Senin , 10 Desember 2018
Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan XVII: Etika Politik dan Pancasila
Ons Untoro

Diskusi Kebangsaan XVII: Etika Politik dan Pancasila

Dari berita surat kabar, atau mendengar berita dari televisi, sering-kali kita melihat KPK melakukan operasi tangkap tangan atas pejabat publik seperti Gubernur, Bupati atau anggota legislatif. Kasus-kasus seperti itu menunjukkan bahwa perilaku politikus sangat tidak etis. Satu peri-laku yang tidak pantas dilakukan oleh seorang politisi, lebih-lebih seorang wakil rakyat, yang mestinya mewakili kepentingan rakyat, malah tersandung korupsi. Meskipun, dalam etika politik, persoalannya bukan hanya pada peri-laku politikus.

Dalam bukunya yang berjudul ‘Eti-ka Politik dan Kekuasaan’, khususnya pada judul tulisan ‘Filsafat Politik dan Etika Politik dalam konstruksi Budaya Politik’, lebih khusus lagi pada sub judul ‘Dimensi-dimensi Etika Politik’, Dr. Haryatmoko, pengajar di Universitas Sanata Dharma, di antaranya mengatakan, “Etika politik tidak hanya masalah perilaku politikus. Ia berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik memiliki tiga dimensi: tujuan, sarana dan aksi politik itu sendiri.”

Diskusi Kebangsaan ke 17 yang diselenggarakan oleh Paguyuban Wartawan Sepuh mengambil tema ‘Pancasila Sebagai Etika Berpolitik’, menghadirkan narasumber Dr. St. Sunardi, Ketua Program S3 Kajian Budaya, Seni dan Masyarakat Universitas Sanata Dharma, Dr. Kuskridho Ambardi, Ketua Departemen Ilmu Komunikasi, Fisipol UGM, dan Idham Samawi, anggota DPR-MPR RI. Diskusi diselenggarakan, Senin 23 Juli 2018 di Café Cengkir 6, Bintaran, Jl. Bintaran Tengah 16, Yogyakarta.

 

Dilema Pancasila Sebagai Etika Politik

Sebagai pembicara, St. Sunardi telah memberi catatan awal, bahwa Pancasila memiliki dilema tersendiri apabila digunakan untuk rujukan etika politik. Dilemanya bukan pada sila-sila dari lima sila dalam Pancasila, melainkan karena, selama ini, Pancasila didekati sebagai ideologi, bahkan sebagai sesuatu yang keramat, sehingga siapa yang berkhianat terhadap Pancasila akan mengalami nasib yang tragis.

Sepanjang rezim orde baru, Pan-casila menjadi sangat dogmatis, dan tak ada penafsiran lain kecuali dari pusatnya, sehingga untuk menjelaskan Pancasila pusat kekuasaan merasa perlu melakukan penataran, agar Pancasila dimengerti seperti yang dikehendaki kekuasaan. Di sisi yang lain, dalam hidup keseharian terasa sulit menemukan aplikasi dari apa yang tertulis dalam Pancasila, meskipun kita bisa hapal di luar kepala menyangkut butir-butir Pancasila. Namun, antara hapal dan memahami ada jarak yang jauh, sehingga tidak bersua dalam tindakan keseharian. Dalam kata lain, Pancasila pernah digunakan sebagai alat kekuasaan.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XII: Jalan Wayang adalah Jalan Kebangsaan

Nardi, demikian panggilan St. Sunardi, mengatakan, kita tidak boleh menafikan pengalaman sejarah, bahwa Pancasila pernah dipakai untuk melegitimasi kekuasaan, un-tuk menyingkirkan musuh-musuh penguasa, untuk membungkam pandangan-pandangan kritis yang membuat penguasa terusik dengan perilaku yang sebenarnya tidak Pancasilais.

“Dalam keadaan ini penguasa hanya menjadi penafsir tunggal atas Pancasila”, kata St. Sunardi.

Karena Pancasila menjadi ideo-logi tunggal, semua organisasi mas-yarakat, termasuk partai politik, harus mencantumkan Pancasila sebagai ideologinya. Hampir tak ada organisasi yang tidak menuliskan Pancasila sebagai azas dalam AD/ART, menghilangkan kata itu bisa dituduh mengkhianati Pancasila. Dodi K. Ambardi melihat perubahan setelah 1998, karena dari partai-partai yang ikut pemilu di era reformasi, jumlahnya 48 partai, ada permainan semantik dalam AD/ART partai. Mes-kipun (masih) dituliskan Pancasila, tetapi dilanjutkan dengan kalimat lain, bisa menyebut agama, sosialisme, nasionalisme dan lainnya.

“Dari 48 partai yang ikut dalam pemilu ternyata sebagian tidak selalu atau tidak 100% memegang dan oto-matis mengambil Pancasila sebagai azaznya dan kadang-kadang dibalik. Azaznya yang lain, dasarnya Pancasila, itu kan hanya permainan semantik”, kata Dodi Ambardi.

Idham Samawi melihat, etika politik dari sisi sengketa di partai, bukan saja antara partai yang satu dengan partai lainnya, tetapi antar anggota dalam satu patai, pada masa pemilihan legislatif, juga pilkada, apalagi pilpres sengketa atau perkelahian bisa saja terjadi. Sengketa ini bisa bermula dari cukong yang membekingi masing-masing calon.

“Sengketa-sengketa yang sering terjadi bisa kita mengerti bahwa etika politik dari praktisi poltik terlihat bermasalah” kata Idham Samawi.

 

Lima Rujukan Di Jalan Buntu

Kita tahu, sila pertama dari 5 butir dalam Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, dari sila pertama itu, seperti pernah disampaikan oleh Prof.Dr. Driyarkara, artinya negara kita mengakui dan menghormati religi. Ini mempunyai arti pula setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam meyakini religinya. Namun kita sering melihat, persoalan keyakinan menjadi konsumsi politik, sehingga konflik antar agama mudah menjadi riuh. Bahkan dalam pemilihan walikota, bupati atau gubernur, isu agama mudah sekali ditiupkan untuk menghantam lawan politiknya yang diduga memiliki agama berbeda.

Pada sisi demokrasi, pada sila keempat misalnya, persoalannya menjadi terdistorsi, karena demokrasi lebih dipahami sebagai suara terba-nyak. Realitas yang seringkali ditemukan, suara terbanyak hasil dari transaksi, sehingga orang yang memiliki uang melimpah bisa mem-beli suara dan hasilnya menang dalam pemilihan. Uang melimpah bisa berasal dari banyak tempat, dan pemimpin menjadi tidak netral karena sudah disandera oleh mereka  yang mengganggap diri sebagai dermawan politis, untuk mengikuti ‘keinginan’ para dermawan politis tersebut. Disebut dermawan politis karena menyumbangkan uangnya agar mendapat imbal balik dari kemenangan dalam pertarungan politik.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan IV : Kebudayaan Adalah Ruh dan Spirit Kebangsaan

Jadi, demokrasi tidak terkait Pan-casila, karena penegakan hukum tidak kuat, dan keadilan sosial tim-pang, sehingga dengan sendirinya ‘mengingkari’ sila ke 5, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kalaupun ada demokrasi Pancasila, kiranya hanyalah label, agar seolah memang Pancasila diaplikasikan di arena politik.

Sikap kebangsaan dari politisi kurang begitu kuat, hal ini bisa dili-hat, meskipun para politisi sering menggunakan jargon kepentingan rakyat atau kepentingan negara, namun sebenarnya hanya untuk menyembunyikan kepentingan kelompoknya, lebih-lebih kepentingan pribadi, sehingga muncul apa yang dikenal dengan sebutan papa minta saham dari politisi, padahal mengurusi masalah untuk kepentingan negara. Namun, sikap untuk kepentingan bangsa tidak sepenuhnya dijalankan, malah hanya diolah menjadi jargon.

Lebih repot lagi, untuk membela kepentingan lokal, bukan bagaimana lokal diintegrasikan ke pusat sekaligus untuk meneguhkan bagian dari kesatuan Republik Indonesia, malah sering terjadi sebaliknya: mengancam. Daerah akan minta merdeka jika tuntutan tidak dipenuhi. Dari sisi ini, politikus pada tingkat lokal dan pusat sudah mengabaikan sila ke 3 yang berbunyi: Persatuan Indoesia.

Rasanya, kalau lima sila dari Pancasila dijadikan sebagai dasar etika berpolitik, kiranya para politkus berpikir ulang kapan akan bersikap tidak adil, karena sikap itu sudah melanggar dasar-dasar etiknya. Atau, politikus mendorong agama yang satu untuk melarang apa yang dilakukan agama yang lain dalam konteks ibadat misalnya, ini sudah melanggar dasar etik pada sila pertama.

Tapi rupanya dasar etika dari para politikus memiliki rujukan sendiri, yang celakanya, masing-masing politikus rujukannya berbeda-beda sehingga masing-masing merasa saling tidak melanggar, meskipun tertangkap tangan oleh KPK misalnya, masih bisa tersenyum dan melambaikan tangan dan merasa (sedang) dijahati oleh kekuasaan. Dalam situasi seperti itu, Pancasila seperti berada di jalan buntu: Ia ada, tetapi tidak menjadi bahan rujukan, hanya kadang diucapkan. (*)

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XX: Nom

SELIRIA EPILOGUS GUGUR dalam usia belasan tahun, tapi dia sudah cukup dewasa untuk menjadi suami …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *