Minggu , 16 Desember 2018
Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan XIX: Tanggapan Diskusi
Dr. Bayu Wahyono (kiri), Drs. Ibnu Subiyanto (kanan) (ft. Ist)

Diskusi Kebangsaan XIX: Tanggapan Diskusi

IBNU SUBIYANTO: INDONESIA DIBANGUN ATAS DASAR KESATUAN

Kalau saya tadi mendapatkan berita mengenai masalah leadership atau kepemim-pinan, kalau saya belajar mengenai masalah kepemimpinan ini sebetulnya cerita tentang sejak zaman dulu kala bagaimana manusia itu mengorganisir manusia yang lain. Jadi konsep dasar munculnya ide atau paham-paham dan sebagainya itu adalah kebersamaan seseorang atau sekelompok orang ingin mengelola kehidupan bersama. Prinsip dasarnya adalah seperti itu. Sehingga ketika dulu kala di negeri kita pun juga di Barat ketika belum saling berinteraksi mempunyai cara-cara sendiri di dalam mengelola manusia yang bersifat komunal tadi.

Orang-orang Barat itu dulu kala suka bertengkar dan saling membunuh. Perang yang paling dahsyat itu bukan di Jawa sebetulnya, oleh nenek moyang kita pun begitu, tapi perang, perang yang paling dahsyat itu justru di negara-negara Eropa. Memperebutkan siapa yang liding. Nah bagaimana mereka menciptakan agar rakyat-nya patuh dan mau ikut berperang, dan sebagainya. Lalu muncullah gagasan-gagasan. Gagasan-gagasan itu adalah bagaimana manusia secara tidak langsung dipaksa atau dipengaruhi untuk ikut dan patuh kepada sang pemimpin. Nah pada mulanya ya tidak ada konsep raja. Itu gak ada. Kingdom itu juga pada awalnya juga tidak begitu. Tapi mereka ketika saling bertengkar sendiri lalu memunculkan gagasan, lho kok kamu berani kepada saya. Aku ki diperintah karo dewa-dewa. Dia merasa pemerintahan itu karena dewa-dewa itu, semua harus takhluk. Saya adalah turunan dewa Zeus. Saya adalah keturunan ini, dan sebagainya. Nah lalu mereka itu membentuk apa yang disebut kota, persis di Kraton Yogyakarta.

Benteng kraton itu juga niru-niru model-model kota di Eropa zaman dulu. Dan di situlah mulai muncul gagasan bahwa seorang raja itu adalah mendapatkan mandat dari Tuhan. Nah benteng itu bahasanya Yunani adalah feodom. Nah muncullah apa yang kita sebut paham feodalisme sehingga hanya orang yang keturunan di benteng yang punya kewenangan, yang punya hak untuk memimpin kalian. Namun paham-paham seperti ini pun akhirnya terjadi clash antara feodom yang satu dengan feodom yang lain. Terjadilah peperangan terus-menerus, terutama di abad-abad pertengahan, memperebutkan siapa yang berkuasa di negara Eropa. Muncullah pula pemikiran-pemikiran bahwa dunia itu adalah milik mereka. Sehingga di manapun orang-orang Eropa berada, itu adalah bagian dari kekuasaan, makanya disebut United Kingdom dan sebagainya. Sampai sekarang pun, proses kolonialisasi itu, negara-negara koloni itu dibagi, dipecah-pecah, di seluruh dunia itu dilakukan seperti itu sehingga Indonesia itu diserahkan kembali menjadi koloni Belanda. Jadi ada traktat yang meng-atur mengenai masalah kolonialisme pada tahun 1812, di Wina, itulah yang mengatur mereka, sehingga negara-negara mana pun juga, oh ini hakku, ini hakku dan sebagainya, muncullah seperti itu.

Perkembangan kemudian, bagaimana mereka menata organisasi secara keseluruhan tadi, memunculkan persoalan-persoalan bagaimana setiap negara itu mengatur, menata jaringan-jaringan kekuasaan tersebut. Inilah yang memunculkan per-soalan-persoalan, bagaimana manusia untuk mengatur kebersamaan itu dalam suatu bentuk negara. Nah pada akhirnya muncullah ideologi-ideologi yang macam-macam, karena ini, ini akan dilawan oleh kaum yang berduit. Nah akhirnya muncul sinergi kesepakatan, muncullah suatu kerajaan yang dibackup oleh uang. Tapi ini pun juga tidak disukai. Lalu larilah mereka ke Amerika dan membentuk negara sendiri, yaitu negara yang berbasis uang. Muncullah pula negara-negara yang tidak puas dengan keduanya, negara-negara yang berbasis kerakyatan. Sehingga muncullah Republik Rakyat Rusia, dan sebagainya. Semuanya ini menyebabkan terjadinya komplikasi antarnegara. Untuk menjadi penguasa, untuk bisa hidup, muncullah Perang Dunia I dan II.

Persoalannya sama, adalah bagaimana, siapa yang harus berkuasa. Dan ternyata akhirnya muncul persatuan, tidak akan ada orang yang menguasai dunia, muncullah kesadaran, terutama di negara-negara di koloni, yang yakin bahwa kita harus mempunyai kekuasaan. Negara-negara kecil ini tadi, negara di koloni-koloni ini ingin membangun kekuasaan pula, mereka mencari fundamental bernegara itu apa.

Nah ini terjadi seperti itu. Akhirnya muncullah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika kita mempelajari proses pembentukan NKRI ini, sebetulnya yang harus kita amati dan cermati adalah apa yang dimaksud dengan the stad fundamental norm bangsa ini. Nah di sinilah kita harus melihat bahwa Indonesia tidak dibangun atas negara yang berbasis feodalisme. Indonesia juga tidak dibangun atas dasar kerakyatan, makanya namanya NKRI. Tidak Negara Republik Indonesia. Tapi ada kata Kesatuan. Ini sebetulnya para pemimpin negara menya-dari bahwa negara modern Indonesia ini harus dibangun dalam suatu struktur negara modern, dan kita tidak bisa kembali kepada negara-negara yang berbasis feodalisme bahkan negara yang mengikuti Rusia, juga tidak, tapi khas Indonesia.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XI: Aisyiyah sebagai Gerakan Perempuan Berkemajuan

Nah kalau kita bicara mengenai masalah kepemimpinan yang berbasis feodalisme, kita menjadi ketinggalan. Karena NKRI yang digagas oleh para pemimpin negara ini adalah negara modern. Negara modern di mana pun, kepemimpinannya, leadershipnya dibentuk by system, bukan kita bicara me-ngenai siapa yang memimpin. Siapa yang mempunyai karakter sebagai pemimpin. Siapa yang pantas menjadi raja, yang pantas menjadi, tidak, tapi negara ini adalah negara yang harus dipandu oleh sistem. Panduan sistem itu adalah the stad fundamental norm. Ini yang harus kita tegaskan. Hanya sayangnya, terakhir yang akan saya cerita-kan, stad fundamental norm itu bukan di Pancasilanya, tapi yang di Pembukaan UUD. Ini yang abadi. Ini yang menurut Prof Notonegoro, ini yang harus kita pegang. Ketika kita mengadakan reformasi, stad fundamental itu kan seharusnya satu, yaitu UU, masuklah dalam reformasi gagasan-gagasan untuk melaksanakan declaration of independency-nya Amerika. Nah itu muncul di Pasal 28. Kalau Pak Idham tadi bicara keributan, dan sebagainya, karena kita ini di alam reformasi ini punya dua leadership, yaitu the stad fundamental norm-nya Amerika dan … (tidak jelas). Untuk memasukkan ini, masukkan saja di dalam Pasal 28 yaitu masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan seterusnya. Jadi kalau kita sekarang ini pada bingung bagaimana menerapkan bagaimana membangun negara, bagaimana melakukan konsolidasi kekuasaan dan sebagainya, karena kita punya dua stad fundamental norm yang ada di dalam UUD kita yang direformasi oleh Amin Rais dan kawan-kawan. Jadi tidak kaget kalau sekarang Pak Idham mengatakan brengsek, ya, karena kita mempunyai dua prinsip dasar, yang seharusnya menjadi leader-nya. Kadang-kadang kita bilang, hei ini UUD Pembukaannya begini, tapi ada yang bilang, hei Pasal 28 begini. Nah Pasal 28 itu sebenarnya mengambil total dari independence-nya Amerika. Ini stad fundamental norm-nya Amerika dibawa ke sini, ini yang berbahaya. Makanya kembali ke persoalannya. Bapak pendiri negara kita itu sudah cerdas, sudah benar untuk membangun stad fundamental yang benar. Tetapi ketika kita goblog sendiri menyetujui declaration of independent Amerika masuk ke dalam Pasal 28, jadilah kayak begini. (ASW)

 

DR. BAYU WAHYONO: PERTARUHANNYA LUAR BIASA

Di tengah para priyayi, ada Pak Djoko Suryo, ada Pak Kaelan yang santri yang juga kyai, kalau Pak Idham ini ketiga-tiganya. Saya ini orang abangan. Jadi saya pakai salam tadi niru-niru kyaine. Baik saya kira diskusinya sangat menarik, pertama sangat mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap para sesepuh atau pun senior kita yang tetap dengan semangat tinggi untuk menjadi bagian dari wacana tentang kebangsaan. Saya kira ini luar biasa, dan saya sangat apresiasi terhadap ini di tengah wacana kebangsaan itu sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Idham, mengalami surut terutama bagi periode pasca pemerintahan Orde Baru.

Dari tiga pembicara tadi, saya setidaknya menanggap beberapa hal yang barangkali menjadi penting untuk kita refleksikan bersama, bagaimana kepemimpinan yang pas, yang ideal bagi negara kita yang plural ini, karena memang bukan main-main, per-taruhannya adalah luar biasa, antara ada dan tiada negeri ini. Saya kira begitu.
Pertama saya akan melihat dari tinjauan historis Pak Djoko Suryo tadi, saya kira memang negeri ini punya konstruksi tentang pemimpin yang kalau tidak salah, tangkapan pembacaan saya tidak keliru itu memang ada informasi bahwa pemimpin itu raja dan resi, saya kira begitu. Ada juga kalau di dalam terminologi Islam adalah umara dan ulama. Nah ini tesisnya adalah kalau yang resi itu kemudian tergoda, masuk kepada ranah leader, eksekutif, itu akan memberi tengara yang agak berbahaya. Kira-kira begitu. Demikian pula ketika ulama itu kemudian tergoda ke eksekutif itu bisa jadi menjadi tanda-tanda berbahaya. Karena kalau Bapak Ibu membaca Graaf, itu begitu tesisnya. Saya kira Gus Dur juga mengalami seperti itu. Meskipun ini agak liquid ya. Tapi itu boleh jadi tidak, kan begitu, tergantung dari konstruksi kita ini tadi. Karena resi atau ulama itu tugasnya memberi nasihat. Saya kira konsep tentang pemimpin dengan basis pada metafisik seperti Hasthabrata ya, pemimpin itu harus seperti sifat-sifat alam. Air, angin dan sebagainya itu produksinya dari resi itu. Di ulama juga begitu. Kira-kira seperti itu.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XVI: Mendiskusikan Ekonomi Hijau

Persoalannya ketika Indonesia mengalami transisi sebagai negara demokrasi, ini menjadi kacau formasi ini. Mengapa, karena one man one vote. Siapa yang punya potensi untuk memobilisasi massa maka secara logis itu pasti akan menjadi satu pertimbangan untuk dipilih untuk dicalonkan pemimpin. Saya kira itu pertanyaan tadi, yang fundamental, di mana menjadi sosok pemimpin di era demokrasi. Jadi formasi ini saya juga goyah, guncang, tadi pertanyaannya apakah bisa resi, ulama, pendeta jadi pemimpin? Ya kalau demokrasi bisa. Tapi secara empirik saya katakan tadi ketika kita pilihannya sudah demokrasi, hasilnya kita sudah tahu.

Kualitas pemimpin kita itu ya kalau kita skor itu ya secara rata-rata masih jauh dari harapan. Ya ada yang tersandung korupsi, tersandung karena inkompetensi, tersandung persoalan-persoalan yang tidak punya kecakapan dalam bidang manajerial, administrasi, ya hasilnya seperti itu. Karena apa, karena demokrasinya masih problem, bukan demokrasi substansial, berarti demo-krasinya masih demokrasi yang, ada yang hilang prosedural, demokrasi transaksional dan sebagainya. Saya kira itu menjadi kepri-hatinan kita bersama tapi proses terjadinya leader di dalam era demokrasi ini memang masih menyisakan pekerjaan rumah yang luar biasa. Makanya saya menjadi ingat ketika Indonesia memilih demokrasi pasca Orde Baru, Mahathir dengan agak sedikit satiris, ah Indonesia itu terlalu terburu-buru itu, pakai demokrasi, lihat saja nanti. Mungkin begitu ya, meskipun dia memang itu khas dari statement otoriter, tapi memang begitu. Kan Pak Harto memilih otoriter itu gentleman. Misalnya otoriter itu, Sultan Agung, kalau Bapak tahu, Pak Harto itu pleg fotokopi dari gaya leadership kepemimpinan Sultan Agung.

Itu sebelumnya juga begitu. Dan ini juga jadi persoalan di kajian-kajian akademi, apakah di negara-negara Asia ini bisa menjadi, mendorong kemajuan dari satu proses kepemimpinan yang dibangun lewat demokrasi, ini masih problem. Karena salah satu adalah kita tidak melewati apa yang namanya enlightment kayak di Eropa. Kemudian melahirkan revolusi industri dan melahirkan kelas menengah yang kuat, yang itu akhirnya itu gagal membangun demokrasi. Ya kayak gini. Ya saya kira itu persoalannya. Masalahnya apakah tidak bisa nanti ke depan, saya kira ini satu hal yang saya akan sampaikan adalah siapa pun yang menjadi pemimpin ke depan yang kira-kira berpotensi untuk mendorong negeri ini maju adalah sosok pemimpin yang bisa menggeser dari mengandalkan dari sumber alam ke sumber daya manusia. Saya kira kegagalan Pak Harto itu, meskipun kuat sebagai the big man, tetapi gagal menggeser mengandalkan sumber daya alam ke sumber daya manusia-nya. Siapa saja yang berhasil ini, saya kira, oke, bagaimana syaratnya demokrasi, itu yang saya bilang harus memiliki kemampuan untuk mendekonstruksi.

Jadi kalau ada intoleransi, ada persoalan-persoalan primordialisme harus ada yang mampu mendekonstruksi. Jangan dekon-struksi itu adalah melawan logosentrisme Pak. Logosentrisme itu cirinya ada dua, satu itu adalah hirarki, dua itu adalah oposisi biner, dan ini diproduksi dan direproduksi terus di tiga institusi strategis kita, pers media ya, pendidikan dan juga keluarga. Maksudnya begini, konteksnya Pancasila dan agama. Itu sekarang logosentris Pak. Dibuat yang namanya dikotomi, Pancasila dan agama itu berpasangan yang berbenturan. Kan begitu to. Kan disusun secara hirarkis, selama ini Pancasila ada di bawah negara, seperti yang dikisahkan Pak Idham tadi. Ha itu diproduksi oleh media, keluarga, dan pendidikan. Jangan heran kalau, sekarang apa le cita-citamu? Dulu, saya akan menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, ha kira-kira begitu. Sekarang tidak, saya akan menjadi anak yang berguna bagi agama, negara dan baru, begitu. Ha itu khas dari ini tadi. Kalau itu tidak didekonstruksi oleh pemimpin ke depan, saya kira yang namanya ngomong intoleransi pasti hanya di forma, di pangung-panggung, tapi prakteknya, denyut dari bagian sehari-hari dari sosio kultural dan politik, itu intoleran. Dan saya kira itu dari saya dan sekali lagi inilah yang akan mampu menjadi pemimpin yang akan mampu menggeser SDA menjadi SDM supaya negeri kita ini tidak negeri katanya, katanya agraris maritim, tapi berasnya impor, delenya impor. Terus jagung impor, lele saja impor. Bawang impor, lha terus bagaimana? Negeri yang memilik pantai terpanjang di dunia, garam saja impor. Tapi ya ndak apa-apa lha wong keyakinan saja ya impor. (ASW)

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XX: Nom

SELIRIA EPILOGUS GUGUR dalam usia belasan tahun, tapi dia sudah cukup dewasa untuk menjadi suami …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *