Minggu , 16 Desember 2018
Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan XIX: Kekuasaan, Demokrasi dan Pancasila
Ons Untoro (ft. Ist)

Diskusi Kebangsaan XIX: Kekuasaan, Demokrasi dan Pancasila

Diskusi seri Kebangsaan ke 19, yang diselenggarakan Paguyuban Wartawan Sepuh Yogyakarta menghadirkan tema, Kepemimpinan dalam Demokrasi Pancasila, menghadirkan narasumber Prof. Dr. Djoko Suryo, Guru Besar Ilmu Sejarah FIB UGM, Prof. Dr. Kaelani, MS, Guru Besar Ilmu Filsafat UGM dan Drs, HM. Idham Samawi, Anggota DPR/MPR RI. Diskusi dise-lenggarakan, Sabtu 29 September 2018 di Resto Cangkir 6, Bintaran, Yogyakarta.

Berbicara soal kepemimpinan, lebih-lebih menyangkut demokrasi dan Pancasila, tidak bisa melepaskan apa yang disebut sebagai kekuasaan, karena kepemimpinan bukan menunjuk personal, tetapi lebih menyangkut soal kekuasaan. Kalau kita berbicara pemimpin, artinya menunjuk personal. Kekuasaan tradisional, atau kekuasaan Jawa berbeda dengan kekuasaan moderen. Kekuasaan tradsional, setidaknya seperti disebut Benedict Anderson, sifatnya riil dan melekat sehingga seolah menjadi hak milik. Kekuasaan betul-betul dimiliki dan dipegang dalam tangannya sehingga bisa dipergunakan. Karena sifatnya menjadi hak milik, kekuasaan tradi-sional tidak bisa digantikan, melain-kan diwariskan.

Raja, yang memiliki kekuasaan, sifatnya mutlak, absolut, bahkan tak bisa dibantah. Di tangan seorang Raja kekuasaan bisa digunakan. Kekuasaan yang dimiliki raja tidak bisa digantikan oleh orang lain, kecuali direbut. Selama ini kekuasaan Raja diwariskan kepada anaknya, yang (biasanya) sudah diang-kat sebagai putra makhota.
Tetapi, kekuasaan di era modern, atau malah era yang disebut sebagai postmodern, setidaknya seperti disebutkan Michel Foucault, seorang pemikir dari Perancis, kekuasaan tidak berada di satu tempat dan dimiliki oleh seseorang, tetapi kekuasaan menyebar di banyak tempat dan setiap orang bisa memiliki kekuasaan dalam bentuk yang berbeda-beda.

Di dalam kekuasaan tidak ada perselisihan, karena kekuasaan sebagai sarana untuk menciptakan segala sesuatu, termasuk kesejahteraan. Kon-flik yang paling tajam ada di jantung kehidupan sosial, terutama untuk merebut kekuasaan, setidaknya seperti dikatakan oleh Anthony Giddens, seorang sosiolog dan dikenal sebagai pemikir ilmu sosial berpengaruh. Kita kutipkan apa yang disampaikan Giddens, yang bisa dibaca melalui bukunya ‘Teori Strukturasi’ :

“Kekuasaan merupakan sarana untuk mewujudkan segala sesuatu, dengan fungsi seperti itu, diterapkan secara langsung dalam perbuatan manusia. Merupakan suatu kekeliruan jika memperlakukan kekuasaan bersifat menimbulkan perselisihan secara inheren, namun tidak ada keraguan bahwa sebagian konflik yang palimg tajam dalam kehidupan sosial dipandang secara akurat sebagai ‘perjuangan merebut kekuasaan’.

 

KEKUASAAN DAN DEMOKRASI

Negara-negara modern memiliki pola sendiri dalam mengatur kekua- saan. Meskipun di satu negara ada kekuasaan tradisional, atau kekuasaan monarkhi seperti di Inggris misalnya, ia tetap memiliki pola untuk mengatur kekuasaan, dan tidak membuang ke-kuasaan tradisional, tetapi memberi tempat khusus agar kekuasan tradi-sional masih terus berlangsung dan tidak berbenturan dengan kekuasaan modern.
Indonesia yang tumbuh menjadi negara modern, sejak kemerdekaan diproklamirkan 17 Agustus 1945, kekuasaan dipegang oleh seorang Presiden dan diatur melalui UUD, sehingga kekuasaannya tidak mutlak, dan kekuasan tradisional yang dimiliki oleh seorang Raja, dalam hal ini Raja Ngayogyakarta, mengambil posisi hanya menjadi bagian dari Republik Indonesia. Karena itu, kekuasaan raja tidak berbenturan dengan keuasaan Presiden sebagai representasi dari kekuasaan modern.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XVIII: Dialog

Namun rupanya, kekuasaan yang tumbuh di satu negara yang baru memulai menjadi negara modern terlihat ‘berjalan mundur ke belakang’. Kekuasaan yang dibatasi selama lima tahun, dan setelah itu bisa dipilih kembali, dengan cara-cara politik, kekuasaan yang sudah dipegang telah menjadi miliknya, sehingga seorang Presiden bisa memegang jabatan cukup lama, bahkan ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup. Dari konteks ini kita bisa melihat, bahwa sifat kekuasaan tradisioanal belum sepenuhnya bisa dilepaskan, bahkan dikelola secara modern.
Cara mengambil kekuasaan perlu dengan cara merebut, persis seperti di jaman kerajaan, sehingga perebutan kekuasaan di Indonesia selalu menyertakan darah.

Selama dua periode di Indonesia, yang tumbuh menjadi negara modern, meskipun menyertakan demokrasi dalam kepemimpinannya, tetapi sifat tradisional tidak lenyap, bahkan bisa dikatakan sebagai kekuasaan tradisional rasa modern, karena sifat kekuasaan melekat dan seolah dimiliki, meskipun setiap 5 tahun ada pemilihan Presiden, namun yang dipilih selalu orang yang sama, dan bisa berkuasa sampai 32 tahun, artinya memegang kekuasaan selama 6 periode.

Demokrasi yang mestinya mengatur kekuasaan, dan menjadi rujukan warga bangsa, malah ‘dikebiri’ oleh kekuasaan, sehingga Indonesa yang katanya memberi ruang terhadap de-mokrasi, di masa orde lama dan orde baru, justru tidak memperbolehkan adanya perbedaan pendapat, lebih-lebih bersikap kritis. Pers yang mesti-nya memiliki fungsi kontrol, kalau fungsi tersebut dijalankan secara kritis, medianya akan diberangus dan tidak boleh terbit.

Selama dua orde, demokrasi tidak tumbuh di Indonesia, tetapi seringkali disebut ada. Maka, secara kelakar pernah disebut sebagai demokrasi seolah-olah, atau dalam istilah lain sering disebut sebagai demokrasi Pancasila. Namun yang sering bisa dilihat, kepemimpinan selama dua orde yang berbeda, yakni orde lama dan orde baru, keduanya dikenali sebagai otoriter, meskipun dari segi ‘style’ keduanya berbeda.
Dalam kata lain, selama lebih dari 50 tahun, sejak Indonesia merdeka, demokrasi di Indonesia bisa disebut di ruang gelap: sering disebut, tetapi tidak ditemukan dalam praktek sosial.

Ketika reformasi bergulir, demo-krasi coba dioperasionalkan, salah satunya melalui amandemen UUD, di antaranya membatasi jabatan Presi-den hanya boleh dua kali periode, dan jabatan lainnya dari walikota, bupati dan gubernur. Ada multipartai dan pemilihan langsung, baik untuk Presiden, gubernur, walikota, bupati DPR pusat, tingkat 1 dan tingkat 2. Demokrasi dijalankan secara sepenuh-nya, sehingga terlihat ‘liar’, dan memi-liki implikasi yang mengerikan: yakni politik uang.

Kita sering mendengar para ahli mengatakan: kekuasaan cenderung korup. Kita bisa melihat korupsi tidak hanya di satu tempat, yakni di area Presiden misalnya. Karena sudah ada pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, maka kita bisa melihat korupsi bisa dilakukan di area legislatif. Kita hanya bisa ternganga ketika mendengar berita sebagian besar anggota legislatif di satu daerah tertangkap KPK dan gubernur serta bupati di daerah yang lain lagi, atau mentri dan pejabat publik lainnya, ditahan KPK.

Simak juga:  Ada yang Tahu Suku Akit, Bali Aga dan Bgu?

Kita bisa melihat, setelah dilakukan amandemen UUD kekuasaan Presiden dan eksutif pada umumnya, hanya boleh dijabat selama dua periode, setelah itu tidak bisa menjabat lagi. Di Indonesia, baru Susilo Bambang Yudhono yang pernah menjabat dua periode, karena itu berdasarkan UUD, dia tidak bisa mencalonkan lagi sebagai Presiden, tetapi boleh mencalonkan sebagai wakil Presiden. Namun, anggota DPR tidak ada batasan periode, bisa lebih dua kali mencalonkan setiap kali ada pemilihan legislatif, sejauh partainya mengijinkan untuk mencalonkan lagi.
Dalam kata lain, secara demokratis, kekuasaan eksekutif telah memiliki peraturan yang bisa dirujuk.

 

KEPEMIMPINAN DALAM KONTEKS PANCASILA

Menelusuri kepemimpinan memang tidak bisa lepas dari seja-rah. Karena dari sana, kita bisa mengenali model kepemimpinan yang pernah ada. Namun juga, tidak bisa melepaskan dari apa yang mendasarinya, sehingga dari segi filsafat hal itu bisa dikenali. Djoko Suryo mencoba mengurai lewat sejarah dan Kaelan dari segi filsafat. Idham Samawi, mencoba mengaitkan keduanya dalam praktik kehidupan sekarang. Bagi Idham Samawi, da-lam konteks kehidupan modern, menyiapkan pemimpin melalui partai politik. Dari sisi ini kita bisa mengerti, bahwa setiap calon pemim-pin yang akan (di)muncul(kan) untuk memimpin bangsa ini, harus dicalonkan oleh partai.

Lalu, di mana mengenali pola kepemimpinan dari dasar negara yang kita miliki, yakni Pancasila?
Kita tahu, bahkan sering alergi menyebut seorang pemimpin yang Pancasialis. Apalagi selama ini, Pan-casila seringkali dimanipulasi untuk kepentingan kekuasaan, sehingga sila-sila dalam Pancasila hanya dihafal, bahkan di sekolah-sekolah, tetapi sulit sekali menemukan praktik sosial dalam kehidupan para pemimpin.

Melalui diskusi seri kebangsaan yang diselenggarakan oleh Paguyuban Wartawan Sepuh Yogyakarta, coba kembali digulirkan, bahwa pemimpin memiliki rujukan untuk memimpin bangsanya, yakni Pancasila. Ketika reformasi bergulir, rasanya para elit politik malah melupakan dasar negara ini, sibuk merujuk norma lama, yang sudah lama dirindukan, yakni demokrasi. Tapi rupanya, demokrasi tidak bisa berjalan secara penuh, sebagaimana orang-orang terdidik memiliki mimpi. Karena, semakin tinggi pendidikannya diasumsikan lebih bisa memahami demokrasi dan mampu melakukan praktik dalam kehidupan. Yang sering dijumpai, di tengah demokrasi yang (sedang dan terus) didengungkan untuk terus tegak, membedakan kritik dan makian saja tidak bisa. Malah, kebencian disebar-sebarkan, seolah sebagai sikap kritis.

Demokrasi mengandaikan, pe-mimpin yang sudah terpilih, meski tidak seratus persen suara, tetapi pemimpin tersebut harus diterima, tidak bisa tidak. Pilihan tempat yang diambil, oposisi misalnya, tidak perlu dijalankan dengan penuh kebencian, tetapi dengan sikap kritis. Dari konteks ini, kita bisa melihat, Pancasila tidak menjadi landasan dalam berbangsa dan negara, tetapi lebih untuk kepentingan kelompok kecil, bukan untuk masa depan bangsa. (Ons Untoro)

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XX: Nom

SELIRIA EPILOGUS GUGUR dalam usia belasan tahun, tapi dia sudah cukup dewasa untuk menjadi suami …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *