Beranda » Nasional » Jurnalisme Menghukum (3): Presiden pun ‘Dibantai’

Jurnalisme Menghukum (3): Presiden pun ‘Dibantai’

SEPANJANG menjadi republik setelah merdeka pada 17 Agustus 1945, sepertinya tak ada presiden negeri ini yang semalang Presiden BJ Habibie. Ia telah diperlakukan secara semena-mena oleh sebagian media pers yang sedang ‘mabuk’ kebebasan. Diperlakukan secara kasar dan tak terhormat.

Presiden pertama RI, Sukarno, yang di tahun-tahun awal kedudukannya sebagai presiden pernah memberikan ruang kepada pers liberal saja, tidak sampai diperlakukan seperti itu oleh pers. Pers di masa itu juga berani mengecam, dan mengkritik Sukarno, tapi kecaman dan kritiknya tidaklah sedahsyat yang dilakukan terhadap Habibie. Misalnya, ketika Soekarno menikahi Hartini, sejumlah media pers pun mengecamnya. Bahkan kehidupan pribadinya pun jadi sasaran kecaman media. Tapi, sekali lagi, kecaman dan kritik itu tidaklah sedahsyat seperti yang diberikan kepada Presiden pengganti HM Soeharto itu.

Presiden BJ Habibie tidak luput dari serangan media pers yang menggunakan trial by the press itu. Jabatannya sebagai presiden, ternyata tidak membuat sejumlah media pers menjadi sungkan atau ragu untuk ‘menyerang’nya. Misalnya, ada media yang tanpa ragu-ragu menulis — Siapkan Pengadilan Rakyat Bagi Habibie — serta judul-judul mengejutkan dari sejumlah media lainnya.

Tapi yang sangat berani adalah sebuah judul yang sangat ‘mengerikan’ seperti ini — Habibie Pembantai. Judul besar di halaman depan sebuah tabloid terbitan bulan September 1998 ini sungguh luar biasa dan fantastis. Betapa tidak. Habibie yang ketika itu adalah Presiden Republik Indonesia yang sah, telah dituduh sebagai seorang pembantai. Luar biasa! Dalam sejarah perjalanan pers di tanah air, sejak sebelum kemerdekaan, sepertinya baru di tahun-tahun awal era reformasi itulah ada media pers yang berani menyebut atau menuding seorang Presiden sebagai pembantai.

Pembaca yang sadar bahwa BJ Habibie adalah Presiden RI tentulah akan tersentak dan terkejut membaca judul besar dan bombastis seperti itu. Pasti ada yang bertanya, “Bagaimana mungkin media pers itu berani menuduh Presiden BJ Habibie sebagai seorang pembantai? Apa kesalahannya, hingga ia dituduh seperti itu, dituduh sebagai pembantai? Sebebas itukah pers di Indonesia?”

Di bagian awal laporan utamanya yang berjudul — Lihatlah Darah yang Terus Mengalir Itu, Profesor! –, media pers itu menyatakan:

Adalah BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia, yang harus disalahkan. Ia memiliki dosa yang teramat besar terhadap rakyat dan bangsa ini, karena pada masa kepemimpinannya, dapat dengan jelas terbaca ketidakbecusannya.

Pada bagian lain laporan utama itu disebutkan juga:

Tidak hanya sampai di situ, yang paling mengerikan dari tangannya lahir keputusan-keputusan yang telah mengalirkan darah rakyat.

 

Presiden ‘Malang’

Tabloid itu benar-benar luar biasa. Benar-benar berani. Sepertinya belum ada media pers yang begitu blak-blakan menuding seorang presiden yang masih berkuasa sebagai seseorang ‘yang memiliki dosa teramat besar’, dan menuduhnya atau layak juga disebut telah memvonisnya sebagai pembantai. Sebutan ‘pembantai’ itu sungguh menyakitkan. Sebutan itu telah merendahkan harkat, martabat dan kehormatan seorang presiden yang sah. Seorang presiden yang seharusnya dijaga kehormatan dan kewibawaannya.

Dan, tuduhan pembantai itu diberikan hanya karena selama masa pemerintahan Presiden BJ Habibie yang relatif singkat, di sejumlah daerah telah terjadi peristiwa-peristiwa berdarah yang menelan banyak korban jiwa. Misalnya, tragedi pembunuhan ‘dukun santet’ di Banyuwangi, tragedi Semanggi, insiden Ketapang, kerusuhan di Kupang, NTT, kasus-kasus kekerasan di Aceh, konflik berlatarbelakang SARA di Ambon, sampai konflik antar etnis di Sambas, Kalbar, semuanya dikait-kaitkan ke Presiden Habibie.

BJ Habibie memang presiden yang ‘malang’. Sukarno yang semasa menjadi presiden pertama RI begitu berkuasa, belum pernah dituding pers sebagai pembantai atau pembunuh. Demikian pula HM Soeharto yang pemerintahan Orde Baru-nya dikecam habis-habisan dan dicap sebagai rezim penindas hak-hak rakyat, juga belum pernah mendapat tuduhan sedahsyat itu.

Akan halnya Habibie, presiden yang selalu tampak murah senyum, dan selama masa pemerintahannya yang singkat telah memberikan ‘kebebasan dan kemerdekaan pers’ dalam arti sesungguhnya, justru telah dituding sebagai pembantai. Dan, yang menudingnya justru media pers yang telah diberikan ‘kebebasan dan kemerdekaan’ dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Rasanya tidak berkelebihan, bila kemudian ada pengamat politik maupun pengamat pers yang menilai, bahwa BJ Habibie telah menjadi ‘korban’ dari kebijakan pemerintahannya sendiri. Yakni, kebijakan memberikan ‘kebebasan dan kemerdekaan pers’.

Tragis memang! Bukan sanjungan, atau terima kasih yang diterimanya karena telah memberikan ruang ‘kebebasan dan kemerdekaan’ kepada pers, tetapi justru caci-maki, cemooh, cercaan, tudingan, dan semacamnya yang lain. Dan, yang paling menyakitkan itu tentu tudingan sebagai ‘pembantai’.

Contoh-contoh tersebut barulah sebagian kecil dari praktek penggunaan ‘barang haram’ trial by the press yang menggejala, dan seakan menjadi mode di era reformasi. Masih banyak contoh yang lain, misalnya bagaimana perlakukan sejumlah media pers terhadap Andi Ghalib, yang waktu itu menjabat sebagai Jaksa Agung.

Sekitar bulan Juni 1999, Indonesian Corruption Watch (ICW) melontarkan tudingan Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib telah menerima suap ratusan juta rupiah yang diberikan lewat rekening bank. Lontaran informasi sekaligus tudingan itu dengan serta merta telah ‘dilalap’ media pers dan kemudian diolah sedemikian rupa, sehingga menjadi ‘bisnis menggiurkan’ yang laku keras di pasaran.

Jaksa Agung Andi Ghalib itu pun kemudian menjadi ‘bulan-bulanan’ sebagian media pers. Ia dan keluarganya tidak sekadar menjadi obyek pemberitaan, tapi telah ‘tervonis’ begitu berat, seakan-akan memang benar-benar melakukan tindakan tercela itu. Padahal kemudian, hasil pemeriksaan Puspom TNI menyebutkan Andi Ghalib tidak terbukti melakukan tindak pidana suap tersebut. *** (Sutirman Eka Ardhana)

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XVI: Mulailah dengan Satu Pohon

Salah satu penyebab terjadinya ban-jir bandang yang merendam rumah-rumah penduduk dan merendam ratusan hektar sawah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *