Minggu , 16 Desember 2018
Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan XIX: Kepemimpinan Berdasar Pancasila
Prof. Dr. Kaelan, MS (ft. Ist)

Diskusi Kebangsaan XIX: Kepemimpinan Berdasar Pancasila

Prof. Dr. Kaelan, MS

Topik yang kita letakkan sebagai substansi diskusi saat ini memang berada pada tataran Das Sollen artinya sesuatu yang seharusnya dilaksanakan dan diterapkan dalam kehidupan kemasya-rakatan-kenegaraan di Indonesia. Namun demikian sebagaimana kita ketahui de-wasa ini, realitas negara Indonesia pasca reformasi 1998, dasar filsafat Pancasila tidak koheren dan tidak konsisten dengan Pasal-pasal UUD Negara Tahun 1945. Oleh karena itu Das Sein atau kenyataan kenegaraan dewasa ini lebih mendasarkan pada sistem liberalisme. Dalam hubungan inilah maka pemikiran ideal tentang pemimpin dalam paradigma Pancasila memang merupakan pemi-kiran berdasarkan nilai-nilai yang seha-rusnya diterapkan dalam negara yang berdasarkan Pancasila.

Konstatasi tentang kepemimpinan berdasarkan dasar filsafat Pancasila, pada hakikatnya diletakkan baik pada tataran Pancasila kenegaraan maupun dalam hubungan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu dalam pembahasan ini kepemimpinan selain dalam hubungan dengan konteks kenegaraan namun juga dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dasar moralitas dalam hubungannya dengan kepemimpinan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara itu, me-ngandung konsekuensi bahwa setiap pelaksana penyelenggaraan negara secara individual, baik dalam kapasitasnya sebagai pemimpin kelembagaan nega-ra, sebagai wakil rakyat, sebagai tokoh atau pemimpin masyarakat/lembaga masyarakat harus mendasarkan pada dasar moralitas Ketuhanan dan kemanusiaan. Sebagai seorang warga negara dan sekaligus sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, mendasarkan pada dasar moral Ketuhanan sesuai dengan agama yang diyakininya (esensi sila I). Selain itu juga mendasarkan pada moral kemanusiaan (esensi sila II), yaitu dasar moralitas kemanusiaan yang adil dan beradab. Moral keadilan dalam hubungan ini mendasarkan pada core values dasar ontologis, bahwa manusia harus adil terhadap diri sendiri (jasmani-rokhani), adil terhadap manusia lain, masyarakat, bangsa dan Negara (individu-makhluk sosial) dan adil terhadap Tuhan (sebagai pribadi dan sebagai makhluk Tuhan YME), bahkan manusia harus adil terhadap lingkungan hidupnya.

Selain itu dalam kehidupan kenegaraan para pelaksana dan penyelenggara Ne-gara, harus memegang teguh hakikat moral kemanusiaan yang beradab. Artinya manusia adalah sebagai makhluk yang sempurna, dibandingkan dengan makhluk lainnya misalnya binatang. Letak kesempurnaan manusia itu justru pada dasar moralitas yaitu keberadaban. Artinya bahwa manusia harus benar-benar mendasarkan pada harkat dan martabat manusia sebagai manusia. Oleh karena itu manusia juga secara an-tropologis sering disebut sebagai makh-luk yang berbudaya (mores), dan justru letak keberadaban manusia itu adalah terletak pada integritas moralnya.

Oleh karena itu praktik-praktik korupsi, ambisi kekuasaan, manipulasi, mafia hukum, kolusi, tindakan asusila, kezaliman dan lainnya, adalah manifestasi nafsu manusia yang bertentangan dengan dasar moralitas manusia yang beradab. Secara moral dalam diri manusia terkandung suara hati (kalau istilah Imam Al-Ghazali Al-Qalb), yaitu suatu dorongan bahwa tindakan manusia adalah berdasarkan pada kebaikan dan kesusilaan. Penyimpangan dalam tindakan manusia, seperti korupsi, nafsu berkuasa, serakah, tamak, keji dan lainnya adalah dorongan nafsu, dan hal ini terdapat pada naluri dan insting kebinatangan. Namun demikan dalam diri manusia juga terdapat nafsu yang positif, yaitu suatu kemauan untuk berbuat baik (meskipun imperative hipotetis), misalnya ingin berbuat baik terhadap sesama, ingin menolong kalangan du’afa (orang miskin), ingin berbuat baik terhadap bangsa dan Negara, terhadap umat manusia dan keinginan yang baik lainnya, (yang menurut Imam Al-Ghazali disebut Mutma’inah). Memang akan menjadi sangat mulia bilamana perbuatan baik itu didasarkan atas dorongan nurani yang baik (imperatif kategoris menurut istilah Imanuel Kant) (Daruni Asdi, 1997: 96).

Dasar moralitas ini sangat penting bahkan vital dalam penyelenggaran Negara, dalam konteks kehidupan bersama sebagai suatu kesatuan bangsa (sila III), dalam kehidupan berdemokrasi (sila IV) dan dalam mewujudkan kese-jahteraan dan keadilan sosial (social welfare and social justice). Bagaimanapun baiknya, negara, undang-undang serta lembaga negara bilamana penyelenggara negaranya, korup, ambisi, serakah, fitnah, tidak amanah atau secara esensial tidak beradab maka negara akan mengalami kerapuhan. Oleh karena itu di sinilah pentingnya pembudayaan dan pendidikan karakter dalam suatu negara. Seorang penyelenggara negara atau pemimpin dalam suatu kelembagaan negara atau masyarakat, jikalau memi-liki integritas moral kemanusiaan yang beradab, akan memiliki pilihan yaitu senantiasa bermoral, dan jikalau menyadari penyimpangan moral maka harus memiliki kesadaran bahwa dirinya tidak layak menjadi pemimpin dalam lembaga negara/masyarakat, misalnya jika merasa melanggar mengundurkan diri, dan meminta maaf kepada rakyat/masyarakat yang memberi amanat, mengakui yang baik adalah baik, yang benar adalah benar tanpa melihat kelom-pok, golongan politik, etnis, ras, maupun primordial lainnya (Kaelan, 2018). Dalam khasanah politik identitas dalam budaya Jawa bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki karakter ‘Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa’, seharusnya seorang pemimpin menjadi tauladan bagi yang dipimpin dan di tengah-tengah masyarakat harus memiliki kreativitas dan moralitas yang baik serta membangun solidaritas sosial yang positif.

 

MORALITAS MUSYAWARAH-MUFAKAT PADA KEPEMIMPINAN BERDASAR PANCASILA

Dalam hubungannya dengan pelak-sanaan dan penyelenggaraan negara seorang pemimpin yang amanah yang mampu mengantarkan rakyat untuk mencapai tujuannya dapat dilaksanakan melalui musyawarah-mufakat, dengan berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam suatu permusyawaratan/perwakilan. Melalui musyawarah-mufakat dapat dihasilkan pemimpin yang berkualitas, memiliki kapabilitas, amanah serta memiliki moralitas religius dan kemanu-siaan yang beradab. Dalam proses permusyawaratan dalam menentukan seorang pemimpin, bukan hanya ditentukan oleh kuantitas, dana serta ambisi para pejabat negara, melainkan hasil dari permufakatan seluruh elemen bangsa dengan mendasarkan pada hasil putusan akal, rasa serta kehendak. Akal menghasilkan suatu pertimbangan kejiwaan berdasarkan pertimbangan rasio, unsur intelektual manusia, rasa menghasilkan suatu keharmonisan, keindahan dalam kehidupan kebersama-an, serta kehendak mendasari pertim-bangan moralitas.

Selain itu seorang pemimpin juga harus meletakkan suatu prinsip hikmat kebijaksanaan, dalam segala putusan yang diambilnya dengan meletakkannya dalam keselarasan dan keharmonisan antara akal, rasa dan kehendak tersebut.
Suatu proses kenegaraan dalam memilih seorang pemimpin melalui proses secara langsung, pada hakikatnya hanya mendasarkan pada dukungan dana yang besar, proses penentuan melalui kuantitas, mengabaikan hikmat kebijaksanaan serta tidak mendasarkan pada dasar filsafat Pancasila. Memang dapat dipahami banyak kalangan berpen-dapat bahwa pemilihan pemimpin secara langsung dalam negara, itu merupakan manifestasi ‘kedaulatan di tangan rakyat’. Namun hendaknya dipahami bahwa sebenarnya demokrasi secara langsung itu dilaksanakan pada era zaman Yunani kuno, di mana penduduk masih sangat kecil serta lingkup negara yang kecil pula. Konsekuensinya dalam negara yang besar seperti Indonesia, proses pelaksanaan demokrasi harus didukung oleh dana yang besar, baik oleh negara maupun masing-masing para wakil rakyat. Akibatnya sebenarnya pelaksanaan demokrasi biaya tinggi itu sudah menyita hak kesejahteraan rakyat, karena dana yang trilyunan itu, yang sebenarnya untuk menyejahterakan rakyat, malah digunakan untuk memilih pemimpin serta wakil rakyat. Fakta dan kenyataannya menunjukkan kepada kita bahwa kalangan elit negara setelah menduduki jabatan sibuk memikirkan ambisi kekuasaannya, bagaimana dapat meraih kekuasaan dalam negara, bagaimana strategi dalam koalisi dan lain sebagainya.

Sebagaimana dipahami bahwa dasar filosofis musyawarah-mufakat adalah pada pandangan hakikat manusia ‘individu-makhluk sosial’, ‘jasmani-rokhani’ dan ‘hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan YME’. Moralitas yang terkandung dalam budaya musyawarah-mufakat, adalah merupakan sikap etis yang terjelma dalam diri manusia yang mendasari segala tindakan dan tingkah laku manusia, dalam kehidupan masyarakat. Basis filosofis Musyawarah-Mufakat adalah pada hakikat manusia, yang essensinya adalah memiliki susunan kodrat sebagai jasmani atau raga (unsur fisis) dan rokhani (unsur jiwa). Raga yang terdiri atas unsur benda mati, unsur binatang (animal), dan unsur tumbuhan (vegetatif). Jiwa yang terdiri atas unsur akal, rasa, dan kehendak. Sifat-sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XIX: Kekuasaan, Demokrasi dan Pancasila

Susunan Kodrat Manusia. Pada hakikatnya manusia terdiri atas susunan unsur (a) Raga : yaitu badan atau tubuh manusia yang bersifat kebendaan, dapat diindra, diraba, bersifat real. Raga terdiri atas unsur: Benda mati, yaitu unsur manusia yang bersifat fisis yaitu unsur yang terdapat pada benda mati yaitu gejala-gejala fisis dan kimiawi. Misalnya mengalami perubahan bila terkena suhu tertentu, panas, dingin dan juga mengalami perubahan karena waktu. Unsur Tumbuhan, unsur-unsur yang ada pada manusia, yang mempunyai sifat-sifat dan gejala-gejala seperti yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Antara lain gejala tumbuhan dan berkembang biak dari kecil menjadi besar, serta mempunyai kemampuan memperbanyak diri. Induk pohon, benih, tunas yang kemudian berkembang biak menjadi tumbuhan baru. Gejala-gejala ini tidak terdapat pada benda mati. Unsur Binatang, yaitu unsur-unsur ada pada ciri manusia mempunyai sifat-sifat dan gejala-gejala sebagaimana yang terdapat pada binatang. Sifat-sifat dan gejala-gejala tidak dipunyai oleh benda mati maupun tumbuhan. Sifat-sifat yang terdapat dan berkeinginan, berinsting, dapat menyesuaikan diri dengan tempat dan lingkungan fisis, bernafsu yaitu tertarik pada sesuatu yang nikmat, enak yang berkaitan dengan nafsu biologis, makan minum serta naluri seksual. (b) Jiwa : yaitu unsur-unsur hakikat manusia yang bersifat kerokhanian, tidak berujud, tidak dapat diraba dan tidak dapat ditangkap oleh indra manusia. Unsur jiwa ini terdiri atas tiga jenis. Yaitu akal, yaitu berkaitan dengan kemampuan manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Rasa, yaitu unsur kejiwaan manusia yang berkaitan dengan hasrat dan kemampuan manusia di bidang keindahan atau estetika. Misalnya kemampuan mengekspresikan seni, kreativitas di bidang estetika dan kemampuan-kemampuan keindahan yang lainnya, misalnya merasakan keindahan alam, indahnya cinta dan lain sebagainya. Kehendak, yaitu unsur kejiwaan manusia yang berhubungan dengan hasrat tingkah laku manusia oleh karena itu kehendak berkaitan dengan hasrat dan kemampuan manusia untuk merealisasikan dan memperoleh kebaikan, kesusilaan. Jadi unsur kehendak manusia berkaitan dengan bidang etika, yang realisasinya adalah pada tingkah laku manusia.

Sifat kodrat manusia Pada hakikatnya sifat kodrat manusia terdiri atas: (a) Makhluk individu, yaitu manusia sebagai perseorangan memiliki sifat-sifat sendiri sebagai individu. Manusia sebagai individu adalah bersifat nyata, sebagai pribadi yang berupaya merea-lisasikan potensi pribadinya. (b) Makhluk Sosial, yaitu manusia selain sebagai individu perseorangan, juga sebagai warga masyarakat (makhluk sosial). Manusia sebelum dilahirkan, pada waktu dilahirkan senantiasa hidup di dalam masyarakat (sebagai warga masyarakat). Ia tidak dapat merealisasikan potensinya hanya dengan dirinya sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan manusia lainnya dalam masyarakat. Hal itu lebih jelas lagi bilamana dilihat pada kehidupan sehari-hari, seperti makan, minum memenuhi kebutuhan hidupnya, pengakuan, perlindungan terhadap hak dan kebutuhannya, senantiasa membutuhkan manusia lain dalam masyarakat. Menurut C.H.Cooley, bahwa individu dan masyarakat bukan dua realitas yang terpisahkan, melainkan dua sisi dari realitas yang satu, ibarat dua sisi dari sekeping mata uang (Cooley, 1985: 107). Jadi manusia sebagai warga masyarakat adalah sekaligus sebagai individu, perseorangan.
Kedudukan kodrat manusia Pada hakikatnya kedudukan manusia adalah sebagai: (a) Makhluk berdiri sendiri, yaitu manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah otonom, mempunyai ek-sistensi sendiri memiliki pribadi sendiri. (b) Makhluk Tuhan, manusia pada hakikatnya merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi manusia adalah berasal dari Tuhan. Di atas manu-sia masih terdapat Dzat yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Jadi Tuhan adalah sebagai sebab pertama.

Unsur-unsur hakikat manusia tersebut, masing-masing merupakan kedua-tunggalan (monodualis), yaitu susunan kodrat manusia yaitu terdiri atas dua unsur yang merupakan suatu kesatuan yaitu raga jiwa, sifat kodrat manusia yang terdiri atas dua unsur yang merupakan suatu kesatuan yaitu makhluk individu dan makhluk sosial, dan kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan yang Mahaesa. Keseluruhan unsur-unsur hakikat manusia pada hakikatnya mewujudkan suatu keutuhan (ketunggalan) jadi bersifat ‘majemuk tunggal’ atau ‘monopluralis’ (Notonagoro, 1975: 89). Dalam kenyataan hidup manusia tadi harus dijelmakan dalam suatu perbuatan lahir maupun batin yang seharusnya memenuhi tunggalan (majemuk-tunggal) (monopluralis) tadi. Jadi agar manusia benar-benar sebagai manusia maka harus mampu menjelmakan unsur-unsur hakikat manusia yang bersifat ‘monopluralis’ tadi dalam perbuatan lahir dan batin dalam kehidupan sehari-hari.

Moralitas Musyawarah-Mufakat dalam moralitas manusia merupakan suatu potensi kejiwaan manusia. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa unsur poptensi jiwa manusia adalah akal yang berkaitan dengan kemampuan intelektual, keilmuan, kreativitas, kecer-dasan dan lainnya. Rasa adalah potensi kejiwaan manusia yang berkaitan dengan keindahan, keselarasan antara lain dalam hubungannya dengan seni. Adapun kehendak adalah berkaitan dengan potensi kejiwaan manusia yang berkaitan dengan tingkah laku moralitas manusia. Aspek kehendak ini merupakan potensi kejiwaan manusia dan merupakan basis bagi tingkah laku manusia yang bersifat susila, etis dan baik. Hal inilah yang merupakan sumber moralitas musyawarah-mufakat. Meminjam istilah Imam Al-Ghazali bahwa dalam diri manusia terdapat unsur al-aql (akal), al-Qalb (hati nurani), dan al-nafs (nafsu). Al-qalb atau hati nurani adalah sumber kebaikan moralitas manusia yang bersumber kepada wahyu Allah. Berdasarkan pengertian tersebut hakikat manusia ‘individu-makhluk sosial’ terkandung unsur ‘hak’ namun juga ‘wajib’. Bagi filsafat liberalisme hakikat manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas, sehingga dalam dirinya terkandung hak.

Sementara Hobbes mendeskripsikan bahwa, dalam kehidupan masyarakat terjadilah persaingan-perebutan hak sehingga kondisi demikian dilukiskan sebagai ‘homo homini lupus’ manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Dalam kondisi yang demikian ini kemudian terjadilah suatu kesepakatan antar ang-gota masyarakat dalam membentuk persekutuan hidup, yang dilandasi oleh undang-undang (kehidupan negara). Hal inilah menurutnya diistilahkan dengan sociale contract (kontrak sosial). Realitas yang demikian ini mustahil dapat diikat dengan suatu relasi etis dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak mungkin terjadi suatu musyawarah-mufakat.

Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia yang mengakui bahwa hakikat manusia ‘makhluk individu-makhluk sosial’, selain pengakuan ‘hak’ juga sekaligus harus memiliki pengakuan ‘wajib’. Konsekuensinya dalam kehidupan masyarakat, bagi manusia sebagai anggota masyarakat, selain menuntut ‘hak’ juga harus memenuhi ‘wajib’, yaitu wajib menghormati-memenuhi ‘hak’ orang lain. Dalam pengertian seperti ini dalam kehidupan kenegaraan selain diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, juga harus dipenuhi wajib moral. Pemenuhan wajib moral dalam menghormati hak orang lain dapat direalisasikan melalui suatu konsesnsus ‘musyawarah-mufakat’. Proses ini tidak hanya didasarkan pada proses kuantitatif-matematis, karena tradisi seperti ini pada hakikatnya merupakan budaya individualisme. Proses musyawarah-mufakat meletakkan kepentingan diri sendiri dalam hubungannya dengan kepentingan manusia lain secara etis. Oleh karena itu dalam proses ‘musyawarah-mufakat’ dapat dipastikan terdapat unsur-unsur kepentingan diri sendiri yang harus dipenuhi dalam hubungannya dengan pemenuhan kepentingan orang lain. Dalam suatu musyawarah-mufakat tidak mensyaratkan mayoritas maupun minoritas, melainkan suatu hasil konsensus etis, untuk dipenuhinya segenap kepentingan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan realitas tersebut dalam filsafat Pancasila dieksplisitkan bahwa msyawarah-mufakat harus didasari dengan unsur ‘hikmah kebijaksanaan’. ‘Hikmah kebijaksanaan’ meletakkan realitas kehidupan manusia dalam mas-yarakat, pada basis hakikat manusia yang adil-beradab, serta keharmonisan akal, rasa dan kehendak manusia. Essensi hakikat manusia yang arif-bijaksana, manakala terpenuhinya unsur hakikat manusia ‘monopluralis’,’ yaitu suatu harmoni, keselarasan hakikat manusia sebagai ‘jasmani-rokhani’, ‘makhluk individu-makhluk sosial’ serta sebagai ‘pribadi dan makhluk Tuhan YME’.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XI: Dialog

 

KEPEMIMPINAN YANG BERKEADABAN DALAM KEHIDUPAN KENEGARAAN

Menurut penjelasan resmi dari Pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7, dijelaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung Pokok-pokok Pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Indonesia. Pokok-pokok Pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara baik hukum dasar tertulis (UUD) maupun hukum dasar tidak tertulis (convensi).

Berdasarkan isi dari penjelasan resmi Pembukaan UUD 1945 tersebut bahwa dengan Pokok-pokok Pikiran tersebut nilai-nilai yang terkandung dalam Pem-bukaan UUD 1945 dijelmakan atau dijabarkan secara normatif dalam pasal-pasal UUD 1945. Pokok-pokok Pikiran tersebut adalah sebagai berikut :
(1) Pokok Pikiran Pertama : “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam “Pembukaan” diterima aliran pengertian negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan wilayah seluruhnya jadi negara mengatasi segala faham golongan, mengatasi segala faham perorangan, negara menurut pengertian Pembukaan UUD 1945 tersebut menghendaki per-satuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Hal ini menunjukkan pokok pikiran persatuan. Dengan pengertian yang lazim, negara, penyelenggara negara, dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran Sila Ketiga Pancasila.
(2) Pokok Pikiran Kedua : “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam Pembukaan, dan merupakan suatu kausa finalis (sebab tujuan), sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan itu yang didasari dengan bekal persatuan. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran Sila Kelima Pancasila.
(3) Pokok Pikiran Ketiga : “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan”.
Pokok pikiran ini dalam ‘Pembukaan’ mengandung konsekuensi logis bah-wa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan/perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, (namun setelah reformasi diubah menjadi ‘kedaulatan di tangan rakyat, dan dilakukan menurut UUD Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945). Pokok pikiran inilah yang merupakan Dasar Politik Negara. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran Sila Keempat Pancasila.
(4) Pokok Pikiran Keempat : “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Pokok pikiran keempat dalam ‘Pembukaan’ ini mengandung konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Hal ini mene-gaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung pengertian taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat ini merupakan Dasar Moral Negara yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari Sila Pertama dan Sila Kedua Pancasila.

Empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, menurut Penjelasan Undang-Undang dasar ini, merupakan penjelasan logis dari inti alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Atau dengan lain perkataan bahwa keem-pat pokok pikiran tersebut tidak lain ada-lah merupakan penjabaran dari Dasar Filsafat Negara, Pancasila (Kaelan, 2013).

Dalam pokok pikiran yang pertama ditekankan tentang aliran bentuk negara persatuan, pokok pikiran kedua tentang cita-cita negara yaitu keadilan sosial dan pokok pikiran ketiga adalah merupakan dasar politik negara berkedaulatan rakyat. Bilamana kita pahami secara sistematis maka pokok pikiran I, II dan III memiliki makna kenegaraan sebagai berikut: negara ingin mewujudkan suatu tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia (pokok pikiran I). Agar terwujudnya tujuan negara tersebut maka dalam pelaksanaan negara harus didasarkan pada suatu dasar politik negara yaitu negara persatuan republik yang berkedaulatan rakyat (pokok pikiran I dan III) (Notonagoro, 1974: 16).

Dalam kehidupan kenegaraan menda-sarkan pada suatu dasar moral yaitu negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil beradab (pokok pikiran IV). Sebagai suatu bangsa yang hidup dalam suatu negara sudah semestinya memiliki suatu cita-cita yang ingin dicapai yaitu suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (pokok pikiran keempat) sehingga pokok pikiran ini merupakan suatu dasar cita-cita negara. Maka untuk mencapai cita-cita kenegaraan yaitu suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial), negara mewujudkan dalam suatu dasar tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indo-nesia (pokok pikiran I), adapun sarana untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara tersebut adalah bentuk negara persatuan sebagaimana termuat dalam (pokok pikiran I), dan Republik yang berkedaulatan rakyat (pokok pikiran III), serta harus mendasarkan pada dasar moral negara, yaitu negara berdasar atas ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ dan menurut dasar ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’. Dengan lain perkataan untuk mewujudkan tujuan negara serta cita-cita negara selain mendasarkan pada dasar politik negara, juga harus mendasarkan pada dasar moral negara. Hal ini menunjukkan bahwa betapapun baiknya suatu sistem negara dengan suatu perangkat hukum yang baik, tetap harus mendasarkan, pada moralitas negara yang baik pula. Negara dengan sistem politik dan hukum yang baik, apabila aparat pelaksana penyelenggaraan negara tidak memiliki moralitas yang luhur, maka negara akan mengalami ketidakseimbangan dan akhirnya rakyat akan mengalami penderitaan, banyak penyimpangan, korupsi dan lain sebagainya.

Prinsip negara sebagaimana terkandung dalam pokok-pokok pikiran tersebut menunjukkan kepada kita bahwa dalam kehidupan bernegara walaupun didasarkan pada peraturan hukum, juga harus didasarkan pada moralitas. Negara Indonesia mendasarkan pada komitmen moral religius serta moral kemanusiaan yang beradab karena dalam kehidupan bernegara pada hakikatnya untuk mencapai tujuan kemanusiaan yang bermartabat luhur. Hal inilah yang merupakan basis bagi pelaksanaan ‘Politik Negara yang Berkeadaban’, yang pada hakikatnya merupakan asas yang bersumber dari core values Pancasila.

Cooley Charles Horton, D., 1922, “Sociology Theory and Social Research”, dalam K.J., Veeger, Realitas Sosial, 1985, PT. Gramedia, Jakarta.
Daruni Asdi, Endang, 1997, Imperatif Kategoris dalam Filsafat Moral Immanuel Kant, Lukman Offset, Yogkyakarta.
Kaelan, 2013, Negara Kebangsaan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.
Kaelan, 2018, Etika Berbangsa dan Bernegara, Paradigma, Yogyakarta.
Notonagoro , 1974, Pancasila Dasar Falsafah Negara, cetakan 4, Pantjuran Tudjuh, Jakarta.
Notonagoro , 1975, Pancasila secara Ilmiah Populer, Pantjuran Tudjuh, Jakarta.

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XX: Nom

SELIRIA EPILOGUS GUGUR dalam usia belasan tahun, tapi dia sudah cukup dewasa untuk menjadi suami …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *