Beranda » Humaniora » Diskusi Kebangsaan XIV: Perempuan Pelestari Pancasila
ki-ka: Maria Kadarsih, Esti Susilarti, Tertiana Kriswahyuni (ft. Ist)

Diskusi Kebangsaan XIV: Perempuan Pelestari Pancasila

DISKUSI Kebangsaan XIV, April 2018, memilih pokok bahasan “Perempuan Pelestari Pancasila”. Perempuan ditantang berperan aktif melestarikan Pancasila sebagai dasar negara, ideo-logi bangsa, cara hidup bangsa dan sumber ilmu pengetahuan.

Peran perempuan mendapat porsi khusus dalam serial diskusi kebangsaan ini. Sebab perempuan Indonesia bukan warga negara kelas dua. Bukan lagi ‘kanca wingking’ seperti seabad lewat sebagaimana telah membelenggu perempuan di zaman RA KArtini. Secara konstitusi, bangsa kita telah aktif menghapus diskriminasi di segala bidang. Melalui CEDAW (International Convention on Elimination of All Forms of Discri-mination Againts Women) yakni Kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip ten-tang hak-hak manusia, norma-norma dan standar-standar kelakuan dan kewajiban dimana negara-negara pe-serta konvensi sepakat untuk meme-nuhinya.

Konvensi ini secara tegas ‘bicara’ tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang memungkinkan setiap in-dividu atau kelompok yang tidak puas atas pelaksanaan CEDAW di negaranya dapat mengajukan lang-sung permasalahannya kepada pemerintah bahkan sampai PBB. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatanganinya. CEDAW ditetapkan Sidang Umum PBB 18 Desember 1979 dan berlaku pada 3 September 1981. Pada bulan Juni 2007 tercatat 185 negara telah menandatangani konvensi ini.

Dengan demikian, perempuan Indonesia ‘telah selesai’ dengan segala hal bias gender. Secara konstitusi, Negara mengakui adanya Kesetaraan dan Keadilan Gender. Oleh karena itu, perempuan Indonesia otomatis memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki di segala bidang. Tak terkecuali bidang kebangsaan. Ra-nah ini menunggu peran perempuan untuk berkarya nyata. DK XIV ini, mengupas tuntas persoalan peran perempuan sebagai pelestarian Pan-casila. Tiga narasumber pemantik diskusi adalah Drs. HM Idham Samawi (Anggota DPR/MPR RI), Prof. Dr. Ir. Sari Bahagiarti K, M.Sc (Rektor UPN ‘Veteran’ Yogyakarta), Dr. Ning Rintiswati M.Kes (Ketua STIKES Wira Husada Yogyakarta dan dosen Fakultas Kedokteran UGM).

Tiga sosok pembicara melahirkan ‘benang merah’ kesimpulan diskusi yang sangat penting direkomendasi untuk ditindaklanjuti. Dari narasum-ber Idham Samawi, dipastikan bahwa negara telah memberi akses seluas-luasnya kepada perempuan untuk ikut serta aktif membangun bangsa. Di ranah politik, perempuan memiliki payung hukum melalui affirmative action kuota 30 persen keterwakilan di parlemen. Isu kuota keterwakilan ini, mengimbas ke semua sektor. Meski dalam kenyataannya, harus dikembalikan pada perempuan. Sang-gup atau tidak/belum sanggup.

Dr. Ning Rintiswati M.Kes, meng-ingatkan hal yang paling dasar untuk dapat berperan melestarikan Pancasila. Yakni, mampu memahami diri sendiri dengan memiliki konsep diri yang kuat. Baru meluas pada spektrum terdekat dan terpenting yakni keluarga inti. Pancasila harus ‘tegak berdiri’ terimplementasikan maksimal terlebih dahulu di lingkup keluarga. Jika ini terlaksana, maka spektrum masyarakat akan lebih mudah. Perempuan (sebagai ibu maupun sebagai anggota keluarga) harus diakui memiliki perasaan lebih sensitive untuk mengimplementasikan dan melestarikan Pancasila yang ber-sifat afektif.

Sedang Prof. Dr. Sari Bahagiarti M.Sc, menekankan pentingnya pendidikan sebagai cara untuk me-ningkatkan kualitas hidup perempuan. Pendidikan yang ditempuh, tidak ha-rus meraih gelar akademis tertinggi. Substansi pendidikan bagi perempuan adalah asah, asih, asuh terhadap perempuan — sehingga intelektual, emosional, sosial dan spiritual pe-rempuan dapat berkembang dan meningkat lebih baik. Dengan pendi-dikan yang benar dan memadai, perempuan akan menjadi pembaharu dan penjaga keharmonisan alam semesta. Intelektual yang seimbang dengan emosi, sosial dan spiritual – merupakan modal kuat untuk ikut berperan meelestarikan Pancasila sebagai dasar negara dan ‘ruh’ kebang-saan.

Prof. Sari Bahagiarti menawarkan kesempatan setiap perempuan tidak selalu menjadi ibu biologis – namun menjadi ‘Ibu Bangsa’ dengan mengimplementasikan dan melestarikan Pancasila. Caranya, berbuatlah aktif dan kreatif sebagai sosok yang mampu menumbuhkan, merawat, mengembangkan, melesta-rikan kebangsaan melalui kecerdasan mengamalkan semua sila-sila dalam Pancasila.

DK XIV, merupakan diskusi yang menarik disimak dan dicatat. Urun rembug dari peserta – menjadi bukti bahwa Pancasila sebagari dasar Ne-gara Kesatuan Republik Indonesia dan ideologi bangsa – sudah final dan mengikat. Kini saatnya bangsa Indonesia mengamalkan dan meles-tarikan. Perempuan Indonesia yang telah lepas dari belenggu diskriminasi – berkat jasa RA Kartini Sang Konsep-tor Emansipasi – harus mampu sebagai ibu biologis maupun Ibu Bangsa. Selanjutnya berkarya nyata dan cerdas sebagai pelopor pelestarian Pancasila.

(Esti Susilarti-Moderator DK XIV)

Lihat Juga

PT KAI Peduli Literasi, Salurkan CSR Untuk Taman Baca

Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar, sekaligus dukungan terhadap program pemerintah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *