Senin , 10 Desember 2018
Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan XIX: Dialog

Diskusi Kebangsaan XIX: Dialog

NUR ISWANTORO: PERLU MEREAKTUALISASI BUDAYA

Tadi Prof Djoko Suryo sudah ceritakan bahwa memang secara historis realitanya dari tingkat dusun itu sebenarnya sudah memiliki hal-hal yang, pemimpin itu ada. Dengan pola-pola yang memiliki nuansa Pancasila. Kemudian Prof Kaelan mengingatkan kita bahwa apa yang tejadi hari ini adalah juga masalah-masalah hak dan kewajiban. Secara individu dan sosial. Terakhir yang sangat praktis sebagaimana yang Pak Idham sampaikan, saya ingat ketika Gus Dur juga mengatakan, bela yang bayar. Artinya tadi Pak Idham sudah mencontohkan, mau memilih kalau dibayar. Nah dalam konteks ini mungkin juga tadi yang menanggapi juga mungkin ada hal yang menjadi pertanyaan saya, merenung apalagi tadi istilahnya Pak Idham, kita ini di DIY sangat istimewa.

Melihat kenyataan bahwa pemimpin yang diharapkan itu dalam era demokrasi Pancasila, itu yang bagaimana? Nah hal yang paling mendasar begini. Kehidupan partai politik sebagaimana yang diutarakan Pak Idham bahwa menjadi pemimpin itu lewat partai politik. Itu sudah dengan dasar UU yang jelas. Tapi pada kenyataannya bahwa outputnya bukan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat. Biayanya sangat tinggi. Anggarannya sangat luar biasa. Kenapa biaya yang datang dari rakyat tidak bisa menghasilkan pemimpin yang notabene memiliki semangat Pancasila atau bernilai dari hal-hal yang nilai Pancasilais. Itu satu. Jadi mungkin sangat mendasar. Beda sekali yang terasa DIY, kita juga dalam konteks budaya. Tadi secara historis, secara filosofis dijelaskan bahwa Pancasila digali potensinya dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Sejauh manakah kita kembali mereaktualisasikan budaya, dalam hal ini salah satu eka silanya adalah gotong-royong menjadi hal yang menjiwai kepemimpinan pada pemimpin dalam demokrasi Pancasila.

 

SUMBO TINARBUKO: PEMIMPIN KURANG SUKA KOMUNIKASI

Saya ingin menyampaikan satu testimoni bahwa pemimpin sekarang atau calon pemimpin sekarang itu tipologinya adalah mereka-mereka tidak suka berkomunikasi tapi sukanya bergumam. Mari kita lihat di sana di tiang listrik di sana itu. PDI Per-juangan tapi dia sudah bergumam di tiang listrik. Mohon maaf ini, ini realitanya mereka tidak bercakap kepada konstituennya, tetapi dia menjadi hantu penunggu tiang telpon atau tiang listrik atau penunggu pohon. Bagaimana mungkin akan disebut sebagai pemimpin?

Yuk kita lihat realita yang ada. Ya kebetul-an PDIP ada di sana. Tapi ada partai-partai yang lain, semacam itu. Itu testimoni saya. Maka kemudian saya ingin menyampaikan bahwa ketika Pancasila tidak pernah menjadi bagian dari proses dialogis, ketika Pancasila kemudian diposisikan sebagai sebentuk candi ideologi, maka yang tejadi, siapapun yang mengatasnamakan Pancasila sejatinya bukan orang-orang yang bertanggung jawab atas itu. Maka pertanyaannya adalah bagaimana para pemimpin itu mau berdialog melakukan proses dialogis kepada masyarakat atau kepada siapapun yang akan dikuasai atau dipimpinnya. Itu yang pertama. Saya mohon kepada dua Profesor dan Pak Idham yang berkali-kali menjadi pemimpin, bahkan kali ini memimpin ruangan ini, gimana sih caranya agar proses komunikasi dialogis itu menjadi hal yang paling penting bagi seorang pemimpin. Ketika itu tidak dilakukan, yang terjadi adalah sama visual politik akan terjadi di mana-mana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana para pemimpin ini bisa menjadikan atau memberikan turunan ideologi kepemimpinannya kepada anak-anak yang lebih muda.

Saya berharap basis kalau di Yogyakarta, basis kraton, kampung, kampus, komunitas dan kaprajan itu harus direngkuh oleh mereka-mereka yang ada di sini. Mereka-mereka yang mengaku dirinya menjadi pemimpin atau akan menjadi pemimpin. Kasus untuk dua hal, kampus dan kapra-jan, ini adalah merupakan sentrum atau representasi dari pemimpin atau calon pemimpin. Ini harus diedukasi oleh masya-rakat. Maka kepada kedua profesor yang ada di dalam kampus, bagaimana kampus dan kaprajan ini menjadi satu gerbong, maaf, menjadi satu lokomotif untuk menarik gerbong truk atau kampus, kraton kemudian kampung dan komunitas. Agar pola kepe-mimpinan menjadi kepemimpinan yang mengedepankan proses dialogis bukan hanya kepemimpinan yang asal saya menang.

Simak juga:  Prof. Dr. Sri-Edi Swasono, Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa : Persatuan, Kebangsaan dan Integrasi Nasional

 

SURANTO: KOPERASI PERLU DIRENGKUH

Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, pertama saya prihatin sekali dengan kondisi negara seperti ini. Cuman yang saya tanyakan, peristiwa itu kan sudah cukup lama terasa dan UU itu kalau gak salah itu selalu, ada naskah akademik yang berasal dari perguruan tinggi, kemudian dioperasionalkan di DPR. Nah kok sampai terjadi seperti itu berlarut-larut, kerja apa DPR, begitu lho. Pertanyaan saya seperti itu. Terus kemudian yang kedua, masalah pengamalan. Saya prihatin lagi, pemahaman tentang nasionalisme kita sangat menurun. Contoh baru saja yang hangat, tren topik, tentang betor. Betor itu kreasi, dari masyarakat kita. Asli nasional. Kemudian dibenturkan dengan becak asli. Yang saya inginkan komentar bahkan dari ahli transportasi mengatakan, wah itu nanti bahkan melawan becak kayuh yang mestinya dilestarikan.

Loh wong Bung Karno saja bilang, naik becak saja itu penjajahan oleh manusia un-tuk manusia. Kok masih mau dilestarikan. Alasannya budaya dan sebagainya, kan gak pas. Saya pernah tulis di KR, mungkin karena sudah mantan lama sekali, ya ra dimuat, karena, ada Pak Octo. Saya sering ketemu Pak Octo, saya kritisi, kok tulisanku ra tau dimuat. Masalah kita adalah masalah kreativitas. Jangan sampai dtutup. Itu sejak dulu ada penggilingan yang berjalan itu. Itu kan dulu juga krativitas. Harusnya hal seperti itu didukung. Berarti para bapak-bapak di DPR itu sudah lupa, kata-kata dari Bung Karno sendiri. Exploitation de l’home par l’home. Sepertinya sudah tidak ada lagi itu. Bagaimana caranya. Lho nanti jadi masalah. Justru itu tantangan kita bagaimana menyejahterakan mereka tanpa harus mengayuh becak seperti itu lagi. Kemudian yang satu lagi, kebetulan saya selama ini bergerak di koperasi bersama Pak Djoko, kepedulian pemerintah terhadap koperasi sangat kurang. Kalau tadi salah satu Pak Kaelan atau Pak Djoko, saya lupa, bahwa yang hidup tinggal koperasi pegawai negeri, karena banyak yang meminjam, nyimpan sedikit. Kalau sekarang kebalik Pak kenyataannya. Banyak yang nyimpan tapi yang pinjam gak ada. Sebab dha turah dhuwit koperasine, malah bangkrutnya karena itu. Nah ini kepedulian pemerintah terhadap koperasi aparat negara dalam penjelasan UUD dihilangkan, kata-kata koperasi. Mungkin itu bisa dimasukkan lagi supaya itu bisa menjadi kultur kita walaupun itu asal dari luar, tapi itu sangat bagus. Lah kemarin pada waktu musrenbang, kebetulan saya dapat kesempatan mewakili Dekopin, saya sampaikan terus terang, karena dari pemerintah provinsi kita sangat tidak bagus. Itu saya jawab, kenapa perbedaan antara yang pendapatan tinggi dengan daerah sangat tajam, karena tidak memperhatikan koperasi.

 

TOTOK SUDARWOTO: MENGGANTI PANCASILA MEMBUBARKAN NEGARA

Saya pertanyakan dulu termasuk kepada MC, ini yang kita diskusikan sekarang itu adalah kepemimpinan demokrasi Pancasila, bukan kekuasaan demokrasi Pancasila. Karena kalau kepemimpinan itu nanti akan melahirkan pemimpin, kalau kekuasaan akan melahirkan penguasa, nah ini bahayanya. Jadi, tadi sepertinya kita disuruh milih begitu. Jelas kalau kepemimpinan akhirnya seperti kegagalan dalam tanda petik reformasi, seka-rang akhirnya menjadi seperti ini. Kemu-dian ada yang gawat, dan sekarang Pancasila berat seperti di ujung tanduk. Yaitu untuk pemilu tahun 2019 yang akan datang, ini ada sekelompok besar yang dalam tanda petik, punya kekuasaan itu menginginkan dalam tanda petik, lewat pemilu itu sebagai jalan konstitusional untuk mengganti sistem.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XII: Dialog

Sistemnya apa, Pancasila itu yang akan diganti. Jadi dia pinter, dia harus menang dalam pemilu itu untuk mengganti Pancasila. Saya sampai menulis buku khusus di dalam buku yang kemarin dilaunching oleh Ngarsa Dalem tanggal 27 September, Antologi Kebangsaan. Di dalam halaman 45—49 saya nulis, #2019 tidak ganti Pancasila. Isinya apa, silakan baca buku itu. Ya, jadi sekali lagi mohon Bapak-bapak yang ada di depan ya, satu-satunya jalan untuk mengganti Pancasila adalah lewat pemilu yang akan datang. Yang mereka itu menganggap sah, konstitusional lewat pemilu itu nek menang, ganti Pancasila. Gantine apa, wis cetha wela-wela. Sistem apa, wis cetha wela-wela. Nah itu menjadi keprihatinan kita semua. Jangan sampai pemilu yang akan datang adalah sebagai jalan konstitusional untuk mengganti Pancasila. Maturnuwun.

 

GATOT MARSONO: DISKUSI KEBANGSAAN PERLU DIPERLUAS

Begini Bapak narasumber, terutama Pak Idham. Saya matur ini melalui proses seneng le ngulang. Saya ra ngerti buri kuwi. Meneng dhisik ben pikiran atine wening, neng ning nung, ben aku dunung. Sekarang ini banyak orang yang gak ngerti dunung. Lihat saja di lalu lintas itu. Dununge ora ana, baru wenang. Ini filosofi Pak Kaelan. Tolong diungkap, isih perlu pora. Pemimpin-pemimpin sekarang, gobras-gabrus, nek perlu menehi dhuwit 500 milyar ben didukung. Lha niki ketok mata ee. Kok ndek na isa ngomong mak-mak, itu kan membutakan rakyat. Mahar politik. Kasus Ketua PSSI mau dicalonkan jadi gubernur di Jawa Timur, ngamuk. Ini realitas. Rakyat sudah gak buta, rakyat gak tuli sekarang.

Ini yang kedua, komunikasi antara pemimpin dengan rakyat. Saya sebut zero. Saya ini elek-elek Departemen Penerangan. Gus Dur dadi Presiden, diubah menjadi departemen penggelapan. Tapi gak pa-pa. Presiden duwe kuwasa, sakarepe. Saya gak protes Gus Dur almarhum. Tetapi beliau pasti sudah memikirkan dampak ke depan. Mohon Prof Djoko Suryo, kemarin ada ide smartprovince. Acara itu digelar di Kemenkominfo. Saya ingatkan, UU Keistimewaan itu gak ada kata provinsi, ya ta. Nanti itu menjebak. Hanya Daerah Istimewa Yogyakarta. UU No 13 tahun 2012. Lha iki siapa yang bertugas sosialisasi ini? Banyak rakyat DIY itu pong-pong bolong tidak tahu. Saya pikir, ya bisa semua diserahkan kepada media massa. Yang terakhir, Pak Idham, acara diskusi kebangsaan ini perlu legitimasi. Ini usul. Panitia ndherekke Pak Idham, audiensi ke Ngarsa Dalem. Jadi thek kliwere apa yang kita lakukan itu, beliau kita lapori. Ini lho, kondisi DIY ngene iki menurut kacamata abdi dalem PWS. Jangan-jangan beliau gak ngerti. Nah dia tidak nyambung. Habis itu audiensi dengan Ketua DPRD DIY. Ya ben ngerti, baru pagelaran ini dipindah-pindah. Bantul ngundhuh Pak Bupati. Gunungkidul dan seterusnya. Inilah sebenarnya jangan sampai diskusi kebangsaan ini seperti nututi layang pedhot. Ini kaya klebekan kaya lele wis keracunan, agek awake dhewe ngobati.

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XX: Nom

SELIRIA EPILOGUS GUGUR dalam usia belasan tahun, tapi dia sudah cukup dewasa untuk menjadi suami …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *