Beranda » Hukum » Jurnalisme Menghukum (4): Membangun Opini Menyesatkan

Jurnalisme Menghukum (4): Membangun Opini Menyesatkan

SESUNGGUHNYA tak ada alasan untuk menggunakan trial by the press atau jurnalisme menghukum itu dalam kerja jurnalistik yang menjunjung tinggi etika, hukum, khususnya asas praduga tak bersalah. Karena apa pun alasannya, trial by the press atau peradilan melalui pers itu memang pantas untuk disebut sebagai ‘barang haram’. Artinya, ‘barang haram’ itu sesuatu yang harus dihindari dan tidak digunakan oleh pers.

Peradilan melalui pers mempunyai dampak yang sangat luas. Pemberitaan yang trial by the press itu tidak saja merugikan atau menindas hak azasi orang yang menjadi obyek pemberitaan, tetapi juga telah merusak cara pandang masyarakat terhadap hukum. Tidak sekadar itu, trial by the press juga bisa menggiring pada terjadinya sikap yang merendahkan martabat dan kewibawaan hukum. Karena hukum sangat menjungjung tinggi prinsip asas praduga tak bersalah itu.

Trial by the press telah membangun suatu opini yang menyesatkan. Opini publik digiring atau dipengaruhi untuk ‘membenarkan’ apa yang diberitakan pers itu benar adanya. Akibatnya, tidak hanya pers yang mengadili, publik atau masyarakat pun jadi ikut-ikutan menghukum. Opini umum pun menjadi cepat terbangun, sehingga seseorang yang belum jelas benar kesalahannya telah tervonis benar-benar bersalah.

Andi Ghalib misalnya, selama hampir dua bulan ia telah ‘dihukum’ oleh opini publik yang terpengaruh dengan pemberitaan-pemberitaan media pers yang ‘mengadili’nya. Selama waktu itu ia benar-benar berada dalam posisi sebagai ‘terpidana’. Sorotan opini publik sudah langsung menudingnya sebagai koruptor atau pejabat tinggi penerima suap. Ketika kemudian ia dinyatakan tidak terbukti menerima suap dari dua pengusaha Prajogo Pangestu dan The Nin King, pemberitaan media pers pun ternyata tidaklah ‘sehebat’ ketika ia dituding menerima suap. Tak ada pemberitaan ‘kata maaf’ dari pers. Pers mengatakan apa adanya dengan bahasa dan kata-kata yang sederhana.

Boleh dibilang nyaris tidak ada dampak apa pun dari pemberitaan bahwa Andi Ghalib tidak terbukti menerima suap itu. Opini publik sudah terlanjur tertanam atau terbangun begitu kuat, sehingga sulit dihapus begitu saja. Jadi, kesan publik yang sudah terbangun sebelumnya melalui pemberitaan yang trial by the press bahwa Andi Ghalib adalah penerima suap tidak bisa begitu saja seketika hilang. Kesan itu masih tetap kuat mencengkeram pikiran publik. Pemberitaan tentang tidak adanya suap itu tidaklah seheboh atau segegap-gempita pemberitaan-pemberitaan sebelumnya.

 

Sangat Berbahaya

Tak bisa dipungkiri penggunaan trial by the press sungguh berbahaya bagi prinsip-prinsip hukum yang menjungjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dan, sangatlah berbahaya bila trial by the press itu ditujukan kepada pemerintahan atau lembaga-lembaga negara pendukung pemerintahan lainnya. Tentara Nasional Indonesia (TNI) misalnya, merupakan lembaga yang juga seakan tidak ada habisnya didiskreditkan atau dijadikan obyek trial by the press di tahun-tahun awal reformasi itu. Selain dituding sebagai pelaku pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), bahkan sejumlah media pers ada juga yang menuduh TNI sebagai penyebab disintegrasi bangsa.

Meskipun tuduhan TNI sebagai penyebab disintegrasi bangsa itu berasal dari pernyataan seorang tokoh suatu lembaga hukum tertentu, tapi pemilihan judul besar seperti itu tentulah sangat mempengaruhi opini publik. Secara tidak sadar sejumlah media pers ikut mengembangkan atau membangun opini publik (yang diinginkan pelontar pernyataan) bahwa TNI benar-benar penyebab disintegrasi bangsa, suatu opini yangt tentu masih diragukan kebenarannya.

Menjelang akhi tahun 1999 dan awal tahun 2000, TNI kembali jadi obyek tudingan atau tuduhan. Oleh KPP HAM, TNI dan Polri dipandang berada di belakang aksi bumi hangus Timor-Timur pasca jajak pendapat. Hasil perolehan KPP HAM di Timtim itu dengan cepat menjadi pemberitaan yang hangat dan ‘hingar-bingar’. Tak tanggung-tanggung, ada media pers yang langsung memberi cap jenderal-jenderal yang dinilai bertanggungjawab terhadap pelanggaran HAM di Timtim itu sebagai jenderal-jenderal ‘drakula’.

Semua pembaca tahu bahwa yang dimaksud dengan drakula adalah setan penghisap darah manusia. Sekalipun kata-kata drakula itu ditulis dalam tanda petik, yang dimaksudkan mempunyai penertian berbeda dengan arti sesungguhnya, tetapi penyertaan tanda petik itu tidak akan mampu merubah image pembaca bahwa yang dimaksudkan adalah tetap ‘setan penghisap darah manusia’. Penyebutan ‘drakula’ dalam kasus jenderal-jenderal itu, tidak bisa diingkari telah menimbulkan opini publik bahwa jenderal-jenderal dimaksud sebagai jenderal-jenderal ‘penghisap darah’.

Opini publik yang dibangun dengan cara seperti itu tentu bisa menyesatkan masyarakat. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa opini yang dibangun seperti itu sangat berbahaya. Bila di tengah-tengah masyarakat sudah terbangun opini atau pendapat umum bahwa TNI penyebab disintegrasi bangsa dan sejumlah jenderal-jenderalnya termasuk tokoh terpandangnya (ketika itu) yakni mantan Panglima TNI Jenderal TNI Wiranto merupakan ‘jenderal penghisap darah’, maka kondisi begitu sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara. Justru sebaliknya bisa muncul pertanyaan, “Siapa sesungguhnya penyebab disintegrasi bangsa, TNI atau pers?”

Di samping itu, opini yang dibangun tersebut bisa menggiring atau menyeret media pers terlibat dalam suatu ‘gerakan besar’ untuk melemahkan TNI dan Polri. Bila TNI dan Polri sudah berada dalam posisi yang lemah dan tak bersaya, maka kekuatan-kekuatan yang ingin memporak-porandakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta keutuhan negara ini semakin merajalela.

Dan, bila kekuatan-kekuatan itu tidak lagi bisa dibendung, sulit dibayangkan bagaimana masa depan bangsa dan negara ini. *** (Sutirman Eka Ardhana)

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XVI: Setiap Tahun di Dunia, Hutan Seluas Jawa Hilang

Prof. Dr. Ir. Cahyono Agus DK, MSc, Guru Besar Kehutanan UGM PADA kesempatan ini karena …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *