Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan XIII: Ekonomi Kerakyatan Sering Disalahartikan
Dr. Revrisond Baswir, Dosen Fak. Ekonomi dan Bisnis UGM (Foto: perwaracom)

Diskusi Kebangsaan XIII: Ekonomi Kerakyatan Sering Disalahartikan

SAYA mau memulai diskusi kita mengenai pengamalan Pancasila dalam masyarakat desa ini dengan sedikit cerita. Introduksi pengalaman. Jadi, beberapa waktu yang lalu, saya diundang oleh komite ekonomi dan industri nasional di Jakarta, bekerja-sama dengan waktu itu namanya masih UKPPIP. Jadi semua yang hadir, waktu itu bercerita mengenai bagaimana membumikan Pancasila. Apa yang saya saksikan ketika mereka semua bercerita mengenai pengamalan Pancasila itu, membumikan Pancasila. Saya kira forum ini kok ambigu, semu-anya berbicara Pancasila, semuanya kenceng berbicara Pancasila, tapi mohon maaf, pada umumnya kita cenderung enggan membicarakan gagasan-gagasan para perumus Panca-sila. Bicara Pancasila, habis itu ngarang sendiri.

Ya, tidak bisa. Pancasila itu ada yang menyusun. Jadi saya bilang begini, jangankan mengamalkan, jangankan membumikan, kalau tidak mulai mencoba dengan memahami pikiran-pikiran Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Yamin dan lain-lain, paham pun tidak bisa. Jangankan mengamalkan, untuk memahami Pancasila itu tidak dapat tidak, kita harus mencoba memahami pikiran-pikiran para penyusunnya. Ini saya kira jalan yang aneh, kalau Pancasila dicoba dipahami tanpa mengacu ke para perumusnya, mesti ngarang. Hampir pasti ngarang. Ya, bikin-bikin sendiri, dicoba-coba sendiri, direka-reka sendiri. Kenapa?

Dari upaya mencoba memahami Pancasila itu dengan mengacu kepada para perumusnya itu, saya bisa me-ngemukakan beberapa hal, yang mungkin kalau kita tidak mengacu ke sana, kita tidak akan ketemu. Apa itu? Dengan tegas saya mengatakan, Pancasila menentang kolonialisme. Itu jelas tertera di dalam Pembukaan, itu clear. Nah, Pancasila menolak susunan negara berdasarkan monarki dan teokrasi, itu jelas, karena Supomo juga ikut. Nah, tapi yang terakhir itu, jangan dilupakan, itu penting. Itu penting banget.

Karena itu saya kutip dari pidato Bung Karno dalam sidang BPUPKI ketika merumuskan Pancasila. Apa kata beliau? Pancasila menentang kapitalisme, individualisme, dan liberalisme. Jadi kalau kita itu mema-hami Pancasila, tanpa mengacu ke para perumusnya, ya hilang. Nanti jangan-jangan malah Pancasila rasa ini, Pancasila rasa itu, nanti semua mengakunya Pancasila, tapi ya itu tadi, rasanya embuh. Tapi kalau kita mau sabar memahami Pancasila dengan kembali melihat pikiran-pikiran para perumusnya, mudah-mudahan tidak kesasar.

Nah, ini kalau kita tidak mengacu kepada pemikiran para perumusnya, tidak akan sampai ke sini. Ini saya ambil dari 1 Juni lho, pidato Bung Karno dalam merumuskan Pancasila. Jadi bukan dari mana-mana. Apa yang beliau katakan? Apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalnya merajalela, wow… tegas banget. Tegas banget, atau semua rakyatnya sejahtera.

Jadi, Bung karno mengatakan, kalau kita memang ingin mengamalkan Pancasila, maka pengamalan Pan-casila itu tidak bisa hanya melalui penyelenggaraan demokrasi poli-tik. Pengamalan Pancasila tidak mungkin dilakukan hanya dengan menyelenggarakan demokrasi politik. Pengamalan Pancasila harus disertai dengan menyelenggarakan demokrasi ekonomi. Oh ya, kenapa? Nyatanya kalau kita hanya menyelenggarakan demokrasi politik, sementara politik itu mahal, pakai ongkos. Akibatnya apa, proses politik itu akan dikenda-likan oleh para pemilik kapital. Nah, proses politik akan dikendalikan oleh para pemilik kapital. Bahkan lama-lama bukan hanya dikendalikan dari jauh, karena kita lihat anggota Dewan, Walikota, Bupati, itu malah para pemilik kapital terjun langsung jadi pemain.

Ya, jadi akhirnya apa? Satu demi satu jabatan publik diambil oleh para juragan itu. Inilah dia. Kenapa? Karena kita tidak menyelenggarakan demokrasi ekonomi secara bersamaan dengan demokrasi politik. Pertanyaan sekarang adalah, di mana kita masih bisa belajar demokrasi ekonomi? Di Fisipol tidak belajar demokrasi ekonomi. Di Fakultas Ekonomi tidak belajar demokrasi ekonomi. Dipelajari saja tidak, lalu apanya yang mau diamalkan? Ya, ini repot sekali, dipelajari saja tidak kok.

 

Pengamalan Pancasila Melenceng?

Padahal jelas pengamalan Pancasila itu, secara kelembagaan dia harus disertai dengan penyelenggaraan demokrasi ekonomi. Bukti bahwa itu kemudian resmi menjadi dokumen negara akhirnya dia tercantum di penjelasan pasal 33 UUD 45. Ini bukti bahwa para pendiri bangsa itu sepakat. Kalau bicara penafsiran Pancasila, saya berpendirian, penafsiran yang paling dekat dengan Pancasila itu adalah Batang Tubuh UUD 45. Jangan ke mana-mana. Kenapa? Karena antara Pembukaan dan Batang Tubuh itu satu paket. Jadi kalau mau tahu penafsiran yang paling dekat tentang Pancasila itu ya lihatlah UUD, lihatlah Batang Tubuh. Tetapi semua saya kira, mudah-mudahan kita tahu kalimat ini sekarang sudah tidak ada di UUD kita. Berarti memang diam-diam, selama ini ada upaya sengaja agar pengamalan Pancasila itu melenceng dari aslinya.

Nah, itu jelas. Karena kalimatnya hilang sekarang. Tapi okelah ya, kenapa, karena walaupun kalimat ini hilang, itu Batang Tubuh satu, dua, tiga, masih. Sekarang saya kaitkan dengan kerakyatan, oke. Itu pun juga sering salah paham. Padahal jelas, kata-kata kerakyatan itu tercantum dalam sila yang ke-4. Ya, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, tapi kebanyakan kita tidak paham dengan apa yang dimaksud dengan kerakyatan di situ. Bahkan sering menyalahartikan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu yang dibayangkan itu kaki lima, pedagang kecil tukang bakso. Lho, masa Pancasila bicara pedagang kecil? Tidak. Kerakyatan itu artinya adalah rakyat yang berdaulat. Ya, jadi kalau kita kemudian bicara mengenai ekonomi kerakyatan, yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan itu, tidak lain tidak bukan adalah demokrasi ekonomi sebagaimana tadi dikemukakan Bung Karno, yang tercantum di penjelasan pasal 33.

Jadi, saya mencoba agak maju sedikit. Mari sekarang kita bicara mengenai pengamalan Pancasila, menyejahterakan desa, tapi ya tadi itu mengikuti logika berpikir bahwa pengamalan Pancasila itu yang paling dekat itu adalah UUD atau Batang Tubuh 45. Khusus untuk masalah ekonomi, pasti mengacu ke pasal 33. Jangan cari-cari cara lain dalam mengamalkan Pancasila dalam bidang ekonomi, sebelum melihat pasal 33. Walaupun penjelasannya sudah diamandemen, tapi ayat 1,2,3 masih utuh.

Ini dia, tolong dirasa-rasakan betul, apa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah sebuah ajaran sosial ekonomi yang menganjurkan dipindahkannya kekuasaan untuk mengambil keputusan dari tangan pemilik saham perusahaan kepada anggota masyarakat yang meliputi pekerja, konsumen, pemasok, masyarakat sekitar dan masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Artinya apa? Demokrasi ekonomi itu artinya adalah kedaulatan ekonomi memang harus ada di tangan rakyat. Jadi jangan kedaulatan rakyat itu dibatasi di kotak suara. Kalau sekarang ini kan tidak. Begitu nyoblos, rakyat berdaulat. Begitu balik ke pabrik, lha jadi kuli lagi. Tidak berdaulat. Padahal Pancasila menghendaki kita itu melaksanakan demokrasi politik dan ekonomi, maka rakyat tidak hanya berdaulat di kotak suara, tapi juga harus berdaulat di pabrik-pabrik, di kantor-kantor.

Saya ingin jelaskan dulu sedikit, bagaimana bentuk implementasi pengamalan Pancasila itu dan demokrasi ekonomi, dan sebelum masuk ke desa. Jadi apa tujuannya kalau begitu? Tujuannya membebas-kan rakyat dari penindasan oligarki dan pemilik modal, untuk menjadikan rakyat sebagai subyek perekonomian. Jadi kalau rakyat itu berdaulat, maka dalam pengamalan Pancasila dalam ajaran Pancasila, rakyatnya yang ber-daulat itu tangannya tidak di bawah.

Kalau kita mau serius mengamalkan Pancasila, maka dalam ajaran ekonomi Pancasila itu kedaulatan ekonomi di tangan rakyat. Rakyat yang berdaulat di bidang ekonomi, tangannya tidak di bawah. Jadi, sebenarnya kalau di negeri yang rakyatnya berdaulat, ya rakyat itu harus jadi tuan di negerinya sendiri, itulah yang dikehendaki oleh Pancasila. Rakyat harus menjadi tuan di negerinya sendiri. Nanti tentu ada petunjuknya bagaimana caranya bisa sampai ke sana. Jadi nanti ini bisa terukur. Tidak cuma di awang-awang.

Kalau mau benar-benar melaksana-kan Pancasila, melaksanakan demo-krasi ekonomi, maka satu, peran serta masyarakat dalam kepemilikan modal nasional harus terus-menerus ditingkatkan, tidak bisa tidak. Inilah salah satu yang dilangsungkan oleh Presiden, yaitu dengan melaksanakan reformasi agraria, termasuk perhutan-an sosial, bagaimana kemudian tanah, hutan, dibagi kepada masyarakat, supaya masyarakat ikut memiliki modal nasional. Kemudian mening-katkan kegotongroyongan dalam pe-nyelenggaraan perekonomian nasional. Nah, ini agak susah ini. Agak susah kegotongroyongan ini. Yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengendalikan anak?

Yang ketiga ini sudah tidak bunyi sama sekali. Jadi ekonomi Indonesia ini mau merah, mau hijau, mau kuning, rakyat sudah tidak ikut-ikut. Tidak bisa apa-apa, narima ing pandum. Ini petunjuk jalan pengamal-an Pancasila menurut pasal 33. Jangan muter-muter ke mana lagi. Jangan ke mana-mana lagi nyari, kembalilah ke konstitusi, kembali ke UUD, kalau tidak, berarti ngarang. Apa yang dikatakan di pasal 33? Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan. Masalahnya tidak ada yang mengerti. Membaca bisa tapi maksudnya embuh.

Konkritnya bagaimana? Begitu juga yang ayat 2, begitu juga nanti yang ayat 3, yang konkritnya tidak ketemu. Kenapa? Ya karena tidak dipelajari. Saya punya kutipan, azas kekeluargaan itu ialah koperasi. Jadi kalau mengamalkan Pancasila, menyejahterakan desa, awas jangan sampai tidak menyebut kata-kata koperasi. Ya, kalau tidak menyebut kata koperasi, berarti meninggalkan pasal 33.

 

Untuk Desa Panggungharjo

Orang Panggungharjo atau kita di Yogya, harusnya kita itu paling depan. Kenapa? Karena Bung Hatta mengatakan, azas kekeluargaan itu adalah, istilah dari Tamansiswa, bukan dari mana-mana. Masak kita yang dari Yogya tidak ngerti? Untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal padanya, hidup pada suatu keluarga. Itu pulalah hendaknya corak koperasi.

Jadi, begini lho. Ini penting banget saya sampaikan sedikit, saya elaborasi, kenapa. Ajaran ekonomi Pancasila itu bicara mengenai hubungan guru dan murid. Jadi azas kekeluargaannya itu, bukan hubungan suami istri, bukan hubungan paman keponakan, bukan hubungan bapak anak. Azas kekeluargaannya itu adalah hu-bungan guru dan murid. Nah, apa yang istimewa kok ditekankan, kok dijelaskan begitu. Yang istimewa ada-lah guru murid itu tidak ngrembug harta. Guru murid ngrembug ilmu. Harta dan ilmu beda sekali. Ilmu kalau dibagi tambah banyak. Harta kalau dibagi habis. Begini ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila itu nomor satu, bicara mengenai bagai-mana berbagi ilmu, tolong-menolong, gotong-royong, dalam bidang ilmu pengetahuan.

Tugas negara salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi jangan bicara kesejahteraan itu langsung bicaranya harta. Kalau bicara harta mesti kesasar. Bicara kesejahteraan itu harus dimulai dengan berbagi ilmu. Kalau sudah pintar semua, maka tidak mungkin tangannya semua di bawah. Orang yang mau sejahtera, tapi tidak bisa menolong diri-sendiri, kenapa? Karena tidak punya ilmu. Maka jalan satu-satunya adalah minta-minta. Jadi pembangunan manusia itu menjadi nomor satu kalau kita bicara mengenai pengamalan Pancasila, itu nanti relevan dengan Panggungharjo.

Maka saya tambahi ceritanya, kesehatan oke, kemiskinan oke, gitu ya. Tapi tolong buat juga data pen-didikan penduduk Panggungharjo, berapa yang SD, berapa yang SMP, berapa yang putus sekolah, berapa yang SMA, ada berapa sarjana di Panggungharjo. Coba dilihat grafiknya. Pada 72 tahun terakhir tambah bera-pa? Jangan-jangan tidak nambah, berangsur-angsur di situ-situ terus, nah bagaimana mau maju? Karena yang dibangun itu hartanya bukan manusianya. Bangun manusianya dulu. Kalau manusianya sudah mletik, jangankan di Panggungharjo, Bantul, bahkan bisa terpakai di seluruh dunia.

Dan hebatnya apa, tadi harta itu kalau dibagi habis, sementara ilmu justru kalau dibagi semakin bertambah. Berarti koperasi ya. Nah saya mau cerita sedikit, kenapa kok orang sekarang enggan sekali bicara mengenai koperasi, termasuk ketika bicara mengenai menyejahterakan desa. Apa sebabnya? Nah, sebabnya adalah karena selama ini persepsi masyarakat mengenai koperasi itu sudah terlanjur negatif. Ketua untung dululah. Jadi image-nya sudah negatif. Lalu karena image-nya sudah negatif, punya banyak pengalaman yang tidak bagus, lalu dilupakan. Padahal itu adalah amanah Undang-Undang Dasar.

Dan itu satu-satunya cara bagi rakyat kalau mau bergotong-royong menolong diri-sendiri. Tidak ada cara lain. Jadi jangan kita ngomong gotong-royong, tapi tidak mau koperasi. Gotong-royong itu wadahnya kalau mau bikin usaha, ya koperasi. Cuma sekarang tinggal bagaimana membuat koperasi yang benar. Koperasi yang tidak memeras. Koperasi yang trans-paran. Nah, ini kembali lagi muter ke soal kualitas SDM. Pemerintah Desa Panggungharjo menfasilitasi warganya biar ngerti koperasi. Agar bisa me-ngembangkan koperasi yang punya integritas, bertanggung jawab.

 

Koperasi Bukan Cari Keuntungan

Kalau pemerintah desa Panggungharjo ingin memajukan koperasi. Didiklah warga supaya pintar berkoperasi dan supaya tidak bisa dibohongi oleh ‘orang-orang pintar’. Ini penting saya singgung sedikit, kita ini karena sudah lama melupa-lupakan pasal 33, sudah lama melupakan ajaran Bung Karno, Bung Hatta dan lain-lain, akibatnya apa, termasuk ketika kita bicara koperasi. Bukan hanya soal KUD, soal untung dulu, saya kira anggota koperasi banyak yang salah kaprah sekarang, kalau bicara koperasi. Bicara koperasi yang dipikirkan keuntungan, SHU. Itu tidak benar. Koperasi itu tidak didirikan untuk mencari keuntungan. Karena sebagai organisasi gotong-royong, yang dinomorsatukan adalah meningkatkan kesejahteraan anggota.

Tapi sekarang tidak. Di mana-mana saya lihat koperasi itu, motif anggotanya adalah mengejar SHU. Maka akibatnya apa? Sekarang ini tidak sedikit koperasi simpan-pinjam sebagai kedok rentenir. Akhirnya inilah yang ikut merusak citra kope-rasi. Tapi saya kira tidak tertutup kemungkinan di Panggungharjo bisa dikembangkan koperasi yang benar, dengan syarat tadi, jangan melupakan pendidikan anggotanya.

Nah ini, kalau bisa dilakukan, dan pengertian koperasinya benar, saya kira masih bisa diharapkan. Ini saya ulangi sekali lagi, mempertegas saja, kalau bicara koperasi, jangan lupa bahwa cita-cita koperasi Indonesia adalah menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Mohon maaf, saya harus tegaskan ini, sekarang ini kita banyak bicara mengenai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi pendekatannya sekarang ini cenderung individualisme. Jadi kesejahteraan itu menjadi urusan diri-sendiri. Tidak lagi bicara mengenai kesejahteraan bersama. Padahal amanat Pancasila, sila yang kelima adalah Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bukan bagi satu dua tiga orang. Jadi kalau semuanya sekolah sendiri, pintar sendiri, kaya sendiri, itu tidak sejalan dengan Pancasila. Kenapa? Karena yang diinginkan, adalah bagaimana kita ini maju bersama sejahtera ber-sama, supaya bisa mencapai cita-cita kita, keadilan sosial bagi seluruh, seluruh rakyat Indonesia.

 

Tentang BUMDesa

Kalau mikirnya sudah tidak begitu, ya berarti sudah melenceng. Sebenarnya ini agak kontroversi. Kenapa? Karena ini bicara soal hirarki pemerintahan. Kalau koperasi sih dari rakyat, terserah. Tapi kalau bicara BUMDesa, badan usaha milik, lalu belakangnya desa, maka kita bicara hirarki pemerintahan. Di tingkat nasional ada yang namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Di tingkat daerah, kabupaten maupun provinsi, ada yang namanya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Dan jelas ya, pemerintah pusat itu adalah satu hirarki tertinggi dalam struktur pemerintahan. Pemerintah daerah adalah hirarki yang di tengah atau di bawah. Pertanyaannya sekarang adalah apakah desa merupakan hirarki terendah dari struktur pemerintahan kita?

Sekarang sedang jadi kontroversi ini di Jakarta. Sehingga kalau desa itu bukan merupakan hirarki terendah, maka tidak ada istilahnya BUMDesa. BUMDesa itu mungkin nama saja. Tapi kepemilikannya pemerintah daerah. Ini belum putus secara hukum. Masih kontroversi. Tapi oke-lah, yang penting kemudian adalah sudah ada UU Desa, ada dana desa. Pertanyaannya kemudian, apa yang harus dikerjakan oleh BUMDesa, kalau mengacu ke pasal 33 UUD 45? Ini harus clear. Ada koperasi, ada BUMDesa. Pertanyaannya adalah yang mana bidang usaha koperasi, yang mana bidang usaha BUMDesa. Ini juga tidak clear. Padahal dalam UUD pasal 33 pesannya jelas, pesannya jelas sekali, apa katanya? Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara.

Kalau kita bicara BUMDesa, ya, itu tinggal disesuaikan saja. Cabang-cabang produksi yang penting bagi desa, dan yang menguasai hajat hidup masyarakat desa dikuasai oleh desa. Supaya apa? Karena terjadi banyak penyimpangan di mana-mana. Bikin BUMDesa, usahanya itu membunuh usaha masyarakat, rebutan sama koperasi. Lha ini ma-salah lagi. Harusnya clear. Ya, mana yang perusahaan perseorangan, mana yang perusahaan koperasi, diatur. Mana yang BUMDesa itu juga disesuaikan dengan amanat pasal 33. Kalau ini saling mematikan, ya berarti tidak sampai ke mana-mana. Maka harus clear juga di desa itu. Mana saja cabang-cabang produksi yang penting bagi desa, cabang-cabang yang menguasai hidup masyarakat desa.

Jangan sampai BUMDesa jualan dawet. Karena jualan dawet semua orang bisa. Kalau cuma warung fotokopi semua orang juga bisa. Jadi harus dilihat potensi desa, mana saja cabang-cabang produksi yang penting bagi desa. Penyediaan air minum masyarakat desa, misalnya. BUMDesa ini sudah punya kakak banyak. Tinggal mencontoh. Mencontoh BUMN, dan BUMD. BUMD bergerak di bidang apa saja misalnya, misalnya air minum.      Sebenarnya tinggal mencontoh. Cuma yang seringkali terjadi, ketika itu diturunkan ke bawah, yang penting asal berusaha, lalu akhirnya bunuh-bunuhan sama usaha masyarakat.

Jadi, ini definisi Badan Usaha Milik Desa yang sebagian besarnya sahamnya dimiliki oleh pemerintah desa, yang mengemban tugas untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi desa, dan yang menguasai hajat hidup masya-rakat desa.

Sebagai penutup, berarti UUD 45 memberi petunjuk kepada kita mengamalkan Pancasila untuk menyejahterakan desa. Dengan apa? Satu, kembangkan koperasi. Dua, kembangkan BUMDesa untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi desa dan menguasai hajat hidup masyarakat desa. Nanti baru yang ketiga, mudah-mudahan dengan me-laksanakan satu, dua, maka yang ketiga bisa tercapai. Apa itu? Bumi, air, dan seluruh kekayaan yang terkandung di desa, dikuasai oleh desa, dan di-pergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Tujuannya jelas. Kalau bisa dilak-sanakan seperti itu, maka nanti tujuan makronya mudah-mudahan akan tercapai juga, yaitu sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. *** (SEA)

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XVI: Mendiskusikan Ekonomi Hijau

Mendiskusikan ekonomi hijau, sama pentingnya dengan mendisku-sikan persoalan krusial lainnya. Bahkan sudah saatnya digelar wacana …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *