin terjadi suatu musyawarah-mufakat.

Oleh karena itu bagi bangsa Indo-nesia yang mengakui bahwa hakikat manusia ‘makhluk individu-makhluk sosial’, selain pengakuan ‘hak’ juga sekaligus harus memiliki pengakuan ‘wajib’. Konsekuensinya dalam kehidupan masyarakat, bagi manusia sebagai anggota masyara-kat, selain menuntut ‘hak’ juga harus memenuhi ‘wajib’, yaitu wajib menghormati-memenuhi ‘hak’ orang lain. Dalam pengertian seperti ini dalam kehidupan kenegaraan selain diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, juga harus dipenuhi wajib moral. Pemenuhan wajib moral dalam menghormati hak orang lain dapat direalisasikan melalui suatu konsesnsus ‘musyawarah-mufakat’. Proses ini tidak hanya didasarkan pada proses kuantitatif-matematis, karena tradisi seperti ini pada hakikatnya merupakan budaya individualisme. Proses musyawarah-mufakat meletakkan kepentingan diri sendiri dalam hubungannya dengan kepentingan manusia lain secara etis. Oleh karena itu dalam proses ‘musyawarah-mufakat’ dapat dipastikan terdapat unsur-unsur kepentingan diri sendiri yang harus dipenuhi dalam hubungannya dengan pemenuhan kepentingan orang lain. Dalam suatu musyawarah-mufakat tidak mensyaratkan mayoritas maupun minoritas, melainkan suatu hasil konsensus etis, yakni dipenuhinya segenap kepentingan dalam kehidupan masyarakat.

Realitas tersebut dalam filsafat Pancasila dieksplisitkan bahwa musyawarah-mufakat harus didasari dengan unsur ‘hikmah kebijaksanaan’. ‘Hikmah kebijaksanaan’ meletakkan realitas kehidupan manusia dalam masyarakat, pada basis hakikat manusia yang adil-beradab. Essensi hakikat manusia yang arif-bijaksana, manakala terpenuhinya unsur hakikat manusia ‘monopluralis’,’ yaitu suatu harmoni, keselarasan hakikat manusia sebagai ‘jasmani-rokhani’, ‘makhluk individu-makhluk sosial’ serta sebagai ‘pribadi dan makhluk Tuhan YME’. 

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XVII: Etika Politik dan Pancasila

 

Pembudayaan Musyawarah-mufakat

Pembudayaan musyawarah-mufakat mengandung pengertian bahwa musyawarah-mufakat harus diletakkan sebagai suatu unsur budaya dalam masyarakat. Para pakar antropologi budaya Indonesia lazimnya sepakat bahwa kata ’kebudayaan’ berasal dari bahasa Sanskerta buddhayah. Kata buddhayah adalah bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti ’budi daya’ yang berarti ’daya dari budi’ sehingga dibedakan antara ’budaya’ yang berarti ’daya dari budi’ yang berupa cipta, rasa dan karsa, dengan ’kebudayaan’ yang berarti hasil dari cipta, rasa dan karsa manusia (Koentjaraningrat, 1980; Sulaiman, 1995: 12), sehingga secara luas dapat diambil pengertian bahwa kebudayaan adalah segala hal yang dihasilkan oleh manusia sebagai makhluk Tuhan yang berakal.

Jikalau dilihat dari wujud hasil kebudayaan manusia, maka dapat berupa suatu kompleks gagasan, ide-ide, dan pikiran manusia, yang dalam hal ini bersifat abstrak. Hasil kebudayaan manusia ini merupakan suatu nilai, yang hanya dapat dipahami, dihayati dan dimengerti oleh manusia. Misalnya pengetahuan, ideologi, etika, estetika (keindahan), hasil pikiran manusia (seperti logika, matematika, aritmetika, geometrika), norma, kaidah dan lain sebagainya. Dalam hubungannya dengan nilai-nilai agama, kebudayaan yang berupa nilai ini juga berasal dari nilai-nilai keagamaan, karena agama merupakan pandangan hidup manusia dan merupakan suatu pedoman hidup manusia. Dalam pengertian inilah maka dalam Pancasila selain terdapat nilai kemanusiaan juga terdapat nilai keagamaan.

Selain itu wujud kebudayaan manu-sia yang bersifat kongkret yaitu berupa aktivitas manusia dalam masyarakat, saling berinteraksi, sehingga terwujud-lah suatu sistem sosial. Manusia adalah makhluk sosial selain sebagai individu, oleh karena itu ia senantiasa, membutuhkan orang lain dalam masyarakat. Sistem sosial ini tidak dapat dilepaskan dari tatanan nilai sebagai suatu dasar dan pedoman. Oleh karena itu pola-pola aktivitas manusia ditentukan oleh tata nilai yang merupakan hasil budaya abstrak manusia. Jikalau suatu tatanan sosial yang bersumber pada suatu sistem nilai dan sistem nilai itu bersumber pada nilai-nilai agama, maka suatu keniscayaan bahwa dalam suatu sistem masyarakat, suatu fenomena sosial budaya akan terkandung di dalamnya suatu nilai keagamaan, nilai kemanusiaan dan nilai kebersamaan.

Wujud budaya kongkrit lainnya adalah bentuk-bentuk budaya fisik yang dihasilkan oleh manusia. Wujud budaya ini juga sering disebut sebagai benda-benda budaya. Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk yang berbudaya senantiasa berinteraksi dengan manusia lain dalam masyarakat. Dalam hubungan ini manusia senantiasa membutuhkan sarana fisik untuk mencapai tujuannya. Benda-benda budaya tersebut baik berupa sarana atau alat-alat dalam kehidupan masyarakat, maupun sebagai hasil ekspresi dan kreasi manusia. Benda-benda budaya ini baik berupa benda-benda bergerak, seperti kendaraan, mesin, serta hasil teknologi lainnya maupun benda-benda yang tidak bergerak seperti, bangunan, tempat ibadah, sarana ibadah, pakaian, candi, gapura, simbol, mata uang dan lain sebagainya.

Hasil budaya manusia yang berupa benda-benda budaya atau budaya fisik ini senantiasa bersumber pada kebudayaan manusia yang berupa sistem nilai, yang merupakan pedo-man dan pandangan hidup suatu masyarakat. Jika nilai-nilai tersebut sebagian besar berasal dari nilai-nilai keagamaan, maka sudah dapat dipastikan bahwa dalam karya budaya yang berupa benda-benda budaya tersebut senantiasa terkandung nilai-nilai keagamaan, nilai kemanusiaan dan nilai kebersamaan. Misalnya bangunan, tempat ibadah, gapura atau menara, peninggalan bertulis, karya pustaka, karya seni, bahasa, pakaian serta benda budaya lainnya (Kaelan, 2014)

Rumusan yang lebih fungsional mengatakan bahwa kebudayaan adalah “segala hasil kreativitas, cipta, rasa dan karsa dalam hidup manusia. Hal ini merupakan suatu hasil kreasi, penciptaan, perencanaan dalam upaya manusia mengadaptasikan dan merealisasikan seluruh aktivitas-nya dalam masyarakat dalam interaksinya dengan dirinya, manusia lain, pada lingkungan fisik, sosial, dan ide”. Rencana atau strategi untuk menghadapi lingkungan fisik mencakup sistern produksi pangan, dan semua teknologi, pengetahuan serta ketrampilan. Adaptasi sosial mencakup: sistem politik, sistem kekeluargaan dan hukum sebagai strategi untuk berhubungan dengan sesama. Lingkungan ide menunjuk pada pengetahuan, seni, ilmu, filsafat dan agama. Keseluruhannya merupakan suatu sistem yang terintegrasi.

Berdasarkan realitas tersebut maka Pembudayaan Musyawarah-mufakat, juga harus meliputi unsur ide-ide yaitu essensi nilai-nilai musyawarah-mufakat, unsur sistem sosial yang berarti musyawarah-mufakat ditransformasikan dalam kehidupan sosial dan juga unsur fisis, yaitu musyawarah-mufakat dapat juga direpresentasikan dalam budaya fisik manusia. Misalnya dapat diekspresikan pada tulisan dalam buku-buku yang dapat dibaca-dipahami oleh segenap bangsa Indonesia, dalam slogan dan semboyan yang santun, dalam suatu produk/sovenir, gantungan kunci, pin dan lain sebaginya.

Selain itu pembudayaan harus digunakan suatu metode yang relevan, baik menyangkut materi maupun strategi, yang sesuai dengan tingkat pengetahuan kelompok masyarakat sehingga mudah dipahami dan dihayatinya. Demikian juga dalam pembudayaan dapat dimanfaatkan berbagai media, baik media cetak maupun elektronik serta meliputi berbagai bidang misalnya seni, sosial, maupun budaya. 

 

Daftar Pustaka

Azhari Aidul Fitricida, 2014, Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945, Genta, Yogyakarta.
Cooley Charles Horton, D., 1922, Sociology Theory and Social Research, dalam K.J. Veeger, Realitas Sosial, Gramedia, Jakarta.
Kaelan, 2013, Negara Kebangsaan Pancasila, Penerbit Paradigma, Yogyakarta.
Kaelan, 2014, Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila, Paradigma Press, Yogyakarta.
Koentjaraningrat, 1980, Pengantar Ilmu Antropologi, Penerbit Aksara baru, Jakarta.
Lombard, Denys, 2008, Nusa Jawa: Silang Budaya III Warisan-warisan Kerajaan Konsentris, Gramedia, Jakarta.
Notonagoro, 1975, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Pantjuran Tujuh, Jakarta.
Ricklefs, M.C. et. Al. (2013) Sejarah Asia Tenggara dari Masa Prasejarah sampai Kontemporer, Depok: Komunitas Bambu.
Seregig I Ketut, 2010, Nilai Keadilan Hukum Adat bali, Paradigma, Yogyakarta.
Sagimun, MD., 1975, Sultan Hasanuddin Menentang VOC., Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
Sulaiman, Munandar, 1995, Ilmu Budaya Dasar, PT. Eresco, Bandung.

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XIX: Kepemimpinan Berdasar Pancasila

Prof. Dr. Kaelan, MS Topik yang kita letakkan sebagai substansi diskusi saat ini memang berada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.