Beranda » Hukum » Jurnalisme Menghukum (5): Pelanggaran Terhadap Kode Etik

Jurnalisme Menghukum (5): Pelanggaran Terhadap Kode Etik

TRIAL by the press tidak sekadar membangun opini yang menyesatkan, tetapi juga telah membawa pers ke suatu ‘wilayah’ yang seharusnya dihindari, yakni pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap kode etik. Trial by the press cenderung menyeret pers melakukan pelanggaran terhadap prinsip hukum yang terpenting, berupa asas praduga tak bersalah serta pelanggaran terhadap HAM.

Bila dihubungkan dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Wartawan Indonesia yang dibuat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), maupun Kode Etik Jurnalistik  (KEJ) yang disahkan Dewan Pers dan diberlakukan untuk seluruh wartawan atau jurnalis yang bernaung di dalam semua organisasi profesi kewartawanan Indonesia, tindakan trial by the press jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap beberapa pasal yang ada pada kode etik tersebut.

Pada KEJ PWI, pasal-pasal yang dilanggar di antaranya pasal 2,3 dan 4. Pasal 2 KEJ PWI itu menyebutkan: Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan berita, tulisan atau gambar, yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi Undang-undang.

Penafsiran dari pasal 2 KEJ PWI itu, yakni wartawan Indonesia wajib mempertimbangkan patut tidakanya menyiarkan berita, tulisan atau gambar dengan tolak ukur: a). Yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara ialah memaparkan atau menyiarkan rahasia negara atau rahasia militer, dan berita yang bersifar spekulatif; b). Mengenai penyiaran berita yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menyinggung perasaan agama, kepercayaan, atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh Undang-undang, wartawan perlu memperhatikan kesepakatan selama ini menyangkut isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) serta menghormati golongan lain dalam masyarakat. Tegasnya, wartawan Indonesia menghindari pemberitaan yang dapat memicu pertentangan suku, agama. ras dan antar-golongan.

Kemudian pasal 3 KEJ PWI menyatakan: Wartawan Indonesia tidak menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, bersifat fitnah, cabul, sadis dan sensasi berlebihan.

Penafsiran dari pasal 3 KEJ PWI ini: 1). Menyesatkan, artinya membingungkan, meresahkan, membohongi, membodohi atau melecehkan kemampuan berpikir khalayak; 2). Memutarbalikkan fakta, artinya mengaburkan atau mengacaubalaukan fakta tentang suatu peristiwa dan persoalan, sehingga masyarakat tidak memperoleh gambaran yang lengkap, jelas, pasti dan seutuhnya untuk dapat membuat kesimpulan dan atau menentukan sikap serta langkah yang tepat; 3). Bersifat fitnah, artinya membuat kabar atau tuduhan yang tidak berdasarkan fakta atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; 4). Cabul, artinya melukai perasaan susila dan berselera rendah; 5). Sadis, artinya kejam dan mengerikan; 6). Sensasi berlebihan, artinya memberikan gambaran yang melebihi kenyataan sehingga bisa menyesatkan.

Sedangkan pasal 7 KEJ PWI menyebutkan: Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum dan atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur dan penyajian yang berimbang.

Penafsiran dari pasal 7 KEJ PWI ini, bahwa seseorang tidak boleh disebut atau dikesankan bersalah melakukan sesuatu tindak pidana atau pelanggaran hukum lainnya sebelum ada putusan tetap pengadilan. Selama dalam proses penyidikan/pemeriksaan peradilan orang yang bersangkutan masih berstatus tersangka atau tergugat, dan setelah mencapai tingkat sidang pengadilan harus disebut sebagai terdakwa/tertuduh atau sedang dituntut. Prinsip adil, artinya tidak memihak atau menyudutkan sesuatu pihak, tetapi secara faktual memberikan porsi  yang sama dalam pemberitaan baik bagi polisi, jaksa, tersangka atau tertuduh, dan dari penasehat hukum maupun kepada para saksi, baik yang meringankan maupun yang memberatkan.

 

Opini Menghakimi

Bila KEJ PWI merupakan kode etik yang dikhususkan untuk wartawan yang tergabung di dalam PWI, maka KEJ yang disahkan Dewan Pers berdasar SK Nomor 03/SK-DP/III/2006 diberlakukan untuk semua wartawan atau jurnalis Indonesia yang tergabung di dalam organisasi kewartawanan apa pun maupun yang tidak tergabung di dalam organisasi kewartawanan.

Trial by the press juga jelas telah melanggar pasal-pasal di KEJ yang disahkan Dewan Pers itu. Misalnya, Pasal 1 KEJ tersebut menyebutkan: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran dari Pasal 1: a). Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. b). Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. c). Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. d). Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Kemudian pasal 3 KEJ yang disahkan Dewan Pers itu menyebutkan: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran dari pasal 3 ini: a). Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. b). Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. c). Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. d). Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Sedang pasal 4 KEJ tersebut menyebutkan: Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.

Penafsiran pasal 4 ini: a). Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. b). Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. c). Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan, d). Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nasfsu birahi. e). Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Melihat pada isi maupun penafsiran dari pasal 2,3 dan 7 KEJ PWI, maupun  pasal 1, 3 dan 4 KEJ yang disahkan Dewan Pers, maka jelas terlihat bahwa pemberitaan trial by the press merupakan pelanggaran nyata terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam kode etik tersebut. *** (Sutirman Eka Ardhana)

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XVI: Setiap Tahun di Dunia, Hutan Seluas Jawa Hilang

Prof. Dr. Ir. Cahyono Agus DK, MSc, Guru Besar Kehutanan UGM PADA kesempatan ini karena …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *