Minggu , 21 Oktober 2018
Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan XVIII: Bermusyawarah untuk Mufakat
Oka Kusumayudha (ft. tembi)

Diskusi Kebangsaan XVIII: Bermusyawarah untuk Mufakat

Rumusan Pancasila dalam sila keempat berbunyi :”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawa-ratan/ perwakilan”. Sungguh sangat jelas makna yang tersirat dalam sila keempat ini. Dimaksudkan untuk tujuan bermus-yawarah guna mencapai mufakat. Bermusyawarah bagi bangsa Indonesia sudah dipahami dan dihayati sejak dahulu kala. Semangat bermusyawarah dilandasi oleh keinginan hidup rukun dan damai. Konflik kepentingan di antara warga kalaupun ada solusinya adalah musyawarah. Di desa-desa tradisional dikenal dengan rembug desa. Bila ada persoalan di antara warga desa, dibawa ke forum yang ada di desa untuk dimusyawarahkan. Dirembug bersama antar warga. Tidak mengenal adu kuat. Apalagi kemudian hitung-hitungan suara peserta rapat. Yang kelak kemudian dikenal dengan istilah voting. Ternyata ada etika moral, kebersamaan dan saling menghargai di balik musyawarah desa tersebut.

Perkembangan kemudian entah dengan alasan zaman maju, modern, cara-cara musyawarah pelan tapi pasti mulai dikesampingkan. Ditinggalkan dengan argumen sudah jadul. Maka seolah-olah tidak ada rembug lagi, terus digalang menuju voting. Pemungutan suara. Suara terbanyak, itulah pemenangnya. Meski yang banyak ini belum tentu benar. Dalam konteks ini, maka tidaklah mengherankan bila dikatakan, bahwa sila keempat dalam Pancasila ini mulai meredup. Tegasnya, tidak lagi dijadikan dasar moral dalam hal menegakkan demokrasi.

Berkaitan dengan persoalan di atas, Paguyuban Wartawan Sepuh (PWS) Yogyakarta menyelenggarakan Diskusi Kebangsaan dengan tema:”Kemerdekaan, Demokrasi dan Pancasila” dengan fokus membahas “Membudayakan Musyawarah Mufakat”. Diskusi Kebang-saan ke-XVIII ini menampilkan nara sumber: Prof. Dr Kaelan MS (Guru Besar Fak Filsafat UGM), Dr. Djoko Dwiyanto (Ketua Dewan Kebudayaan DIY) dan Dr Achmad Charris Zubair (Ketua Dewan Kebudayaan Kota Yogya) di Café Cangkir Jl. Bintaran Tengah Yogyakarta.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XVIII: Kembali ke Musyawarah Mufakat

Menengarai perkembangan keadaan politik seperti itu, maka sangat mendesak dilakukan langkah-langkah agar supaya sila keempat dari Pancasila ini jangan sampai menjadi filosofi negara yang mati suri. Dia memang ada sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lima sila Pancasila. Tapi tidak berfungsi sebagaimana makna dan tujuan yang tersirat di dalamnya. Bung Karno sebagai penggali Pancasila telah mewakafkan hidup beliau dalam mencari bangunan apa yang terbaik untuk dijadikan dasar bagi negara yang akan merdeka waktu itu. Bersama-sama dengan para pejuang lainnya yang dikenal sebagai Panitia Sembilan BPUPKI berembug dengan semangat musyawarah, akhirnya diterima secara aklamasi Pancasila sebagai filosofi dasar negara RI.

Sekarang dan ke depan bagaimana cara memasyarakatkan sila keempat dari Pancasila merupakan tugas kita semua. Seharusnya setiap warga bangsa ini ter-panggil dan mengambil peran. Siapa lagi kalau bukan kita warga bangsa ini. Karena tidak mungkin pihak luar ikut membantu. Bahkan sebaliknya bisa-bisa membantu untuk “menghancurkan” Pancasila. Waspadalah !                                               

 

Oka Kusumayudha

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XIX: Kepemimpinan Berdasar Pancasila

Prof. Dr. Kaelan, MS Topik yang kita letakkan sebagai substansi diskusi saat ini memang berada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.