Minggu , 21 Oktober 2018
Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan XVIII: Dialog

Diskusi Kebangsaan XVIII: Dialog

HERMANDA: DI DAERAH ADA KEARIFAN LOKAL
Menurut saya musyawarah dan mufakat itu adalah baik. Karena memang musyawarah mufakat itu sudah menjadi dasar pijakan kita dalam menyelesaikan masalah. Seperti dijelaskan oleh pemateri tadi bahwa banyak ketimpangan di dalam demokrasi. Saya sepakat sekali mengembalikan musyawarah mufakat sebagai dasar untuk menyelesaikan sebuah persoalan dalam berbangsa dan bernegara, terimakasih. Dalam bahasa Bima, musyawarah dan mufakat itu disebut Molo Rotampa. Ketika ada konflik antara desa maka kami lebih mengedepankan azaz musyawarah dan mufakat, begitu.

Baik Bapak Ibu semua, ini sekedar hanya ingin tahu kira-kira generasi muda itu punya pemahaman musyawarah mufakat atau tidak.

 

DARMANTO: MENGEMBALI-KAN SPIRIT SILA KEEMPAT
Saya Darmanto. Baik, yang ingin saya sampaikan, saya kira ini untuk semuanya, tapi berpijak dari pernyataan Prof Kaelan, dan sekaligus minta penegasan apakah sesungguhnya secara substansial sila ke-4 saat ini masih eksis? Karena dengan adanya Pilpres yang secara langsung one man one vote itu menurut saya sudah tidak ada lagi itu Pancasila. Sehingga lebih tepat sekarang ini sebenarnya secara substansial sudah catur sila. Nah kalau secara substansial sudah tidak ada, bagaimana argumen bahwa dasar negara kita ini masih tetap relevan disebut Pancasila. Kira-kira seperti itu.

Lalu, yang berikutnya bagaimana strategi untuk mengembalikan spirit nilai yang terkandung di dalam sila ke-4 Pancasila itu, di tengah menguatnya segregasi sosial, politik antara kebangsaan dan yang berbasis agama. Saya tetap terinspirasi oleh tulisan epilognya Pak Dawam Raharjo di buku Yudi Latif. Di sana beliau mengatakan bahwa isu keagamaan dan kebangsaan itu akan tetap relevan di Indonesia, karena teman-teman muslim politis itu tetap terinspirasi oleh dihapusnya 7 kata yang akan menjadi spirit untuk sewaktu-waktu diusahakan kembali, dan itu sebabnya mereka selalu mengutip pernyataan Sukarno, 1 Juni bahwa kalau anda yang muslim atau anda yang Kristen, anda yang Hindu ingin suara anda, ingin aturan-aturan di Indonesia itu ditegakkan seperti agama anda maka berjuanglah melalui parlemen. Dan kayaknya nada-nada itu akan diwujudkan dalam berbagai macam kegiatan politik.

Berikutnya saya berharap diskusi ini berlanjut untuk mendiskusikan ulang tentang format demokrasi di Indonesia ke depan. Karena saya setuju sekali bahwa sebenarnya demokrasi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah a-historis dan sangat tidak memenuhi prasyarat dasar sebuah sistem politik demokrasi, yaitu individualitas dan rasionalitas. Bangsa kita ini bangsa komunal dan bangsa kita ini belum sampai pada level rasionalitas. Sehing-ga kita sangat prihatin seorang doktor yang kalau saya hitung-hitung satu orang doktor itu kalau dikonversi dengan suara orang kebanyakan itu 9.000 kalau sekarang ini hanya dianggap sama. Apalagi Profesor. Profesor itu lebih banyak lagi, artinya nilainya. Saya kira itu beberapa point, ini tidak hanya untuk Pak Kaelan tetapi untuk para narasumber, terimakasih, waktu saya kembalikan ke moderator.

 

BUDI WORANG: MASIH PERLUKAH DEMOKRASI TERPIMPIN?
Saya ingin mengajak kembali Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kepada semuanya tentang Pancasila, yaitu apa yang disebut sebagai demokrasi terpimpin, yaitu satu bagian dalam ajaran Sukarno. Pada saat itu yang tidak setuju mengatakan itu demokrasi tersamar, untuk menutupi pemerintahan secara otoriter. Berbe-da dengan demokrasi sekarang, demokrasi sekarang ini demokrasi seenaknya, semaunya sendiri.

Orang boleh mencaci-maki sia-papun tanpa memperhatikan etika politik, etika sosial, lebih-lebih etika agama. Mereka tidak bisa dijerat dengan hukum sebelum bertindak atau merusak kelompok lain. Padahal kata-kata atau sikap-sikap dalam bentuk demokrasi yang semaunya itu kan sudah pelanggaran hukum. Mendeskreditkan nama baik orang lain. Nah menurut kami masih ada hal-hal dalam ajaran Sukarno dalam demokrasi terpimpin itu yang relevan kita ambil untuk membenahi demokrasi sekarang yang tidak sesuai dengan musyawarah dan mufakat.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XVII: Wujudkan Nilai-nilai Pancasila dengan Etika Proses dan Kebijakan

Sampai hari ini saya belum pernah mendengar hal-hal yang menyinggung mengenai demokrasi terpimpin. Mungkin lebih tepatnya itu demokrasi terbimbing sampai saatnya kita semua sudah matang untuk berdemokrasi. Itu saja terimakasih.

 

MUHAMMAD SUHUD: PERLU KEMBALI KE SEMANGAT AWAL
Saya ini termasuk orang langka di sini karena saya mengalami tiga zaman, yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Zaman Orde Lama, Bung Karno itu begitu menggebunya membangun rasa kebangsaan, national building. Saya kelahiran 43. Jadi zaman Orde Lama itu saya ngrasakke sekitar 36 tahun.

Saya tahu persis bagaimana Bung Karno membangun rasa kebangsaan itu luar biasa. Pidatonya, saya ikut terhanyut waktu itu. Aku bangga sebagai orang Indonesia, aku Indonesia itu zaman Bung Karno dulu sudah ada, saya termasuk di situ. Dan waktu Bung Karno ada, Irian Barat masuk, lalu Timor-Timur masuk. Zaman Orde Baru, Pak Harto membangun karakter orangnya. Pak Harto membangun karakter manusia Indonesia ini memang luar biasa. Sisa-sisanya masih tetap ada. Dan beliau ini tidak nguthik-uthik masalah Pancasila, tidak nguthik-uthik UUD 45, tidak nguthik-uthik Bhinneka Tunggal Ika. Justru itu dijunjung tinggi.

Masuk zaman Reformasi, nah ini yang amburadul. Pancasila dilebokke kothak. UUD 45 diowah-owah. Lalu Bhinneka Tunggal Ika tidak keruan.Begitu zaman Orde Reformasi ini, Timor-Timur lepas, Sipadan dan Ligitan di Kalimantan ilang. Dua pulau itu hilang. Lalu ini diaduk luar biasa. Hasilnya seperti sekarang ini. Zaman Bung Karno mungkin korupsi itu hanya satu dua orang, karena memang sing dikorupsi ya durung ana. Zaman Pak Harto itu hanya sekeliling Pak Harto saja. Ha sekarang ini, siapapun boleh dan bisa korupsi. Korupsi berjamaah. Luar biasa. Ini yang betul-betul membuat kondisi Indonesia seperti sekarang ini, ya ini.

Seperti Mas Charis tadi, ini usul kalau MPR berfungsi, asal UUD 45 tidak diuthik-uthik, otomatis itu masuk. Makanya saya menganjurkan kepada panjenengan semua, sesuk nek milih presiden, takoni, Mas jenengan arep bali neng Pancasila ora? Arep bali neng UUD 45 ndak? Akan kembali ke Bhinneka Tunggal Ika ndak? Nek tidak, ra sah dipilih Mas. Tanya dulu mereka itu. Beliau ditanya. Kalau kampanye ditanya saja, Pancasaila mau kok kapakke, UUD 45 mau kok kapakke, Bhinneka Tunggal Ika arep kok kapakke. Itu coba. Saya kira itu, jadi yang paling penting di sini mari kita kembali seperti zaman Orde Lama dan Orde Baru mengenai masalah Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Terimakasih.

 

SUPRIHANDONO: KECELAKAAN KONSTITUSI HARUS DIATASI
Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Untuk Pak Kaelan, tadi Mas Suhud sudah ngomong, Pak Kaelan tadi sudah ngendika bahwa ada kecelakaan konstitusi. Pancasila kena hoak. Saya setuju itu. Tapi mengapa, kok kita sudah tahu seharusnya seperti ini. Pancasila itu seperti ini. Tadi diceritakan soal sejarah Piagam Jakarta, itu kalau kita runtut sudah bener itu. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, disempurnakan, kewajiban menjalankan syariat agama masing-masing, dalam butir sila pertama itu, penjelasannya percaya dan takwa kepada Tuhan YME berdasar agama masing-masing. Tanyakan pada diri kita, apakah betul kita itu bertakwa kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Nanti ada yang mengatakan Pancasila campuran, kemarin Pancagila, bukan Tuhan tapi uang yang maha kuasa, akhirnya bukan keadilan sosial tapi pesan sosial. Mengapa ini?

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XIX: Tanggapan Diskusi

Untuk Pak Joko dan Pak Charis, salah satu tambahan solusi saya, pertama, tambahan untuk Charis, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu harus dikembalikan ke aslinya. Aslinya itu konsep ketuhanan zaman Empu Tantular. Setelah Indonesia merdeka, ada semangat yang sama, lalu dibuatkan itu. Kata-kata utuhnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa, satu-kesatuan tidak bisa dipisahkan. Ini untuk lambang negara, satunya untuk Lemhanas. Itu ndak bisa itu. Kalau pemahaman sekarang adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, okelah tapi segera kembalikan.

Konsep yang bener itu. Penjabaran-nya luas, seperti apa sih konsep yang bener sesuai dengan kehendak Empu Tantular itu, yang sesuai dengan ajaran musyawarah mufakat nenek moyang kita. Kemudian yang terakhir, ini salah satu solusi juga, sudah diingatkan oleh para founding fathers kita, bunyinya demikian, meskipun dibuat aturan-aturan yang canggih, manakala semangat bangsa ini, khususnya para penyelenggara negara ini tidak tahu diri, tidak akan ada artinya dalam praktek. Kata-kata omong kosong hoaks. Bagaimana caranya ini? Itu amanat founding fathers, para pendiri bangsa kita. Sekarang kita mencari semangat 45, semangat Bhinneka Tunggal Ika seperti apa, parameternya, ukurannya, mereka tahu, masyarakat yang adil dan makmur itu akan tumbuh apabila ada manusia-manusia, tokoh-tokoh masyarakat kita, presiden sampai pak lurahnya itu adil. Kalau dia tidak paham, omong kosong.

 

KRISNAM: PERLU SOSIALISASI MUSYAWARAH MUFAKAT SAMPAI DI AKAR RUMPUT
Beruntung pada saat ini dalam diskusi ini, kita bisa mendengar tiga narasumber yang top. Dari latar belakang filsafat juga bisa kita pakai sebagai referensi, sejarah maupun praktisi idealis sudah kita terima. Saya tertarik dengan Prof Kaelan. Tadi saya melihat bahwa ada hikmah kebijaksanaan, di situ diusulkan juga bahwa perlu pembudayaan permusyawaratan mufakat. Saya kira sudah saatnya untuk menyosialisasikan permusyawaratan mufakat ini. Ini penting sekali Pak. Kebanyakan hanya politik yang diorganisasikan, tapi pembudayaan musyawarah mufakat sangat minim. Saya ingin merespon beberapa materi di sini, menurut saya, bahwa negara kita ini kita anggap sebagai negara Pancasila dan ideologi Pancasila itu adalah ideologi terbuka. Karena konsekuensi keterbukaan Pancasila ini, kalau keterbukaan yang terbatas masih lumayan, tapi sekarang ideologi Pancasila itu terbuka dengan cara bebas. Maka tadi disebutkan orang boleh mencaci-maki dan sebagainya. Kritik pakai data ataupun tidak, boleh.

Ini karena keterbukaan Pancasila. Konsekuensi logis bagi kita. Ada pula yang mengusulkan, bahwa Pancasila ini punya kemungkinan untuk direvisi. Tadi kita mendengar tiga narasumber kita, itu tidak terlalu menyentuh eksistensi Pancasila kekinian. Banyak yang ke filsafat dan normatif. Ingin kita melihat ke depannya. Ada yang mengusulkan bahwa Pancasila bisa direvisi, nah itu kekinian. Minta dijelaskan, kalau itu direvisi, mungkin bisa atau tidak. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Tapi, pada saat ini saya merasakan bahwa pandangan hidup Pancasila ini koheren dengan pandangan hidup yang lain, sangat kuat, terutama, minta maaf, pandangan hidup Islam itu sangat kuat. Mengkoherens pandangan hidup Pancasila. Ini kekinian. Ini perlu dijelaskan, sejauh mana Bapak-Bapak meninjau soal ini. Kemudian proses musyawarah mufakat sering direkayasa Pak. Kalau tadi mengatakan di mana-mana daerah bisa, kalau musyawarah antar RT dengan rakyat itu masih lumayan. Kalau musyawarah antar struktur dan rakyat itu banyak yang rekayasa. Yang menang yang atas, yang bawah tidak.

Ini yang bahaya, ini yang perlu diperbaiki. Bagaimana metode musyawarah yang pas, yang sesuai dengan Pancasila, musyawarah mufakat yang sebenarnya seperti apa. Kalau sekarang gado-gado. Masing-masing mempunyai pandangan sendiri-sendiri. Walaupun punya alasan akademis. Kemudian kalau demokrasi koalisi itu tidak ada musyawarah. Karena apa, mereka berpegang pada ideologi golongannya masing-masing. Hal-hal sepele bisa dipermasalahkan. Hal-hal prinsip sudah sulit Pak. Tetap voting, karena mereka memanfaatkan kelemahan demokrasi. Kelemahan demokrasi itu bergantung pada orang banyak. Kalau kita yang banyak ini mencalonkan seorang kepala desa buta huruf, suaranya terbanyak bisa gol. Walaupun seorang Prof kalah. Ini kelemahan demokrasi yang dimanfaatkan sekarang ini. Segala macam bisa pakai kelemahan kita, apakah demokrasi Pancasila dilemahkan sehingga boleh caci-maki, boleh ngomong seenaknya. Tadi Bapak Suhud mengatakan supaya kita bertanya tahu Pancasila gak, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, kalau tidak jangan pilih. Tapi sekarang ada lagi, kalau besok kau ganti presiden, dipertanyakan, kalau tidak mau ganti presiden, jangan pilih. Ini masalah, koherensi yang luar biasa, persaingan yang hebat sekali dalam ideologi Pancasila ini.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XI: Peran dan Gerak Perempuan

 

SUMARJOKO: KEMBALIKAN MPR PADA ROHNYA
Pertama salut penuh kehormatan kepada seluruh jajaran wartawan sepuh Yogyakarta yang sudah menggelar acara luar biasa ini. Kedua terimakasih kepada Bapak-Bapak narasumber yang sudah menampilkan sesuatu yang lama sekali kami dambakan untuk kami dengar, kembalinya nilai-nilai yang waktu Indonesia merdeka dipegang teguh, dijadikan pedoman oleh para pendiri bangsa. Nah terhadap ini, apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak sekalian, Pak Kaelan, Pak Joko Dwiyanto, dan Pak Charis, semuanya saya sangat mendukung Pak. Luar biasa sekali kalau kita kembali kepada jati diri bangsa Indonesia. Jati diri sebuah bangsa yang diikat oleh value, oleh nilai. Bayangkan 17.466 pulau, kalau ikatannya ini bukan sebuah value, maka mustahil ini bisa bersatu.

Oleh karena itu saya ingin menambahkan Pak, selain tadi saya mendukung Pak Charis untuk mengembalikan MPR menjadi perwujudan kekuasaan rakyat yang memberi mandat kepada presiden yang kemudian menilai hasil kerja presiden, ini saya 100% setuju dengan apa yang tadi Bapak sampaikan. Yang kedua mengembalikan Pancasila yang bisa dihayati, Pancasila yang bisa menjadi pedoman perilaku keseharian rakyat Indonesia, utamanya di sini adalah Yogyakarta dan sekitarnya. Yang ketiga kami ingin mengusulkan 28 Oktober ini jangan hanya dijadikan hari Sumpah Pemuda, tapi kami usul 28 Oktober ini adalah hari Indonesia.

Pernyataan anak-anak bangsa dari Sabang sampai Merauke dituangkan dalam Sumpah Pemuda, kami putera-puteri Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia; kami putera puteri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia; dan yang paling bijaksana adalah yang ketiga, kami putera-puteri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, dan karena bahasa adalah bagian budaya, dan budaya tidak bisa lepas dari etnik yang melahirkan budaya itu sendiri. Oleh karena itu Bapak sekalian, kiranya ini usulan dari kami, dari floor bahwa 28 Oktober mangga kita gemakan menjadi hari Indonesia.

Di situlah kesadaran bahwa 350 tahun kita dijajah bukan karena kita lemah, tapi jer bisa dijajah amarga congkrah. Kita bisa dikuasai oleh bangsa kecil karena kita tidak bersatu. Mohon maaf, kita nggugu karepe dhewe-dhewe, nggugu benere dhewe-dhewe. Kita yang 4 juta kilometer persegi kalah dengan negeri Belanda yang kurang lebih hanya sekian ribu, 100 ribu kilometer persegi saja, sehingga oleh karena itu saya sangat sangat mengapresiasi apa yang sudah Bapak sampaikan, kembalikan jiwa semangat musyawarah mufakat berdasarkan Pancasila ke dalam setiap dada bangsa Indonesia, karena Agustus baru saja kemarin, Merdeka..! Nama saya Sumarjoko Pak, saya wartawan Gelora Berdikari Surakarta tahun 1966 sampai tahun 1990, wartawan Darma Kandha tahun 1990 sampai sekian, wartawan Suara Merdeka sampai 1984.

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XIX: Kepemimpinan Berdasar Pancasila

Prof. Dr. Kaelan, MS Topik yang kita letakkan sebagai substansi diskusi saat ini memang berada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.