Minggu , 16 Desember 2018
Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan XIX: Kepemimpinan Masih Jauh dari Pancasila
Drs. HM. Idham Samawi (ft. Ist)

Diskusi Kebangsaan XIX: Kepemimpinan Masih Jauh dari Pancasila

DRS. HM IDHAM SAMAWI

Saya kira apresiasi cukup dari Pak Kaelan kepada teman-teman wartawan sepuh, tapi sebetulnya memang luar biasa sekali, jadi diskusi ini sudah dilakukan 19 bulan hampir 2 tahun tanpa berhenti, luar biasa. Hari ini kita bicara tentang kepemimpinan dalam demokrasi Pancasila. Tadi sebelum dimulai, saya ngobrol dengan Prof Kaelan, bahwa justru menurut saya, hari ini kita semakin menjauh, bukan makin mendekati Pancasila, dasar negara bangsa ini dan Ideologi bangsa ini. Kita bukan semakin mendekati, tapi semakin menjauhi.

Bangsa ini telah membuat keputus-an bahwa menyiapkan pemimpin itu salah satunya oleh partai politik. UUD mengatakan begitu. Tapi apa yang terjadi hari ini? Lima tahunan itu pemilu di UUD kita bunyinya jelas, peserta pemilu adalah partai politik. Tapi apa yang terjadi? Yang tanda kutip yang kompetisi itu tidak hanya partai politik dengan partai politik, tapi juga manusia-manusia yang ada di partai politik itu, mohon maaf, saling sikut, sama-sama partainya. Saling sikut, saling hujat, saling fitnah, dan seterusnya.

MK memutuskan yang menjadi anggota DPR, atau DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota, yang suaranya paling banyak. Jadi sekarang, siapa yang ikut pemilu ini? Orang perorang. Dan itu saling berkelahi, di dalam satu partai. Di dalam satu partai kan seharusnya yang dibawa itu ideologi dan sebagainya, tapi ini ndak, o si Pawiro kae brengsek, padahal teman satu partai, itu sudah dilatih sedemikian rupa, lewat pemilu 5 tahunan. Bahkan dalam satu partai politik pun saling menjatuhkan, sa-ling memaki, saling menghabisi dan seterusnya. Ini yang sedang melanda bangsa kita. Bapak Ibu saudara seka-lian, tadi saya sampaikan ke Prof Kaelan, nanti kira-kira 20 taun lagi seperti apa bangsa ini?            

Ini terjadi karena tidak lagi berpi-jak pada etika, keteladanan dan sebagainya. Ora perduli. Begitu jadi DPR atau DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sudah emang gue pikirin. Karena apa, sampeyan wis tak tuku. Ketika coblosan 200 ewu, satus ewu. Padahal perintahnya jelas sekali. Kita membentuk pemerintahan negara harusnya sesuai UUD kita, membentuk pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta tumpah darah Indo-nesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian yang abadi. Nah itu semua berdasarkan Ketuhanan YME, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Tadi Prof. Kaelan berbicara awal-nya di Panitia 8 di belakang kata Ketuhanan itu belum ada 7 suku kata. Setelah sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia diakhiri pada 1 Juni 1945, sepakat dibentuk Panitia 8, ketua panitianya Sukarno. Dalam sidang-sidang pertama di Panitia 8, di belakang kata Ketuhanan, bukan 7 suku kata, awalnya, melainkan lima suku kata, yakni Ketuhanan dengan Kewajiban Melaksanakan Syariat Islam. Deadlock terus itu panitia 8, silakan baca di dokumen Negara, sekarang sudah ada dokumennya, di kantor arsip negara. Jadi dokumen berita acara Panitia 8, Panitia 9, PPKI, sempat hilang. Tapi alhamdulillaah 2012 sudah ketemu. Walaupun ada beberapa halaman yang hilang. Nah jangan ditafsirkan macam-macam ya, yang penting sudah ketemu. Ketemunya di mana? Di istana Mangkunegaran Solo. Gak usah ditafsirkan macam-macam. Yang penting sudah ketemu dan sekarang ada di sana. Nah itu, Bapak Ibu saudara sekalian, awalnya di Panitia 8 itu, lima suku kata. Di Panitia 9, yang ketuanya Sukarno menjadi 7 suku kata, Ketuhanan dengan Kewajiban Melaksanakan Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya. Itu katanya di kantor arsip negara masih ada. Tanda tangan di Piagam Jakarta itu paling atas, atas nama Dokuritsu Junbi Cosakai, Panitia 9, dan Bapak Ibu saudara sekalian, luar biasa sekali, Panitia 9 itu tidak legitimed, karena apa, tidak ada yang mengesahkan. Yang disahkan oleh Dokuritsu Junbi Cosakai itu adalah Panitia 8.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XV: Bangsa Ini Harus Banting Stir Kembali ke Pancasila

Oleh Bung Karno dirombak menjadi Panitia 9, nah itu Piagam Jakarta. Nah lalu yang dibicarakan Prof Kaelan tadi di sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus, itu nuwun sewu, di notulennya itu Ki Bagus belum datang. Pada waktu debat rame sekali, Ki Bagus belum datang, Bung Karno menawarkan agar diskusinya diskors menunggu Ki Bagus Hadikusumo yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat sidang PPKI. Akhirnya disetujui, diskors sampai Ki Bagus datang. Disampaikan oleh Bung Karno sebagai pimpinan sidang, Ki Bagus minta waktu untuk istikharoh. Betul sekali, sampai tujuh kali, beliau sholat dan keluar dari ruangan. Itu durasinya 48 menit beliau istikharoh di ruangan. Keluar dari ruangan, konkrit, setuju untuk menghilangkan 7 suku kata, kembali ke 1 Juni, dalam pidatonya Bung Karno sudah ada, Ketuhanan YME, walaupun rumusannya, ketika itu Ketuhanan yang berkebudayaan, tapi kata Ketuhanan YME itu dalam pidato 1 Juni sudah ada.

Kembali tadi saya katakan, kita semakin menjauh. Nuwun sewu hari ini gendheng tenan, presiden harus menyampaikan visi misi, gubernur menyampaikan visi misi, calon gubernur, calon bupati/walikota menyampaikan visi misi. Tanpa ada panduannya. Sing gubernur, sing presiden, sing gubernur, wakil walikota, tanpa ada haluannya untuk menyusun itu. Ini gendheng ini. Lalu apa yang terjadi? Bisa saja visi misi calon gubernur, walaupun nanti dia bisa terpilih, dengan visi misinya calon bupati/walikota di provinsi yang sama, berbenturan. Bisa terjadi. Karena tidak ada haluannya. Bisa terjadi, lha makanya sekarang ini ada bupati, saya bersyukur, Jogja tidak. Tapi di beberapa provinsi lain, dipanggil rapat gubernur gak datang, dan seterusnya. Tanpa alasan dan sebagainya. Mau jadi apa negeri ini? Bapak Ibu saudara sekalian, lalu tadi ya, maju tak gentar membela yang bayar tadi, pemilu lagi, datang ke rakyat bawa dhuwit 2 koper. Lalu apa, dibagi 100 ewu, kowe 100 ewu, 100 ewu, Bapak Ibu saudara sekalian, lalu setelah itu apa? Embuh karepmu. Apakah dia ngerti ideologi, ngerti dasar negara? Ora peduli. Lalu apakah dia akan berpihak betul kepada rakyat? Sorry bro, semakin jauh. Ya, jadi karena apa, saya tidak bisa membayangkan nanti yang jadi sekarang ini, makanya bahasa saya dengan Prof. Kaelan, saya sampaikan, 20 tahun lagi kaya ngapa? Karena apa, nanti akan jadi gubernur, bupati, walikota, DPRD, DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, sing nduwe dhuwit walaupun bathuke kosong, otake ora ana isine, ning nggawa dhuwit rong koper. Nah bangsa ini apa mau terus-terusan begini? Sori dab. Iya. Lalu yang salah di mana? Tadi beliau berdua sudah menyampaikan, sejak reformasi saudara sekalian. Hancur-hancuran negeri ini. Panjenengan yang ngendika, bukan saya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, bahkan saya meyakini, bah-wa ini semua by design, lalu siapa yang mendesign? Asing. Ini saya baru mendapat tugas membentuk tim, kita bentuk tim, sedang kita kaji, ketika reformasi kemarin itu dhuwit dollar yang beredar di senayan itu total ada berapa, sekarang baru ketemu di angka 36 juta US$ ketika itu. Sumbernya dari mana kita sudah mulai bisa identifikasi. Walaupun lewat LSM waktu itu, tapi dana dari mana negara mana, 36 juta US$ Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Lalu mestinya ada pertanyaan, lho kepentingan asing ini apa? Kok sampai mengeluarkan segitu banyak. Intinya adalah bagaimana cara bangsa yang besar ini jangan sampai konsolidasi. Karena sejarah membuktikan bangsa yang gedhe ini kalau konsolidasi, ngedab-edabi tenan.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan IV : Nasionalisme Mencintai Indonesia Hukumnya Wajib

Bung Karno pernah bilang Nusan-tara yang besar ini bagaikan zamrud di khatulistiwa. Coba hari ini ditemukan emas di Banyuwangi, hari ini ditemukan emas di Seluma, Bengkulu, hari ini ditemukan emas di Sumbawa, hari ini ditemukan emas di Muara Tewe, itu sing lagek ketemu. Dan saya yakin itu Sabang Merauke itu isine nek ora emas, uranium, gas, minyak, dan sebagainya. Sapa sing ora ngiler? Gedhe tenan dan satu lagi, ciri wanci kita, kita dibangun lebih dari 600 suku bangsa, kita dibangun lebih dari 600 budaya, kita dibangun lebih dari 600 bahasa. Gampang untuk diadu biar bubar. Tiga ratus lima puluh tahun cukup. Belanda, negeri kecil sekali 350 tahun menjajah Indonesia karena kita gampang dipecah belah.

Nah saya bicara di Papua, di Aceh, di Sulawesi, di Ujung Pandang, di Sulawesi Selatan, ayo diskusi 30 hari 30 malam dengan Idham Samawi kalau ada orang yang berpendapat bahwa ada ideologi lain selain Pancasila yang bisa membuat utuhnya Sabang Merauke Miangas Rote. Ayo sebut satu ideologi, mana yang bisa mewutuhkan. Saya sering memakai contoh, misalnya kalau kita masih pakai Piagam Jakarta, Bali mesthi merdeka. Maluku mesthi merdeka. Konkrit itu. Nah ayo diskusi kebangsaan hari ini pun, ayo juga tak tantang 30 dina 30 bengi.

Tapi anehnya kita semakin, bukan semakin mendekati, kita semakin menjauhi Pancasila. Tadi contoh-contoh yang spesifik yang saya ungkapkan ya, jadi calon visi misi. Lho sekarang Bapak Ibu saudara sekalian dadi Presiden RI membawa uang 100 trilyun murah banget kuwi. Nuwun sewu, karena apa, negeri yang luar biasa, karena apa, sejarah membuktikan hari ini yang sudah terlanjur digadaikan sudah lebih dari 100 kontrak karya. Lalu sekarang apa, ketika pemerintahan yang ini begitu habis kok Pak Jokowi kok gak berani, memutus kontrak karya. Nanti dulu saya kasih contoh, Venezuela, itu. Venezuela itu kan begitu, belum selesai kontrak karya dinasionalisasi, hancur-hancuran justru. Karena apa, dimungsuhi sadunia. Walaupun yang tanda tangan Presiden yang dulu dulu, tapi gak bisa, kontrak karya dibatalke. Ditunggu sampai selesai. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, yang khawatir kontrak karya mau habis berpikir, wah presiden sing siji iki wis ora isa dijak rembugan iki. Petral bubar, Blok Mahakam, Rukan, Freeport dan seterusnya. Freeport itu ditandatangani pertama April 1967, Bapak Ibu saudara sekalian. Pak Harto dapat mandat dari MPRS itu Maret 1967. Freeport itu ditandatangani April 1967. Lha timbul pertanyaan panjenengan kan ming 40 taun kok saiki isih, lha diperpanjang. Hampir semua kontrak karya saya tidak usah sebut siapa presidennya, nah ketika presidennya itu, itu semuanya diperpanjang. Jadi nanti kontrak karya yang terakhir tahun 2033. Saya kira itu sebagai pengantar, kita semakin menjauh, baik itu cita-cita proklamasi. (ASW)

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XX: Nom

SELIRIA EPILOGUS GUGUR dalam usia belasan tahun, tapi dia sudah cukup dewasa untuk menjadi suami …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *