Minggu , 21 Oktober 2018
Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan XVIII: Kemerdekaan, Demokrasi, dan Pancasila “Membudayakan Musyawarah Mufakat” Inspirasi Majapahit
Dr. Djoko Dwiyanto (ft. perwaracom)

Diskusi Kebangsaan XVIII: Kemerdekaan, Demokrasi, dan Pancasila “Membudayakan Musyawarah Mufakat” Inspirasi Majapahit

Djoko Dwiyanto, Ketua Dewan Kebudayaan DIY

Bentuk dan unsur-unsur negara kesatuan Republik Indonesia diyakini berurat dan berakar dari sumber-sumber lama/kuna yang terpapar di wilayah nusantara sebagai kearifan lokal yang adiluhung. Warisan budaya itu ada yang berbentuk tinggalan fisik (artefaktual) maupun yang non fisik (intangible). Berdasarkan keyakinan itu, maka sumber daya budaya baik yang berupa tinggalan fisik (bendawi) maupun tak benda yang dianggap paling lengkap adalah zaman kejayaan kerajaan Majapahit (1293 – 1478 M).

Informasi tentang sumber sejarah kerajaan Majapahit dapat dilacak melalui tinggalan tertulis (epigrafi dan filologi) maupun arkeologi. Tinggalan arkeologis yang banyak menginspirasi kehidupan ketatanegaraan Indonesia antara lain, “sinar majapahit” dan gapura Sendangduwur di Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Relief lepas dan yang dipahatkan pada dinding candi berupa ‘sinar majapahit’ banyak mengilhami simbol-simbol organisasi (dan mungkin kerajaan) pada masa-masa kemudian. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika seorang penulis berani menyimpulkan bahwa kerajaan Majapahit adalah sebuah Kasultanan Islam (Janutama, 2017). Selain itu, tidak begitu jelas siapa yang memulai bahwa simbol burung garuda sebagai lambang negara tidak dapat dielakkan meniru/mengadopsi hiasan pada gapura makam Sendangduwur di Paciran, Lamongan (lihat: gambar).

 

Sungguh bukan suatu kebetulan jika dua karya seni ini ternyata juga saling mengilhami. Satu dengan yang lain saling mempengaruhi, meskipun secara kronologis relief gapura jauh lebih dahulu tercipta. Kemampuan mengeksplorasi dan mengekspresikan karya seni sangat luar biasa dengan landasan filosofis yang memadai.

Tinggalan tertulis yang sangat terkenal adalah semboyan ”bhinneka tunggal ika – tan hana dharmma mangrva” yang bersumber dari Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Semboyan itu tidak hanya memiliki fungsi praktis sebagai kekuatan pemersatu, tetapi juga memiliki kekuatan magis sebagai kebanggaan bangsa. Adapun kutipan lengkap dari salah satu pupuh (bait) kitab Sutasoma adalah sebagai berikut.

 

  1. rwâneka dhâtu winuwus wara Buddha Wiswa
    bbhinneki rakwa ring apan ke”parwwanose”n
    mangkâang Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal
    bhinneka tuggal ika tan hana dharma mangrwa

 Terjemahan:

  1. Dikatakan bahwa (mereka) yang terpilih, Buddha dan
    Wisnu (-Siwa), merupakan dua elemen dasar, tidak tunggal
    terpisah itu konon, karena dapat segera dibagi dua
    (padahal) dalam pada itu ke-Jina-an (=kebuddhaan) dan
    kebenaran Siwa itu tunggal itu terpisah (tetapi  juga) tunggal, tak ada kebenaran yang mendua

          (Mpu Tantular, SUTASOMA/Purudasanta).

Meskipun pada awalnya, konteks kalimat dalam pupuh ini terkait dengan keberadaan dan kerukunan antar umat beragama, tetapi oleh para pendiri bangsa dipotong pada baris terakhir dan digunakan dalam konteks berbangsa yang secara faktual terdiri atas berbagai suku bangsa.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XV: Keberagaman Satu Keniscayaan

Sistem kenegaraan kerajaan Majapahit sebagai inspirasi bagi bentuk dan susunan ketatanegaraan pemerintahan Republik Indonesia telah cukup lama dikaji oleh para ahli, akademisi, bahkan politisi pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Mr. Moch. Yamin yang pada awal kemerdekaan memiliki sumbangan pemikiran akademik sebagai sandaran dalam pembentukan negara, ternyata juga menunjukkan kepiawaiannya sebagai sejarawan dengan menulis sejarah Tata Negara Majapahit sebanyak tujuh jilid (sapta parwa). Setelah itu, bertubi-tubi secara berurutan banyak ahli, peneliti, dan pemerhati melakukan eksplorasi data tentang Majapahit dalam berbagai topik atau tema.

Secara umum diketahui bahwa konsep negara antara lain berupa monarkhi dan republik. Monarkhi terdiri atas monarkhi absolut, monarkhi terbatas, dan monarkhi konstitusional. Sistem republik berupa presidensial dan ministerial atau parlementer. Sementara itu, bentuk relasi antara penguasa dengan rakyat dapat berbentuk autokrasi, demokrasi, dan kombinasi antara autokrasi dan demokrasi. Autokrasi dapat berupa pergantian/perebutan kekuasaan, turun-temurun (heriditas), kooptasi, pengundian, dan autokrasi semi demokratis (Pakpahan, 2010: 109-110). Di zaman kerajaan-kerajaan di nusantara, unsur-unsur negara biasanyya terdiri atas raja, wilayah kerajaan, birokrasi, rakyat, perbendaharaan, angkatan bersenjata, dan negara-negara sahabat (Astra, 1977: 135).

Salah satu topik yang tidak terlalu populer sebagai konsumsi umum, adalah bentuk-bentuk peng-ambilan keputusan. Secara umum diketahui bahwa institusi kerajaan pada umumnya dengan sistem pemerintahan monarkhi selalu dikesankan dilakukan dengan cara-cara otoriter. Pada kenyataannya, sebelum diputuskan atau diusulkan kepada penentu kebijakan (pengambil keputusan) lebih dahulu dilakukan musyawarah. Sekedar contoh, tinggal-an tertulis yang berisi musyawarah pada masa Majapahit adalah prasasti Himad (Jayasong) dan prasasti Manah i manuk (Jayasong) serta kitab Nagarakrtagama. Kedua prasasti disebut Jayasong, karena berisi putusan peradilan terhadap kasus sengketa lahan atau tanah antara dua pihak (Narasi kedua kasus terlampir).

 

  1. Intisari prasasti Himad: (Jayasong)
    Pihak yang bersengketa: Para Rama di Walandit dan Dapur Himad.
    Pihak pertama: menuntut pengembalian kekuasaan dan wewenang atas sang hyang dharmma i kabuyutan dan desa Walandit melalui jalur hukum
    Mengajukan bukti berupa prasasti yang dikeluarkan oleh Mpu Sindok
    Memilih buyut sebagai orang yang menyampaikan maksud mereka kepada pejabat peradilan dan para dapur Himad
    Pihak Kedua: mempertahankan daerah yang selama ini mereka kuasai

 

  1. Intisari prasasti Manah i manuk:
    Pihak yang bersengketa Aki santana mapañji sarana dan samasanak sima tiga, apañji anawung harsa.
    Mengajukan gugatan ke pengadilan agar tanah di Manah i manuk seluas 67 lirih dan sawah-sawah yang melewati batas desa Pakandanan dikembalikan kepada mereka karena tanah tersebut adalah milik mereka sejak dahulu.
Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XVI: Mulailah dengan Satu Pohon

Adapun kutipan kitab Nagarakrta-gama pupuh LXXI: 2, adalah ketika pemerintah kerajaan Majapahit sedang melakukan musyawarah untuk mencari pengganti Mahapatih Gajah Mada yang meninggal beberapa waktu sebelumnya.

 

Pupuh LXXI: 2:
“kunaȵ i pahêm narendra haji râmâ saȵ prabhu kalih sireki pinupul,
hibu haji saȵ rwa tansah awawânuja nrpati karwa saȵ priya tumūt,
gumunita saȵ wruheȵ gumunadosaniȵ bala gumantyane sań apatih,
linawêlawön datan hana katrptiniȵ twas amańun/wiyoga sumusuk”

 

Penjelasan/arti:

“(Adapun) kedua ayah raja dikumpulkan di tempat musyawarah raja,(bersama) ibu raja berikutnya dua adik raja beserta suami mereka, untuk membahas/mempertimbangkan kebaikan dan kekuatan (calon) yang menggantikan sang apatih, setelah lama dipertimbangkan tidak ada yang memuaskan hati dan siap/kesedihan menusuk”.

Catatan: tidak dapat memilih Apatih, akhirnya memilih 6 menteri.

Pelajaran yang dapat diperoleh tentang musyawarah dalam pengambilan keputusan terhadap kasus pergantian Mahapatih Gajah Mada adalah bahwa keputusan itu atas masalah bersama. Musyawarah diadakan agar suatu keputusan yang telah diambil dapat diterima secara keseluruhan oleh semua orang (Budiardjo, 1982: 55). Bukan oleh mayoritas, tetapi oleh seluruh peserta rapat. Masing-masing mengurangi pendirian agar dapat saling mendekati. Kekuatan oleh tokoh (leader) dapat mendorong dan mengintegrasikan pendapat. Mencocokkan adalah mengubah sedikit/banyak pendapat yang berbeda, sedangkan mengintegrasikan adalah melebur seluruh pendapat yang berbeda ke dalam konsepsi baru (sintesis). Pertimbangannya adalah meluruskan keselarasan/tidak atau sesuai kepentingan bersama dalam perkembangan harmonis.

Beberapa istilah atau kata yang digunakan dalam sumber tertulis adalah: pulung tandas atau puluh rahi dan höm yang berarti bentuk pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai suatu keputusan atas peyelesaian masalah bersama (KBBI, 1989: 603).

Dengan demikian secara keseluruhan pelajaran yang dapat diambil dari data kesejarahan di atas dalam hal kepribadian demokratis yang digambarkan dalam musyawarah adalah: 1). dapat menerima pendapat orang lain; 2).terbuka terhadap pengalaman atau ide-ide baru; 3). bertanggung jawab; dan 4).toleransi terhadap perbedaan-perbedaan (Miriam Budiardjo, 1982 dan Koentjaraningrat, 1974).

 

Pustaka Acuan:

Danang Indra Prayudha, 2012, “Konsep Nagara dan Pelaksanaannya pada masa Krtarajasa Jayawarddhana. Kajian berdasarkan prasasti-prasastinya”, Yogyakarta: Skripsi Sarjana (Arkeologi), Fakultas Ilmu Budaya UGM.

Daud AT, dkk., 2014, Inspirasi Majaphit (17tulisan) – non sejarah. Refleksi: “Identitas Bangsa, Kejayaan Masa Lalu, dan “Sindroma Yamin” (Riwanto Tirtosudarmo), Jakarta: Yayasan ARSARI Djojohadikusumo.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XVIII: Wilayah dan Bentuk Negara Ditentukan dengan Musyawarah dan Mufakat

Kartodirdjo, A. Sartono, dkk., 1993, 700 tahun Majapahit (1793 – 1993). Suatu Bunga Rampai (15 tulisan panjang), Surabaya: Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Mimi Savitri, 1993, “Musyawarah pada masa Pemerintahan Hayam Wuruk: Tijauan terhadap Fungsi dan Peran Serta Hubungannya dengan Kekuasaan Raja”, Yogyakarta: Skripsi Sarjana (Arkeologi), Fakultas Ilmu Budaya UGM.

Mulyana Slamet, 1979, Nagarakertagama dan Tafsir Sejarahnya, Djakarta: Bhratara.

Pigeaud, Th. G. Th. 1962, Java in the 14th century. A Study of Cultural History, (vol. I – V), The Hague – Martonus Nijhoff.

Yamin, M., 1962, Tata Negara Majapahit (Sapta Parwa). 7 jilid, Djakarta: Prapantja.

 

Lampiran: Narasi prasasti:

 

Prasasti Himad (1331 M).

Kasus: sengketa tanah “sang hyang dharmma i kabuyutan” antara para rama di Walandit dangan dapur Himad. Para rama Walandit memiliki bukti secara historis sejak zaman Pu Sindok berstatus swatantra (bukan kekuasaan Himad). Kewajiban: pemujaan Dharmma Kabututan, pemeliharaan, & mengawasi pengambil air suci. Proses penuntutan, musyawarah merupakan bagian tahapan sebelumnya, karena menyangkut kepentingan bersama. Demikian pula sebaliknya, kundi thani (tempat air dari tanah) dari Himad, mengalami kerusakan dan kekurangan. Unsur-unsur: barang bukti, keterangan, dan kesaksian rama Wallandit dianggap lebih kuat – dimenangkan. Kewajiban: menyatakan keswaantraan desa Walandit sbg daerah yang berkuasa atas Sang Hyang Dharmma Kabuyutan.

 

Prasasti Manah i manuk (Bendosari, 1272 çaka/1350 M).

Kasus: perintah raja Hayam Wuruk yang diterima para pejabat kerajaan dibantu oleh dharmmadhyaksa ringkasaiwan dan dharmmadhyaksa ringkasogatan untuk mengadili perkara sengketa atas tanah. Yang bersengketa Aki Santana Mapanji Sarana dkk. melawan samasanak dari Sima Tiga yang dipimpin Apanji Anawung Harsa. Pihak pertama merasa memiliki tanah turun-temurun sejak 919 caka sebanyak 67 lirih. Sebaliknya pihak kedua juga mengakui tanah sebanyak 67 lirih dahulu digadaikan kepada canggahnya seharga satu setengah taker perak (sebelum ada mata uang). Mereka menghadap tanda rakryan ring pakira-kiran, yang kemudian dipertimbangkan berdasarkan kasus sebelumnya, guru kaka, kitab kutaramanawadi, mengikuti pejabat kehakiman yang pernah ada, serta keterangan saksi lingkungan. Keterangan saksi lingkungan menyatakan benar ada tanah gadaian tapi tanpa bukti, maka kasus dimenangkan Aki Santana Mapanji Sarana dan mendapat surat Jayasong. Masing-masing pihak yang bersengketa, sebelum mengajukan tuntutan melakukan musyawarah lebih dahulu dengan penduduk desa.

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XIX: Kepemimpinan Berdasar Pancasila

Prof. Dr. Kaelan, MS Topik yang kita letakkan sebagai substansi diskusi saat ini memang berada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.