Beranda » Hukum » Jurnalisme Menghukum (1): Trial by The Press Menjadi Pilihan
(ft. tempo.co)

Jurnalisme Menghukum (1): Trial by The Press Menjadi Pilihan

KALAU ada yang berpendapat, pers dan politik, dua hal yang selalu berkaitan, memang bukan sesuatu yang berlebihan. Realitanya memang begitu. Bukan semata, karena persoalan-persoalan politik merupakan isu-isu menarik yang bisa ‘dijual’ media pers, tapi politik itu sendiri bisa dijadikan ‘mitra’ yang potensial bagi pers dalam mencapai tujuan serta menjaga eksistensinya.

Karena itulah, perubahan politik bisa pula mempengaruhi perilaku media pers. Cobalah simak, bagaimana perilaku media pers kita ketika terjadi perubahan politik, runtuh dan berakhirnya era Orde Baru berganti dengan era reformasi, di tahun 1998/1999. Jurnalisme Pembangunan atau Jurnalisme Pancasila yang selama era Orde Baru ‘dipegang erat’ oleh media pers nasional, mendadak menjadi ‘berantakan’ ketika era reformasi datang. Setidaknya suasana itu terlihat jelas di awal-awal masa reformasi.

Ketika reformasi datang, terutama di tahun-tahun awal reformasi, sejumlah tantangan terhadap eksistensi sistem Pers Pancasila dan Jurnalisme Pancasila termasuk Jurnalisme Pembangunan memang bermunculan. Di awal-awal era reformasi, kehidupan dan perkembangan pers selain ditandai dengan euforia atau ‘demam kebebasan’, juga diwarnai dengan munculnya sejumlah fenomena yang menarik. Beberapa fenomena menarik itu antara lain meruaknya kecenderungan “jurnalisme corong” dan “jurnalisme menghukum”.

Munculnya banyak media pers baru juga telah mewarnai atau menandai awal era reformasi. Kemunculan banyaknya media pers baru di awal reformasi itu sebagai akibat dari dibukanya kran kebebasan pers. Ketika kran kebebasan di bidang pers dibuka oleh Menteri Penerangan Kabinet Reformasi Pembangunan, Yunus Yosfiah, yang namanya tabloid, majalah dan surat kabar, bagaikan jamur di musim hujan bermunculan di banyak kota. Jumlahnya tidak hanya puluhan, bahkan mencapai ratusan.

Di masa kekuasaan pemerintahan Orde Baru dulu, ketika SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) dianggap sebagai ‘barang mewah dan langka’ karena proses perolehannya yang teramat sulit, kemunculan media pers baru bisa dipandang sebagai sesuatu yang istimewa dan mengejutkan. Tetapi di era reformasi, ketika SIUPP mendadak berubah menjadi ‘barang murah’, karena proses perolehannya yang mudah (bahkan setelah UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, ketentuan SIUPP sudah tidak diberlakukan lagi), masyarakat tidak lagi terkejut bila dalam sehari muncul sepuluh, duapuluh, bahkan seratus pun media pers baru.

 

Media yang ‘Mengejutkan’

Tapi, sekitar tujuh bulan era reformasi berlangsung setelah HM Soeharto mundur dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998, tepatnya awal Desember 1998 di Surabaya terbit sebuah media pers yang bisa disebut ‘istimewa dan mengejutkan’.

Kenapa ‘istimewa dan mengejutkan’? Pasalnya, tabloid ini dengan terang-terangan dan berani menyatakan sebagai “tabloid trial by the press!”. Pada halaman depan tabloid ini tertulis jelas — Tabloid Tril By The Press. Luar biasa!

Trial by the press atau peradilan melalui pers selama ini dipandang sebagai ‘barang haram’ oleh masyarakat pers Indonesia. Pers yang menggunakan ‘barang haram’ tidak hanya dicerca, tapi juga dituding melalukan pengingkaran terhadap etik dan norma-norma hukum yang ada. Oleh karenanya pers harus berpikir ulang ratusan kali untuk menyentuh ‘barang haram’ trial by the press tersebut. Sebab bila menyentuh ‘barang haram dan larangan’ itu, bisa-bisa pers akan berhadapan dengan sanksi sosial dan sanksi hukum.

Karena itulah, pemunculan tabloid yang secara berani menyatakan dirinya sebagai “tabloid trial by the press” dapat dipandang sebagai sesuatu yang ‘istimewa dan mengejutkan’. Istimewa, karena inilah satu-satunya media pers yang menyatakan diri secara formal sebagai “tabloid peradilan melalui pers”, dan mengejutkan sebab selama ini belum ada media pers lainnya yang berani berterus-terang seperti itu.

Sesuai dengan ciri khasnya sebagai “tabloid trial by the press“, sajian tabloid ini memang tidk bergeser jauh dari proses ‘peradilan’ dan ‘menghukum’ mellaui pers tersebut. Sebagai contoh, pada terbitan edisi No. 02 Tahun I, 7 – 13 Desember 1998 misalnya, di halaman depan tabloid ini tertera judul besar — Memang Ghalib Harus Dipecat.

Judul ini tidak hanya tampak berani dan garang, tapi juga terkesan memvonis atau menghukum Ghalib yang ketika itu menjabat sebagai Jaksa Agung. ‘Vonis’ itu diberikan hanya karena Andi Ghalib sebagai Jaksa Agung dinilai lamban dalam menangani atau menyelesaikan kasus-kasus yang menyangkut mantan Presiden Soeharto.

Judul editorial tabloid ini pun tidak kalah garangnya — Pecat Ghalib, Stop Dagelan Hukum. Di dalam editorial itu antara lain ditulis:

Pada saat Ghalib mengumumkan Soeharto sebagai tersangka, kapan Soeharto diperiksa, banyak yang tak tertarik, karena terlanjut apriori. Karena semua orang sudah mafhum. Itu hanyalah sebuah taktik, agar dia tidak ikut dihujat dan dikirimi ayam betina dan BH lagi. Agar dia dianggap jaksa agung yang paling berjasa, karena berani memeriksa Soeharto.

 

Berubah Drastis

Trial by the press atau peradilan melalui pers merupakan ‘perbuatan’ pers menghakimi dan menghukum seseorang lewat pemberitaan atau isiannya yang lain. Di kalangan masyarakat hukum, peradilan melalui pers dipandang merupakan perbuatan yang melanggar hukum, karena cenderung telah melakukan tindakan melanggar azas praduga tak bersalah. Karena secara hukum, hanya lembaga peradilan yang paling berhak menentukan apakah seseorang itu bersalah atau tidak.

Haruslah diakui, di dalam kekuasaan pemerintahan Orde Baru yang ketat, pers harus berpikir berulangkali untuk melakukan tindakan trial by the press itu. Apalagi bila trial by the press itu mengarah pada kekuasaan atau pejabat-pejabat pemerintahan. Kekuasaan yang alergi terhadap ‘keras dan berani’ dari pers, memandang trial by the press sebagai sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Karenanya, tidak hanya kekuasaan yang alergi, kalangan pers sendiri pun merasa alergi untuk bersentuhan dengan trial by the press tersebut.

Tapi di era reformasi, di tengah-tengah semangat supermasi hukum sedang digelorakan, pers mendadak berubah drastis. Elergi terhadap trial by the press seakan musnah seketika (meski tidak semua media pers melakukannya). Perkembangan berikutnya, media pers seperti saling berlomba untuk menunjukkan dirinya tidak elergi dan takut dengan trial by the press. Media pers yang masih mempertahankan sikap elergi atau takut terhadap trial by the press ada kesan dipandang sebagai pers yang tidak mengikuti trend ‘pesta kebebasan’. *** (Sutirman Eka Ardhana)

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XIV: Perempuan Pelestari Pancasila

DISKUSI Kebangsaan XIV, April 2018, memilih pokok bahasan “Perempuan Pelestari Pancasila”. Perempuan ditantang berperan aktif …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *