Rabu , 21 November 2018
Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan XVI: Ekonomi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam
Ons Untoro (ft. Ist)

Diskusi Kebangsaan XVI: Ekonomi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Diskusi Kebangsaan ke XVI, yang diselenggarakan Paguyuban Warta-wan Sepuh Yogyakarta (PWSY), mengambil tema ‘Green Economy Un-tuk Kesejahteraan Bangsa’. Sedianya,  diskusi ini menghadirkan Prof. Dr. Sri Adiningsih, MSc, seorang ekonom dari UGM, yang sekarang menjabat sebagai Ketua Watimpres, tetapi yang bersangkutan berhalangan hadir, dan digantikan Prof. Dr. Cahyono Agus, Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM. Selain itu hadir sebagai pembicara Dr. Transtoto Handadhari, MSc, mantan direktur Perhutani dan Idham Sawawi, Anggota DPR/MPR RI.

Diskusi lebih banyak membahas perihal lingkungan dan perhutani, menyangkut green economy seperti tema yang diangkat, karena ahli ekonominya tidak hadir, sehingga sedikit sekali dibincangkan, meskipun membincangkan perihal lingkungan dan sumber daya alam tidak bisa me-lepaskan ekonomi, dan dalam konteks diskusi ini adalah green economy.

Lebih dari 6 tahun lalu Green Economy telah menjadi isue, bahkan UNEP (United Nations Environment Programme), satu program dari PBB memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan Green Econony. Dalam penjelasannya itu disampaikan, bahwa ekonomi hijau adalah sebuah rezim ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi resiko lingkungan secara signifikan.

Dalam konteks Indonesia, yang memiliki Pancasila, ekonomi hijau yang memiliki spirit keadilan sosial, bisa dirujuk dari sana, setidaknya sila keli 5 dari Pancasila memberi wadah bagi hal itu.

Kiranya kita masih ingat, atau seti-daknya bisa merunut, ketika Indonesia mengambil tema Hari Lingkungan Hidup 2012, formulasinya mengambil spirit green economy, yakni: Ekonomi Hijau: Ubah Perilaku , Tingkatkan Kualitas Lingkungan.

Jadi ekonomi hijau tidak hanya berorientasi pada produksi dan distribusi, melainkan menyangkut soal lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam kata lain, ekonomi hijau menyangkut tiga kegiatan, yaitu ekonomi, lingkungan dan kehidupan sosial. Masing-masing aspek memi-liki ruang yang luas. Maka, kita tahu, ekonomi hijau selain untuk kepentingan nasional, juga untuk kepentingan dunia.

Dalam Diskusi Kebangsaan XVI, aspek lingkungan lebih banyak dikupas, mungkin karena dua narasumber dari kalangan ahli hutan, atau anggap saja memahami dunia kehutanan, sehingga ekonomi hijau lebih merujuk ke sana.

Idham Samawi melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki luas wilayah begitu besar dan di dalam kandungan ibu pertiwinya, ada emas, ada gas, ada minyak, ada batubara, bahkan di atas tanahnya, hutannya luar biasa. Tapi kekayaan yang kita miliki itu, selama ini belum bisa digunakan untuk menyejahterakan rakyatnya, karena telah digadaikan kepada asing. Maka, rezim yang sekarang ini, akan mulai mengubahnya.

“Kontrak asing yang habis akan dinasionalisasi, dan yang sudah dila-kukan di antaranya Blok Mahakam, Blok Mashela, Newmond, mungkin sebentar lagi menyusul Freeport” kata Idham Samawi.

Transtoto Handadhari menyam-paikan di dalam green economy, ekosistem tidak boleh rusak, pem-bangunan yang dilakukan hari ini tidak boleh merusak kepentingan pembangunan generasi yang akan datang. Makanya, demikian Transtoto, dalam pembangunan kita harus men-jaga lingkungan. Negara kita memiliki hutan yang luas, oleh sebab itu hutan perlu dijaga.

“Karena hutan adalah sumber daya yang harus kita jaga. Hutan itu punya fungsi konservasi, fungsi sosial, dan ekonomi” kata Transtoto.

Cahyono sebagai pembicara ketiga menyampaikan, bumi ini adalah satu-satunya planet yang bisa kita tinggali. Tidak ada planet lain yang bisa ditinggali karena adanya oksigen, adanya air, adanya bahan organik untuk makanan, karena kita butuh oksigen, untuk bernafas setiap detik, kalau kita tidak bernafas dalam hitungan beberapa detik, kita mati. Kalau, kita tidak minum dalam hitungan hari, kita mati. Tidak makan bahan organik dalam hitungan bebe-rapa hari kita juga mati. Bumi kita itu menyediakan sumber daya alam dan Indonesia terletak di tropika yang secara kodrat alamnya menyediakan resources yang banyak, yang tersedia gratis, yang bisa dimanfaatkan.

Namun Cahyono melihat, sumber daya alam yang kita miliki, telah diru-sak oleh proses pembangunan, yang tidak memperhatikan lingkungan se-hingga alam yang mestinya dijaga dan dikembangkan, malah dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi yang tidak bersifat green economy.

“Manusia sebagai khalifah bumi untuk kembali menjadi cucuk lampah memperbaiki sumber daya alam ini agar bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup, bukan hanya manusia tetapi juga hewan, tanaman maupun seluruh insan-insan di bumi ini” kata Cahyono.

 

Konsep Green Economy

 

Dalam konteks tulisan ini, untuk memahami Green Economy, yang menjadi tema diskusi kebangsaan ke XVI, saya akan mengutip konsep green economy yang ditulis dalam buku berjudul ‘Langkah Menuju Ekonomi Hijau: Sintesa dan Memu-lainya’ (Deputi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Nasional, 2012), demikian saya kutipkan konsep yang ditulis dalam buku tersebut:

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XVII: Mendambakan Politisi Beretika

 

“Pada Oktober 2008, UNEP men-cetuskan gagasan mengenai “Green Economy” dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Gagasan “green economy” tersebut bertujuan memberikan peluang yang besar bagaimana upa-ya memanfaatkan konsepsi “green economy” dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada aspek lingkungan dan ekosistem. Terkait dengan gagasan konsepsi “green economy” tersebut, terdapat dua hal yang ingin dicapai. Pertama, ekonomi hijau mencoba untuk membuat konsep ekonomi yang bukan hanya sekedar mempertimbangkan masalah makro ekonomi, khususnya investasi di sektor-sektor yang memproduksi produk ramah lingkungan maupun produksi barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan (“green investment/investasi hijau”), namun juga difokus-kan pada bagaimana kontribusi investasi hijau tersebut terhadap produksi barang dan jasa serta per-tumbuhan lapangan pekerjaan di bidang yang terkait dengan ramah lingkungan (green job). Kedua, green economy mencoba untuk menyiapkan panduan pro-poor green investment, atau investasi hijau yang mampu mendorong pengentasan masalah kemiskinan. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong agar para pembuat kebijakan mampu membuat semua jajaran pemerintahan dan sektor swasta ikut serta untuk mendukung peningkatan investasi hijau.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, konsep Green Economy semakin mendapat perhatian karena hal ini sejalan dengan upaya masyarakat dunia dalam rangka mencari solusi terhadap berbagai tantangan global yang terjadi saat ini. Namun demikian, perlu ditandaskan bahwa hubungan antara konsep ekonomi hijau ini dengan konsep yang berkaitan de-ngan aspek-aspek lainnya, belum dapat diartikulasikan dengan jelas. Oleh karena itu, hal ini membuat banyak orang, bahkan dari pencetus konsep ekonomi hijau itu sendiri terus mempertanyakan apa arti sesung-guhnya konsep Green Economy itu. Ketidakjelasan dari konsep tersebut membawa pada pertanyaan apakah konsep ekonomi hijau ini sebe-narnya hanya sebuah alat untuk membatasi ruang gerak negara-negara berkembang untuk maju dan mengurangi kemiskinan. Ataukah, konsep tersebut hanya merupakan politik ekonomi dalam kaitannya dengan perkembangan perekonomian global yang masing-masing negara mempertahankan kepentingan eko-nomi negaranya!

Konsep modern Green Economy merupakan konsep yang dikenalkan untuk melengkapi sekaligus me-ngembangkan konsep Green Econo-my yang telah ada dengan aspek pembahasan yang lebih membatasi pada ekonomi untuk hal-hal yang bersifat ramah lingkungan (economy to green requirements). Konsep modern dalam perspektif ini Green Economy tidak hanya memberi penekanan pada berbagai kebijakan standar, seperti bagaimana menilai lingkungan secara ekonomi dan pemberian sanksi terhadap aktivitas-aktivitas yang membahayakan dan berpotensi merusak lingkungan; tetapi yang lebih penting adalah bagaimana konsep ekonomi hijau tersebut mampu mendorong pelaku ekonomi untuk memproduksi barang, perdagangan, dan mengkonsumsi hal-hal yang ramah lingkungan atau produk barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan. Pendapatan dan lapangan pekerjaan yang dihasilkan dari Green Economy pada gilirannya diharapkan mampu membuat para pelaku ekonomi menjadi lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan yang ramah lingkungan. Perspektif instrumental dari konsep modern ini mengakui bahwa melalui investasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, dalam hal inovasi, teknologi, infrastruktur, dan kelembagaan, adalah hal-hal yang dapat mengubah perekonomian atau mencapai perubahan struktur yang fundamental”.

 

Dalam buku “Langkah Menuju Ekonomi Hijau: Sintesa dan Memu-lainya” juga disebutkan, untuk memberikan contoh-contoh riil penerapan konsep ekonomi hijau, dalam berbagai literatur tentang ekonomi hijau disebutkan paling tidak terdapat 11 (sebelas) sektor yang berkaitan dengan ekonomi hijau, yaitu pertanian, bangunan, perkotaan, energi, perikanan, kehutanan, indus-tri pengolahan/manufakturing, pariwisata, transportasi, limbah, dan air. Kesebelas sektor ini sangat penting untuk membentuk atau me-nentukan terjadinya ekonomi hijau di suatu negara. Kekeliruan dalam pengembangan di dalam sektor-sektor ini dan keterkaitan di antaranya akan berpengaruh besar terhadap proses pembentukan ekonomi hijau di suatu negara.

Beberapa negara yang telah me-lakukan apa yang disebut sebagai green economy, atau ekonomi hijau disebutkan beberapa contohnya, salah satunya Indonesia. Saya kutipkan beberapa negara saja untuk menyebutkannya  berikut penjelasannya.

Cina memulai pembentukan ekonomi hijau melalui pengembangan renewable energy. Pada akhir tahun 2005, Pemerintah Cina mengeluarkan undang-undang renewable energy sebagai kerangka utama untuk pembangunan sektor berkelanjutan. Pemerintah Cina menawarkan in-sentif keuangan untuk mendukung terbentuknya proyek renewable energy, khususnya energi dari tenaga angin dan tenaga surya/matahari. Dukungan lain yang diberikan oleh Pemerintah Cina adalah melalui pembentukan joint venture dan keharusan menggunakan mesin tenaga angin produksi dalam negeri. Pendanaan khusus disediakan untuk penelitian serta penyediaan dana untuk renewable energy (renewable energy fund) untuk subsidi bunga dan pengurangan pajak atas pengembangan renewable ener-gy. Selain itu, penyedia energi grid diharuskan membeli dari produsen renewable energy yang sudah terdaftar. Sebagai hasil dari kebijakan ini, Cina telah berhasil mengembangkan industri renewable energy senilai 17 milyar dollar Amerika dan menambah kesempatan kerja sebanyak 1,5 juta orang di industri energi tenaga biomassa dan tenaga angin. Untuk tahun 2009 saja jumlah kesempatan kerja baru dari ketiga industri tersebut adalah sebesar 300 ribu orang.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XIX: Dialog

Kenya. Pemerintah Kenya yang semula sangat tergantung pada sumber energi minyak bumi yang diimpor dan biomasa akhir-akhir ini, berusaha keras untuk mengembangkan renew-able energy. Pada tahun 2008, Pe-merintah Kenya menerapkan Feed in Tariff (FIT) yang mengharuskan perusahaan energi yang menyediakan energi dengan sistem grid membeli sumber daya listrik dari produsen renewable energy pada harga yang ditetapkan. Dengan cara ini, produsen listrik akan mendapatkan harga yang pasti dan penyedia untuk produsen renewable energy juga mendapatkan harga yang pasti dan dapat menutupi biaya produksinya. Pengembangan FIT ini bermanfaat untuk: (i) mem-fasilitasi adanya jaminan investasi dan stabilitas pasar untuk investor; (ii) menurunkan biaya transaksi dan proses tender yang panjang; (iii) mendorong produsen energi untuk merencanakan pengembangan energi secara hati-hati dan efisien. Fasilitas ini disediakan dalam jangka waktu 20 tahun dalam rangka memberikan kelonggaran waktu yang cukup untuk pengembangan renewable energy di Kenya.

Brazil. Kota Curitiba, salah satu ibukota negara bagian di Brazil mela-kukan pengembangan ekonomi hijau yang dimulai melalui pengelolaan tata kota dan sistem transportasi perkotaan. Penataan kota dimulai dengan kombinasi pengaturan zona pemanfaatan ruang dan pengelolaan transportasi dilaksanakan dengan cara melalui menjauhkan tempat permukiman dari pusat kota. Selain itu, wilayah-wilayah yang terkena banjir juga dialihkan menjadi daerah hijau, dalam rangka menjaga keseim-bangan antara kepadatan dan jasa lingkungan hijau. Prinsip penataan kota yang dituju adalah perencanaan yang “pintar” agar dapat menghemat biaya di kemudian hari, meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas hidup masyarakat di perkotaan.

Indonesia. Di Indonesia sudah banyak langkah konkrit yang dilaku-kan oleh berbagai sektor untuk mendukung pelaksanaan ekonomi hijau. Berbagai kegiatan dalam bi-dang pertanian, misalnya metoda pertanaman hemat air (System Rice Intensification/SRI), pengelolaan limbah ternak untuk biogas dan pupuk organik, pemanfaatan limbah perkebunan untuk pupuk organik serta pemanfaatan minyak sawit untuk biosolar sudah dilakukan. Selain itu, penggunaan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan publik melalui pengembangan mikro-hidro skala masyarakat, serta penggunaan listrik tenaga surya untuk rumah tangga maupun lampu jalan sudah diterapkan di berbagai daerah. Penggunaan gas sebagai langkah mendukung gerakan ekonomi hijau untuk kendaraan umum juga sudah dimulai.

Mungkin kita mempunyai perta-nyaan, bagaimana ekonomi hijau bisa dipraktekkan dalam skala kecil, meskipun sifatnya subsiten, dan bagi yang melakukan telah ikut menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan pertanian organik. Tahun 1988 saya mengikuti workshop pertanian organik yang disebut sebagai Bio Intensive Gardening (BIG) di IIRR (International Institute Of Rural Recontroction), Silang, Cavi-te, Phillipina. Dalam workshop ini diajarkan bagaimana mengelola pertanian secara organik, dengan mengurangi pupuk kimia, atau bahkan sama sekali tidak menggunakan pu-puk kimia. Satu bedeng dalam bio intensive gardening, dan lebih dikenal sebagai jenis pertanian BIG, ditanami beberapa jenis tanaman sayuran, misalnya, bayam, cabe, tomat dan lainnya, yang mudah dipanen dalam beberapa minggu. Pola tanam ini di Jawa dikenal sebagai tumpangsari, dan BIG bisa menggunakan lahan skala kecil, bahkan halaman rumah bisa digunakan jenis pertanian yang disebut sebagai BIG ini. Awal tahun 1990 saya pernah mencoba mengajak seorang petani di desa Resapombo, Blitar membuat BIG di halaman rumahnya, hanya dengan membuat satu bedeng ditanami beberapa jenis sayuran, dan pagar bambu yang dipakai untuk memagari bedeng agar tanamannya tidak diganggu ayam dan binatang sejenisnya, ditanami jenis tanaman rambat. Hasil dari tanam itu bisa dikonsumsi sendiri, dan sisanya bisa dijual.

Saya kira, BIG ini bentuk dari apa yang sekarang kita kenal sebagai ekonomi hijau dalam skala kecil di sektor pertanian. Kalau semua keluarga di Indonesia mempunyai tanaman jenis BIG ini di halaman rumahnya, artinya warga Indonesia menjalankan ekonomi hijau di sektor pertanian.secara personal.

Dengan kata lain, green ecomony dilaukan dalam skala kecil, dan dila-kukan oleh warga masyarakat secara luas, untuk menyangga green economy yang lebih besar. (*)

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XIX: Pemimpin Jujur, Hebat!

Satu penggalan momen menarik terjadi ketika acara pertemuan akbar alumni Universitas Gadjah Mada diselenggarakan di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.