Minggu , 21 Oktober 2018
Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan XVIII: Kembali ke Musyawarah Mufakat
Ons Untoro

Diskusi Kebangsaan XVIII: Kembali ke Musyawarah Mufakat

Kita tahu, demokrasi merupakan norma dari barat, dan bangsa kita dijajah oleh bangsa barat. Hanya sebentar dijajah oleh Jepang, sesama saudara dari Asia. Dalam mem-perjuangkan kemerdekaan kita menggunakan norma yang sama dengan yang dimiliki oleh penjajah, yakni demokrasi. Namun rupanya, demokrasi dari norma barat tidak terlalu pas untuk Indonesia, negara yang baru saja merdeka, maka diper-lukan formula lain untuk ‘memberi tanah’ dari apa yang disebut sebagai demokrasi.

Diskusi Kebangsaan seri 18, yang diselenggarakan Paguyuban Wartawan Sepuh Yogyakarta, Sabtu 1 September 2018 mengambil tempat di Resto Cengkir 6, Jl. Bintaran Tengah, Yogyakarta menyajikan tema ‘Kemerdekaan, Demokrasi dan Pancasila’ menghadirkan narasumber Prof.Dr. Kaelan MS, Guru Besar Fakultas Filsafat UGM, Dr. Djoko Dwiyanto, Ketua Dewan Kebudayaan Yogyakarta dan Ahmad Charis Zubair, Ketua Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Lalu, apa yang dimaksud tanah untuk menghidupkan demokrasi di bumi Indonesia?

Pertanyaan dari KRT Radjiman Widiodiningrat dalam Rapat untuk Menyelidiki Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, seperti ditulis Moham-mad Hatta, dalam pidato penerimaan gelar doctor honoris causa dari Univer-sitas Indonesia, Jakarta 30 Agutus 1975, Radjiman bertanya: ‘Negara Indonesia merdeka yang akan kita bentuk, dasarnya apa?

Saya membayangkan dalam suasana yang serius dan hening, pada rapat itu, dan juga pada saat Bung Hatta menyampaikan pidato penerimaan gelar doctor honoris causa, Hatta menjelaskan, (dalam rapat itu) keba-nyakan anggota tidak ada yang mau menjawab pertanyaan itu. Mereka khawatir perdebatan tentang itu akan berlarut-larut menjadi diskusi filosofis. Mereka memusatkan pikirannya pada soal pembentukan undang-undang dasar. Salah seorang yang menjawab pertanyaan itu, demikian Hatta menjelaskan, ialah Bung Karno dalam satu pidato yang berapi-api yang lamanya kira-kira satu jam. Dasar negara yang dikemukannya disebutnya Pancasila. Pancasila permulaan itu dan urutannya seperti berikut:

 

  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme atau perikemanusiaan
  3. Mufakat dan demokrasi
  4. Kesejahteraan sosial
  5. Ketuhanan Yang Maha Esa.
Simak juga:  Prof. Dr. Meutia Farida Hatta Swasono, SS, MA, Guru Besar Antropologi UI, dan mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI (2004-2009) : Antropologi dan Cita-cita Kemerdekaan

 

Hatta menyampaikan, pidato Bung Karno tersebut disambut oleh sidang dengan tepuk tangan yang riuh. Apabila dianalisa benar-benar, demikian kata Hatta, Pancasila yang dikemukakan itu terdiri dari dua lapis fundamen, yaitu:

 

  1. Fundamen politik (sila 1 sampai 4)
  2. Fundamen moral (etik agama, sila 5).

 

Panitia 9, yang terdiri dari Ir. Soe-karno, Mohammad Hatta, Mr.A.A Maramis, Abikusno Tjokrosuyoso, Abdulhakar Muzakkir, H.A Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Wachid Hasjim dan Mr. Muhammad Yamin, urutan dan susunan Pantjasila diubah seperti yang kita kenal sampai sekarang,

 

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat/kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

 

Demokrasi Dalam Musyawarah-Mufakat

 

Seringkali kita temukan, demokrasi di Indonesia, salah satunya diterjemah-kan one man one vote atau satu orang satu suara. Demokrasi seperti ini, setidaknya sudah kita kenali melalui pilihan langsung, orang yang menginginkan kekuasaan bisa ‘membeli’ suara, dan suara terbanyak adalah yang disebut sebagai pemenang dalam demokrasi satu orang satu suara. Padahal menjadi pemenang bukan karena kualitasnya, tetapi karena mempunyai banyak uang yang melimpah sehingga bisa membeli suara.

Demokrasi dalam konteks jual beli suara, seperti kata Kaelan, tidak menyentuh musyawarah-mufakat, bahkan sama sekali tidak ada kaitan-nya dengan hal itu. Politik demokrasi sepenuhnya transaksional, dan hanya orang yang memiliki uang melimpah yang mampu memenangkan perta-rungan. Dalam konteks situasi seperti itu demokrasi tidak tepat dioperasionalkan di Indonesia, tetapi bukan berarti harus diganti. Maka, diperlukan landasan untuk ‘menghidupkan’ demokrasi, ialah dasar negara yang menjadi pertanyaan Radjiman Wediodiningrat, dalam hal ini Pancasila.

Apakah demokrasi Pancasila meru-pakan formula dari demokrasi di Indonesia?

Ini pertanyan yang tidak mudah dijawab. Kita tahu, Pancasila pernah menjadi bahan indoktrinasi sepanjang rezim orde baru, dan dia ditempatkan sebagai ideologi tunggal, bukan sebagai dasar negara. Formula lain dari demokrasi Pancasila, di era orde lama kita kenal demokrasi terpimpin, yang tak lain kekuasaan mutlak ada pada satu tangan. Dalam kata lain, formula demokrasi di Indonesia telah mengalami distorsi, sehingga selama dua orde kepemimpinan, tidak terlihat adanya praktek demokrasi, meskipun prasyarat untuk itu sudah disediakan, seperti adanya multi partai, pemilihan umum. Namun kita tahu, dua hal itu hanya bentuk formal dari apa yang kita kenali sebagai demokasi.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XIV: Dunia Batin Perempuan

Setelah kemerdekaan bisa direbut, dan sebagai bangsa kita telah merdeka, kita telah memiliki UUD dan landasan negara, yakni Pancasila. Tetapi penafsiran mengenai dua hal itu sepenuhnya milik kekuasaan, sehingga presiden bisa berkali-kali dipilih, bahkan ditetapkan seumur hidup. Memang, sebelum ada perubahan UUD yang menyangkut jabatan presiden, presiden boleh dipilih kem-bali tanpa batasan, sehingga selama dua orde yang berbeda, orang yang sama bisa menjabat presiden berulang kali.

Jadi, praktek Pancasila dalam demokrasi tidak terlihat nyata, meskipun sila-sila dalam Pancasila diajarkan di sekolah, dan anak-anak SD harus bisa menghafalkannya, demokrasi tidak menemukan bentuk-nya dalam formula demokrasi Pancasila, bahkan kebhinnekaan di Indonesia, yang juga bisa dilihat dari lambang negara, yakni burung garuda, kebhinnekaan disatukan, seolah tidak lagi ada perbedaan. Sila ketiga Persatuan Indonesia bukan untuk melupakan perbedaan, tetapi dari beragam perbedaan kita adalah satu bangsa, dan bahasanya juga satu, yakni bahasa Indonesia, dan tetap membiarkan bahasa daerah di masing-masing daerah tetap hidup dan digunakan untuk pergaulan masyarakat setempat.

Kebhinnekaan bangsa kita bukan hanya dari segi etnis, tetapi semua yang ada di Indonesia ini menunjukkan kebhinnekaan. Dari segi geografis, dari pulau yang satu dengan pulau lainnya, meskipun satu propinsi, kita bisa menemukan bhinneka, dari segi keyakinan, masing-masing daerah, selain mengenal 6 jenis agama formal, mengenali dan memiliki keyakinan lokal, yang juga hidup di tengah masyarakat.

Dari segi bahasa, di Indonesia ada banyak bahasa lokal, yang masing-masing daerah berbeda, meskipun masing-masing berada dalam propinsi yang sama. Di Papua, masing-masing daerah memiliki agama lokal yang berbeda.

Dari keberagaman seperti itu, masing-masing lokal masyarakat memiliki cara tersendiri dalam mengelola persoalan dan mengambil keputusan, setiap daerah atau setiap lokalitas bentuknya bisa berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mencapai kesepakatan bersama, yang dalam sila Pancasila dikenal sebagai kata mufakat. Untuk mencapai mufakat, mesti harus melalui musyawarah. Maka, musyawarah dan mufakat adalah bentuk lain dari istilah modern yang disebut sebagi demokrasi.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XIV: Peran Perempuan dalam Kebangsaan

Dalam demokrasi modern, kata mufakat seringkali dipertukarkan dengan kata voting, dan ketika dikuantifikasi 50+1 dan hampir-hampir tidak pernah mencapai 100 persen, kesepakatan dianggap sudah diambil. Meskipun dalam proses mengambil voting, seringkali tidak luput dari transaksi, apapun bentuk transaksi itu, sehingga kesepakatannya bernuansa manipulatip karena dida-sarkan atas kepentingan personal atau kelompok. Dalam situasi seperti itu, saya membayangkan tak ditemukan kepuasan yang substantif, mungkin malah kepuasan manipulatip yang diserapnya. Berbeda dengan mufakat, meski tidak harus dengan prosentase, tetapi kesepakatan diambil dengan penuh kebersamaan.

Generasi muda, yang sekarang lebih dikenal dengan generasi milenial, perlu mengambil formula seperti dulu dikenal dengan istilah musyawarah dan mufakat, agar kebersamaan terus terjaga, kebersamaan dalam perbedaan, dan generasi muda adalah pewaris masa depan, setidaknya seperti kata Bung Hatta dalam pidatonya, yang dilakukan 15 Desember 1945

“Suara pemuda menjadi suara rakyat, apabila putusan yang diambilnya berkenaan dengan cita-cita dan keinsafan rakyat. Indonesia ciptaan hati kita telah kita bangunkan. Tinggallah lagi kewajiban yang lebih besar, yaitu memperkokoh sendi-sendinya tempat kemerdekaan bertopang untuk selama-lamanya. Pemuda Republik Indonesia, berjuanglah dengan hati yang panas beserta kepala yang dingin, dengan rakyat dan untuk rakyat. Bangsa Indonesia, merdeka sampai akhir zaman”. (Ons Untoro)

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XIX: Kepemimpinan Berdasar Pancasila

Prof. Dr. Kaelan, MS Topik yang kita letakkan sebagai substansi diskusi saat ini memang berada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.