Rabu , 21 November 2018
Beranda » Peristiwa » Diskusi Kebangsaan XVI: Dialog
Dari kiri atas: Darto Wahidin, Prof Muh Naim, Ruanda, Hari Dendi, Sutriswanto, Totok Sudarwoto (ft. Ist)

Diskusi Kebangsaan XVI: Dialog

Darto Wahidin: Pemerintah Harus Hadir

Nama saya Darto Wahidin dari Program Studi Magister Ketahanan Nasional UGM Yogyakarta. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Idham Samawi, ketika kita menghadiri acara diskusi dalam forum apapun, baik forum politik, budaya maupun sosial, kata justice, keadilan itu selalu didengungkan. Padahal harapan para pendiri bang-sa kita, founding father kita telah mengamatkan di dalam ideologi kita yaitu Pancasila bahwa keadilan itu di sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila yang kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Termasuk pada diskusi kali ini, bahwa Green Economy bisa terlaksana manakala negara itu bisa melaksanakan keadilan, kemakmuran dan kesetaraan.

Yang ingin saya tanyakan mungkin diskusi dengan Pak Idham Samawi, adalah mengapa pendiri bangsa ini mengamanatkan keadilan itu di dalam ideologi Pancasila dua kata, di sila kedua dan kelima, tetapi realitasnya sekarang kata keadilan itu tidak diimplementasikan sama sekali di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Padahal seorang antropolog dari dunia internasional pernah mengatakan Indonesia itu bisa hancur manakala keadilan itu tidak dilaksanakan. Seperti kita ketahui dari realitasnya yang selalu didengung-dengungkan adalah kemiskinan, ketimpangan, dan juga keadilan. Inilah yang menjadi problem bangsa dan negara kita. Itu yang saya tanyakan kepada Pak Idham Samawi. Yang kedua pertanyaan kepada Dr. Transtoto, yaitu bahwa Green Economy pada dasarnya itu seperti yang Mbak Moderator katakan yaitu berkaitan dengan peran negara. Artinya yaitu kebijakan publik. Ten-tunya di kebijakan publik ini harus ada yang namanya sinergitas atau sinergi yaitu mungkin nanti akan ada istilah Green Bisniss atau Green Technology atau teknologi hijau dan lain sebagainya. Maka dari itu ketika pembangunan kita di Indonesia ini telah meluluhlantakkan atau telah membabat beberapa hutan, tentunya akan berdampak juga terhadap ketahanan kita. Terhadap keamanan di negara Indonesia ini. Menurut Bapak Dr Transtoto, cara inovasi apa sih untuk bisa mempertahankan sumber daya alam tersebut agar bisa terus berlanjut untuk anak cucu kita. Terimakasih, itu saja yang saya tanyakan.

 

Prof Dr Muh Naim M.Agr: UGM Punya Proyek Bagus Tapi Belum Layak Jual

Kami dari Fakultas Kehutanan UGM, tadi sudah dikenalkan nama saya Muhammad Naim, punya satu konsep yang sebenarnya sangat bagus tetapi belum layak jual. Artinya oleh Ibu Menteri juga masih ditangguhkan, padahal lewat sekjen Pertahanan Nasional kami juga sudah presentasi. Intinya begini, kayu di Indonesia ini sudah langka. Di Sumatera, Kali-mantan, Sulawesi, masyarakat awam terutama, kayu mahal, kayu sulit didapat, sulit dijangkau sehingga mau tidak mau sebenarnya ini harus prioritas, kayu ini. Kalau kayu di Indo-nesia, itu kayu pertukangan biasanya digunakan dari kayu Kalimantan. Kawan-kawan tahu persis kalau mem-beli kayu-kayu Kalimantan itu macam-macam jenisnya. Berbagai jenis spesies meranti, tetapi dikenal dengan kayu Kalimantan. Termasuk merbau yang di Irian, itu jika tidak ditangani juga ya, kita juga akan menyusul Philipina, Thailand, Vietnam yang tidak punya hutan tropis. Kemudian kayu yang pertukangan di samping Kalimantan, itu jati Pak Trans. Saya pernah sekali ngomong dengan Pak Trans agak lama, kadang Pak Trans punya ide yang sangat bagus, mengembangkan jati di Monsum R ya. Kemudian yang sekarang juga masalah tetapi saya kira kawan-kawan di perusahaan besar, yang sering kali digunakan oleh orang-orang yang tidak senang sebagai satu tumpuan bahwa masyarakat pengusaha besar itu adalah serakah dan sebagainya, tetapi kenyataannya hutan-hutan berbasis bubur kayu itu mempunyai peranan yang sangat luar biasa, dengan ekaliptus pelitanya luar biasa.

Di samping itu hutan rakyat yang kondisinya sebenarnya sangat jelek, kondisinya yang perlu disentuh supaya rakyat itu merasakan kesejahteraan. Kalau rakyat sejahtera, berarti tidak merusak hutan. Pak Idham yang saya hormati, sebenarnya saya ingin suatu ketika kalau bisa presentasi di tempat Bapak, di Komisi V atau IV, karena mungkin dengan itu, Bu Menteri agak segan juga kalau bicara dengan DPR karena dhuwitnya yang mengesahkan DPR sehingga saya kira, begini ceritanya, kayu Kalimantan itu sekarang kondisinya sudah sangat berbeda banget dengan eranya Pak Trans, eranya Pak Trans sudah mulai menurun apalagi sekarang. Tetapi saya kira dari 580-an HPH, itu kira-kira kalau sekitar ya mungkin sudah menurun drastis, mungkin 50 yang bagus masih ada.

Dan di situ masih bekerja dengan SDM yang ada. Dengan SDM yang ada kita tidak terlalu sulit untuk mengelola kembali, mengingat mengadakan SDM yang baru itu mahal. Dari situ ada konsep Farmers Small Size High Productivity. Hanya 20% dari total hutan alam yang kami kelola, karena product high-nya tinggi, yang 80% itu kita gunakan untuk ekosistem sertisis. Ada 2 contoh HPH yang dapat dikatakan berhasil tetapi juga Bu Menteri sampai saat ini, kami ingin, saya geret-geret ke sana belum sempat saya sampai ke sana. Jadi kalau itu sebenarnya bisa dilihat mungkin akan berbeda cara berpikirnya Bu Menteri. Ini bisa menjadi satu starting point untuk mengelolanya, jati Pak. Jati itu sebenarnya daerah pengembangannya itu batasan Jawa Barat, Jawa Tengah terus ke timur, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Muna, Buton, Sulawesi Tenggara sampai ke Kabupaten Tanah Merah di Merauke. Itu adalah mount sun forest. Kami bisa mengimprove hasil pemuliaan yang tadi Pak Cahyono sampaikan. Bahwa jati dengan umur 20 tahun itu kita bisa memproduksi 300 kubik Pak. Kemudian dikombinasikan dengan pangan, kita punya konsep yang namanya integreated forest parting system, itu dengan padi gogo, satu hektarnya itu bisa kira-kira 10 ton. Jadi sebenarnya, konsep-konsep yang misalnya kalau ingin dikolaborasi, saya kemarin banyak ngomong di UPN Pak, sebenarnya ini kalau dikolaborasi saya bersedia, di mana pun juga menyampaikan ini, karena ini adalah kepentingan untuk berbangsa dan kepentingan untuk rakyat Indonesia.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XIV: Perempuan–Perempuan Tangguh

 

Ruanda: Pemerintah Menjamin Kesejahteraan

Terimakasih, saya Ruanda dari LHK, staf ahli Menteri Bidang Sumber Daya Alam. Terimakasih Pak Transtoto, Pak Idham, Pak Prof Cahyono, kesempatan yang baik pada hari ini kita bisa berdiskusi dengan Bapak-Bapak sekalian, sesepuh di sini. Jadi yang ingin saya tambahkan di sini fungsi government, fungsi pemerintah adalah intervensi regulasi, di mana kebijakan-kebijakan itu bisa menjadikan kesejahteraan itu terjamin. Nah salah satu bukti bahwa pemerintah kita tetep konsisten di dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup kita adalah kita tetap memperbaiki tata kelola pengelolaan hutan kita.

Jadi salah satu yang tetep dilaksa-nakan oleh Ibu Menteri saat ini adalah penundaan pemberian ijin baru di hutan alam primer dan lahan gambut. Karena di sana ada biodiversifity kita yang tertinggi. Jadi boleh dikatakan, bahwa kalau di hutan produksi ditebang ya silakan, karena itu fungsinya adalah memang produksi, tetapi dengan sistem-sistem yang sudah diatur, yang kita pelajari di kampus. Oleh karena itu kami dari KLHK mendukung diskusi semacam ini Pak, sehingga akan menjadikan fungsi hutan khususnya, dan lingkungan pada umumnya akan tetap terjaga untuk kepentingan generasi yang mendatang.

 

Hari Dendi: Perajin Kecil Agar Diperhatikan

Terimakasih. Sebenarnya saya datang itu hanya ingin melihat, men-dengar, mencatat sambil belajar. Tapi karena nama saya disebut 2 kali ya, terutama saya ingin klarifikasi kepada Pak Idham, jangan sampai dikira saya tidak setuju jalan tol. Kita sama-sama di PDIP. Saya adalah salah satu anggota Komite Ideologi di PDIP. Jadi antar warga sendiri lah. Nah kalau kita, saya alami ya, pakai kendaraan di Jerman, lewat kereta, itu tidak berbayar. Yang bayar hanya kereta barang. Nah apa yang disebut Pak Idham tadi ingin tabayun ya, bahwa yang tidak setuju itu adalah jalan tol antara Jogja dengan airport. Adapun jalan tol yang lain ada, dan transportasi yang lain juga ada, tetapi apa alasannya? Alasannya adalah supaya perajin-perajin kecil, petani-petani kecil buah yang berdagang di pinggir jalan itu tidak tersingkirkan.

Ada cita-cita luhur di sana. Bukan berarti menolak jalan tol, gih, jadi klarifikasinya seperti itu. Nah sebagai contoh setelah adanya jalan tol Jakarta-Surabaya, kan sedang dipikirkan, bagaimana dampak ekonomi dari para UKM-UKM yang ada di pinggir-pinggir jalan bukan tol. Jadi dalam menyikapi suatu gagasan, kita harus menghitung procent benefit ratio, benefit dalam arti benefit sosial juga harus dilihat. Yang dibangun di Papua saya setuju, karena apa, tampaknya adalah kemerdekaan. Nah di perbatasan juga demikian. Jadi itu tidak bisa digunakan profit profesio, gak bisa. Jadi sekedar itu saja, untuk klarifikasi.

 

Sutriswanto: Peraturan tentang Perhutani Perlu Ditinjau

Perkenalkan nama diri saya Sutriswanto dari Serikat Rimbawan Perhutani (Serimba PHT), perhu-tani ini dulu adalah BUMN yang pernah dipimpin oleh Pak Transtoto Handadari. Kebetulan ini ada Bapak dari Kementerian LHK, ada Pak Wakil Menteri, akan kami sampaikan, termasuk dari Pak Idham, bahwasannya kebijakan, nanti bisa disampaikan kepada Pak Jokowi sekalian, bahwasannya kebijakan dari Menteri LHK P 39 tahun 2013 tentang perhutanan sosial di wilayah perhutani ini menuai konflik di lapangan.

Bisa dicek yang terakhir di Malang selatan, kemarin terjadi pembakaran, akhirnya, kenapa bisa terjadi konflik? Terhitung 2001, Perhutani melakukan pengelolaan ini sudah melahirkan apa yang disebut LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, yang sampai dengan hari ini jumlahnya 5832 desa atau identik dengan 30 juta suara. Karena kebijakan dari Kementerian, ini tidak diakomodir. Jadi lembaga ini tidak diuwongke. Terus terang saja, ada 5.832 LMDH se Jawa Madura, identik dengan 30 juta suara, yang saat ini sedang merapatkan barisan membangun jatidirinya dan kemarin sudah terbentuk LMDH Jawa Timur, dihadiri langsung oleh Pak Transtoto dan sebentar lagi akan dibentuk lagi di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten. Artinya apa, kalau ini diterus-teruskan, kebijakan P 39, konflik sosial ini akan terus berlanjut Pak. Apakah ini dimaui oleh pemerintahan Jokowi? Saya ya-kin tidak. Karena sudah kita dengar sendiri, dua kali Menteri ini ditegur, kalau tidak ingin ditegur sekali lagi, mohon P 39 dicabut, karena bisa menimbulkan kecemburuan sosial.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XI: Negeri ini Tidak Bisa Dibangun Hanya oleh Laki-laki

Bapak bisa cek kejadian kemarin di masyarakat. Dan sebelumnya tim LHK diusir, dipulangkan di Gundih Grobogan. Dan yang saya sampaikan di Telawa Grobogan, ini ada pemaksaan ijin pemanfaatan hutan perhutanan sosial seluas hampir 1.000 hektar. Padahal hutan itu tidak memenuhi kriteria P 39. Artinya, ini bagus dan ini diperkuat dengan surat terbuka dari Dekan UGM, kalau tidak salah kepada Kementerian, tapi ternyata juga tidak digubris. Kalau gak salah ini surat terbuka dari Dekan UGM kepada Bu Menteri. Dekan Kehutanan, ini di Telawa, hutannya bagus tapi dipaksakan keluar ijin pemanfaatan hutan-hutan untuk sosial dan perlu, kalau ditinjau dari sisi hukum, ini ada kejanggalan. Ada ijin di atas ijin.

Kenapa seperti itu? Yang diamanat-kan untuk mengelola hutan Jawa seluas 2,4 juta hektar, sesuai dengan PP 72 tahun 2010, adalah Perum Perhutani. Tapi kenapa di P 39 itu judulnya ijin pemanfaatan, tapi di pasal 4 pemegang IPHES, ijin pemanfaatan ini mempunyai hak mengelola. Ini kan ijin di atas Pak. Kami sudah berusaha mengajukan judicial review ke MA, tapi tidak diterima. Kami tidak ingin asu gedhe menang kerahe, seperti itu. Kami juga ingin LMDH sebanyak 5.832 yang tersebar di Jawa Madura identik dengan 30 juta suara ini diuwongke.

 

Totok Sudarwoto: Perlu Gencar Menyuarakan KeberhasilaN Pemerintah

Saya Totok Sudarwoto dari Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia, LKNI. Saya dengan Bu Yani juga hadir di sini, sebagai pengurus Museum Seniman Giri Sapta, yang insyaallah pada bulan Oktober nanti sudah akan diresmikan Presiden. Museum yang insyaallah menjadi terbaik, karena Museum Seniman Giri Sapta itu menampung karya-karya antara lain pencipta lagu Bagimu Negeri, Pak Kusbini, juga lagu Satu Nusa Satu Bangsa dari L Manik.

Kami bersyukur hari ini masih memiliki tokoh-tokoh nasionalis seperti Pak Idham dan lain-lain yang siap badan untuk NKRI dan Pancasila. Permasalahannya, keberhasilan pembangunan pemerintah sekarang ini dengan Pancasilanya, maaf oleh pihak-pihak oposisi diteriakkan di berbagai media, terutama di televisi membingungkan masyarakat. Hampir setiap sore kita di prime time dan sebagainya rakyat bingung, dikatakan pemerintah gagal, hutan gundul, ban-jir, bumi dan tambang digadaikan, yang ujung-ujungnya adalah ekonomi juga sulit, akan hari raya harga-harga naik dan sebagainya, ujung-ujungnya 2019 ganti presiden.

Kalau ujung-ujungnya 2019 ganti presiden, itu adalah titik-titik ganti Pancasila, nah itu kita akan menangis. Meratap dan seperti Pak Idham, harus berani pasang badan. Untuk itu pertanyaan dan sekaligus juga harapan, bagaimana Bapak-Bapak ini bisa mengcounter suara-suara miring, dalam tanda petik menurut istilahnya Pak Idham, yang tidak waras itu. Kan tidak sesuai dengan realita. Masyarakat kita bingung. Jadi diskusi kebangsaan ini bagus ada di televisi, ini perlu dinasionalkan. Tokoh-tokoh ini berani tampil di media, menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini ora bener, sing bener begini. Tanpa kita ini kultus kepada siapapun yang akan kita pilih nanti. Jadi sekali lagi melalui berbagai kesempatan, tolonglah Bapak-Bapak atau melalui anak buah Bapak, tampil untuk menjelaskan dan mengcounter suara-suara miring terhadap kebang-saan kita. Termasuk kepada Pancasila. Karena sekarang yang akan mengganti Pancasila sudah tidak malu-malu. Sudah terang-terangan, ini akan kita ganti dengan ini, ini sudah terang-terangan. Demikianlah sehingga kita semuanya akan bisa mengcounter dan apa, sejauh mana, apakah Bapak-Bapak yang ada di depan ini sudah mengantisipasi sejauh mana telah dan akan mengcounter seperti apa? Akan kami tagih nanti. Supaya jangan waton sulaya dan sebagainya dari teman-teman yang agak miring ini bisa segera kita luruskan, insyaallah bisa bertobat untuk kemakmuran, keadilan kebangsaan kita Indonesia Raya.

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XIX: Kepemimpinan Masih Jauh dari Pancasila

DRS. HM IDHAM SAMAWI Saya kira apresiasi cukup dari Pak Kaelan kepada teman-teman wartawan sepuh, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.