Beranda » Nasional » Gotong-royong Melawan Berita Bohong

Gotong-royong Melawan Berita Bohong

Berita bohong (hoaks) harus dilawan. Jangan dibiarkan. Di tahun politik seperti sekarang ini, hoaks sengaja disebarluaskan melalui media sosial (medsos) untuk tujuan tertentu. Antarpihak saling menghujat. Bahkan hoaks sengaja dibuat untuk memfitnah. Menyudutkan. Menjatuhkan. Tujuan akhirnya untuk menghancurkan lawan.

Oleh karena itu, hoaks harus dilawan. Hoaks bisa bikin resah masyarakat. Bahkan bisa menyebabkan masyarakat terbelah. Terbelah karena berbeda pendapat. Ada yang pro dan kontra. Akhirnya bermusuhan.

Itu tidak boleh terjadi. Maka, hoaks harus dihadapi dan dilawan secara bersama-sama. Tidak sendiri-sendiri.

Semangat melawan hoaks secara bersama-sama telah disatubulatkan oleh 22 media siber (online) di Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo).

Dengan meluncurkan cekFakta.com pada 5 Mei lalu di Jakarta, AMSI bersama Mafindo meneguhkan diri bergotong-royong melawan berita bohong. Hoaks tidak bergeming jika dilawan secara sendiri-sendiri. Harus dihadapi dan dilawan secara bersama-sama. Itu yang melatarbelakangi kelahiran cekFakta.com.

Seperti ditegaskan Ketua Mafindo Septiaji Eko Nugroho, hoaks harus diperangi secara bersama-sama. “Dengan cekFakta.com ini, adalah upaya gotong-royong kita melawan penyebaran hoaks. Kita tidak lagi berperang melawan hoaks sendiri-sendiri, kini saatnya kita berkolaborasi menghadapinya,” katanya.

Ia berharap, dengan cekFakta.com, klarifikasi atas hoaks dapat dilakukan lebih cepat, lebih sinergis, dan dapat disebarkan lebih luas melalui jejaring media siber atau media online yang berkolaborasi, serta media sosial (medsos).

Peluncuran cekFakta.com dilakukan pada acara Trusted Media Summit 2018 di Jakarta. Cekfakta.com didukung penuh oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Internews, dan Google News Initiative Training Network.

Menurut Septiaji, pihaknya sudah menyiapkan sarana untuk menampung laporan hoaks dari masyarakat dalam platform ini. Masyarakat, juga pemerintah, penegak hukum, dan pihak lainnya, bisa mencari tahu atau mengecek tentang informasi atau berita bohong (hoaks) yang berpotensi meresahkan.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Kompas.com Wisnu Nugroho mengatakan, berkolaborasi dalam kegiatan ini merupakan panggilan bagi medianya untuk terus menyediakan informasi yang terpercaya bagi publik. “Jurnalisme terpanggil untuk mengembalikan informasi sebagai sumber pengetahuan, bukan sumber kecemasan, karena pencarian kebenaran yang terus diupayakan. Kompas.com ada dalam panggilan bersama-sama ini,” kata dia.

Sedangkan Ketua Umum AJI Abdul Manan berharap kolaborasi ini akan mendorong jurnalis dan media untuk ikut ambil bagian dalam memerangi misinformasi dan disinformasi, fake news, hoaks, dan sejenisnya. “Verifikasi adalah salah satu standar dasar dari pekerjaan jurnalis. Jadi, ini adalah bagian dari implementasi praktik ‘good journalism’,” ujar dia.

Sebanyak 22 media siber/online yang bergabung dalam AMSI yaitu Kompas.com, Tempo.co, Tirto.id, Viva.co.id, Beritasatu.com, Katadata.co.id, KBR id, Antaranews.com, Suara.com, Detik.com, Bisnis.com, Liputan6.com, Merdeka.com, Kabarmedan.com, Kabarmakassar.com, Beritajatim.com, Timesindonesia.co.id, Riauonline.co.id, Thejakartapost.com, Dream.co.id, Kontan.co.id, dan Republika.co.id.

 

Mesin Penggerak Sikap

Berita bohong (hoaks) banyak menyebar melalui medsos. Apalagi sekarang medsos sudah menjadi mesin penggerak sikap. Siapa pun menjadi mudah berkomentar. Bereaksi. Bahkan mereka yang semula tidak peduli, menjadi punya nyali.

Oleh karena itu, bersikaplah bijak ketika menerima informasi maupun berita di medsos. Jangan dibagikan atau di-share ke orang lain apabila tak yakin informasi maupun berita itu benar. Meski sudah yakin bahwa itu benar, tetapi rasanya tidak ada kaitannya atau tidak ada manfaatnya bagi orang yang akan menerimanya, maka sebaiknya tidak perlu di-share.

Peganglah prinsip ini. Lebih baik tidak memberi, dari pada memberi tetapi menimbulkan masalah baru. Atau lebih baik menunda memberi, dari pada tergesa-gesa memberi, namun akhirnya si penerima merasa tidak suka.

Bersikaplah menahan diri terhadap informasi yang masih perlu dikonfirmasi. Perlu dilihat di media massa arus utama (mainstream) terlebih dulu misalnya. Atau bertanya ke sumber yang bisa dipercaya.

Dimaz Fathroen, praktisi antihoaks yang juga alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) mengingatkan untuk waspada apabila ada informasi atau berita yang memiliki 5 (lima) tanda berikut, karena kemungkinan itu hoaks.

Kelima tanda tersebut yakni; 1. Ada kata-kata: Sebarkanlah!, atau Viralkanlah!, dan sejenisnya. 2. Artikel penuh huruf besar dan tanda seru. 3. Merujuk ke kejadian dengan sebutan kemarin, atau dua hari yang lalu, seminggu yang lalu, atau tanpa ada tanggal yang jelas. 4. Ada link asal berita, tetapi ketika ditelusuri, beritanya sama sekali beda, atau bahkan link sudah mati. Maka, cek terlebih dahulu link yang ada di info itu. Contoh, ketika ada berita Sri Mulyani antre Nike Great Sale berjam-jam, ternyata nama sama, tetapi bukan Menkeu. 5. Link berita asal merupakan opini seseorang, bukan fakta. Harus diingat, bahwa opini dan fakta adalah berbeda.

 

Literasi Media

Pada Sarasehan Pencegahan Propaganda Radikal Terorisme di Dunia Maya, bersama instansi-instansi pemerintah yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Jakarta, 16-17 Februari 2017, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rosarita Niken Widiastuti mengatakan pencegahan hoaks dapat dilakukan melalui literasi media, penegakan hukum, dan “fact checking” (mengecek fakta). “Bila ada informasi salah, buat lagi informasi yang berisi kebenaran dan faktual,” katanya.

Niken juga menyarankan agar masyarakat melaporkan berita hoaks ke kepolisian, dengan jerat Undang-undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa siapa pun masyarakat yang membuat konten negatif, ujaran kebencian, hoaks, dan menyebarkannnya, bisa dikenakan hukuman kurungan dan denda.

Menurut dia, bisa juga dicek benar atau tidaknya berita tersebut melalui website Jaringan Pemberitaan Pemerintah (JPP) Kominfo di situs www.jpp.go.id *** (MA/dari berbagai sumber).

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XIV: Dunia Batin Perempuan

SELIRIA EPILOGUS INI sebuah catatan pilihan, catatan penghujung dari serangkaian perca-kapan di beranda pergaulan sosial. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *