Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan XIII: Dialog

Diskusi Kebangsaan XIII: Dialog

Totok Sudarwoto: Implementasi Pancasila Perlu Ditonjolkan

Diskusi kebangsaan sekarang ini relevan dan sangat dibutuhkan, lantaran adanya isue di media sosial Indonesia mau bubar. Jadi kami salut kepada Pak Idham sebagai motivator yang tetap optimis meneladani kita semua, terutama generasi muda bahwa Indonesia itu, harusnya jaya sentosa sepanjang masa, begitu. Sumpah maha patih Gadjah Mada. Jadi optimisme harus selalu kita gaungkan kepada seluruh bangsa. Kami setuju ini untuk Pancasila tahapannya itu sudah bukan mendiskusikan tentang Pancasila, tetapi implementasinya. Kalau kami kaitkan dengan Dr Revrisond Baswir tadi juga tidak ada salahnya bahwa kita juga harus mendalami pemikiran-pemikiran penggagas dan pencetus Pancasila. Namun kalau saya pribadi selaku ketua umum LKNI yang terus keliling Indonesia, pegangan saya cuma dua, dari Bung Karno dan UUD 45. Karena apa, fakta sejarah di antara para pemikir dan penggagas Pancasila itu juga ada yang berkeinginan Jakarta Charter, Piagam Jakarta. Jadi kalau sekarang ada yang masih dalam tanda petik, memimpikan tentang itu kan sudah sangat tidak relevan.

Kemudian tentang demokrasi ekonomi, hari ini masyarakat DIY berbahagia, di KR hari ini, untuk ukuran kebahagiaan, indeks kebahagiaan DIY 2017 dari BPS resmi , dari 34 provinsi, DIY nomer 8. Kita tepuk tangan untuk kita sendiri. Indeks kebahagiaannya itu 72,93, yang tertinggi malah Maluku Utara, 75,68%. Nah ini sesuai yang kami utarakan, kami menanggapi Pak Idham waktu di Monjali, bahwa ukuran garis kemiskinan di Jogja, di DIY ini kami cenderung bukan dari garis kemiskinannya, tapi dari indeks kesejahteraannya. Karena DIY ini memiliki yang namanya, tidak ada di dunia ini, kesejahteraan batin. Jadi entah tidak bekerja, besok apa, tapi sudah merasa ayem, tentrem neng Ngayogyakarta Hadiningrat.

Sekarang ternyata fakta seluruh Indonesia, Jogja adalah ada kebahagiaan, ini kaitannya dengan kesejahteraan batin.

 

Rudito Widagdo: Kebijakan Ekonomi Masih Ambigu

Nama saya Rujito Widagdo. Saya dari Green Network Indonesia Berbangsa. Personally saya adalah pensiunan pegawai negeri, terakhir tugas saya di KBRI Brunei Darussalam. Pertama-tama saya ucapkan terimaka-sih, tentunya kepada para panelis, Pak Idham, Pak Revri, Pak Eko, atas presentasinya yang luar biasa. Ini membuka mata kami, yang sudah sekian puluh tahun meninggalkan kota Yogyakarta yang saya cintai ini.

Tadi sebagaimana disampaikan Pak Idham Samawi, saat ini adalah masa-masa pengamalan Pancasila, mulai dari pasal 1 mengenai hak kewenangan dalam hal menentukan agama dan tempat beribadah, yang kedua mengenai hak sosial dan semuanya yang persatuan, gotong-royong dan seterusnya, saya berpikir bahwa memang pada saat inilah kita mendukung apa yang selalu disampaikan oleh Pak Idham dalam kerangka sosialisasi Pancasila ini. Bapak tadi mengatakan kalau perlu 30 hari kita diskusi. Tadi mung-kin dari Pak Totok, sudah tidak waktunya berdiskusi Pak, mari kita mengamalkan, mari kita aplikasikan dalam kerangka kita menyejahterakan masyarakat kita. Saya juga senang sekali mendengar apa yang disampai-kan Pak Revrisond, nama sudah sering saya dengar Pak, bahkan saya pernah meniru analisa ekonomi nasional penjenengan, pernah begitu sulitnya saya mencari yang namanya tinjauan ekonomi Indonesia pada tahun berja-lan, sehingga salah satunya saya kutip dari Bapak, karena saya melihat tulisan Bapak cukup cerdas dan menukik tajam, kalau orang bilang. Nah apa yang telah Bapak sampaikan, tentunya juga merupakan satu provotip dari kami masyarakat kita seluruhnya, betapa demokrasi ekonomi itu perlu dikedepankan.

Mari kita bicara demokrasi politik, apalagi ini menjelang pilkada, tetapi juga demokrasi ekonomi dan juga demokrasi sosial budaya dan lain-lain. Tetapi yang menjadi masalah adalah di sini negara harus hadir. Kita tidak bisa Pak seperti ini terus. Saya beberapa tahun dalam statement saya, untuk para UMKM, tirulah Je-pang, tadi Pak Idham menyinggung sedikit Jepang. Di Jepang itu UMKM-nya di depan, pemerintahannya di belakang. Jadi pemerintah itu kayak orang ngemong. Tetapi kalau di kita, para pengusaha kita itu lebih banyak ngekor pemerintah. Ambil contoh, tahun ini Men-PU dan Perumahan Rakyat mempunyai anggaran 400 trilyun tahun 2018. Sudah beribu-ribu, pengusaha kita mengekor di situ, karena memang cari uangnya di situ. Kenapa kita tidak berpikiran swadaya seperti Pak Eko yang sangat luar biasa, saya salut dan nanti mungkin akan saya kupas sedikit mengenai BUMDes.

Nah kenapa kita tidak berpikir seperti itu, sehingga apa yang di-harapkan dari Pak Idham yang memang pakar betul. Saya baru kemarin sore datang Pak Idham, tapi karena saya diundang, saya datang Pak, hari ini agak ngantuk Pak, tapi biarkanlah, untuk sosialisasi Pak Idham. Nah tadi juga seperti disinggung di depan Pak Revri, dari kita, Bapak tadi mengatakan mengenai Bapak berkunjung ke KEIN mungkin Pak Tanjung ya, Komite Ekomoni Indonesia. KEIN kalau gak salah ya, kebijakan-kebijakannya dalam melaksanakan demokrasi ekonomi itu ambigu. Khususnya yang terkait dengan data dan informasi. Sebuah kebohongan sering kami dapatkan ketika data itu dimunculkan, terus terang saya sampaikan, oleh BPS, oleh Kemen Keuangan, oleh BI atau oleh LPS, semuanya tidak sama. Nah itu sehingga kadang-kadang saya ambil datanya, mohon maaf sampai ke CIA. Karena lebih valid.

Nah bagaimana Bapak mencermati atau memberikan sebuah wacana, karena kalau dari sisi pendidik, mungkin akan lebih kena. Contoh yang kedua adalah bagaimana Bapak menyikapi untuk apa, dari lima sila yang diamalkan itu, untuk membentuk atau men-instablishing younger, untuk menjadi ekonom-ekonom kita, sarjana-sarjana hukum yang hebat, jadi tidak seperti sekarang ini, dalam aturan tata tertib, peraturan mengenai hukum di kita. Kalau dari Pak Eko, mungkin sedikit Pak Eko, bahwa yang namanya BUMDes itu lebih banyak bersikap pelayanan. Sehingga tadi saya mendengar bahwa Bapak mengatakan ada 5 unit usaha yang semuanya sifatnya pelayanan, mungkin bisa ditambahkan, pelayanan prima. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, mudah-mudahan tidak hanya menguntungkan dari BUMDes tetapi mudah-mudahan Bapak, seperti Pak Idham sampaikan, mendapat kartu masuk surga. Karena itu memang dalam rangka kesejah-teraan rakyat. Cuman Pak Eko, perlu diingat yang namanya tiga tertib satu aman, yaitu tertib administrasi, tertib informasi dan tertib keuangan serta satu aman, itu memang perlu dan sangat kita perlukan. Lalu yang terakhir, mungkin terkait dengan pasal 33 Pak Revri, demokrasi ekonomi, tetapi pasal itu juga tidak bisa dikesampingkan berdampingan dengan demokrasi politik maupun yang lain. Pasal satu, e ayat satu, bumi, tanah dan udara di atasnya, dikuasai oleh negara.

Saya akan kaitkan dengan kepemi-likan status hak tanah. Yang di Jogja ini sedikit ramai. Kalau kita hubungkan dengan pasal itu, sebenarnya peme-rintah itu sudah memberikan satu kemudahan yang luar biasa. Dikuasai oleh negara Pak. Tetapi pada kenyataannya status tanah itu ada yang namanya hak milik. Dimiliki oleh rakyat. Itu berarti negara sudah luar biasa. Mari kita jalan-jalan ke negara lain, ada gak status tanah hak milik itu di negara lain, tidak ada. Mari Bapak loncat dari Brunei, Malaysia, Thailand, ke barat, semuanya hak guna bangunan, hak guna usaha untuk jangka waktu 99 tahun. Memang seperti hak milik ya. Nah makanya ini mudah-mudahan ini nanti menjadi pemikiran.

 

Agus: Rentenir Sudah Sangat Kronis

Nama Agus. Saya dari BPD Desa Panggungharjo dan sekaligus sebagai pengawas BUMDes Panggung Lestari. Terimakasih. Terkait dengan sila ke empat, saya lihat begini salah satu tolok ukur, indikator di desa adalah bagaimana keberadaan BPD menjadi faktor yang dominan juga di tingkat pemerintahan desa. Inilah yang belum terjadi di masyarakat kita. Peran BPD masih dikesampingkan dan alhamdulillah di Panggungharjo sudah cukup lumayan. Artinya lumayan itu dibandingkan dengan desa-desa, 75 desa di Bantul, sudah yang paling banyak perannya. Itulah salah satu yang saya sampaikan.

Kemudian terkait dengan beberapa materi yang disampaikan oleh Bapak Idham Samawi, kalau saya lihat di rencana kerja pembangunan desa, sudah semua. Sudah semua terakomodir. Mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan hukum, termasuk rentenir tadi, karena rentenir itu sudah luar biasa, sudah merupakan suatu bahaya yang sangat kronis kalau di pinggiran itu. Jadi begini kalau rentenir itu, kita pinjam 100 ribu, nanti kalau tidak bisa membayar, dikasih lagi 100 ribu. Jadi hutangnya 200 ribu. Untuk tidak bisa membayar 200 ribu, dikasih lagi 500 ribu. Dan seterusnya 750 ribu untuk membayar. Ini, dana ini kemudian ditekel oleh desa. Saya kira sudah, mungkin ya yang sudah membaca di web-nya desa, itu ditekel oleh desa, kemudian si penghutang tersebut membayar ke desa dengan bunga yang murah, tetap membayar, tapi dengan bunga yang murah, bukan dengan bunga mencekik. Kemudian dengan partisipasi publik.       Seringkali partisipasi publik diartikan sebagai pada waktu pelaksanaan pembangunan saja, alhamudulillah di Panggungharjo, lewat BPD, lewat forum yang namanya musyawarah desa, sebelum adanya Musrenbangdes, ada yang namanya musyawarah desa yang dikelola BPD, beberapa elemen masyarakat, mulai dari kelompok minoritas, marginal lawan ekonomi sosial sudah ada di situ. Insyallah ini bukan hanya perencanaan dari para elite desa tetapi sudah melibatkan hampir semua komponen di Desa Panggungharjo, maka di RKP, RKP Panggungharjo itu sudah meliputi hampir semua kebutuhan masyarakat yang ada di Panggungharjo.

Terakhir tentang tadi disampaikan Pak Eko tentang gratifikasi, mohon ada salah persepsi, jadi begini, ketika gratifikasi itu kan negatif misalnya. Jadi yang dimaksud gratifikasi begini, lurah itu kadang-kadang mendapatkan hak gratifikasi. Waktu masih satu dua masih bisa ditolak, tetapi kalau jumlahnya sudah mencapai puluhan juta, itu tidak mungkin ditolak. Maka kemudian lurah berdiskusi dengan BPD bagaimana cara penyelesaiannya. Maka dibuatlah kantong yang namanya Bapel JPS, Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial. Jadi misalnya ada yang bikin tower di sini, akan memberikan dana, silakan masukkan Bapel JPS, nanti langsung dikasihkan seperti yang disampaikan Pak Eko, kepada bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Saya kira itu saja dari saya mudah-mudahan bisa jadi satu gambaran bahwa di Desa Panggungharjo itu insyaallah sudah melaksanakan Pancasila sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Idham Samawi. Yang terakhir, titipan dari Pak Idham Samawi mohon dicatat Pak Eko, yang terakhir tadi, akan menitipkan sesuatu untuk Desa Panggungharjo, terimakasih sekali Pak Idham Samawi.

 

Yani Sapto Hudoyo: Generasi Muda Perlu Diajak Mencintai Pancasila

Saya sangat bangga diundang dan sekali lagi kita diingatkan oleh Bpk Idham Samawi sebagai Bapak Demokrasi untuk DIY, saya bangga. Jadi apalagi pendiri bangsa kita, Bung Karno selalu bilang bahwa kita bangsa Indonesia harus berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Jadi, masyarakat kita harus diajari supaya mandiri dengan koperasi. Saya kira Jogja yang sebagai tempat koperasi dari Tamansiswa mungkin orang-orang Jogja mulai mengaktifkan lagi koperasi, tetapi dengan kejujuran. Pemimpin yang jujur dan juga anggota-anggotanya yang jujur, koperasi akan berkembang baik. Tanpa kejujuran, semua tidak akan jalan, gih. Dan Mas Eko, saya lihat daerah ini bagus banget ya, apalagi saya juga kan sering melang-lang buana dan keliling Indonesia, mungkin ditata lebih bagus supaya menarik wisatawan. Kerjasama dengan turis-turis ya, dan juga ini apa, saya barusan ke Blora kemarin, melihat apa namanya, ada kebon kelor, kenapa gak tanem di sini, dimakan di sini, oke, itu sangat bagus. Saya bangga sekali. Oleh karena itulah marilah pemuda-pemuda kita ajak untuk mencintai Pancasila dan untuk itu tidak usah takut bahwa Indonesia akan bubar. Saya tidak percaya itu. Karena semua kita orang Indonesia menyukai kesatuan Indonesia dan juga terimakasih juga, Presiden kita, pemimpin kita Bapak Jokowi sudah ke mana-mana bawa Indonesia itu adalah Indonesia yang Indonesia dan yang bersatu dan juga yang ber-Pancasila.

 

Patmini: Mengubah Jelantah Menjadi Biodiesel

Saya mewakili wilayah Timbulharjo, nama saya Ibu Patmini, saya ingin menanyakan langsung kepada Bapak Eko, tadi mengenai masalah minyak yang diolah menjadi, apa ya, digoreng lagi, karena, masyarakat di wilayah kami mengenal bahan minyak goreng yang sudah digunakan itu bisa menimbulkan penyakit kanker. Nah saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Eko, kok bisa, diolah lagi menjadi, digunakan lagi gih, saya mohon kepada Bapak Eko mungkin nanti suatu saat bisa mengundang dari berbagai wilayah di Bantul untuk sosialisasi bagaimana caranya pengolahan minyak goreng itu, mangga nanti waktu dan tempat-nya, kami persilakan dan saya mohon perwakilan dari berbagai kelurahan untuk ditimbali supaya masyarakat Bantul juga menjadi sehat. Sepengetahuan saya minyak goreng ini akan dikelola hingga menjadi biodiesel. Oleh karena itulah bekerjasama dengan sebuah pabrik pengolahan minyak untuk menjadikan minyak goreng bekas menjadi biodiesel yang digunakan untuk menggerakkan mesin mesin besar.

 

Agus: Anak Muda Perlu Optimis Membangun Bangsa

Saya perwakilan dari Network Berbangsa dan saya juga Ketua Ikatan Hipnoterapi Seluruh Indonesia, dan saya juga Ketua Persaudaraan Agus DIY. Dari diskusi yang disampaikan tadi, kami sudah bisa menangkap dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Intinya pengetahuan yang akan kami dapatkan. Kenapa? Karena pada saat ini saya juga pernah membuat judul di Kantor Hipnotis Indonesia itu, sebagai anak muda, umur saya masih 35 tahun, saya sudah, dan saya sebagai wakil Ketua I Network Berbangsa di wilayah DIY dan Jawa Tengah.

Di Hipnoterapi sendiri, saya pernah di JogjaTV, saya membuat judul Hipnoterapi untuk mencerdaskan dan meningkatkan potensi peradaban bangsa dan negara. Kenapa peradaban kita tidak meningkat, saya bilang, sebagai anak muda saya menilainya seperti itu, dan kemarin, tadi malam saya baru pulang dari Palembang sebagai narasumber hipnoterapi di Palembang, di kita sendiri, kenapa ekonomi, di jagad kita sendiri kita pas sudah memiliki koperasi sejahtera, itu bisa download di store dan itu kita punya kegiatan dua bulan satu kali yaitu mengangkat desa yang tertinggal. Namanya Agus Mbangun Desa Indonesia. Itu sudah kita program per tiga bulan, yang pertama itu di Desa Welut Wonosobo, itu saja, saya rasa, kami mohon nanti arahan dan masukan sarannya ke depan agar Indonesia akan lebih bangkit, akan lebih meningkat peradabannya, itu saja. (ASW)

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XVI: Ekonomi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Diskusi Kebangsaan ke XVI, yang diselenggarakan Paguyuban Warta-wan Sepuh Yogyakarta (PWSY), mengambil tema ‘Green Economy …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *